Kapal Indonesia bentrok dengan kapal
Vietnam di Natuna dan berakhir dengan tenggelamnya salah satu kapal
milik Vietnam, namun insiden tersebut akan diselesaikan melalui jalur
diplomatik. (ANTARA/Embong Salampessy)
Jakarta, CB --
Kementerian Kelautan dan Perikanan memutuskan
menyelesaikan insiden penangkapan kapal di Natuna yang berujung pada
ditangkapnya salah satu pengawas perikanan asal Indonesia oleh pihak
Vietnam, Minggu (21/5) kemarin, dengan jalan diplomatik.
Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardijanto menyebut, kedua negara telah sepakat menyelesaikan insiden Natuna yang terjadi di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) secara diplomatik dan tidak berlarut-larut.
"Kita akan menyelesaikan insiden itu melalui jalur diplomatik, dan akan berusaha keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Rifky di Gedung KKP, Jakarta, Selasa (23/5).
Rifky mengatakan, insiden ini bermula ketika kapal patroli KKP Hiu Macan menyergap lima kapal ikan asing dari Vietnam di laut Natuna yang berada di kawasan ZEE Indonesia. Namun, ternyata pada saat yang sama ada kapal Coast Guard Vietnam yang juga langsung datang.
Kapal coast guard ini menginginkan kapal ikan yang diamankan oleh pihak Indonesia itu untuk segera dilepaskan.
Bentrokan tidak terhindarkan dan berakhir dengan tenggelamnya salah satu kapal ikan Vietnam. Adapun, sebanyak 44 nelayan Vietnam yang berada di kapal itu meloncat ke laut dan kemudian diselamatkan kapal Coast Guard negara itu.
"Nah, di situ juga, ada salah satu pengawas kita, yang memang sudah masuk ke kapal itu untuk memeriksa sebelum kapal-kapal itu diamankan, dia juga ikut diselamatkan oleh coast guard Vietnam," kata Rifky.
Pengawas asal Indonesia itu, ikut dibawa ke Vietnam. Namun, Rifky enggan menyebutnya sebagai sandera.
“Nggak, [pengawas KKP] bukan sandera, itu upaya penyelamatan. Tapi kan di laut ada teritorial jadi saat hari itu kita tidak bisa langsung jemput dia," kata Rifky.
Bahkan, menurut Rifky kondisi pengawas KKP tersebut saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dia aman di bawah perlindungan KBRI Indonesia di Vietnam.
"Iya sudah mau pulang kok, tinggal tunggu tiket saja," kata dia.
Oleh karena itu, Rifky menegaskan tidak ada pertukaran sandera dalam upaya diplomasi insiden Natuna ini. Adapun Rifky menambahkan Indonesia akan memulangkan 400 nelayan Vietnam dalam waktu dekat. Hal itu, tegas Rifky, tidak ada sangkut pautnya dengan insiden Natuna.
"Bukan, bukan sandera. Jadi tidak ada barter," kata dia.
Sementara itu, terkait tenggelamnya salah satu kapal nelayan dalam insiden itu, KKP akan bekerjasama dengan Pemerintah Vietnam dan akan melakukan investigasi bersama guna mencari tahu penyebab tenggelamnya kapal nelayan itu.
"Tentu, kita investigasi bersama, hubungan Indonesia-Vietnam juga sangat baik, makanya kita akan cari tahu bersama kenapa bisa tenggelam," kata dia.
Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardijanto menyebut, kedua negara telah sepakat menyelesaikan insiden Natuna yang terjadi di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) secara diplomatik dan tidak berlarut-larut.
"Kita akan menyelesaikan insiden itu melalui jalur diplomatik, dan akan berusaha keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Rifky di Gedung KKP, Jakarta, Selasa (23/5).
Rifky mengatakan, insiden ini bermula ketika kapal patroli KKP Hiu Macan menyergap lima kapal ikan asing dari Vietnam di laut Natuna yang berada di kawasan ZEE Indonesia. Namun, ternyata pada saat yang sama ada kapal Coast Guard Vietnam yang juga langsung datang.
Kapal coast guard ini menginginkan kapal ikan yang diamankan oleh pihak Indonesia itu untuk segera dilepaskan.
