Presiden
Amerika Serikat Donald Trump (tengah), diapit oleh Wakil Presiden Mike
Pence (ki) dan Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly (ka), berdiri di
panggung untuk memberikan sambutan di gedung Kementerian Dalam Negeri
di Washington, Amerika Serikat, Rabu (25/1/2017).
(REUTERS/Jonathan Ernst )
Industri teknologi AS bergantung kepada insinyur asing dan ahli teknik lainnya yang tercemin dalam persentase tenaga kerja yang cukup besar.
"Saya ikut prihatin" terhadap kebijakan Trump tentang imigrasi, CEO Apple Tim Cook menulis memo kepada para karyawan yang diperoleh Associated Press. "Ini bukan kebijakan yang kami dukung."
"Kami telah menghubungi Gedung Putih untuk menjelaskan efek negatif pada rekan kerja kami dan perusahaan kami," lanjut Cook.
Cook tidak mengatakan berapa banyak karyawan Apple yang secara langsung terpengaruh oleh kebijakan tersebut, namun dia mengatakan tim SDM, legal dan keamanan perushaan tersebut mendukung karyawan Apple.
"Apple tidak akan ada tanpa imigrasi, apalagi berkembang dan berinovasi seperti yang kami lakukan," tulis Cook -- yang tampaknya mengacu pada pendiri Apple Steve Jobs, yang merupakan seorang putra dari imigran Suriah.
CEO Netflix Reed Hastings dalam laman Facebook-nya, mengatakan "Tindakan Trump tersebut melukai karyawan Netflix di seluruh dunia, dan juga orang bukan asli Amerika, itu menyakitkan kita semua."
"Lebih buruk lagi, tindakan ini akan membuat Amerika lebih tidak aman (melalui kebencian dan hilangnya sekutu). Ini adalah waktu untuk bersama-sama melindungi nilai-nilai Amerika tentang kebebasan dan kesempatan," sambung Hastings. Pendiri Facebook juga mengungkapkan hal senada.
Sementara itu, Google mengimbau karyawannya dari negara-negara tersebut untuk membatalkan rencana perjalanan apapun di luar AS dan berkonsultasi dengan tim SDM jika saat ini mereka tidak berada di AS.
CEO Google Sundar Pichai mengatakan bahwa setidaknya ada 187 karyawan Google yang dapat terpengaruh oleh kebijakan Trump tersebut. Namun, tidak jelas berapa banyak dari jumlah karyawan tersebut yang saat ini sedang berpergian di luar AS.
"Kami selalu membuat pandangan kami terhadap imigrasi diketahui publik dan akan terus melakukannya," kata Pichai, demikian Billboard.
Credit antaranews.com
Trump Teken Pelarangan Sementara Imigran dari 7 Negara Muslim
Presiden AS, Donald Trump
menandatangani perintah eksekutif penangguhan penerimaan pengungsi dan
wisatawan dari Suriah dan tujuh negara muslim lain. (Reuters/Kevin
Lamarque)
Aturan eksekutif ini memastikan pemerintah menangguhkan sementara seluruh program penempatan pengungsi di Amerika untuk setidaknya 120 hari ke depan.
Protokol ini secara khusus melarang pengungsi Suriah masuk ke AS hingga pemberitahuan lebih lanjut. Aturan ini berdampak pada pengurangan jumlah pengungsi di AS yang semula sekitar 110 ribu menjadi hanya 50 ribu pengungsi.
Selain itu, keputusan ini juga memberlakukan aturan pemeriksaan baru yang lebih ketat bagi imigran dan wisatawan dari sejumlah negara Muslim yang dikategorikan memiliki risiko terorisme cukup besar.
Amerika tidak akan mengeluarkan izin visa selama 90 hari bagi pengunjung yang berasal dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.
Langkah ini dilakukannya sebagai upaya "membantu melindungi warga Amerika dari serangan terorisme."
"Saya membangun langkah-langkah baru ini untuk menjaga teroris 'Islam radikal' keluar dari AS. [Saya] tidak ingin mereka di sini,' ujar Trump di Pentagon seperti dikutip Reuters, Sabtu (28/1).
"Kami hanya ingin menerima orang-orang yang mau mendukung dan mencintai warga Amerika," tutur konglomerat real estate itu menambahkan.
Melansir AFP, Trump mulai menerapkan 'pemeriksaan ekstrem' latar belakang para imigran dan wisatawan Muslim yang ingin masuk ke AS. Sejumlah pengecualian juga diberlakukan bagi anggota kelompok 'agama minoritas.'
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Mark Toner, menuturkan pihaknya menganggap serius perintah eksekutif ini. Kemlu bersama Kementerian Keamanan Dalam Negeri siap menerapkan perintah eksekutif ini sesegera mungkin.
"Kami akan umumkan setiap perubahan yang mempengaruhi wisatawan yang ingin masuk ke AS segera setelah informasi tersedia," ungkap Toner.
Sementara itu, langkah kontroversial Trump ini menimbulkan kecaman dari banyak pihak. Sejumlah kelompok pemerhati hak sipil dan ahli kontraterorisme menuturkan aturan tersebut tidak manusiawi bagi pengungsi dan korban kekejaman para ekstremis.
"'Pemeriksaan ekstremis' hanya eufemisme untuk mendiskriminasi umat Islam," ujar Direktur Eksekutif American Civil Liberties Union, Anthony Romero.
Serupa dengan Romero, Direktur Dewan Hubungan Islam-Amerika di Chicago, Ahmed Rehab mengecam tindakan Trump ini yang dinilai tidak adil.
Ia mengatakan pihaknya berupaya mengambil tindakan hukum untuk menentang peraturan pemerintah ini.
"Aturan ini menargetkan orang berdasarkan iman kepercayaannya dan justru bukan pada karakter dan tindakan kriminal mereka," tegasnya.
Meski kritik menghujani Gedung Putih, aturan ini juga banyak didukung oleh para nasionalis Amerika dan pendukung Trump. Para pendukung Trump menganggap langkah Presiden AS ke-45 itu bisa mencegah simpatisan Al-Qaidah dan ISIS masuk ke AS dengan menyamar sebagai pendatang maupun pengungsi.
Credit cnnindonesia.com
