Pramuka berbaris dan memainkan musik pada perayaan Maulid Nabi di depan Masjid Kubah Batu (Dome of the Rock) di kompleks yang disebut Haram Al Syarif oleh Muslim dan "Temple Mount" oleh Yahudi di Kota Tua Yerusalem, Kamis (30/11/2017). (REUTERS/Ammar Awad)
London (CB) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump
akan secara efektif mendeklarasikan perang kalau dia mengakui Jerusalem
sebagai ibu kota Israel, kata kepala perwakilan Palestina untuk Inggris
pada Rabu.
"Kalau dia mengatakan apa yang ingin dia kakatan tentang Jerusalem sebagai ibu kota Israel, itu berarti ciuman kematian bagi solusi dua negara," kata Manuel Hassassian dalam wawancara dengan radio BBC.
"Dia mendeklarasikan perang di Timur Tengah, dia mendeklarasikan perang terhadap 1,5 miliar Muslim (dan) ratusan juta orang Nasrani yang tidak akan terima tempat suci itu berada di bawah hegemoni Israel," tambah Hassassian.
Seorang pejabat senior AS pada Selasa mengatakan Trump akan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu dan akan menjalankan rencana untuk memindahkan kedutaan besar AS ke Jerusalem dari Tel Aviv, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.
"Kalau dia mengatakan apa yang ingin dia kakatan tentang Jerusalem sebagai ibu kota Israel, itu berarti ciuman kematian bagi solusi dua negara," kata Manuel Hassassian dalam wawancara dengan radio BBC.
"Dia mendeklarasikan perang di Timur Tengah, dia mendeklarasikan perang terhadap 1,5 miliar Muslim (dan) ratusan juta orang Nasrani yang tidak akan terima tempat suci itu berada di bawah hegemoni Israel," tambah Hassassian.
Seorang pejabat senior AS pada Selasa mengatakan Trump akan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu dan akan menjalankan rencana untuk memindahkan kedutaan besar AS ke Jerusalem dari Tel Aviv, demikian menurut siaran kantor berita Reuters.
Credit antaranews.com
Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel, Dunia Arab Murka
Liga Arab mengecam keras rencana Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (REUTERS/Ammar Awad)
Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan Amerika Serikat sepatutnya tidak mengambil tindakan yang bisa mengubah status hukum dan politik Yerusalem.
Sebagaimana dikutip Reuters, Gheit mengatakan rencana AS memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem merupakan "tindakan berbahaya yang akan berdampak buruk bagi stabilitas seluruh wilayah di kawasan."
Pernyataan itu diungkapkan Gheit menyusul rencana Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel hari ini, Rabu (6/11), meski langkahnya itu telah dikritik sejumlah negara, termasuk sekutunya sendiri seperti Perancis, Arab Saudi, dan Turki.
Sebab, rencana Trump tersebut dinilai bisa merusak proses perdamaian antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung lama.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas pun dikabarkan telah berkomunikasi dengan Trump terkait rencana AS ini. Kepada Trump, Abbas mengatakan pemindahan kedubes AS akan berdampak konsekuensi buruk.
Juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeineh, mengatakan Abbas pun segera menggelar rapat darurat dengan kabinetnya tak lama setelah Trump memberitahu rencananya tersebut.
Sementara itu, sejumlah negara seperti Yordania juga ikut angkat bicara mengenai rencana AS ini. Raja Abdullah juga telah memperingatkan Trump bahwa keputusan pemerintahnya itu bisa berdampak buruk pada stabilitas keamanan Timur Tengah.
Menurut laporan media lokal, seperti dikutip Haaretz, Abdullah bahkan bersumpah akan menggagalkan inisiatif Amerika tersebut yang dianggap bisa memicu amarah umat Islam dan Kristen itu.
Yordania juga berencana mengadakan pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada akhir pekan ini untuk membahas langkah kedepan mengantisipasi rencana Trump tersebut.
Abdullah juga telah berkomunikasi dengan Presiden Abbas dan keduanya sepakat terus berkoordinasi dalam merespons tindakan AS itu.
Foto: AFP PHOTO / Gali TIBBON
Gereja Makam Kudus |
Arab Saudi, Iraq, dan Iran, juga telah mengungkapkan kecaman terkait rencana pemindahan kedubes AS ke Yerusalem ini. Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, juga telah menghubungi Trump dan memperingatkan bahwa AS jangan "mempersulit" masalah di Timur Tengah dengan merelokasi kedubesnya ke Yerusalem.
