Dubes RI untuk Arab Saudi sekaligus Wakil
Tetap RI untuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Agus Maftuh Abegebriel
menyampaikan penolakan keras Indonesia atas rencana Amerika Serikat
untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam pertemuan luar
biasa OKI di Jeddah, Selasa (4/12). (Istimewa)
"Hal ini merupakan langkah yang salah arah dan dapat mengganggu proses perdamaian di kawasan. Indonesia juga sangat mengkhawatirkan dampak buruk perpindahan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem," kata Wakil Tetap RI untuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Agus Maftuh Abegebriel dalam pertemuan luar biasa OKI di Jeddah, Arab Saudi, Selasa (4/12).
Pertemuan luar biasa itu digelar guna membahas rencana pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, serta rencana pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Dalam pertemuan, Watap RI yang juga Duta Besar RI untuk Arab Saudi tersebut menandaskan bahwa meski Presiden AS Donald Trump belum menentukan sikap akhir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Dubes AS di Jakarta.
"Menlu RI juga berencana menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap rencana itu kepada Menlu AS Rex Tillerson, dan berharap AS bisa menampilkan sikap yang bijak untuk selalu aktif dalam mendukung proses perdamaian Palestina-Israel," kata Dubes Agus Maftuh membacakan pernyataan sikap Indonesia dalam dua bahasa Arab dan Inggris tersebut.
Indonesia juga menyerukan kepada semua negara anggota OKI untuk selalu melaksanakan berbagai komitmen untuk mendukung Palestina, termasuk dengan menerapkan berbagai tindakan nyata yang sudah disepakati dalam "Deklarasi Jakarta", yang diadopsi dalam KTT Luar Biasa kelima OKI tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, yang diadakan di Jakarta pada Maret 2016.
Watap (Wakil Tetap) pertama RI untuk OKI ini juga menandaskan bahwa Indonesia selalu konsisten dan teguh membantu dan mendukung Palestina.
Di akhir pertemuan luar biasa tersebut OKI menyampaikan apresiasinya terhadap sikap Indonesia. Disebutkan pula bahwa pernyataan yang disampaikan Indonesia adalah pernyataan yang terbaik sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dan memiliki pengaruh yang signifikan.
Credit cnnindonesia.com
AS Akui Yerusalem, Menlu Palestina Batal ke Jakarta
Duta Besar RI untuk Kerajaan Yordania
Hasyimiah dan Negara Palestina, Andy Rachmianto, usai menyerahkan surat
kepercayaan kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, di kediaman
Presiden Palestina di Amman, Yordania, Minggu (5/11). (Dok. KBRI Amman)
Menlu Palestina itu sedianya akan membuka seminar dan pameran foto “Memberdayakan Rakyatnya, Memperkuat Negaranya: Konsistensi Dukungan Indonesia terhadap Palestina dalam Bidang Kerja Sama Teknis” di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (5/12).
“Tadi bu Menlu Retno Marsudi juga sudah bicara kan, Menlu Malki tidak jadi datang ke sini karena munculnya isu ini yang mengharuskan beliau tetap berada di Ramallah,” kata Duta Besar RI untuk Palestina dan Yordania, Andy Rachmianto, seusai acara tersebut.
Andy mengatakan sejumlah negara termasuk Indonesia terus menggaungkan keprihatinan mengenai wacana pemindahan kedubes AS ini. Menurutnya, pemindahan ini akan berdampak besar pada situasi dan stabilitas di Timur Tengah, terutama nasib perdamaian Israel-Palestina.
“Lagi pula cost-nya juga terlalu besar bagi AS kalau pemindahan kedubes ini benar-benar dilakukan. Apalagi saat ini, AS tengah menghadapi sejumlah masalah di dalam negerinya. Kami terus berharap AS melalui Presiden Trump masih bisa terus tunjukkan kepemimpinannya dalam menyelesaikan konflik ini,” ujar Andy.
Foto: CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha
Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha) |
Andy menyatakan pemindahan Kedutaan AS itu sama dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Padahal, Yerusalem Timur diniatkan menjadi Ibu Kota Palestina jika merdeka nanti.
Selain itu, menurut Andy, AS tidak bisa menjadi mediator atau penengah dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina jika memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem.
“Sekali Presiden Donald Trump mengumumkan keputusannya, AS sudah tidak bisa berperan menjadi penengah konflik karena mereka sudah berpihak. Pemindahan kedubes ke suatu kota itu otomatis mengakui wilayah itu sebagai ibu kota suatu negara,” kata mantan Direktur Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri tersebut.

Trump tengah dikejar tenggat untuk menandatangani penangguhan undang-undang relokasi kedutaannya ke Yerusalem untuk enam bulan ke depan. Juru bicara Gedung Putih menyatakan pemindahan kedutaan itu hanya masalah waktu.
Credit cnnindonesia.com
