Kamis, 27 November 2014

Tim Khusus Mulai Selisik Petral



CB - KOMITE Reformasi Tata Kelola Migas yang dibentuk 19 November lalu telah mulai bekerja. Pada rapat perdana di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, kemarin, komite yang diketuai ekonom Faisal Basri itu langsung membentuk tim khusus untuk membidik PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Tim kasuistik itu beranggotakan Rofikoh Rokhim (UI), Fahmy Radhi (UGM), Darmawan Prasodjo (ekonom energi), dan Dendi Ramdani (peneliti postdoctoral Faculty of Applied Economics, University of Antwerp).

"Tim ini sifatnya holistis sistemis, membahas mata rantai dari hulu sampai hilir mana saja yang bermasalah dan bagaimana penyelesaiannya," papar Faisal.

Lantaran 100% saham Petral dimiliki PT Pertamina (persero), tim itu segera memanggil Pertamina untuk bisa membeberkan data perdagangan Petral dalam lima tahun terakhir. Untuk menelaah data itu, tim berharap dapat bekerja sama dengan akuntan dan BPKP. Namun, tim tak meminta bantuan KPK karena sifatnya rahasia.

Anggota tim Darmawan Prasodjo mengutarakan data perdagangan Petral yang dianalisis juga berupa harga market-clearing price pada tahun itu.

Ia mencontohkan korelasi negatif harga lelang yang lebih rendah daripada harga kliringnya. "Jika lebih mahal, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, ini kita analisis secara cermat dan detail," kata Darmawan yang meraih gelar PhD di Texas A&M University.

Fahmy menambahkan, jika kerja sama impor minyak langsung dengan Angola bisa menghemat uang negara hingga Rp30 triliun, itu bisa menjadi indikasi awal adanya mark-up yang dilakukan Petral.

Menteri ESDM Sudirman Said memberi waktu dalam sebulan ini kepada tim untuk mengkaji Petral. "Sebulan ini tim akan berikan rekomendasi. Ini memang domain menteri BUMN, tetapi secara policy making ada di ESDM," ujarnya seusai bertemu pimpinan DPD RI di Jakarta, kemarin.

Selain menyelisik Petral, komite yang juga dijuluki tim antimafia migas itu akan membedah masalah transparansi harga bahan bakar minyak (BBM). Tim akan meminta Pertamina untuk memberi gambaran detail penetapan harga. "Sekarang orang berbicara macam-macam angka, bahkan otoritas pemerintah diragukan," ujar Sudirman.

Credit MediaIndonesia