Sisi juga memperingatkan Trump bahwa rencananya tersebut dapat "merusak peluang perdamaian di Timur Tengah."
"Presiden Mesir menegaskan posisi negara untuk menjaga status hukum Yerusalem dalam kerangka referensi internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terkait," bunyi pernyataan Mesir.
Selain itu, pemimpin Arab Joint List di Israel, Ayman Odeh, pun ikut mengecam rencana Washington ini dengan menganggap bahwa Trump adalah "seorang piromania yang bisa membuat seluruh wilayah hancur karena kegilaannya."
Credit cnnindonesia.com
Sesjen PBB ingatkan risiko kebijakan sepihak status Yerusalem
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. (un.org)
Itu bukan berarti kedutaan besar akan pindah besok."
Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York (CB) -
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sedang menunggu pengumuman
resmi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkaitan dengan
pengakuan atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan sekaligus
mengingatkan potensi risiko konflik dari tindakan itu.
"Sebagai masalah prinsip, Sekretaris Jenderal telah mengatakan ia secara terus-menerus telah memperingatkan agar tak ada tindakan sepihak yang akan memiliki potensi untuk merusak penyelesaian dua-negara," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam satu taklimat di Markas Besar PBB, New York, Selasa (5/12).
Ia mengatakan pemimpin PBB itu sedang menunggu pernyataan resmi dari Washington DC, demikian laporan kantor berita Xinhua China.
"Kami sejak dulu telah menganggap Jerusalem sebagai masalah status akhir yang harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara kedua pihak, Israel dan Palestina, berdasarkan resolusi terkait Dewan Keamanan PBB," kata Dujarric.
Trump pada Selasa (5/12) telah memberitahu para pemimpin Arab dan Israel bahwa dirinya bermaksud memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, tindakan yang akan berpotensi memicu kerusuhan di wilayah Timur Tengah, karena kebijakan itu dapat dimaknai AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Rakyat Palestina menganggap Yerusalem Timur, yang direbut Israel dalam Perang 1967, sebagai ibu kota negara masa depan mereka dan status Yerusalem secara keseluruhan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan.
Para pejabat senior AS pada Selasa mengatakan Presiden Donald Trump bermaksud mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Tindakan Trump tersebut diperkirakan akan menyulut ketegangan lebih jauh di Timur Tengah, dan merusak pendirian AS sebagai penengah perdamaian bagi masalah Palestina-Israel.
Trump "akan mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel", kata beberapa pejabat AS kepada wartawan dalam satu konferensi jarak jauh.
Mereka menjelaskan Presiden AS itu "memandang ini sebagai pengakuan bagi kenyataan, kenyataan sejarah dan ... kenyataan zaman modern".
Trump juga akan "menginstruksikan Departemen Luar Negeri AS untuk memulai proses pemindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem", kata beberapa pejabat yang tak ingin disebutkan jatidirinya.
Mereka menambahkan bahwa pemindahan itu akan memerlukan waktu bertahun-tahun.
"Itu bukan berarti kedutaan besar akan pindah besok," katanya.
Ada sebanyak 1.000 personel di Kedubes AS di Tel Aviv. Ia menilai, "Akan diperlukan waktu untuk menemukan lokasi, menangani masalah keamanan, merancang instalasi baru, menemukan fasilitas baru ... dan membangunnya, jadi ini bukan proses spontan."
Kongres AS mensahkan Yerusalem Embassy Act pada 1995, yang mengharuskan pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, namun mantan Presiden AS George W. Bush Sr., Bill Clinton dan Barack Obama terus menerus memperbarui surat pelepasan tuntutan presiden untuk menunda pemindahan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan nasional maupun internasional.
Status Yerusalem masih menjadi salah satu masalah inti dalam konflik Palestina-Israel. Sejauh ini masyarakat internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan tak ada negara asing yang menempatkan kedutaan besar mereka di kota tersebut.
"Sebagai masalah prinsip, Sekretaris Jenderal telah mengatakan ia secara terus-menerus telah memperingatkan agar tak ada tindakan sepihak yang akan memiliki potensi untuk merusak penyelesaian dua-negara," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam satu taklimat di Markas Besar PBB, New York, Selasa (5/12).
Ia mengatakan pemimpin PBB itu sedang menunggu pernyataan resmi dari Washington DC, demikian laporan kantor berita Xinhua China.
"Kami sejak dulu telah menganggap Jerusalem sebagai masalah status akhir yang harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara kedua pihak, Israel dan Palestina, berdasarkan resolusi terkait Dewan Keamanan PBB," kata Dujarric.
