Pengungsi Rohingya di Bangladesh. PBB
membentuk tim khusus guna menyelidiki kekejaman yang dilakukan militer
Myanmar di Rakhine. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)
Jakarta, CB --
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
(Dewan HAM PBB) menunjuk tim yang terdiri dari tiga orang untuk
menyelidiki kekejaman yang terjadi pada muslim Rohingya. Pembentukan tim
ini disepakati pada Maret, menyusul penolakan Myanmar atas penyelidikan
PBB mengenai Rohingya.
Tim penyidik itu diminta mengutamakan investigasi kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar di Rakhine, dimana mereka diduga melakukan pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap kelompok etnis tersebut.
Adapun tim tersebut terdiri dari pengacara India dan pejuang hak wanita Indira Jaising, mantan pemimpin pembela hak asasi manusia asal Sri Lanka Radhika Coomaraswamy dan Christopher Dominic Sidoti, pengacara HAM terkemuka dari Australia.
Ketiganya dijadwalkan bertemua di Jenewa untuk menyusun rencana penyelidikan.
Namun, Dewan HAM PBB tidak menyebutkan apakah tim tersebut sudah mendapat akses masuk ke Rakhine atau bahkan izin memasuki Myanmar.
Sebelumnya, mengutip AFP, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi menegaskan bahwa pemerintahannya telah "melepaskan diri” dari resolusi PBB yang meminta adanya penyelidikan terkait etnis Rohingya. Suu Kyi menyebut resolusi PBB “tidak berkaitan“ dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Kawasan utara Rakhine telah ditutup sejak Oktober saat militer melakukan operasi guna memburu militan Rohingya yang melakukan serangan mematikan ke pos polisi.
Sekitar 100 ribu warga Rohingya yang tergusur akibat kekerasan militer itu, melarikan diri ke Bangladesh, yang bertetangga dengan Myanmar.
Laporan Dewan HAM PBB berdasarkan kesaksian pengungsi Rohingya di Bangladesh menyebutkan bahwa pasukan keamanan Myanmar bisa jadi bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tapi, Myanmar menolak tudingan tersebut dan tidak mengizinkan pengamat internasional ke daerah tersebut.
Dewan HAM telah meminta pemerintah Myanmar untuk memberi penyidik ​​"akses penuh, tidak terbatas dan tidak terpantau ke semua wilayah".
Matthew Smith, pimpinan pengawas Fortify Rights di Bangkok yang melacak secara ketat situasi Rakhine, mengatakan kepada AFP bahwa pemerintah Myanmar “tidak memiliki alasan untuk tidak bekerja sama dengan misi ini."
Dia mengatakan bahwa penyelidik yang ditunjuk Dewan HAM PBB adalah "tim kuat yang sesuai dengan tugasnya."
Misi tersebut dijadwalkan memberi laporan pada Dewan HAM PBB atas temuan mereka secara lisan pada September mendatang.
Tim penyidik itu diminta mengutamakan investigasi kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar di Rakhine, dimana mereka diduga melakukan pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap kelompok etnis tersebut.
Adapun tim tersebut terdiri dari pengacara India dan pejuang hak wanita Indira Jaising, mantan pemimpin pembela hak asasi manusia asal Sri Lanka Radhika Coomaraswamy dan Christopher Dominic Sidoti, pengacara HAM terkemuka dari Australia.
Ketiganya dijadwalkan bertemua di Jenewa untuk menyusun rencana penyelidikan.
Namun, Dewan HAM PBB tidak menyebutkan apakah tim tersebut sudah mendapat akses masuk ke Rakhine atau bahkan izin memasuki Myanmar.
Sebelumnya, mengutip AFP, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi menegaskan bahwa pemerintahannya telah "melepaskan diri” dari resolusi PBB yang meminta adanya penyelidikan terkait etnis Rohingya. Suu Kyi menyebut resolusi PBB “tidak berkaitan“ dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Kawasan utara Rakhine telah ditutup sejak Oktober saat militer melakukan operasi guna memburu militan Rohingya yang melakukan serangan mematikan ke pos polisi.
Sekitar 100 ribu warga Rohingya yang tergusur akibat kekerasan militer itu, melarikan diri ke Bangladesh, yang bertetangga dengan Myanmar.
Laporan Dewan HAM PBB berdasarkan kesaksian pengungsi Rohingya di Bangladesh menyebutkan bahwa pasukan keamanan Myanmar bisa jadi bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tapi, Myanmar menolak tudingan tersebut dan tidak mengizinkan pengamat internasional ke daerah tersebut.
Dewan HAM telah meminta pemerintah Myanmar untuk memberi penyidik ​​"akses penuh, tidak terbatas dan tidak terpantau ke semua wilayah".
Matthew Smith, pimpinan pengawas Fortify Rights di Bangkok yang melacak secara ketat situasi Rakhine, mengatakan kepada AFP bahwa pemerintah Myanmar “tidak memiliki alasan untuk tidak bekerja sama dengan misi ini."
Dia mengatakan bahwa penyelidik yang ditunjuk Dewan HAM PBB adalah "tim kuat yang sesuai dengan tugasnya."
Misi tersebut dijadwalkan memberi laporan pada Dewan HAM PBB atas temuan mereka secara lisan pada September mendatang.
Credit CNN Indonesia
