Dia frustrasi dengan kinerja perusahaan pembuat kapal selam Australia.
Menteri Pertahanan Australia, David Johnston ketika menggelar jumpa pers di Baghdad, Irak (22/09/2014)
CB -
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, pada Minggu 21 Desember 2014,
membuat pengumuman penting mengenai susunan ulang para Menteri di dalam
kabinetnya. Hasilnya, ada individu yang digeser untuk mengisi pos
Menteri lainnya.
Namun, ada juga yang dikeluarkan dari jajaran Menteri di kabinet. Dikutip dari stasiun berita Sky News
pada Minggu kemarin, salah satu Menteri yang dikeluarkan adalah David
Johnston yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Posisinya digantikan oleh mantan Menteri Keamanan Sosial, Kevin
Andrews. Johnston dikeluarkan dari kabinet setelah akhir November lalu
melontarkan pernyataan bernada keras kepada perusahaan pembuat kapal
selam milik pemerintah, Australian Submarine Corporation (ASC).
Saat itu, Jonhston merasa frustasi terhadap kemampuan perusahaan
tersebut usai membuat tiga kapal penghancur. Selain dinilai melebihi
anggaran, pengerjaan proyek itu pun molor.
Maka, saking frustasinya, Johnston menyebut tidak akan
mempercayakan pembuatan sebuah perahu kano kepada ASC. Alhasil,
pernyataan itu dikritik kubu oposisi dan Abbott ditekan untuk mengganti
Johnston.
Selain mengganti Johnston, Abbott memberi pekerjaan baru bagi
Menteri Imigrasi dan Perbatasan, Scott Morrison. Dia digeser ke pos
baru, yakni sebagai Menteri Keamanan Sosial.
Morrison, yang sebelumnya mengurusi masalah pengusiran perahu
pencari suaka, maka akan bergulat dengan masalah tunjangan bagi para
penganggur dan dana pensiun. Tugas itu penting, mengingat perlindungan
keluarga menjadi prioritas pemerintahan Abbott tahun 2015.
"Dia merupakan orang yang sangat tegas dan politisi yang kompeten.
Selain itu, dia juga pribadi yang baik," ungkap Abbott memuji Morrison
seperti dikutip stasiun berita ABC News.
Morrison lanjut Abbott, adalah sosok yang tahu betul bagaimana
mengatasi masalah hipotek rumah, perawatan anak, sekolah, jaminan
kesehatan dan isu terkait bidang tersebut.
"Apa yang diperlukan adalah perpadauan yang cocok untuk bidang ini.
Kami perlu penilaian yang baik di bidang ini dan itu yang akan Anda
peroleh dari Scott Morrison," imbuh Abbott.
Posisi Morrison akan diisi oleh mantan Menteri Kesehatan Peter Dutton. Sementara, posisi Dutton akan diisi oleh Sussan Ley.
Dia menjadi wanita kedua yang berada di jajaran kabinet Abbott,
setelah Menteri Luar Negeri, Julie Bishop. Posisi lainnya yang diganti
adalah Sekretaris Parlemen untuk Departemen Luar Negeri dan Perdagangan
(DFAT).
Sebelumnya posisi itu diisi oleh Brett Mason, namun kini diisi oleh Steve Ciobbo.
Mason sebelumnya pernah bertandang ke Jakarta untuk mempromosikan program pendidikan baru, New Colombo Plan.
Mengenai tim barunya ini, Abbott berkomentar, ini merupakan kabinet baru yang baik.
"Ini merupakan tim yang kuat dan seimbang," ungkap Abbott.
Dia mengaku juga bangga dengan semua koleganya yang pernah bekerja
sama. Terkait keluarnya Jonhston dari kabinet, ungkap Abbott, tidak ada
satu pun individu yang akan keluar selamanya.
"Hanya karena seseorang meninggalkan pemerintahan, lalu bukan
berarti dia telah melakukan pekerjaannya dengan buruk. Johnno (panggilan
untuk David Johnston) melakukan pekerjaan yang baik sebagai Menhan,
begitu pula dengan Brett Masson ketika melakukan peranannya," kata
Abbott beralasan.
Perombakan kabinet ini dimulai paska pengunduran diri Asisten
Menteri Keuangan, Arthur Sinodinos. Abbott lalu menggunakannya tidak
hanya untuk mencari pengganti Sinodinos, tetapi juga merombak kebinet.
Pesimistis
Namun, pemimpin sementara kelompok oposisi, Penny Wong, mengaku
pesimistis dengan tim kabinet baru Abbott. Menurut dia, hal tersebut
tidak akan menuntaskan permasalahan terbesar yang sedang dihadapi
pemerintah yaitu, anggaran yang tidak populer.
"Anda mungkin bisa mengubah ban dari sebuah bus. Tapi, rodanya akan tetap berputar," ujar Wong.
Dia menyebut, jika kabinetnya melakukan tugas dengan baik, maka perombakan isi Menteri tidak diperlukan.
"Ini merupakan voting ketidakpercayaan terhadap kabinet Perdana Menteri," imbuh dia.
Credit VIVAnews
