views: 11.650
Setelah
militer Jerman Bundeswehr minggu-minggu lalu disorot karena kekurangan
fasilitas dan peralatan militer, kabinet Jerman justru memutuskan
peluasan misi Bundeswehr di luar negeri, terutama di Irak dan
Afghanistan.
Di Irak, pasukan akan fokus pada pendidikan dan pelatihan militer lokal, terutama untuk penjinakan bom dan bahan peledak rakitan. Tujuannya adalah demi stabilisasi kawasan itu, yang dianggap elemen terpenting dalam upaya menghadang radikalisme. Sampai saat ini, para pelatih militer Jerman hanya ditugaskan di kawasan-kawasan yang dikuasi kelompok Kurdi.
Jumlah pelatih militer Jerman di Irak ditetapkan maksimal 800 orang. Namun selain melatih kelompok bersenjata Kurdi, mereka akan lebih banyak melatih tentara Irak, terutama untuk menyingkirkan ranjau darat dan perangkap bahan peledak lainnya. Hal itu adalah prasyarat penting untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan kembali di kawasan-kawasan yang pernah dilanda perang hebat.
Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen yang baru saja berkunjung ke Irak juga menyoroti masalah logistik dan fasilitas pengobatan.
„Jadi yang penting adalah elemen-elemen yang dapat menstabilkan situasi, yang pada jangka panjang menjamin bahwa Irak bisa memiliki militer yang loyal, mandiri dan siap dikerahkan", kata Ursula von der Leyen.
Memang masih belum jelas, apa yang selanjutnya akan dilaksanakan militer Jerman di kawasan Kurdi. Hingga kini, hubungan kawasan-kawasan Kurdi yang menikmati otonomi dengan pemerintah pusat di Bagdad tidak selalu baik.
Pengamat Irak Henner Fürtig, Direktur GIGA-Institut di Hamburg menerangkan, kaum Kurdi selama ini selalu bersikap terbuka pada dukungan dan pengaruh Barat. Aspirasi mereka juga cukup jelas, yaitu mempertahankan status otonominya.
Di Irak, pasukan akan fokus pada pendidikan dan pelatihan militer lokal, terutama untuk penjinakan bom dan bahan peledak rakitan. Tujuannya adalah demi stabilisasi kawasan itu, yang dianggap elemen terpenting dalam upaya menghadang radikalisme. Sampai saat ini, para pelatih militer Jerman hanya ditugaskan di kawasan-kawasan yang dikuasi kelompok Kurdi.
Jumlah pelatih militer Jerman di Irak ditetapkan maksimal 800 orang. Namun selain melatih kelompok bersenjata Kurdi, mereka akan lebih banyak melatih tentara Irak, terutama untuk menyingkirkan ranjau darat dan perangkap bahan peledak lainnya. Hal itu adalah prasyarat penting untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan kembali di kawasan-kawasan yang pernah dilanda perang hebat.
Kritik oposisi
Kalangan oposisi di parlemen Jerman Bundestag mengeritik peluasan misi militernya. „Peningkatan kemampuan aparat keamanan di Irak adalah langkah yang baik, jika beberapa prasyarat dipenuhi. Namun sekali lagi, tidak dibahas bagaimana solusi politiknya ", kata politisi Partai Hijau Anieszka kepad sebuah harian Jerman. Politisi Partai Kiri Heike Hänsel menuduh pemerintah Jerman masih mengandalkan lengkah militer sebagai instrumen politik.Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen yang baru saja berkunjung ke Irak juga menyoroti masalah logistik dan fasilitas pengobatan.
„Jadi yang penting adalah elemen-elemen yang dapat menstabilkan situasi, yang pada jangka panjang menjamin bahwa Irak bisa memiliki militer yang loyal, mandiri dan siap dikerahkan", kata Ursula von der Leyen.
Misi Bundeswehr sebagai jembatan
Jurubicara luar negeri Partai Hijau Omid Nouripor mengatakan, misi militer Jerman harus menjadi kontribusi jelas dengan tujuan agar „reformasi sektor keamanan (di Irak) melahirkan satu kesatuan militer, sehingga satuan militer misalnya tidak hanya terdiri dari kaum Sunni atau kaum Syiah atau Kurdi, melainkan menjadi anggota militer Irak."Memang masih belum jelas, apa yang selanjutnya akan dilaksanakan militer Jerman di kawasan Kurdi. Hingga kini, hubungan kawasan-kawasan Kurdi yang menikmati otonomi dengan pemerintah pusat di Bagdad tidak selalu baik.
Pengamat Irak Henner Fürtig, Direktur GIGA-Institut di Hamburg menerangkan, kaum Kurdi selama ini selalu bersikap terbuka pada dukungan dan pengaruh Barat. Aspirasi mereka juga cukup jelas, yaitu mempertahankan status otonominya.
Credit sindonews.com
