Wakil
Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama Kapolri Jendral Pol Tito
Karnavian (kedua kanan), Presiden Interpol, Mireille Ballestrazzi (kedua
kiri), Sekjen Interpol Jurgen Stock (kiri) dan Gubernur Bali Made
Mangku Pastika (kanan) saat pembukaan Sidang Umum ke 85 Interpol di Nusa
Dua, Bali, 7 November 2016. ANTARA FOTO
Presiden Interpol saat ini, Mireille Ballestrazzi, yang berkebangsaan Prancis, akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini. Meski demikian, ada wacana bahwa personel dari Indonesia menjadi anggota eksekutif komite Interpol.
"Kami akan mengajukan personel," kata Johanis saat jumpa pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa malam, 8 November 2016. Menurut Johanis, personel yang diajukan untuk menjadi anggota eksekutif komite Interpol tidak hanya anggota Polri, tapi juga dari lembaga penegak hukum yang lain di Indonesia.
Ihwal pengganti Mireille Ballestrazzi, kata Johanis, berdasarkan informasi yang beredar selama dua hari Sidang Umum Interpol ke-85 di Bali, calon Presiden Interpol selanjutnya berasal dari Cina. Namun Johanis tidak menyebutkan nama calon yang diajukan itu. "Calon dari negara lain saya belum dengar," tuturnya.
Indonesia pertama kali menjadi tuan rumah Sidang Umum Interpol 2016 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian dalam sambutannya saat pembukaan pada Senin, 7 November 2016, mengatakan Indonesia merupakan anggota Interpol yang selalu aktif menjalin kerja sama. "Selama ini kami telah berbagi dan kerja bersama dalam penyelenggaraan sejumlah kegiatan strategis, yaitu pengembangan kapasitas, konferensi, dan penanganan kejahatan terorganisasi lintas negara," ujarnya.
Credit TEMPO.CO
Incar Komite Eksekutif, Indonesia Tak Ajukan Calon Presiden Interpol
NUSA DUA, CB - Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri Brigjen Pol Johanis Asadoma mengatakan, Indonesia tidak mengajukan diri sebagai calon Presiden Interpol 2016-2020.
Presiden Interpol Mireille Ballestrazzi akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini.
"Kami tidak mengajukan calon Presiden Interpol. Yang sudah santer beredar adalah Tiongkok akan mencalonkan calonnya untuk menjadi presiden," ujar Johanis, dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali, Selasa (8/11/2016) malam.
Johanis mengaku belum mendapatkan informasi apakah ada negara lain yang juga mengajukan diri.
Indonesia lebih mengincar posisi sebagai salah satu anggota komite eksekutif.
"Jadi ada 11 anggota komite eksekutif. Kami akan ajukan satu calon untuk komite eksekutif," kata Johanis.
Anggota yang diajukan tak tertutup hanya dari Polri.
Johanis mengatakan, bisa juga calon berasal dari lembaga penegak hukum lain seperti kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan.
Menurut dia, Indonesia bisa memperoleh sejumlah keuntungan jika berada dalam keanggotaan komite eksekutif.
Salah satunya yakni merancang rencana kerja Interpol.
"Dapur untuk mengelola semua program-program kerja Interpol itu ada di executive committee. Keuntungannya, kita bisa terlibat di situ, kita membawa nama bangsa Indonesia ke dunia internasional," kata Johanis.
Interpol merupakan organisasi terbesar kedua setelah Persatuan Bangsa Bangsa.
Jika ada perwakilan Indonesia di sana, kata dia, maka nama Indonesia akan dikenal di kancah internasional.
Tak hanya itu, Indonesia bisa lebih mudah melakukan koordinasi terkait misi negara sendiri.
"Dengan adanya personil kita di sana maka akan lebih cepat koordinasi dan implementasi di lapangan," kata dia.
Rencananya pemilihan presiden baru interpol akan dilakukan pada hari terakhir sidang, Kamis (10/11/2016).
Pada sidang hari kedua, Selasa kemarin, para delegasi mulai menyusun road map tahun 2020 dan action plan 2017-2020 untuk pengurus baru.
Presiden Interpol Mireille Ballestrazzi akan mengakhiri masa jabatannya tahun ini.
"Kami tidak mengajukan calon Presiden Interpol. Yang sudah santer beredar adalah Tiongkok akan mencalonkan calonnya untuk menjadi presiden," ujar Johanis, dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali, Selasa (8/11/2016) malam.
Johanis mengaku belum mendapatkan informasi apakah ada negara lain yang juga mengajukan diri.
Indonesia lebih mengincar posisi sebagai salah satu anggota komite eksekutif.
"Jadi ada 11 anggota komite eksekutif. Kami akan ajukan satu calon untuk komite eksekutif," kata Johanis.
Anggota yang diajukan tak tertutup hanya dari Polri.
Johanis mengatakan, bisa juga calon berasal dari lembaga penegak hukum lain seperti kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan.
Menurut dia, Indonesia bisa memperoleh sejumlah keuntungan jika berada dalam keanggotaan komite eksekutif.
Salah satunya yakni merancang rencana kerja Interpol.
"Dapur untuk mengelola semua program-program kerja Interpol itu ada di executive committee. Keuntungannya, kita bisa terlibat di situ, kita membawa nama bangsa Indonesia ke dunia internasional," kata Johanis.
Interpol merupakan organisasi terbesar kedua setelah Persatuan Bangsa Bangsa.
Jika ada perwakilan Indonesia di sana, kata dia, maka nama Indonesia akan dikenal di kancah internasional.
Tak hanya itu, Indonesia bisa lebih mudah melakukan koordinasi terkait misi negara sendiri.
"Dengan adanya personil kita di sana maka akan lebih cepat koordinasi dan implementasi di lapangan," kata dia.
Rencananya pemilihan presiden baru interpol akan dilakukan pada hari terakhir sidang, Kamis (10/11/2016).
Pada sidang hari kedua, Selasa kemarin, para delegasi mulai menyusun road map tahun 2020 dan action plan 2017-2020 untuk pengurus baru.
Credit KOMPAS.com