Trump pada Selasa (5/12) telah memberitahu para pemimpin Arab dan Israel bahwa dirinya bermaksud memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, tindakan yang akan berpotensi memicu kerusuhan di wilayah Timur Tengah, karena kebijakan itu dapat dimaknai AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Rakyat Palestina menganggap Yerusalem Timur, yang direbut Israel dalam Perang 1967, sebagai ibu kota negara masa depan mereka dan status Yerusalem secara keseluruhan masih menjadi masalah yang harus diselesaikan.
Para pejabat senior AS pada Selasa mengatakan Presiden Donald Trump bermaksud mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Tindakan Trump tersebut diperkirakan akan menyulut ketegangan lebih jauh di Timur Tengah, dan merusak pendirian AS sebagai penengah perdamaian bagi masalah Palestina-Israel.
Trump "akan mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel", kata beberapa pejabat AS kepada wartawan dalam satu konferensi jarak jauh.
Mereka menjelaskan Presiden AS itu "memandang ini sebagai pengakuan bagi kenyataan, kenyataan sejarah dan ... kenyataan zaman modern".
Trump juga akan "menginstruksikan Departemen Luar Negeri AS untuk memulai proses pemindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem", kata beberapa pejabat yang tak ingin disebutkan jatidirinya.
Mereka menambahkan bahwa pemindahan itu akan memerlukan waktu bertahun-tahun.
"Itu bukan berarti kedutaan besar akan pindah besok," katanya.
Ada sebanyak 1.000 personel di Kedubes AS di Tel Aviv. Ia menilai, "Akan diperlukan waktu untuk menemukan lokasi, menangani masalah keamanan, merancang instalasi baru, menemukan fasilitas baru ... dan membangunnya, jadi ini bukan proses spontan."
Kongres AS mensahkan Yerusalem Embassy Act pada 1995, yang mengharuskan pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, namun mantan Presiden AS George W. Bush Sr., Bill Clinton dan Barack Obama terus menerus memperbarui surat pelepasan tuntutan presiden untuk menunda pemindahan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan nasional maupun internasional.
Status Yerusalem masih menjadi salah satu masalah inti dalam konflik Palestina-Israel. Sejauh ini masyarakat internasional tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan tak ada negara asing yang menempatkan kedutaan besar mereka di kota tersebut.
Credit antaranews.com
Respon Rencana Pemindahan Kedubes AS, Hamas Serukan 'Hari Kemarahan'
GAZA
- Hamas menyerukan 'Hari Kemarahan' sebagai tanggapan atas rencana
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan
Besar AS di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Kami menyerukan kepada rakyat Palestina untuk mengumumkan 'kemarahan' pada hari Jumat melawan Israel, menolak rencana AS untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Kelompok yang berbasis di Gaza itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (6/12), menekankan bahwa Yerusalem adalah 'garis merah' bagi rakyat Palestina, dan kelompok perlawanan tidak akan membiarkan kota tersebut dinodai.
Hal senada sejatinya sempat diutarakan oleh Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya akan menjadi ”garis merah” bagi umat Islam.
Erdogan juga mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, jika AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
”Saya sedih dengan laporan bahwa AS bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ini bisa sampai sejauh pemutusan hubungan Turki dengan Israel, saya memperingatkan AS untuk tidak mengambil langkah yang akan memperdalam masalah di wilayah ini,” ucap Erdogan.
Gedung Putih sebelumnya telah menyatakan bahwa Trump akan mengumumkan secara resmi pemindahan kedubes AS ke Yerusalem pada hari ini.
"Kami menyerukan kepada rakyat Palestina untuk mengumumkan 'kemarahan' pada hari Jumat melawan Israel, menolak rencana AS untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
Kelompok yang berbasis di Gaza itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (6/12), menekankan bahwa Yerusalem adalah 'garis merah' bagi rakyat Palestina, dan kelompok perlawanan tidak akan membiarkan kota tersebut dinodai.
Hal senada sejatinya sempat diutarakan oleh Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya akan menjadi ”garis merah” bagi umat Islam.
Erdogan juga mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, jika AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
”Saya sedih dengan laporan bahwa AS bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ini bisa sampai sejauh pemutusan hubungan Turki dengan Israel, saya memperingatkan AS untuk tidak mengambil langkah yang akan memperdalam masalah di wilayah ini,” ucap Erdogan.
Gedung Putih sebelumnya telah menyatakan bahwa Trump akan mengumumkan secara resmi pemindahan kedubes AS ke Yerusalem pada hari ini.
Credit sindonews.com
