Seorang
pengungsi pria Rohingya menarik seorang anak kecil saat mereka berjalan
ke pantai setelah menyebrangi perbatasan Bangladesh-Myanmar dengan
kapal melalui Teluk Bengal, di Shah Porir Dwip, Bangladesh, Minggu
(10/9/2017). (REUTERS/Danish Siddiqui)
...
Washington (CB) - Sekelompok senator dari Partai Republik
dan Partai Demokrat, Kamis, mendesak pemerintahan Presiden Amerika
Serikat, Donald Trump, agar menggunakan pengaruhnya untuk membantu
penanganan krisis Rohingya di Myanmar dan Bangladesh.
Dalam krisis itu, lebih dari 480.000 orang terpaksa mengungsi dari Myanmar.
Sepucuk surat yang sempat dibaca Reuters menunjukkan, empat senator asal Republik dan 17 Demokrat dari Senat, yang beranggotakan 100 orang, membubuhkan tanda tangannya untuk mendesak pemerintahan Trump.
Para anggota itu juga meminta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, serta Kepala Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional, Mark Green, agar memberikan bantuan kemanusiaan lebih banyak.
"Walaupun sudah dikecam dunia internasional, pihak berwenang Burma (Myanmar) masih saja membantah (melakukan) kekejaman," demikian bunyi surat itu.
Surat juga mencatat bahwa undang-undang Amerika Serikat yang berlaku saat ini, termasuk UU Global Magnitsky, memungkinkan Trump untuk mengeluarkan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hebat terhadap hak asasi manusia.
Dalam krisis itu, lebih dari 480.000 orang terpaksa mengungsi dari Myanmar.
Sepucuk surat yang sempat dibaca Reuters menunjukkan, empat senator asal Republik dan 17 Demokrat dari Senat, yang beranggotakan 100 orang, membubuhkan tanda tangannya untuk mendesak pemerintahan Trump.
Para anggota itu juga meminta Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, serta Kepala Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional, Mark Green, agar memberikan bantuan kemanusiaan lebih banyak.
"Walaupun sudah dikecam dunia internasional, pihak berwenang Burma (Myanmar) masih saja membantah (melakukan) kekejaman," demikian bunyi surat itu.
Surat juga mencatat bahwa undang-undang Amerika Serikat yang berlaku saat ini, termasuk UU Global Magnitsky, memungkinkan Trump untuk mengeluarkan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hebat terhadap hak asasi manusia.
Credit antaranews.com
