TNI Angkatan Laut menangkap kapal China di Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tindakan TNI Angkatan Laut tidak berlebihan dalam melakukan penegakan hukum tersebut. Pemerintah juga tetap menjalin hubungan baik dengan China.
"Tidak ada keinginan kami melakukan tindakan konfrontatif kepada siapapun. Yang kami lakukan itu sesuai prosedur internasional. Kami tetap ingin bersahabat dengan Tiongkok," kata Luhut usai buka bersama di kantor MMD Initiative, Matraman, Jakarta Pusat, semalam.
Luhut menjelaskan, kapal asing dari negara manapun jika melakukan aktivitas bisnis di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, akan ditindak secara hukum karena telah melanggar kedaulatan negara Indonesia.
"Jangan khawatir, kami punya sikap jelas mengenai itu, bahwa kami tidak mau kedaulatan kami diganggu siapapun," kata Luhut.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan pemerintah RI tidak ada masalah politik dengan China. Pemerintah selama ini menyelesaikan kasus pelanggaran kedaulatan melalui jalur diplomasi.
"Komunikasi kami jalan terus dengan Tiongkok. Hubungan kami dengan Tiongkok juga baik. Ini adalah masalah penegakan hukum, bukan masalah politik," kata Retno.
Hari ini, Kamis (23/6), Luhut dan Retno akan mendampingi Presiden Joko Widodo ke Natuna. Mereka akan menggelar rapat terbatas terkait pengembangan kawasan terdepan. Rapat itu juga akan diikuti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan empat orang staf presiden.
Kunjungan ke Natuna itu, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, untuk menunjukkan bahwa Natuna merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin pastikan (menunjukkan) Natuna adalah bagian dari kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Pramono.
Credit CNN Indonesia
