RAMALLAH - Palestina
menyatakan pihaknya memang menjadi korban dari kolonialisme. Ini
merupakan respon atas munculnya petisi online yang mendesak Inggris
meminta maaf terkait dengan Deklarasi Balfour, yang dianggap titik awal
sejarah Israel modern.
"Kami telah mengatakan dengan jelas, kami telah menjadi korban dari kolonialisme Inggris dan setidaknya kita harapkan dari Inggris adalah untuk meminta maaf kepada rakyat Palestina," kata Xavier Abu Eid, seorang juru bicara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
"Sebuah kekuatan kolonial asing memutuskan untuk memberikan Palestina ke sebuah organisasi yang bahkan tidak di Palestina. Ini adalah salah satu episode paling gelap dari 100 tahun terakhir," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (16/4).
Terkait petisi online, petisi ini dirilis oleh sebuah organisasi bernama The Balfour Apology Campaign (BAC). Mereka mengatakan deklarasi ini bertanggung jawab untuk fakta Palestina tidak memiliki negara Palestina merdeka sampai hari ini.
Sejauh ini diketahui sudah 12.000 orang yang menandatangi petisi tersebut. Di Inggris, petisi yang dengan lebih dari 10.000 tanda tangan harus menerima tanggapan resmi dari pemerintah Inggris.
"Kami telah mengatakan dengan jelas, kami telah menjadi korban dari kolonialisme Inggris dan setidaknya kita harapkan dari Inggris adalah untuk meminta maaf kepada rakyat Palestina," kata Xavier Abu Eid, seorang juru bicara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
"Sebuah kekuatan kolonial asing memutuskan untuk memberikan Palestina ke sebuah organisasi yang bahkan tidak di Palestina. Ini adalah salah satu episode paling gelap dari 100 tahun terakhir," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (16/4).
Terkait petisi online, petisi ini dirilis oleh sebuah organisasi bernama The Balfour Apology Campaign (BAC). Mereka mengatakan deklarasi ini bertanggung jawab untuk fakta Palestina tidak memiliki negara Palestina merdeka sampai hari ini.
Sejauh ini diketahui sudah 12.000 orang yang menandatangi petisi tersebut. Di Inggris, petisi yang dengan lebih dari 10.000 tanda tangan harus menerima tanggapan resmi dari pemerintah Inggris.
Credit sindonews.com
