Dokumen foto polisi penjaga perbatasan di kawasan Rakhine, Myanmar. (Reuters)
Yangon (CB) - Pemerintah Myanmar akan mengatur pembangunan
kembali desa-desa yang hancur selama kekerasan di negara bagian
Rakhine, kata seorang menteri, Rabu.
Hampir setengah juta warga Muslim Rohingya terpaksa mengungsi karena kekerasan itu, yang dituding pemerintah dipicu oleh para pemberontak Rohingya.
Rencana pembangunan kembali daerah-daerah yang hancur karena terbakar itu tampaknya akan meningkatkan kekhawatiran soal masa depan 480.000 pengungsi dan menambah ketakutan atas praktik pembersihan etnis.
"Menurut undang-undang, tanah yang terbakar akan menjadi tanah yang dikelola oleh pemerintah," kata Menteri Pembangunan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali, Win Myat Aye, dalam suatu pertemuan di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittle, menurut laporan surat kabar Global New Light of Myanmar.
Win Myat Aye juga mengepalai komite yang bertugas menerapkan berbagai rekomendasi untuk mengatasi ketegangan Rakhine yang telah sekian lama mendidih.
Dengan mengutip undang-undang pengelolaan bencana, Menteri Aye juga mengatakan dalam pertemuan dengan pihak berwenang pada Selasa itu bahwa pembangunan kembali akan menjadi langkah yang "sangat efektif".
Menurut UU, pemerintah mengawasi rekonstruski daerah-daerah yang rusak dalam bencana, termasuk karena konflik.
Tidak ada keterangan rinci soal rencana ataupun akses apa yang bisa didapatkan oleh warga Rohingya ketika mereka kembali ke desa-desa tempat mereka berasal.
Menteri Aye belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Berbagai kelompok pembela hak asasi manusia yang menggunakan gambar-gambar satelit mengatakan bahwa sekitar setengah dari 400-an desa di utara negara bagian Rakhine hangus terbakar dalam kekerasan.
Para pengungsi yang tiba di Bangladesh menuding tentara Myanmar dan sejumlah warga Buddha, yang main hakim sendiri, meningkatkan kampanye untuk melancarkan kekerasan serta pembakaran dengan tujuan untuk mengusir warga Rohingya dari Myanmar.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi terus menghadapi serangkaian kritik pedas, juga desakan agar hadiah Nobel Perdamaian yang diterimanya ditarik.
Suu Kyi pekan lalu mengeluarkan kecaman terhadap pelanggaran hak dan ia bertekad bahwa para pelanggar akan diadili, demikian dikutip dari Reuters.
Hampir setengah juta warga Muslim Rohingya terpaksa mengungsi karena kekerasan itu, yang dituding pemerintah dipicu oleh para pemberontak Rohingya.
Rencana pembangunan kembali daerah-daerah yang hancur karena terbakar itu tampaknya akan meningkatkan kekhawatiran soal masa depan 480.000 pengungsi dan menambah ketakutan atas praktik pembersihan etnis.
"Menurut undang-undang, tanah yang terbakar akan menjadi tanah yang dikelola oleh pemerintah," kata Menteri Pembangunan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali, Win Myat Aye, dalam suatu pertemuan di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittle, menurut laporan surat kabar Global New Light of Myanmar.
Win Myat Aye juga mengepalai komite yang bertugas menerapkan berbagai rekomendasi untuk mengatasi ketegangan Rakhine yang telah sekian lama mendidih.
Dengan mengutip undang-undang pengelolaan bencana, Menteri Aye juga mengatakan dalam pertemuan dengan pihak berwenang pada Selasa itu bahwa pembangunan kembali akan menjadi langkah yang "sangat efektif".
Menurut UU, pemerintah mengawasi rekonstruski daerah-daerah yang rusak dalam bencana, termasuk karena konflik.
Tidak ada keterangan rinci soal rencana ataupun akses apa yang bisa didapatkan oleh warga Rohingya ketika mereka kembali ke desa-desa tempat mereka berasal.
Menteri Aye belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Berbagai kelompok pembela hak asasi manusia yang menggunakan gambar-gambar satelit mengatakan bahwa sekitar setengah dari 400-an desa di utara negara bagian Rakhine hangus terbakar dalam kekerasan.
Para pengungsi yang tiba di Bangladesh menuding tentara Myanmar dan sejumlah warga Buddha, yang main hakim sendiri, meningkatkan kampanye untuk melancarkan kekerasan serta pembakaran dengan tujuan untuk mengusir warga Rohingya dari Myanmar.
Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi terus menghadapi serangkaian kritik pedas, juga desakan agar hadiah Nobel Perdamaian yang diterimanya ditarik.
Suu Kyi pekan lalu mengeluarkan kecaman terhadap pelanggaran hak dan ia bertekad bahwa para pelanggar akan diadili, demikian dikutip dari Reuters.
Credit antaranews.com
