Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berada di Turki untuk ikut serta dalam KTT luar biasa OKI, Rabu (13/12l) waktu setempat.
CB, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi)
telah tiba di Indonesia setelah mengikuti konferensi tingkat tinggi
(KTT) luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Konferensi ini
merupakan bagian dari penolakan negara-negara OKI terkait pernyataan
Presiden AS Donald Trump atas Yerusalem yang dijadikan Ibukota Israel.
Jokowi mengatakan, semua petinggi negara termasuk dia, telah memberikan poin-poin penting yang harus dijalankan oleh negara OKI dalam membela Palestina. Hasilnya semua negara anggota OKI harus memonitor resolusi yang dikeluarkan dalam menolak keputusan Amerika Serikat dalam majelis umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). "Di Dewan Keamanan PBB, negara-negara OKI juga harus dapat memastikan adanya pertemuan open debate mengenai situasi di Palestina," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (14/12).
Selain itu, anggota OKI juga harus mendukung setiap pencalonan Palestina dalam keanggotaan di berbagai organisasi internasional, dan negara-negara OKI harus memulai lobi dukungan kepada negara-negara gerakan non-blok terkait kemerdekaan Palestina yang sesungguhnya.
Jokowi mengatakan, terdapat tiga hasil KTT Luar Basa OKI. Pertama, OKI telah menghasilkan resolusi mengenai Al-Aqsa. Kedua, terdapat Komunike Final OKI. "Ketiga KTT OKI menghasilkan deklarasi Istanbul," ujarnya. Sayangnya, Jokowi belum bisa membeberkan secara rinci mengenai tiga hal tersebut.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Keputusan OKI Pukulan Telak Buat Trump
Presiden Joko Widodo (dua kanan) dan para
pemimpin/ kepala negara Organisasi Islam Konferensi Tingkat Tinggi Luar
Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berfoto bersama di Istambul,
Turki, Rabu (13/12).
CB, WASHINGTON -- Deklarasi Organisasi Kerja
Sama Islam (OKI) merupakan titik balik bagi Palestina dan pukulan telak
bagi keputusan Presiden AS Donald Trump atas status Yerusalem. Hal ini
diungkapkan kepala Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), Nihad Awad.
"Deklarasi terakhir Presiden Turki Erdogan dan OKI di Istanbul yang mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina adalah satu hasil yang jelas, yang sekarang telah memicu kampanye internasional untuk melawan keputusan Trump," kata Awad di Global Policy Institute, sebuah lembaga think tank di Washington, Rabu (13/12).
OKI merupakan organisasi yang didirikan dalam pertemuan bersejarah di Rabat, Maroko, pada 1969, setelah sebuah serangan pembakaran di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki. Organisasi ini mengeluarkan sebuah deklarasi pada Rabu (13/12) untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
Deklarasi Istanbul yang disebut 'Freedom for Jerusalem' dikeluarkan dalam KTT Luar Biasa OKI di Istanbul. "Deklarasi OKI harus dianggap serius, mereka mewakili 57 negara," ujar Awad, dikutip Anadolu.
Ia berharap masyarakat internasional akan mendukung deklarasi tersebut dan mendorong pihak lain, termasuk Uni Eropa. Uni Eropa dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam menengahi proses perdamaian jauh lebih baik dari AS.
Berbicara dalam KTT tersebut, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga meminta kekuatan dunia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Menurutnya, AS harus membalikkan keputusannya yang mengerikan dan provokatif.
Awad juga yakin masyarakat internasional akan mengikuti seruan Erdogan, yang juga akan mendorong kekuatan lain seperti Rusia dan Cina, untuk melawan keputusan AS.
Menurut Awad, AS tidak pernah menjadi perantara jujur antara Palestina dan Israel. Sebaliknya, AS diduga telah mendukung pendudukan Israel dan mendanai otoritas Israel dengan uang miliaran dolar.
Pakar dan analis yang berbicara di panel yang sama, Martin Sieff, mengatakan pertemuan di Istanbul memiliki kepentingan besar dan dapat membawa perkembangan baru di wilayah tersebut. Ia mencatat Yerusalem yang damai di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman 400 tahun lalu.
"Pertemuan ini akan beresonansi selama bertahun-tahun. Konsekuensi dari pertemuan ini, implikasi politis, strategis, dan diplomatik dari pertemuan ini juga akan menjadi konsekuensi terbesar dan dapat memimpin penataan kembali kawasan ini," papar Sieff.
Presiden Dewan Pengawas Jaringan Global Bahcesehir University, Enver Yucel, mendefinisikan keputusan Trump sebagai pelanggaran terhadap undang-undang internasional. Ia mengecam pemerintahan Trump karena telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
AS Tolak Pernyataan OKI
WASHINGTON
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menegaskan bahwa Presiden
Donald Trump, berkomitmen terhadap proses perdamaian di Timur Tengah.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, menolak
pernyataan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menyatakan Washington
bukan lagi mediator perdamaian Israel-Palestina dan menyebutnya sebagai
retorika yang penuh dengan hasutan.
"Retorika semacam itu telah kami dengar di masa lalu dan telah menggagalkan perdamaian," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/12/2017).
