CB, PARIS -- Berdasarkan draf pernyataan resmi yang dilihat oleh Reuters, dunia internasional meminta Israel dan Palestina untuk memperkuat komitmennya untuk membentuk dua negara Israel dan Palestina.
Selain itu menolak jika ada pejabat-pejabat yang tak setuju dengan pembentukan dua negara. Dalam draf itu juga meminta agar tak ada pihak yang membuat kebijakan sepihak sebelum melihat status negosiasi terakhir.
Selain itu menolak jika ada pejabat-pejabat yang tak setuju dengan pembentukan dua negara. Dalam draf itu juga meminta agar tak ada pihak yang membuat kebijakan sepihak sebelum melihat status negosiasi terakhir.
Para diplomat mengatakan, konferensi damai ini juga
bisa menjadi referensi bagi rencana Trump agar tak jadi memindahkan
Kedutaan Besar Amerika ke dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Selama ini hubungan Israel dan Amerika dalam
pemerintahan Obama berada dalam titik terendahnya saat Washington
menolak memberikan veto bagi resolusi PBB. Dalam resolusi itu PBB minta
agar Israel mengakhiri pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang
diokupasi Israel.
Menteri Dalam Negeri John Kerry mengatakan,
pembangunan pemukiman yang terus dilakukan oleh Israel mengancam
perdamaian di Timur Tengah. Jika Israel terus melakukan pembangunan
pemukiman maka solusi dua negara akan rusak.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, ia
telah menulis surat kepada Trump mengingatkan pemindahan Kedutaan Besar
Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem akan membunuh perjanjian damai antara
Palestina dan Israel.
Prancis berusaha menghidupkan kembali perjanjian
damai Palestina dan Israel yang masih terbengkalai selama ini. Mereka
juga khawatir dengan adanya ketidakjelasan dalam pemerintahan Amerika
sekarang yang dipegang Trump. Saat ini penting untuk meminta kedua pihak
Palestina dan Israel kembali ke perjanjian damai.
Negara-negara Arab memiliki perhatian sendiri
terhadap hubungan Trump dengan mereka. Negara-negara Arab bersikap jauh
lebih hati-hati terhadap pemerintahan Trump.
"Sekarang semua ini masih prematur. Kami harus
memberikan kesempatan bagi Pemerintah Amerika untuk melakukan apa yang
mereka inginkan," kata Diplomat Timur Tengah, Ahad,(15/1).
Credit REPUBLIKA.CO.ID