Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB,
Vladimir Safronkov, mengatakan bahwa negaranya menolak usulan resolusi
tersebut karena hanya berdasarkan pada tuduhan, tanpa bukti penyelidikan
independen. (Reuters/Stephanie Keith)
Jakarta, CB --
Rusia memveto draf resolusi Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengecam serangan gas mematikan di
Suriah dan meminta Presiden Bashar al-Assad bekerja sama dalam
penyelidikan insiden tersebut.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Vladimir Safronkov, mengatakan bahwa negaranya menolak usulan resolusi tersebut karena hanya berdasarkan pada tuduhan, tanpa bukti penyelidikan independen.
"Saya terkejut melihat hasil seperti ini. Belum ada satu pun pihak yang mengunjungi lokasi kejadian. Bagaimana kalian tahu tentang itu?" ujar Safronkov, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (12/4).
Sejak serangan di daerah kekuasaan pemberontak di Kota Khan Sheikhun itu terjadi pada 4 April lalu, memang belum ada hasil penyelidikan yang diumumkan.
Namun menurut Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Halley, resolusi ini justru akan membersihkan nama Assad jika memang benar sang presiden bukan merupakan dalang di balik serangan yang menewaskan 87 orang tersebut.
"Jika rezim tidak bersalah, seperti yang diklaim Rusia, informasi yang diminta dalam resolusi ini justru akan membersihkan namanya," ucap Halley.
Selama ini, Rusia sebagai sekutu Assad mengklaim, serangan udara Suriah saat itu sebenarnya menghantam salah satu gudang teroris yang ternyata menyimpan senjata kimia.
Pemerintah Suriah pun selama ini menampik tudingan sejumlah negara Barat yang mengatakan bahwa pasukan Assad sengaja menggunakan senjata kimia.
Hingga kini, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) masih menyelidiki serangan tersebut. Jika terbukti ada penggunaan senjata kimia, OPCW yang bekerja di bawah PBB kemudian akan mencari pelakunya.
Dalam penyelidikan sebelumnya, OPCW sudah pernah membuktikan bahwa pasukan pemerintah Suriah bertanggung jawab atas tiga serangan gas klorin pada 2014 dan 2015.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Vladimir Safronkov, mengatakan bahwa negaranya menolak usulan resolusi tersebut karena hanya berdasarkan pada tuduhan, tanpa bukti penyelidikan independen.
"Saya terkejut melihat hasil seperti ini. Belum ada satu pun pihak yang mengunjungi lokasi kejadian. Bagaimana kalian tahu tentang itu?" ujar Safronkov, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (12/4).
Sejak serangan di daerah kekuasaan pemberontak di Kota Khan Sheikhun itu terjadi pada 4 April lalu, memang belum ada hasil penyelidikan yang diumumkan.
Namun menurut Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Halley, resolusi ini justru akan membersihkan nama Assad jika memang benar sang presiden bukan merupakan dalang di balik serangan yang menewaskan 87 orang tersebut.
"Jika rezim tidak bersalah, seperti yang diklaim Rusia, informasi yang diminta dalam resolusi ini justru akan membersihkan namanya," ucap Halley.
Selama ini, Rusia sebagai sekutu Assad mengklaim, serangan udara Suriah saat itu sebenarnya menghantam salah satu gudang teroris yang ternyata menyimpan senjata kimia.
Pemerintah Suriah pun selama ini menampik tudingan sejumlah negara Barat yang mengatakan bahwa pasukan Assad sengaja menggunakan senjata kimia.
Hingga kini, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) masih menyelidiki serangan tersebut. Jika terbukti ada penggunaan senjata kimia, OPCW yang bekerja di bawah PBB kemudian akan mencari pelakunya.
Dalam penyelidikan sebelumnya, OPCW sudah pernah membuktikan bahwa pasukan pemerintah Suriah bertanggung jawab atas tiga serangan gas klorin pada 2014 dan 2015.
Credit cnnindonesia.com
