NEW YORK
- Dewan Keamanan (DK) PBB mengecam tes rudal terbaru Korea Utara dan
menuntut Pyongyang tidak melakukan uji coba nuklir lagi. Pernyataan ini
sempat tertunda karena Amerika Serikat (AS) dan Rusia berdebat mengenai
bahasa yang digunakan.
Sebuah rudal Korut meledak sesaat setelah diluncurkan pada akhir pekan lalu. DK PBB yang beranggotakan 15 negara secara tradisional mengecam semua peluncuran oleh Pyongyang. Pernyataan tersebut disepakati oleh konsensus.
Sangat jarang bagi anggota DK PBB berselisih mengenai bahasa standar. Perselisihan tersebut terjadi di tengah ketegangan AS dan Rusia atas dukungan Moskow terhadap Presiden Bashar al-Assad dalam perang sipil Suriah.
Pernyataan sebelumnya "menyambut baik upaya anggota dewan, serta negara-negara lain, untuk memfasilitasi solusi damai dan menyeluruh melalui dialog". Pernyataan rancangan terakhir A.S. yang dirilis "melalui dialog" dan Rusia meminta agar disertakan.
"Ketika kami meminta untuk mengembalikan bahasa yang disepakati yang memiliki kepentingan politis dan menyatakan komitmennya untuk terus mengerjakan draft tersebut delegasi AS tanpa memberikan penjelasan membatalkan kerja rancangan tersebut," misi PBB Rusia tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Jumat (21/4/2017).
"AS mengatakan kepada anggota dewan bahwa pihaknya memotong kata-katanya karena akan terlalu mempersempit cara dimana masyarakat internasional dapat mencapai solusi damai dan komprehensif untuk masalah nuklir Korut," menurut para diplomat.
Diplomat mengatakan Pyongyang sekutu China telah menyetujui pernyataan tersebut.
Kecaman yang akhirnya disepakati oleh dewan tersebut mencakup kata-kata "melalui dialog" dan mengatakan bahwa dewan tersebut dipersiapkan untuk mempertimbangkan sanksi lebih lanjut.
Korut telah mendapat sanksi PBB yang ditujukan untuk menghambat pengembangan program nuklir dan misil sejak tahun 2006. Dewan yang beranggotkan 15 negara tersebut telah memperkuat sanksi setelah masing-masing lima uji coba nuklir Korut.
Ketegangan meningkat setelah Presiden AS Donald Trump mengambil garis retorik keras dengan pemimpin Korut Kim Jong-un, yang telah menolak nasihat dari China dan melanjutkan program nuklir serta rudal yang dipandang oleh Washington sebagai ancaman langsung.
Pemerintahan Trump memfokuskan strategi terhadap Korut pada sanksi yang lebih berat, mungkin termasuk embargo minyak, sebuah larangan global terhadap maskapai penerbangannya, mencegat kapal kargo dan menghukum bank-bank China yang melakukan bisnis dengan Pyongyang, Reuters melaporkan pekan lalu, mengutip pejabat AS.
Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson, akan memimpin sebuah pertemuan DK PBB untuk Korut pada tanggal 28 April mendatang. Pertemuan ini untuk membahas bagaimana lembaga ini dapat memerangi program nuklir dan rudal Pyongyang yang dilarang.
Sebuah rudal Korut meledak sesaat setelah diluncurkan pada akhir pekan lalu. DK PBB yang beranggotakan 15 negara secara tradisional mengecam semua peluncuran oleh Pyongyang. Pernyataan tersebut disepakati oleh konsensus.
Sangat jarang bagi anggota DK PBB berselisih mengenai bahasa standar. Perselisihan tersebut terjadi di tengah ketegangan AS dan Rusia atas dukungan Moskow terhadap Presiden Bashar al-Assad dalam perang sipil Suriah.
Pernyataan sebelumnya "menyambut baik upaya anggota dewan, serta negara-negara lain, untuk memfasilitasi solusi damai dan menyeluruh melalui dialog". Pernyataan rancangan terakhir A.S. yang dirilis "melalui dialog" dan Rusia meminta agar disertakan.
"Ketika kami meminta untuk mengembalikan bahasa yang disepakati yang memiliki kepentingan politis dan menyatakan komitmennya untuk terus mengerjakan draft tersebut delegasi AS tanpa memberikan penjelasan membatalkan kerja rancangan tersebut," misi PBB Rusia tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Jumat (21/4/2017).
"AS mengatakan kepada anggota dewan bahwa pihaknya memotong kata-katanya karena akan terlalu mempersempit cara dimana masyarakat internasional dapat mencapai solusi damai dan komprehensif untuk masalah nuklir Korut," menurut para diplomat.
Diplomat mengatakan Pyongyang sekutu China telah menyetujui pernyataan tersebut.
Kecaman yang akhirnya disepakati oleh dewan tersebut mencakup kata-kata "melalui dialog" dan mengatakan bahwa dewan tersebut dipersiapkan untuk mempertimbangkan sanksi lebih lanjut.
Korut telah mendapat sanksi PBB yang ditujukan untuk menghambat pengembangan program nuklir dan misil sejak tahun 2006. Dewan yang beranggotkan 15 negara tersebut telah memperkuat sanksi setelah masing-masing lima uji coba nuklir Korut.
Ketegangan meningkat setelah Presiden AS Donald Trump mengambil garis retorik keras dengan pemimpin Korut Kim Jong-un, yang telah menolak nasihat dari China dan melanjutkan program nuklir serta rudal yang dipandang oleh Washington sebagai ancaman langsung.
Pemerintahan Trump memfokuskan strategi terhadap Korut pada sanksi yang lebih berat, mungkin termasuk embargo minyak, sebuah larangan global terhadap maskapai penerbangannya, mencegat kapal kargo dan menghukum bank-bank China yang melakukan bisnis dengan Pyongyang, Reuters melaporkan pekan lalu, mengutip pejabat AS.
Sekretaris Negara AS, Rex Tillerson, akan memimpin sebuah pertemuan DK PBB untuk Korut pada tanggal 28 April mendatang. Pertemuan ini untuk membahas bagaimana lembaga ini dapat memerangi program nuklir dan rudal Pyongyang yang dilarang.
Credit sindonews.com