Nauert lantas mendesak semua pihak untuk mengabaikan sejumlah distorsi dan memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dikatakan oleh Trump. Ia mengatakan keputusan Trump tidak mempengaruhi batas kota, yang bergantung pada negosiasi antara Israel dan Palestina.
Namun saat ditanya apakah Yerusalem Timur juga bisa diakui sebagai Ibu Kota negara Palestina masa depan, Nauert mengatakan bahwa kepastian akan hal itu harus diserahkan kepada perundingan status akhir antara Israel dan Palestina.
"Kami mengambil posisi bagaimana kita melihat Yerusalem. Saya pikir terserah kepada orang-orang Israel dan Palestina untuk memutuskan bagaimana mereka ingin melihat perbatasan - lagi negosiasi status akhir," tukasnya.
Sebelumnya, negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI menyatakan bahwa Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Mereka juga menyatakan AS bukan lagi mediator perdamaian Timur Tengah.
Pernyataan ini dikeluarkan dalam pertemuan darurat yang dilakukan di Istanbul, Turki. Pertemuan ini diadakan untuk menyikapi kebijakan AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel beberapa waktu lalu.
"Retorika semacam itu telah kami dengar di masa lalu dan telah menggagalkan perdamaian," katanya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14/12/2017).
Nauert lantas mendesak semua pihak untuk mengabaikan sejumlah distorsi dan memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dikatakan oleh Trump. Ia mengatakan keputusan Trump tidak mempengaruhi batas kota, yang bergantung pada negosiasi antara Israel dan Palestina.
Namun saat ditanya apakah Yerusalem Timur juga bisa diakui sebagai Ibu Kota negara Palestina masa depan, Nauert mengatakan bahwa kepastian akan hal itu harus diserahkan kepada perundingan status akhir antara Israel dan Palestina.
"Kami mengambil posisi bagaimana kita melihat Yerusalem. Saya pikir terserah kepada orang-orang Israel dan Palestina untuk memutuskan bagaimana mereka ingin melihat perbatasan - lagi negosiasi status akhir," tukasnya.
Sebelumnya, negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI menyatakan bahwa Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina. Mereka juga menyatakan AS bukan lagi mediator perdamaian Timur Tengah.
Pernyataan ini dikeluarkan dalam pertemuan darurat yang dilakukan di Istanbul, Turki. Pertemuan ini diadakan untuk menyikapi kebijakan AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel beberapa waktu lalu.
Credit sindonews.com
PM Israel nyatakan "tak terkesan" pernyataan OKI soal Yerusalem
Arsip Foto. Perdana Menteri Israel
Benjamin Netanyahu saat berbicara dengan pelajar dalam Konferensi
Keamanan Cyber di Tel Aviv, Israel, Selasa (31/1/2017). (REUTERS/Baz
Ratner)
Yerusalem (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
mengatakan bahwa dia "tidak terkesan" dengan pernyataan para pemimpin
negara mayoritas muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam
(OKI) mengenai Yerusalem setelah mereka mendesak dunia mengakui sektor
timur kota itu sebagai ibu kota Palestina.
"Kami tidak terkesan dengan semua pernyataan ini," kata Netanyahu dalam sebuah pidato pada Rabu waktu setempat, setelah konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI untuk merespons langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Ia tetap mengatakan yakin banyak negara akan mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Palestina akan menjadi lebih baik dengan mengakui kenyataan dan bertindak demi perdamaian dan bukan ekstremisme," kata Netanyahu sebagaimana dikutip AFP.
"Mereka harusnya mengakui satu fakta lain tentang Yerusalem: Itu bukan hanya ibu kota Israel, tapi kami tetap menghormati Yerusalem karena kebebasan beribadah untuk semua agama, dan kami satu-satunya di Timur Tengah yang melakukan ini."
Dengan perpecahan yang sedang melanda dunia Islam, konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI di Istanbul tidak sampai menyetujui sanksi konkret terhadap Israel atau Amerika Serikat.
Namun, pernyataan terakhir mereka menyatakan "Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina" dan mengajak "semua negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota yang diduduki."
"Kami tidak terkesan dengan semua pernyataan ini," kata Netanyahu dalam sebuah pidato pada Rabu waktu setempat, setelah konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI untuk merespons langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Ia tetap mengatakan yakin banyak negara akan mengikuti jejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Palestina akan menjadi lebih baik dengan mengakui kenyataan dan bertindak demi perdamaian dan bukan ekstremisme," kata Netanyahu sebagaimana dikutip AFP.
"Mereka harusnya mengakui satu fakta lain tentang Yerusalem: Itu bukan hanya ibu kota Israel, tapi kami tetap menghormati Yerusalem karena kebebasan beribadah untuk semua agama, dan kami satu-satunya di Timur Tengah yang melakukan ini."
Dengan perpecahan yang sedang melanda dunia Islam, konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI di Istanbul tidak sampai menyetujui sanksi konkret terhadap Israel atau Amerika Serikat.
Namun, pernyataan terakhir mereka menyatakan "Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina" dan mengajak "semua negara untuk mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota yang diduduki."
Credit antaranews.com
