Dokumentasi--Amerika Serikat dan Inggris
geger oleh skandal media sosial yang pertama kali disiarkan oleh The
Telegraph dan New York Times mengenai dugaan pemanfaatan profil puluhan
juta pengguna Facebook oleh sebuah perusahaan yang disewa oleh tim
kampanye Donald Trump sewaktu Pemilihan Presiden 2016. Nama perusahaan
itu adalah Cambridge Analytica. (Reuters)
Brussel (CB) - Parlemen Eropa, Selasa, mengumumkan telah
mengundang pemimpin Facebook Mark Zuckerberg untuk berbicara kepada
parlemen setelah terungkap bahwa data perusahaannya digunakan secara
besar-besaran untuk kepentingan politik.
"Kami mengundang Mark Zuckerberg ke Parlemen Eropa. Facebook perlu menjernihan kepada wakil 500 juta warga Eropa bahwa data pribadi tidak digunakan untuk memanipulasi demokrasi," kata presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani melalui Twitter.
Perusahaan konsultan Inggris, Cambridge Analytica, dituduh memanen data hingga 50 juta pengguna Facebook tanpa izin dan menggunakannya untuk membantu politisi, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kampanye Brexit.
"Kalau benar, memanipulasi data pribadi kita adalah tindakan tidak bisa diterima dan menjadi ancaman bagi demokrasi," kata Tajani.
"Kami menunggu perwakilan Facebook untuk memberikan kesaksian soal keterbukaan dan penghormatan terhadap aturan Uni Eropa soal perlindungan data," tambahnya.
"Kami mengundang Mark Zuckerberg ke Parlemen Eropa. Facebook perlu menjernihan kepada wakil 500 juta warga Eropa bahwa data pribadi tidak digunakan untuk memanipulasi demokrasi," kata presiden Parlemen Eropa Antonio Tajani melalui Twitter.
Perusahaan konsultan Inggris, Cambridge Analytica, dituduh memanen data hingga 50 juta pengguna Facebook tanpa izin dan menggunakannya untuk membantu politisi, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kampanye Brexit.
"Kalau benar, memanipulasi data pribadi kita adalah tindakan tidak bisa diterima dan menjadi ancaman bagi demokrasi," kata Tajani.
"Kami menunggu perwakilan Facebook untuk memberikan kesaksian soal keterbukaan dan penghormatan terhadap aturan Uni Eropa soal perlindungan data," tambahnya.
Credit antaranews.com
