Upaya partai Republik membatalkan Obamacare gagal di Senat setelah sempat menuai protes (AFP Photo/Saul Loeb)
Para donor dan pegiat yang marah karena kegagalan undang-undang layanan kesehatan di Senat mengatakan hal tersebut memperkuat tekadnya untuk mendukung kandidat konservatif tahun depan, bahkan jika itu berarti harus menggulingkan petahana dari Partai Republik.
"Saya muak. Saya sangat frustrasi," kata Mica Mosbacher, pengumpul dana Partai Republik asal Houston yang dikutip Reuters, Rabu (27/9). Dia juga mengaku "sangat kecewa pada Ted Cruz," senator Republik asal Texas yang sempat mengancam akan menentang UU layanan kesehatan terbaru karena ia ingin melihat perubahan.
Semasa kampanye 2016, Trump bersumpah akan menghapus Akta Layanan Terjangkau 2010, capaian pendahulunya yang berasal dari Partai Demokrat, Barack Obama. Sementara partai tersebut mengklaim telah memperluas jangkauan asuransi kesehatan bagi jutaan orang lewat undang-undang yang dikenal dengan Obamacare itu, Partai Republik justru melihatnya sebagai pemborosan.
Undang-undang terbaru untuk membatalkan Obamacare gagal pada Selasa waktu setempat setelah tiga senator Republik, termasuk Susan Collins dan konservatif Rand Paul, mengatakan mereka tidak bisa memberikan dukungan. Partai Republik menguasai kamar atas Kongres itu dengan perbandingan tipis, 52-48.
Pada November 2018, seluruh 435 kursi Dewan Perwakilan dan 33 kursi di Senat akan diperebutkan dalam pemilu. Di Senat, angka itu termasuk 23 jabatan yang kini dipegang Demokrat dan delapan dari Republik.
Jika sejumlah besar anggota Republik terpaksa melawan anggota partai sendiri dalam pemilu primer, Demokrat bakal mencari cara untuk mengeksploitasi kelemahan para kandidat untuk bergulat merebut kuasa di Dewan Perwakilan dan Senat dari lawannya.
Pergeseran pada kedua kamar Kongres ke tangan Demokrat bakal membuat Trump semakin kesulitan untuk meloloskan agenda reformasi pajak, memperkeras hukum imigrasi dan mencabut Obamacare. Sejak Trump menjabat, Partai Republik sejauh ini belum juga meloloskan legislasi yang signifikan bagi AS.
Credit cnnindonesia.com
