Palestina bisa menerima tawaran itu asalkan Israel bergabung dalam konfederasi.
REPUBLIKA.CO.ID,
RAMALLAH – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan tim negosiasi
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menawarinya sebuah
perjanjian damai berdasarkan konfederasi dengan Yordania. Abbas mengaku
dapat menerima penawaran itu dengan syarat Israel bagian dari
konfederasi.
“Saya ditanya apakah saya yakin pada federasi dengan Yordania,” kata
Abbas tentang perundingan yang diadakan bersama penasihat senior Gedung
Putih Jared Kushner dan utusan khusus AS untuk perdamaian Timur Tengah
Jason Greenblatt, dikutip
Haaretz, Ahad (2/9).
Abbas
menjawab bahwa dia dapat menerima penawaran tersebut, namun dengan
syarat Israel bergabung di dalamnya. “Saya ingin konfederasi tiga pihak
dengan Yordania dan Israel, dan saya meminta Israel untuk menerima
tawaran seperti itu,” kata Abbas, dikutip laman
the Jerusalem Post.
Beberapa
jenis persatuan politik antara Tepi Barat dan Yordania adalah ide
populer tentang hak Israel, yang kerap menolak seruan untuk pembentukan
negara Palestina. Israel mengatakan Yordania sudah seperti negara
berdasarkan demografi.
Kendati demikian, kantor berita Palestina
WAFA
melaporkan, Abbas tetap berkomitmen untuk merundingkan perjanjian damai
dengan Israel atas dasar solusi dua negara. Perundingan solusi dua
negara diketahui telah mandek sejak 2014. Dia juga menuding pemerintahan
Trump ingin sepenuhnya menyabotase Badan PBB untuk Pengungsi Palestina
(UNRWA). Tudingan itu mengacu pada
keputusan AS untuk menghentikan pendanaan bagi UNRWA.
Pada
Jumat (31/8), juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert
mengatakan Washington tidak akan lagi memberikan pendanaan lebih lanjut
untuk UNRWA. Hal itu diumumkan setelah sebelumnya AS menangguhkan
bantuan dana terhadap UNRWA.
Pada Januari lalu, AS telah
memotong dana bantuan untuk UNRWA. Dari total dana 125 juta dolar AS
yang disiapkan, AS hanya mengucurkan sebanyak 65 juta dolar AS.
Hal
itu dilakukan setelah Palestina memutuskan menarik diri dari
perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai AS
tak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela
kepentingan Israel. Pemotongan dana bantuan UNRWA dinilai sebagai cara
AS untuk mengembalikan Palestina ke meja perundingan.
Penangguhan
dana bantuan itu tak ayal menyebabkan UNRWA mengalami krisis pendanaan.
Sebab bagaimanapun, AS merupakan penyandang dana terbesar bagi UNRWA.
AS
juga telah mengumumkan akan memangkas bantuan lebih dari 200 juta dolar
AS untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurut seorang pejabat senior
Departemen Luar Negeri AS, dana yang semula untuk Tepi Barat dan Jalur
Gaza itu akan dialihkan ke proyek-proyek prioritas AS di tempat lain.
Juru
bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh mengecam
hal tersebut. Rudeineh menjelaskan, pemangkasan dana bantuan AS untuk
Tepi Barat dan Jalur Gaza bermotif politis. Menurutnya tindakan itu
dirancang dengan maksud menekan Palestina agar berhenti memperjuangkan
Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Padahal, AS sepenuhnya sadar, tidak
akan ada perdamaian dengan Israel bila Yerusalem Timur tidak menjadi
Ibu kota Palestina.
