WASHINGTON
- Sebuah audit yang baru dirilis Departemen Pertahanan Amerika Serikat
(AS) menunjukkan bahwa akuntansi militer lalai yang mengakibatkan
Pentagon tak tahu nasib banyak senjatanya di Irak dan Kuwait.
Senjata-senjata yang tak diketahui jejaknya itu senilai lebih dari USD1
miliar atau lebih dari Rp13 triliun.
Senjata dan peralatan militer AS tersebut sebenarnya ditujukan untuk membantu Angkatan Darat Irak.
Audit itu dirilis berdasarkan permintaan kelompok HAM Amnesty International di bawah UU Kebebasan Informasi atau Freedom of Information Act (FOIA). Data audit diperolah dari Kantor Inspektur Jenderal untuk Penelusuran Aset Pentagon dari bulan September 2016.
Senjata dan peralatan militer AS senilai lebih dari USD1 miliar itu disalurkan ke Irak di bawah program Iraq Train and Equip Fund (ITEF). Tujuannya, untuk membantu pemerintah Irak dalam memerangi kelompok Islamic State (ISIS).
“Pihak ‘The Army’s 1st Theater Sustainment Command’ tidak memiliki kontrol yang efektif untuk mempertahankan visibilitas dan akuntabilitas peralatan ITEF di Kuwait dan Irak sebelum dikirim ke Pemerintah Irak,” bunyi audit departemen tersebut.
”Audit ini memberikan wawasan yang mengkhawatirkan mengenai sistem pertahanan yang dimiliki Angkatan Darat Amerika Serikat dan berpotensi membahayakan,” kata Patrick Wilcken, Pengendali Ketahanan dan Penahanan Senjata Amnesty International, dalam sebuah pengumuman di situs kelompok HAM tersebut, yang dikutip Kamis (25/5/2017).
”Ini membuat bacaan yang sangat serius, mengingat sejarah panjang kebocoran senjata AS ke beberapa kelompok bersenjata yang melakukan kekejaman di Irak, termasuk kelompok bersenjata yang menamakan dirinya ISIS,” lanjut Wilcken.
ITEF memulai program senilai USD1,6 miliar. Namun, pada tahun lalu Kongres hanya menyetujui sekitar USD715 juta untuk program itu.
Senjata dan peralatan militer AS tersebut sebenarnya ditujukan untuk membantu Angkatan Darat Irak.
Audit itu dirilis berdasarkan permintaan kelompok HAM Amnesty International di bawah UU Kebebasan Informasi atau Freedom of Information Act (FOIA). Data audit diperolah dari Kantor Inspektur Jenderal untuk Penelusuran Aset Pentagon dari bulan September 2016.
Senjata dan peralatan militer AS senilai lebih dari USD1 miliar itu disalurkan ke Irak di bawah program Iraq Train and Equip Fund (ITEF). Tujuannya, untuk membantu pemerintah Irak dalam memerangi kelompok Islamic State (ISIS).
“Pihak ‘The Army’s 1st Theater Sustainment Command’ tidak memiliki kontrol yang efektif untuk mempertahankan visibilitas dan akuntabilitas peralatan ITEF di Kuwait dan Irak sebelum dikirim ke Pemerintah Irak,” bunyi audit departemen tersebut.
”Audit ini memberikan wawasan yang mengkhawatirkan mengenai sistem pertahanan yang dimiliki Angkatan Darat Amerika Serikat dan berpotensi membahayakan,” kata Patrick Wilcken, Pengendali Ketahanan dan Penahanan Senjata Amnesty International, dalam sebuah pengumuman di situs kelompok HAM tersebut, yang dikutip Kamis (25/5/2017).
”Ini membuat bacaan yang sangat serius, mengingat sejarah panjang kebocoran senjata AS ke beberapa kelompok bersenjata yang melakukan kekejaman di Irak, termasuk kelompok bersenjata yang menamakan dirinya ISIS,” lanjut Wilcken.
ITEF memulai program senilai USD1,6 miliar. Namun, pada tahun lalu Kongres hanya menyetujui sekitar USD715 juta untuk program itu.
Credit sindonews.com
