CB, Jakarta - Inggris berpotensi memberlakukan darurat militer untuk mengendalikan ketertiban umum jika Brexit gagal lolos dalam tenggat waktu yang ditentukan.
Menurut sumber yang enggan disebut identitasnya, pemerintah telah memperhitungkan opsi darurat jika kegagalan Brexit memicu kerusuhan sipil, dan ini termasuk darurat militer, jam malam dan bahkan tentara untuk menertibkan massa, ungkap laporan The Sunday Times, yang dikutip Reuter, 28 Januari 2019.
Menteri Kesehatan Matt Hancock menanggapi rumor ini dengan mengatakan pemerintah tidak secara spesifik akan menggunakan daurat militer.
"Itu ada dalam statuta namun bukanlah fokus kami," kata Hancock.
PM Inggris Theresa May saat membuat pidato Brexit di Italia pada 22 September 2018. [REUTERS]
Opsi darurat militer muncul setelah Inggris semakin mendekati batas waktu Brexit, di mana Inggris harus meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019. Namun parlemen belum sepakat atas proposal Brexit yang memungkinkan memicu kebingungan massa dan gangguan ketertiban umum.
Pemerintah telah membahas penerapan UU Ketertiban Umum Sipil 2004, yang memberikan pemerintah wewenang melakukan tindakan apapun untuk melindungi nyawa manusia, kesehatan, keselamatan dan logistik, seperti diungkap Sunday Times.
"Pokok utama dalam semua perencanaan tanpa-kesepakatan adalah pembangkangan sipil dan ketakutan bahwa itu akan menyebabkan kematian jika terjadi kekurangan makanan dan medis," kata seorang sumber kepada surat kabar The Sunday Times.Hancock mengatakan industri farmasi Inggris akan melakukan apapun untuk mencegah kekurangan obat-obatan yang dipicu buntunya kesepakatan Brexit.
Menurut sumber yang enggan disebut identitasnya, pemerintah telah memperhitungkan opsi darurat jika kegagalan Brexit memicu kerusuhan sipil, dan ini termasuk darurat militer, jam malam dan bahkan tentara untuk menertibkan massa, ungkap laporan The Sunday Times, yang dikutip Reuter, 28 Januari 2019.
Menteri Kesehatan Matt Hancock menanggapi rumor ini dengan mengatakan pemerintah tidak secara spesifik akan menggunakan daurat militer.
"Itu ada dalam statuta namun bukanlah fokus kami," kata Hancock.
PM Inggris Theresa May saat membuat pidato Brexit di Italia pada 22 September 2018. [REUTERS]
Opsi darurat militer muncul setelah Inggris semakin mendekati batas waktu Brexit, di mana Inggris harus meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019. Namun parlemen belum sepakat atas proposal Brexit yang memungkinkan memicu kebingungan massa dan gangguan ketertiban umum.
Pemerintah telah membahas penerapan UU Ketertiban Umum Sipil 2004, yang memberikan pemerintah wewenang melakukan tindakan apapun untuk melindungi nyawa manusia, kesehatan, keselamatan dan logistik, seperti diungkap Sunday Times.
"Pokok utama dalam semua perencanaan tanpa-kesepakatan adalah pembangkangan sipil dan ketakutan bahwa itu akan menyebabkan kematian jika terjadi kekurangan makanan dan medis," kata seorang sumber kepada surat kabar The Sunday Times.Hancock mengatakan industri farmasi Inggris akan melakukan apapun untuk mencegah kekurangan obat-obatan yang dipicu buntunya kesepakatan Brexit.
Credit tempo.co
