Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Robert Pakpahan di Jakarta, Rabu (17/8/2016).
JAKARTA, CB — Pemerintah Mesir dikabarkan sedang mendekati Indonesia untuk meminjam dana 500 juta dollar AS.
Laman Daily News Egypt, Minggu (13/11/2016), menuliskan bahwa informasi itu berasal dari seorang sumber di Kementerian Keuangan Mesir.
Terkait hal itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku belum mengetahui kabar rencana Pemerintah Mesir tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kemenkeu justru mempertanyakan kabar tersebut. "Nah dari mana sih (kabarnya)? Kayaknya enggak ada di meja saya (pengajuannya)," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/11/2016).
Menurut Robert, pengajuan utang luar negeri biasanya memiliki skema-skema tertentu. Pinjaman luar negeri bisa berupa pinjaman bilateral atau multilateral yang berasal dari lembaga multilateral.
Beberapa kali Robert mengatakan bahwa Kemenkeu belum mengetahui kabar tersebut. Sebab, belum ada pengajuan apa pun kepada Kementerian Keuangan.
"Persisnya dengan pemerintah atau siapa? Kalau pemerintah, institusi lender-nya siapa? terus dari Indonesia siapa? Swasta atau pemerintah?" tanya Robert.
Sementara itu, mantan Dekan Ilmu Ekonomi dan Politik di Universitas Kairo, Mesir, Alia El-Mahdy, seperti dilansir Daily News Egypt, menilai kabar tersebut menunjukkan bahwa Mesir mulai mengalihkan harapan soal bantuan keuangan.
Selama ini, Mesir telah menerima pinjaman miliaran dollar AS dari negara-negara teluk, di antaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain, sejak 3 Juli 2013.
Menurut Alia, indikasi ini pun sekaligus bisa menunjukkan bahwa negara-negara Teluk tak lagi menyokong sisi finansial Mesir.
Pasalnya, hubungan Arab Saudi dan Mesir memanas belum lama ini. Seperti dilansir Voice of America (VOA), ketegangan Arab Saudi dan Mesir disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam perang di Suriah dan Yaman, serta dalam isu-isu ekonomi.
Bulan lalu, Arab Saudi bahkan menghentikan pengiriman pasokan minyak ke Mesir hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Padahal, pasokan minyak itu telah disepakati sebelumnya.
Penghentian pasokan minyak terjadi setelah Mesir memberi suara yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah, yang ditentang oleh Arab Saudi.
Laman Daily News Egypt, Minggu (13/11/2016), menuliskan bahwa informasi itu berasal dari seorang sumber di Kementerian Keuangan Mesir.
Terkait hal itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku belum mengetahui kabar rencana Pemerintah Mesir tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kemenkeu justru mempertanyakan kabar tersebut. "Nah dari mana sih (kabarnya)? Kayaknya enggak ada di meja saya (pengajuannya)," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/11/2016).
Menurut Robert, pengajuan utang luar negeri biasanya memiliki skema-skema tertentu. Pinjaman luar negeri bisa berupa pinjaman bilateral atau multilateral yang berasal dari lembaga multilateral.
Beberapa kali Robert mengatakan bahwa Kemenkeu belum mengetahui kabar tersebut. Sebab, belum ada pengajuan apa pun kepada Kementerian Keuangan.
"Persisnya dengan pemerintah atau siapa? Kalau pemerintah, institusi lender-nya siapa? terus dari Indonesia siapa? Swasta atau pemerintah?" tanya Robert.
Sementara itu, mantan Dekan Ilmu Ekonomi dan Politik di Universitas Kairo, Mesir, Alia El-Mahdy, seperti dilansir Daily News Egypt, menilai kabar tersebut menunjukkan bahwa Mesir mulai mengalihkan harapan soal bantuan keuangan.
Selama ini, Mesir telah menerima pinjaman miliaran dollar AS dari negara-negara teluk, di antaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain, sejak 3 Juli 2013.
Menurut Alia, indikasi ini pun sekaligus bisa menunjukkan bahwa negara-negara Teluk tak lagi menyokong sisi finansial Mesir.
Pasalnya, hubungan Arab Saudi dan Mesir memanas belum lama ini. Seperti dilansir Voice of America (VOA), ketegangan Arab Saudi dan Mesir disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam perang di Suriah dan Yaman, serta dalam isu-isu ekonomi.
Bulan lalu, Arab Saudi bahkan menghentikan pengiriman pasokan minyak ke Mesir hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Padahal, pasokan minyak itu telah disepakati sebelumnya.
Penghentian pasokan minyak terjadi setelah Mesir memberi suara yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah, yang ditentang oleh Arab Saudi.
Credit KOMPAS.com