Bentrokan tidak terhindarkan dan berakhir dengan tenggelamnya salah satu kapal ikan Vietnam. Adapun, sebanyak 44 nelayan Vietnam yang berada di kapal itu meloncat ke laut dan kemudian diselamatkan kapal Coast Guard negara itu.
"Nah, di situ juga, ada salah satu pengawas kita, yang memang sudah masuk ke kapal itu untuk memeriksa sebelum kapal-kapal itu diamankan, dia juga ikut diselamatkan oleh coast guard Vietnam," kata Rifky.
Pengawas asal Indonesia itu, ikut dibawa ke Vietnam. Namun, Rifky enggan menyebutnya sebagai sandera.
“Nggak, [pengawas KKP] bukan sandera, itu upaya penyelamatan. Tapi kan di laut ada teritorial jadi saat hari itu kita tidak bisa langsung jemput dia," kata Rifky.
Bahkan, menurut Rifky kondisi pengawas KKP tersebut saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dia aman di bawah perlindungan KBRI Indonesia di Vietnam.
"Iya sudah mau pulang kok, tinggal tunggu tiket saja," kata dia.
Oleh karena itu, Rifky menegaskan tidak ada pertukaran sandera dalam upaya diplomasi insiden Natuna ini. Adapun Rifky menambahkan Indonesia akan memulangkan 400 nelayan Vietnam dalam waktu dekat. Hal itu, tegas Rifky, tidak ada sangkut pautnya dengan insiden Natuna.
"Bukan, bukan sandera. Jadi tidak ada barter," kata dia.
Sementara itu, terkait tenggelamnya salah satu kapal nelayan dalam insiden itu, KKP akan bekerjasama dengan Pemerintah Vietnam dan akan melakukan investigasi bersama guna mencari tahu penyebab tenggelamnya kapal nelayan itu.
"Tentu, kita investigasi bersama, hubungan Indonesia-Vietnam juga sangat baik, makanya kita akan cari tahu bersama kenapa bisa tenggelam," kata dia.
Credit CNN Indonesia
Indonesia-Vietnam selesaikan insiden Natuna secara diplomatik
Foto
Dok: Kapal asing yang tertangkap dan terbukti mencuri ikan di perairan
Indonesia, milik nelayan Vietnam, diledakkan di laut Batam, Kepulauan
Riau. (ANTARA FOTO/M N Kanwa)
Jakarta (CB) - Pemerintah Republik Indonesia dan Vietnam
sepakat untuk menyelesaikan insiden Natuna di kawasan Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia, Minggu (21/5), secara diplomatik, kata Sekretaris
Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Rifki Effendi Hardijanto.
"Kita (Pemerintah RI-Vietnam) akan menyelesaikan insiden itu melalui jalur diplomatik, dan akan berusaha keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Rifki Hardijanto dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari (GMB) IV, KKP, Jakarta, Selasa.
Sekjen KKP mengungkapkan, insiden di Natuna tersebut berawal ketika kapal patroli KKP Hiu Macan menyergap lima kapal ikan asing dari Vietnam di laut Natuna ZEE Indonesia, dan saat yang bersamaan ada kapal Coast Guard Vietnam yang menginginkan kapal ikan yang diamankan dapat dilepaskan.
Insiden itu mengakibatkan satu kapal ikan Vietnam tertabrak sehingga tenggelam, dan sebanyak 44 nelayan Vietnam meloncat ke laut yang kemudian diselamatkan kapal Coast Guard negara tersebut.
Namun, kapal patroli KKP juga telah berhasil mengamankan 11 nelayan Vietnam lainnya yang kemudian dibawa ke stasiun pangkalan KKP yang berada di Natuna dan Pontianak.
"Tadi pagi, saya dan Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) berjumpa dengan Dubes Vietnam dan hasilnya bersepakat beberapa hal, di antaranya bersyukur dalam insiden 21 Mei itu tidak ada korban jiwa atau terluka," ujar Sekjen KKP.
Dia juga mengemukakan, ada satu pegawai KKP bernama Gunawan yang juga berada di kapal yang tertabrak dan juga terpaksa loncat ke laut, yang kemudian diselamatkan oleh kapal Coast Guard Vietnam.
