Wakil
presiden, Jusuf Kalla (kiri), melihat penandatanganan MOU antara Dirut
Pertamina, Dwi Soetjipto (tengah), dan Rektor Unhas, Dr. Dwia Aries, di
Kampus II fakultas teknik Universitas Hasanuddin, Gowa, Sulsel, 27
Februari 2015. TEMPO/Iqbal Lubis
Dwi berujar, efisiensi yang didapatkan oleh Pertamina itu berasal dari sentralisasi procurement, baik hydro maupun non-hydro. Dari sentralisasi procurement non-hydro mencapai US$ 185 juta sampai September 2016. "Sementara dari hydro US$ 166 juta sampai September," ucapnya.
Biaya kehilangan minyak selama perjalanan dan bongkar muat atau loses, Dwi melanjutkan, juga berkurang. Pada 2014, biaya loses mencapai US$ 530 juta. Tahun lalu, biaya loses mencapai US$ 244 juta. "Tahun ini, sampai September, biaya loses hanya US$ 70 juta."
Dwi menambahkan efisiensi tersebut membuat Pertamina mendapatkan laba hingga US$ 2,83 miliar sepanjang tahun ini. Tahun lalu, menurut dia, laba Pertamina hanya sebesar US$ 1,42 miliar. "Ini menjadikan Pertamina sudah bisa memikul tugas negara dan siap mendukung BBM satu harga," tutur dia.
Target Pertamina pada 2017, Dwi melanjutkan, adalah menciptakan BBM satu harga di Tanah Air. Selain sebagai korporasi, Pertamina juga memiliki tugas negara. "Pertamina merupakan alat negara untuk mengelola energi bagi kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno berterima kasih kepada Dwi atas tercapainya BBM satu harga tersebut. Menurut dia, hal ini tercapai setelah 70 tahun Indonesia merdeka. "Akhirnya, kita bisa memberikan masyarakat Papua dan Kalimantan harga BBM yang sama," katanya.
Rini menambahkan, pemerintah tidak berkenan satu rupiah pun terhadap program tersebut. Dia menyebut seluruhnya dana BUMN. Walaupun sedikit rugi, menurutnya tidak masalah karena tahun ini Pertamina meraup untung agak banyak. "Itulah fungsi BUMN. Kita harus untung karena ada saat-saat di mana kita harus rugi demi kepentingan rakyat," tuturnya.
Credit TEMPO.CO
