Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi
berharap Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja sama
Islam (KTT LB OKI) yang akan diadakan pada 13 Desember dapat membulatkan
suara dan mempersatukan negara-negara OKI untuk membela Palestina.
"Negara-negara OKI harus memanfaatkan momen ini tidak saja untuk membulatkan dukungannya terhadap penolakan kebijakan Amerika Serikat, akan tetapi yang lebih penting mendorong agar secepatnya dapat merealisasikan kemerdekaan Palestina," kata Menlu Retno seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Senin.
Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania Ayman Safadi di Amman salah satunya untuk membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina yang akan berlangsung di Istanbul pada 13 Desember 2017.
Terkait dengan persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina, Menlu RI menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir pada pertemuan tersebut. Hal itu menunjukkan pentingnya isu Palestina bagi masyarakat Indonesia dan komitmen Pemerintah RI untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Menlu Retno menegaskan bahwa harapan masyarakat di negara-negara OKI sangat besar terhadap hasil KTT Luar Biasa OKI.
Untuk itu, KTT Luar Biasa OKI tentang Palestina harus dapat menghasilkan pesan yang kuat, optimal dan dapat diimplementasi terkait penolakan negara-negara OKI terhadap langkah Amerika Serikat. Selain itu, penting bagi OKI untuk menyepakati langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
"Tidak akan ada perdamaian yang adil dan hakiki di Timur Tengah sebelum ada kemerdekaan Palestina," ujar Menlu Retno.
Menlu RI menambahkan bahwa dukungan terhadap Palestina juga harus ditunjukan tidak saja secara politis namun juga secara konkret dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan, ekonomi dan pembangunan kapasitas.
"Negara-negara OKI harus memanfaatkan momen ini tidak saja untuk membulatkan dukungannya terhadap penolakan kebijakan Amerika Serikat, akan tetapi yang lebih penting mendorong agar secepatnya dapat merealisasikan kemerdekaan Palestina," kata Menlu Retno seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Senin.
Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania Ayman Safadi di Amman salah satunya untuk membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina yang akan berlangsung di Istanbul pada 13 Desember 2017.
Terkait dengan persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina, Menlu RI menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir pada pertemuan tersebut. Hal itu menunjukkan pentingnya isu Palestina bagi masyarakat Indonesia dan komitmen Pemerintah RI untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Menlu Retno menegaskan bahwa harapan masyarakat di negara-negara OKI sangat besar terhadap hasil KTT Luar Biasa OKI.
Untuk itu, KTT Luar Biasa OKI tentang Palestina harus dapat menghasilkan pesan yang kuat, optimal dan dapat diimplementasi terkait penolakan negara-negara OKI terhadap langkah Amerika Serikat. Selain itu, penting bagi OKI untuk menyepakati langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
"Tidak akan ada perdamaian yang adil dan hakiki di Timur Tengah sebelum ada kemerdekaan Palestina," ujar Menlu Retno.
Menlu RI menambahkan bahwa dukungan terhadap Palestina juga harus ditunjukan tidak saja secara politis namun juga secara konkret dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan, ekonomi dan pembangunan kapasitas.
Credit antaranews.com
Turki: OKI Harus Satukan Kekuatan Bela Kesucian Al-Quds
Duta Besar Turki untuk OKI Yunus Demirer meminta negara-negara anggota untuk berkumpul di Istanbul demi menyatukan kekuatan untuk membela kesucian al-Quds. "Turki sangat membenci pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh AS," kata Demirer, dikutip Arab News, kemarin.
Dia mengatakan, KTT Luar Biasa OKI akan didahului oleh pertemuan Menteri Luar Negeri OKI pada Rabu (13/12). KTT OKI juga menekankan pentingnya kecaman internasional dan protes yang meletus di banyak negara setelah pengumuman Trump.
"Turki juga bereaksi keras dengan melakukan demonstrasi menentang keputusan yang mengancam akan menggagalkan perundingan perdamaian yang telah diupayakan selama bertahun-tahun," ujar Demirer.
Dia menggambarkan tindakan AS sebagai tindakan buruk yang menodai kesucian sebuah kota, tempat suci dari tiga agama yang telah lama hidup berdampingan. Menurut dia, keputusan AS tidak hanya bertentangan dengan rasionalitas dan hati nurani, tetapi juga merupakan pelanggaran besar hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan 478 yang sebelumnya disahkan oleh AS.
Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag mengulangi pernyataan Erdogan bahwa status Yerusalem adalah garis merah bagi umat Islam yang tinggal di berbagai belahan dunia. "Kita seharusnya tidak menganggapnya sebagai isu lokal. Palestina dan Yerusalem adalah isu bagi semua negara Muslim," ujar Bozdag.
Sejumlah kepala negara OKI, termasuk diplomat tinggi dan pejabat tinggi, diperkirakan akan menghadiri pertemuan puncak tersebut. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengonfirmasi keikutsertaan mereka di KTT OKI di Istanbul.
Isu tersebut juga akan menjadi agenda utama Presiden Rusia Vladimir Putin selama berkunjung ke Ankara pada Senin (11/12). Menurut laporan, pemimpin Rusia tersebut telah dijadwalkan berkunjung ke Mesir dan akan berkunjung ke Turki pada hari yang sama untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengenai krisis Yerusalem dan situasi di Suriah.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Lestari Priansari Marsudi menemui Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada Ahad (10/12). Pertemuan Menlu RI dengan Menlu Yordania merupakan rangkaian perjuangan diplomasi Indonesia bagi Palestina.
“Pernyataan sepihak AS mengenai status Yerusalem tidak akan mengubah komitmen kuat diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” disampaikan Retno kepada Safadi di kantor Kementerian Luar Negeri Yordania di Amman.
Selain membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina di Istanbul 13 Desember mendatang, mereka juga melakukan koordinasi terkait langkah diplomasi dalam memperjuangkan status Yerusalem dan kemerdekaan Palestina. Hal itu penting dilakukan dengan Yordania karena Raja Yordania adalah pelayan situs suci di Yerusalem serta pengatur badan wakaf di Yerusalem.
Kepada Menlu Yordania, Retno menyampaikan bahwa masyarakat internasional harus terus berpegang kepada keputusan status quo yang telah ditetapkan PBB mengenai status Yerusalem saat ini. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan ketidakadilan yang dihadapi rakyat Palestina,” tutur Retno.
Credit REPUBLIKA.CO.ID