Jajaran kabinet PM Palestina Rami Hamdallah
mengundurkan diri di tengah isu rencana Presiden Mahmoud Abbas merombak
kabinet dan membentuk pemerintahan baru. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan "pemerintahan PM Hamdallah telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Abbas" dalam sebuah rapat kabinet pada Selasa (29/1).
Wafa melaporkan Abbas juga telah menerima surat pengunduran diri Hamdallah. Meski begitu, Abbas tetap meminta pemerintahan Hamdallah bekerja "sampai formasi pemerintah baru terbentuk."
Dalam laporannya, Wafa menyebut Abbas melihat pengunduran diri Hamdallah sebagai peluang menggelar pemilihan umum parlemen pertama sejak 2006 lalu.
Selain itu, sejumlah pengamat menilai pengunduran diri Hamdallah dan rencana perombakan pemerintah ini dilakukan sebagai upaya Abbas untuk mengisolasi Hamas dari pemerintahan.
Pemerintahan baru diperkirakan hanya akan terdiri dari partai-partai anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), di mana Hamas dan sekutu-sekutunya bukan bagian dari organisasi yang memegang kekuasaan di wilayah tersebut.
Sejumlah pejabat Fatah, salah satu faksi besar Palestina yang merupakan rival Hamas, juga menuturkan partainya telah memulai konsultasi mengenai pembentukan pemerintahan baru. Namun, hingga kini belum ada jangka waktu pasti mengenai pembentukan pemerintah tersebut.
Sementara itu, dikutip AFP, Hamas mengecam pengunduran diri Hamdallah. Organisasi yang dianggap teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa itu menganggap Abbas berupaya mendirikan "pemerintah separatis" untuk melayani kepentingannya.
"Rakyat kami membutuhkan pemerintahan yang menjunjung tinggi persatuan nasional," kata juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum.
Hingga kini, belum jelas perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam pemerintahan Palestina setelah Hamdallah mengundurkan diri. Namun, saat ini Abbas masih menjadi pemegang kewenangan eksekutif dan pembuat keputusan utama Palestina.
Credit cnnindonesia.com
