Bintang Kejora, bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM).
CB, NEW YORK -- Duta Besar Venezuela, Rafael
Ramirez yang juga salah satu pejabat di PBB mengaku tak pernah menerima
petisi soal Papua. Bantahan tersebut sekaligus klarifikasi atas berita
yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun
Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun
informal, petisi atau siapapun mengenai Papua seperti yang diberitakan
dalam koran Guardian," ujar Ramrez dalam siaran pers, Jumat, (29/9).
Menjawab pertanyaan wartawan apakah Ramirez pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda, ia mengatakan, selaku Ketua Komite Dekolonisasi pihaknya tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C24. Ramrez juga menyampaikan kegusarannya dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.
Pernyataan Ramirez tersebut disampaikan setelah pada Rabu (27/9), Guardian dalam artikelnya, menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.
Ramirez menegaskan, ia sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota. Seperti di jelaskan oleh Ketua Komite Dekolonisasi, bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories. Lebih lanjut ditegaskan fakta bahwa Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut.
"Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota," ujarnya.Venezuela, terang Ramirez.
Ia menegaskan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Pernyataan Ketua Komite Dekolonisasi kembali menunjukan bahwa kelompok separatis dan Benny Wenda terus menyebarkan hoaks dan kebohongan kepada publik.
Kegiatan bohong seperti ini sangat sering dilakukan khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir. "Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," ujar Dubes RI untuk PBB, Triansyah Djani.
Menjawab pertanyaan wartawan apakah Ramirez pernah berkomunikasi dengan Benny Wenda, ia mengatakan, selaku Ketua Komite Dekolonisasi pihaknya tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C24. Ramrez juga menyampaikan kegusarannya dengan adanya individu maupun pihak-pihak yang memanipulasi namanya untuk propaganda.
Pernyataan Ramirez tersebut disampaikan setelah pada Rabu (27/9), Guardian dalam artikelnya, menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta dilakukannya referendum untuk Papua kepada Komite Dekolonisasi PBB.
Ramirez menegaskan, ia sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota. Seperti di jelaskan oleh Ketua Komite Dekolonisasi, bahwa mandat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories. Lebih lanjut ditegaskan fakta bahwa Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut.
"Sebagai sesama anggota Gerakan Non Blok, kita selalu menjunjung tinggi prinsip utama GNB yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota," ujarnya.Venezuela, terang Ramirez.
Ia menegaskan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Pernyataan Ketua Komite Dekolonisasi kembali menunjukan bahwa kelompok separatis dan Benny Wenda terus menyebarkan hoaks dan kebohongan kepada publik.
Kegiatan bohong seperti ini sangat sering dilakukan khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir. "Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," ujar Dubes RI untuk PBB, Triansyah Djani.
Credit REPUBLIKA.CO.ID
Dubes Venezuela untuk PBB Merasa Difitnah Elite OPM
CB – Rafael Ramirez, Wakil Tetap/Duta Besar Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), membantah telah berkomunikasi dengan Benny Wenda, pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Inggris.
Rafael, yang juga Ketua Komite Dekolonisasi, mengatakan pernyataan itu sekaligus mengklarifikasi artikel yang diterbitkan surat kabar Guardian di Inggris. Guardian menyebutkan bahwa Benny Wenda telah menyampaikan petisi yang meminta diselenggarakan referendum untuk Papua kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB.
"Sebagai Ketua Komite Khusus Dekolonisasi PBB (C-24), saya maupun Sekretariat Komite, tidak pernah menerima, secara formal maupun informal, petisi atau siapapun mengenai Papua, seperti diberitakan koran Guardian," ujar Rafael melalui pesan eletroniknya pada Jumat, 29 September.
Sebagai Ketua Komite Dekolonisasi, Rafael menegaskan tidak mungkin berhubungan dengan pihak-pihak di luar agenda C24. "Ada yang memanipulasi nama saya untuk propaganda," katanya.
Komite Khusus Dekolonisasi PBB, kata Rafael, sangat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah semua anggota. "Manfaat dari Komite Dekolonisasi terbatas kepada 17 Non-Self-Governing Territories dan Papua tidak termasuk dalam 17 teritori tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai sesama anggota Gerakan Non-Blok, Venezuela selalu menjunjung tinggi prinsip utama gerakan itu yang menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara anggota. "Venezuela tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia," ujarnya.
Duta Besar Indonesia untuk PBB, Triansyah Djani, menyebut kelompok Benny Wenda terus menyebarkan hoaks dan kebohongan kepada publik. "Kegiatan bohong seperti ini sangat sering dilakukan khususnya apabila ada pertemuan besar dan terdapat pejabat tinggi PBB yang hadir".
"Tahun lalu Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah di konfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," tegas Triansyah Djani.
Credit VIVA.co.id
