Kamis, 07 September 2017

Trump Bilang Aksi Militer AS terhadap Korut Bukan Pilihan Pertama


Trump Bilang Aksi Militer AS terhadap Korut Bukan Pilihan Pertama
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump bersama wakilnya, Mike Pence. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Presiden Donald Trump mengatakan, aksi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Korea Utara (Korut) bukan pilihan pertama dari berbagai opsi yang sedang dipertimbangkan.

Komentar Trump ini muncul beberapa hari setelah Menteri Pertahanan James Norman Mattis mengancam akan menyamut rezim Pyongyang dengan respons militer besar-besaran jika Korut terus mengancam Washington dan sekutu-sekutunya.

Presiden Trump mengaku telah melakukan diskusi yang kuat dan blakblakan dengan Presiden China Xi Jinping mengenai masalah nuklir Pyongyang.

”Presiden Xi ingin melakukan sesuatu, kita akan melihat apakah dia bisa lakukan. Tapi, kami  tidak akan tahan dengan apa yang terjadi di Korea Utara,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, hari Rabu, yang dilansir Reuters, Kamis (7/9/2017).

”Saya percaya bahwa Presiden Xi setuju dengan saya 100 persen. Kami melakukan pembicaraan di telepon yang sangat dan sangat jujur,” ujar Trump.

Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut telah melakukan uji coba senjata nuklir keenam kalinya pada hari Minggu. Tes senjata nuklir jenis bom hidrogen itu dikecam Pentagon dengan mengancam akan memberikan respons militer besar-besaran jika Korut terus mengancam Washington dan sekutu-sekutunya.

“Akan disambut dengan sebuah respons militer yang besar, sebuah respon yang efektif dan luar biasa,” kata Mattis.

”Kami tidak ingin melihat pemusnahan sebuah negara, yaitu Korea Utara, tapi seperti yang saya katakan, kami memiliki banyak pilihan untuk melakukannya,” ujar kepala Pentagon tersebut. 



Credit  sindonews.com


AS Ingin Bekukan Aset Kim Jong-un dan Melarangnya ke Luar Negeri


AS Ingin Bekukan Aset Kim Jong-un dan Melarangnya ke Luar Negeri
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/REUTERS


NEW YORK - Amerika Serikat (AS) mengumumkan sebuah paket sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) yang ingin Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsinya. Paket sanksi itu mencakup pembekuan aset pemimpin Korut Kim Jong-un di luar negeri dan melarangnya meninggalkan negaranya.

Selain itu, resolusi sanksi dari Washington berisi embargo minyak ke Pyongyang serta larangan negara komunis tersebut mengekspor tekstil.

AS bahkan meminta semua negara tidak mempekerjakan pekerja Korut di luar negeri. rancangan resolusi itu telah dilihat Reuters, semalam.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan bahwa dia menginginkan agar 15 anggota DK PBB memberikan dukungan suara untuk rancangan resolusi tersebut pada hari Senin nanti.

Namun Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan bahwa rancangan resolusi dari Washington terlalu prematur.

Belum jelas apakah China yang merupakan sekutu Pyongyang akan mendukung rancangan sanksi tersebut atau menolaknya.

Sebuah resolusi bisa lolos jika setidaknya didukung sembilan anggota DK PBB dan tidak ada hak veto dari AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China.

China diketahui memasok sebagian besar minyak mentah ke Korea Utara. Menurut data Korea Selatan, Beijing memasok sekitar 500.000 ton minyak mentah setiap tahunnya ke Pyongyang.

Perusahaan di China, menurut data PBB, juga mengekspor 200.000 ton produk minyak.

Rancangan sanksi diusulkan AS sebagai respons atas uji coba senjata nuklir termutakhir Korut pada hari Minggu lalu. Tes senjata nuklir jenis bom hidrogen itu diklaim Pyongyang berhasil. Uji coba telah menimbulkan getaran gempa 6,3 SR. 




Credit  sindonews.com