Luhut Sebut Penghematan Anggaran Juga Berdampak ke Pertahanan

 

 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kanan) bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi (tengah) dan KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Menteri Pertahanan dan Komisi I di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). Raker tersebut membahas isu-isu aktual, anggaran RKA-KL & RKP-KL Kemhan/TNI 2017 dan usulan PBNP Kemhan/TNI TA 2016. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

 

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penghematan anggaran negara terpaksa dilakukan di seluruh bidang, termasuk pertahanan. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian dunia memburuk.

Luhut menyebutkan, menurunnya kondisi ekonomi di China, Amerika, Jepang, bahkan negara-negara di Eropa, mempengaruhi Indonesia yang saat ini perekonomiannya tergolong stabil.

"Bagaimana pun tidak bisa dipungkiri itu akan berdampak ke Indonesia. Kami harus hati-hati mengelolanya," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/6).

Siang tadi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo rapat kerja bersama Komisi I DPR. Sepekan terakhir, setiap komisi di DPR bertemu dengan mitra kerja mereka di pemerintah untuk membahas rencana kerja selama enam bulan ke depan.

Pada rapat-rapat sebelumnya, penghematan anggaran menjadi pembahasan yang utama. Dalam rapat Komisi III DPR misalnya, Badan Narkotika Nasional disebut akan kehilangan Rp65 miliar akibat penghematan anggaran negara. Total pagu anggaran untuk BNN awal tahun ini adalah Rp2,134 triliun.

Anggota Komisi I, Tantowi Yahya, mengatakan penghematan anggaran merupakan kebijakan besar pemerintah Jokowi. "Kalau tidak dilakukan, neraca keuangan akan semakin parah," ucapnya, Senin pagi.

Tantowi berkata, selama ini TNI selalu mendapatkan alokasi yang terbatas untuk memperbarui dan merawat alutsista. Terhadap rencana penghematan keuangan negara, kata dia, Komisi I akan melihat pos pengeluaran yang tidak signifikan terhadap tugas dan fungsi TNI.

Kementerian Pertahanan termasuk salah satu lembaga yang anggarannya dipotong pada rancangan APBN-P 2016. Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, Jumat (10/6), Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya TNI Widodo menyebutkan, pemotongan anggaran sebesar 2,8 persen dari pagu anggaran Kemhan/TNI untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp99,47 triliun.

Kemnhan sebetulnya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp26 triliun. Kebutuhan ini akan segera diajukan ke Badan Anggaran. Penambahan anggaran itu, kata Widodo, seluruhnya untuk mendanai alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta sarana dan prasarana kementeriannya.

Sementara itu, Jokowi sebelumnya menjanjikan peningkatan alokasi anggaran untuk TNI, mencapai Rp250 triliun atau 1,5 persen dari produk domestik bruto. Hal itu disampaikannya Februari silam, usai rapat kerja dengan Gatot.

Namun, janji itu baru dapat terwujud jika pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari enam persen. Menurutnya saat itu, TNI harus membuat perencanaan penggunaan anggaran yang detail dan matang sebagai modal awal pembangunan strategi kekuatan nasional.




Credit  CNN Indonesia