Penguatan keamanan ini dilakukan guna
menghindari ketegangan di wilayah China yang berbatasan dengan India itu
menyusul kunjungan pemimpin spiritual tertinggi Tibet, Dalai Lama,
baru-baru ini. (Reuters/Cathal McNaughton)
"Kebutuhan untuk memerangi separatisme, infiltrasi, migrasi ilegal, dan terorisme meningkat tajam setiap harinya seiring dengan keterbukaan ekonomi Tibet secara global," ujar wakil kepala polisi pertahanan perbatasan China, Ba Zhu, seperti dikutip Reuters, Selasa (3/12).
Menurut media pemerintah, Global Times, penguatan keamanan ini dilakukan guna menghindari ketegangan di wilayah China yang berbatasan dengan India itu menyusul kunjungan pemimpin spiritual tertinggi Tibet, Dalai Lama, baru-baru ini.
Kunjungan Dalai Lama ke daerah perbatasan ini dinilai dapat memicu provokasi hubungan kedua negara. Dalai Lama juga selalu dianggap oleh pemerintah China sebagai pemimpin kelompok separatis.
Meski demikian, pemenang Nobel perdamaian yang tinggal dalam pengasingan itu menegaskan bahwa ia hanya memperjuangkan otonomi bagi Tibet, yang "dibebaskan dengan damai" oleh pasukan Komunis China pada 1950.
Menurut akademisi asal Akademi Imu Sosial Tibet, Wang Chunhuan, "China tengah memperkuat landasan hukum untuk memberangus segala ancaman aktivitas teroris yang berasal dari wilayah perbatasan Tibet."
Peraturan ini akan menggabungkan pelabuhan darat dan zona perdagangan, masuk dalam pengamanan ancaman terorisme. Selain itu, peraturan ini juga memberi tanggung jawab kepada sejumlah lembaga pemerintah untuk membantu kepolisian mengatur pengamanan di perbatasan.
Sementara itu, ketua Partai Komunis di wilayah Himalaya Wu Yingjie menyebutkan, pasukan militer Tibet telah membangun sebuah "tembok baja besar" untuk mempertahankan perbatasannya.
Ia menuturkan, pengamanan militer di wilayah perbatasan harus diperketat supaya benar-benar menutup kemungkinan upaya pemisahan wilayah Tibet.
"Untuk dapat mengatur bangsa, kita harus bisa mengatur perbatasan negara. Untuk mengatur perbatasan China, pertama-tama kita harus menjaga stabilitas Tibet," tutur Wu mengutip pernyataan Presiden Xi Jinping beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, kelompok pemerhati HAM menuturkan China telah menginjak-injak tradisi keagamaan dan budaya Tibet. Namun, China kerap membantah tudingan yang selama ini dilontarkan Tibet dengan alasan pemerintahnya telah membebaskan wilayah itu 67 tahun lalu.
Credit CNN Indonesia