LONDON
- Organisasi antikerahasiaan WikiLeaks memperingatkan bahaya dari
keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui
pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden interim. Menurut
WikiLeaks langkah Trump bisa memicu perang saudara di negara kaya
minyak itu.
Guaido telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim. Namun, beberapa hari sebelumnya Nicolas Maduro sudah diambil sumpah sebagai presiden negara itu setelah menang pemilu. Dengan demikian ada dua presiden di negara warisan Hugo Chavez ini.
"Langkah Donald Trump untuk mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela mungkin terbukti menjadi bencana bagi negara itu, yang telah mengalami ketidakstabilan selama bertahun-tahun, dan memicu konflik terbuka total," tulis WikiLeaks di akun Twitter-nya, Kamis (24/1/2019).
Guaido telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim. Namun, beberapa hari sebelumnya Nicolas Maduro sudah diambil sumpah sebagai presiden negara itu setelah menang pemilu. Dengan demikian ada dua presiden di negara warisan Hugo Chavez ini.
"Langkah Donald Trump untuk mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela mungkin terbukti menjadi bencana bagi negara itu, yang telah mengalami ketidakstabilan selama bertahun-tahun, dan memicu konflik terbuka total," tulis WikiLeaks di akun Twitter-nya, Kamis (24/1/2019).
"Ini bisa mengarah pada kemungkinan perang saudara di negara dengan cadangan minyak terbesar itu," lanjut organisasi yang didirikan Julian Assange tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Trump membuat pernyataan dengan mencaci-maki pemerintah Nicolas Maduro sebagai rezim tidak sah.
"Hari ini, saya secara resmi mengakui Presiden Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden interim Venezuela," kata Trump. Selain AS, Brasil juga membuat pengakuan yang sama untuk Guaido.
Dualisme kepemimpinan ini telah direspons militer setempat. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino mengatakan militer negaranya akan terus mempertahankan konstitusi dan kedaulatan nasional. Dia menegaskan bahwa militer tidak akan menerima "presiden yang dipaksakan".
"Walaupun
keputusasaan dan intoleransi terus mengancam perdamaian negara, militer
tidak akan menerima seorang presiden yang diberlakukan dalam
bayang-bayang kepentingan gelap atau memproklamirkan diri di luar hukum.
Tentara akan membela konstitusi dan bertindak sebagai penjamin
kedaulatan nasional," tulis Menhan Padrino di Twitter via akun resminya,
@vladimirpadrino.
Credit sindonews.com
