Foto: Danang Sugianto
Jakarta - Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengkaji rencana itu.
Bambang mengatakan, Beban Jakarta sebagai Ibu Kota sudah terlalu berat. Apalagi, geliat pembangunan dan permukiman penduduk yang terus berjalan membuat Jakarta semakin padat.
"Jakarta tuh pusat segalanya, keuangan, industri, bisnis, dan pusat pemerintahan. Melihat kemacetan semakin parah, penurunan muka tanah semakin parah, maka perlu ada upaya untuk memecah konsentrasi pembangunan wilayah ini," tutur Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Namun, Bambang menegaskan, fokus pemindahan ibu kota adalah pusat pemerintahan, sedangkan pusat perekonomian tetap di Jakarta.
"Tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak dari market. Jadi kita hanya bisa lakukan yang bisa kita kontrol. Satu-satunya yang bisa dikontrol pusat pemerintahan," imbuhnya.
Diharapkan, perpindahan bisa memicu pertumbuhan baru di wilayah sekitar lokasi ibu kota.
"Kita berharap nantinya pembangunan wilayah lebih tersebar, karena mau tidak mau pusat pemerintahan akan menjadi magnet. Dia tidak akan menjadi pusat bisnis atau keuangan, tapi pusat pemerintahan ini akan menciptakan pusat pertumbuhan baru di seputar wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota yang baru," kata Bambang.
Meski sudah menentukan lokasi ibu kota di luar Jawa, pemerintah enggan memastikan di mana lokasinya. Yang jelas, sempat beredar kabar lokasi baru ibu kota nanti di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
"Pokoknya di luar pulau Jawa, saya belum sebutkan nama kotanya," pungkas Bambang.
Credit finance.detik.com
Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa, Jokowi Tak Mau Bebani APBN
Foto: Bundaran HI/ Mustaqim
Jakarta - Pemerintah ingin memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Rencana pemindahan ini sedang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, pemindahan ibu kota butuh persiapan yang matang, terutama soal biaya. Namun, Bambang bilang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pemindahan ibu kota tak bebani anggaran negara.
"Presiden ingin jangan sampai memberatkan APBN. Jadi salah satu tugas kita melakukan kajian mencari skema pembiayaan yang kreatif," ujar Bambang di Gedung Bappenas, Selasa (11/4/2017).
Oleh karena itu, menurut Bambang, pemerintah akan memanfaatkan peran swasta ketika melakukan pemindahan ibu kota. Swasta akan berperan dalam membangun sarana serta prasarana di Ibu Kota yang baru.
"Artinya kami akan melibatkan juga private sector, agar pemerintah bisa bangun infrastruktur. Sarana prasarana dengan dukungan sektor swasta," imbuhnya.
Bambang juga mengatakan, bahwa proses kajian pemindahan ibu kota juga nantinya akan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
"Kita akan libatkan seluruh kementerian dan lembaga, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan. Misalnya nanti bandara seperti apa yang harus dibangun di ibu kota itu. Karena tentunya harus terkoneksi dengan mudah ke Jakarta juga sebagai bandara utama," pungkasnya.
Credit finance.detik.com