Sekjen KKP meyakinkan bahwa Gunawan saat ini sedang berada dalam kondisi yang baik di Vietnam, serta rencananya akan dikembalikan secepatnya.
Rifky juga menegaskan bahwa tidak ada yang namanya "pertukaran sandera" karena Gunawan bukanlah sandera di Vietnam.
"Tidak ada pertukaran. Kami juga akan mengembalikan nelayan mereka," katanya dan menambahkan bahwa saat ini di stasiun pangkalan KKP juga terdapat ratusan Vietnam yang dijaga dengan baik dan diberi makan setiap hari oleh KKP.
Pemerintah RI, ujar dia, akan melakukan "joint investigation" bersama-sama dengan Vietnam untuk mencari tahu penyebab secara pasti tertabrak dan tenggelamnya kapal ikan Vietnam, serta akan diutamakan penyelesaian secara diplomatik.
Sekjen KKP juga menyatakan bahwa selama dilakukannya investigasi tersebut, maka diharapkan nelayan Vietnam tidak lagi beroperasi menangkap ikan di laut Natuna yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia tersebut.
Sedangkan mengenai protes melalui nota diplomatik dan mekanisme semacam itu, Sekjen KKP menuturkan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna membahas beragam langkah terkait hal tersebut.
"Kita (Pemerintah RI-Vietnam) akan menyelesaikan insiden itu melalui jalur diplomatik, dan akan berusaha keras agar kejadian serupa tidak terulang kembali," kata Rifki Hardijanto dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari (GMB) IV, KKP, Jakarta, Selasa.
Sekjen KKP mengungkapkan, insiden di Natuna tersebut berawal ketika kapal patroli KKP Hiu Macan menyergap lima kapal ikan asing dari Vietnam di laut Natuna ZEE Indonesia, dan saat yang bersamaan ada kapal Coast Guard Vietnam yang menginginkan kapal ikan yang diamankan dapat dilepaskan.
Insiden itu mengakibatkan satu kapal ikan Vietnam tertabrak sehingga tenggelam, dan sebanyak 44 nelayan Vietnam meloncat ke laut yang kemudian diselamatkan kapal Coast Guard negara tersebut.
Namun, kapal patroli KKP juga telah berhasil mengamankan 11 nelayan Vietnam lainnya yang kemudian dibawa ke stasiun pangkalan KKP yang berada di Natuna dan Pontianak.
"Tadi pagi, saya dan Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) berjumpa dengan Dubes Vietnam dan hasilnya bersepakat beberapa hal, di antaranya bersyukur dalam insiden 21 Mei itu tidak ada korban jiwa atau terluka," ujar Sekjen KKP.
Dia juga mengemukakan, ada satu pegawai KKP bernama Gunawan yang juga berada di kapal yang tertabrak dan juga terpaksa loncat ke laut, yang kemudian diselamatkan oleh kapal Coast Guard Vietnam.
Sekjen KKP meyakinkan bahwa Gunawan saat ini sedang berada dalam kondisi yang baik di Vietnam, serta rencananya akan dikembalikan secepatnya.
Rifky juga menegaskan bahwa tidak ada yang namanya "pertukaran sandera" karena Gunawan bukanlah sandera di Vietnam.
"Tidak ada pertukaran. Kami juga akan mengembalikan nelayan mereka," katanya dan menambahkan bahwa saat ini di stasiun pangkalan KKP juga terdapat ratusan Vietnam yang dijaga dengan baik dan diberi makan setiap hari oleh KKP.
Pemerintah RI, ujar dia, akan melakukan "joint investigation" bersama-sama dengan Vietnam untuk mencari tahu penyebab secara pasti tertabrak dan tenggelamnya kapal ikan Vietnam, serta akan diutamakan penyelesaian secara diplomatik.
Sekjen KKP juga menyatakan bahwa selama dilakukannya investigasi tersebut, maka diharapkan nelayan Vietnam tidak lagi beroperasi menangkap ikan di laut Natuna yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia tersebut.
Sedangkan mengenai protes melalui nota diplomatik dan mekanisme semacam itu, Sekjen KKP menuturkan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri guna membahas beragam langkah terkait hal tersebut.
Credit antaranews.com
