CB, Phnom Penh -- Sebanyak 45 negara menyerukan kepada pemerintahan Kamboja, yang dipimpin PM Hun Sen,
untuk mengaktifkan kembali partai oposisi, melepaskan para pemimpinnya
yang dipenjara dan memastikan pemilu pada Juli 2018 berjalan adil dan
bebas.
Pernyataan 45 negara menyangkut kondisi HAM ini dibacakan oleh Selandia Baru, yang menyoroti kekhawatiran mendalam terkait menurunnya hak-hak politik dan kebebasan sipil di Kamboja.
"Kami mendesak pemerintah Kamboja untuk mengambil semua langkah yang diperlukan sebelum semuanya terlambat untuk memastikan pemilu 2018 berlangsung bebas, adil dan kredibel," begitu bunyi pernyataan yang dibacakan utusan pemerintah Selandia Baru, seperti dilansir Reuters, Kamis, 22 Maret 2018.
Pernyataan 45 negara ini ditujukan juga kepada Dewan HAM PBB, yang berkantor di Jenewa, Swiss. Negara-negara ini mendesak Hun Sen untuk kembali mengaktifkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan semua anggotanya. Negara yang ikut memberikan pernyataan ini adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Inggris.
Letnan Jenderal, Hun Manet, merupakan kepala staf gabungan Angkatan Bersenjata Kamboja. Reuters.
Sejak dua tahun terakhir pemerintahan Hun Sen menangkap sejumlah tokoh oposisi dengan tudingan mereka bekerja sama dengan AS untuk menjatuhkan pemerintahannya, yang telah berlangsung 33 tahun.
Pemimpin CNRP ditangkap pada September 2017 dan dikenai dakwaan penghianatan, berkolusi dengan AS untuk menjatuhkan pemerintahan Kamboja, yang sah.
Kem dan Kedubes AS telah membantah tudingan itu. Saat ini, Kem bakal menjalani persidangan dengan hukuman maksimal 30 tahun.
Pernyataan tadi juga menyebut nama Kem Sokha secara spesifik agar dibebaskan. "Kami meminta semua tahanan politik dibebaskan termasuk Kem Sokha."
Mengenai ini, juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan, mengatakan pemerintah menolak tunduk pada desakan dunia internasional. "Kami anggota setara di PBB," kata Phay kepada Reuters. "Ini pelanggaraan kedaulatan Kamboja." Menurut dia, pemilu akan digelar berdasarkan hukum Kamboja.
Sebelumnya, Hun Sen dikecam karena berkata kasar kepada rakyat Kamboja yang bakal berdemonstrasi sambil membakar foto dan patung kecil mirip dia di Australia saat berlangsung KTT Asean -- Australia pada pekan lalu.
“Gila dan bodoh. Jangan main-main dengan Hun Sen, kalian semua masih lemah. Untuk satu kali pukulan, kalian akan hilang ingatan hanya gara-gara membakar foto Hun Sen. Jadi, jika Anda memainkan permainan Hun Sen, maka saya akan menyeret Anda bermain,” kata Hun Sen, menanggapi aksi protes yang terjadi di Australia, seperti dikutip oleh Phnompenh Post, Senin, 5 Maret 2018.
Julie Heckscher, asisten pertama Sekretaris Urusan Departemen Asia Tenggara, mengatakan Duta Besar Australia, Angela Corcoran, telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, membahas perangai Hun Sen ini.
"Jelas bahwa ancaman-ancaman (Hun Sen) itu terlihat berbahaya. Ada kebebasan berekspresi dan berpendapat di Australia. Ancaman dilakukan di tanah Australia tidak bisa diterima pemerintah Australia," kata Julie.
Pernyataan 45 negara menyangkut kondisi HAM ini dibacakan oleh Selandia Baru, yang menyoroti kekhawatiran mendalam terkait menurunnya hak-hak politik dan kebebasan sipil di Kamboja.
"Kami mendesak pemerintah Kamboja untuk mengambil semua langkah yang diperlukan sebelum semuanya terlambat untuk memastikan pemilu 2018 berlangsung bebas, adil dan kredibel," begitu bunyi pernyataan yang dibacakan utusan pemerintah Selandia Baru, seperti dilansir Reuters, Kamis, 22 Maret 2018.
Pernyataan 45 negara ini ditujukan juga kepada Dewan HAM PBB, yang berkantor di Jenewa, Swiss. Negara-negara ini mendesak Hun Sen untuk kembali mengaktifkan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan semua anggotanya. Negara yang ikut memberikan pernyataan ini adalah Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Inggris.
Letnan Jenderal, Hun Manet, merupakan kepala staf gabungan Angkatan Bersenjata Kamboja. Reuters.
Sejak dua tahun terakhir pemerintahan Hun Sen menangkap sejumlah tokoh oposisi dengan tudingan mereka bekerja sama dengan AS untuk menjatuhkan pemerintahannya, yang telah berlangsung 33 tahun.
Pemimpin CNRP ditangkap pada September 2017 dan dikenai dakwaan penghianatan, berkolusi dengan AS untuk menjatuhkan pemerintahan Kamboja, yang sah.
Kem dan Kedubes AS telah membantah tudingan itu. Saat ini, Kem bakal menjalani persidangan dengan hukuman maksimal 30 tahun.
Pernyataan tadi juga menyebut nama Kem Sokha secara spesifik agar dibebaskan. "Kami meminta semua tahanan politik dibebaskan termasuk Kem Sokha."
Mengenai ini, juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan, mengatakan pemerintah menolak tunduk pada desakan dunia internasional. "Kami anggota setara di PBB," kata Phay kepada Reuters. "Ini pelanggaraan kedaulatan Kamboja." Menurut dia, pemilu akan digelar berdasarkan hukum Kamboja.
Sebelumnya, Hun Sen dikecam karena berkata kasar kepada rakyat Kamboja yang bakal berdemonstrasi sambil membakar foto dan patung kecil mirip dia di Australia saat berlangsung KTT Asean -- Australia pada pekan lalu.
“Gila dan bodoh. Jangan main-main dengan Hun Sen, kalian semua masih lemah. Untuk satu kali pukulan, kalian akan hilang ingatan hanya gara-gara membakar foto Hun Sen. Jadi, jika Anda memainkan permainan Hun Sen, maka saya akan menyeret Anda bermain,” kata Hun Sen, menanggapi aksi protes yang terjadi di Australia, seperti dikutip oleh Phnompenh Post, Senin, 5 Maret 2018.
Julie Heckscher, asisten pertama Sekretaris Urusan Departemen Asia Tenggara, mengatakan Duta Besar Australia, Angela Corcoran, telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, membahas perangai Hun Sen ini.
"Jelas bahwa ancaman-ancaman (Hun Sen) itu terlihat berbahaya. Ada kebebasan berekspresi dan berpendapat di Australia. Ancaman dilakukan di tanah Australia tidak bisa diterima pemerintah Australia," kata Julie.
Credit tempo.co
