Warga Catalonia berkeras tolak kendali langsung Spanyol atas wilayahnya. (Reuters/Ivan Alvarado)
Pada Minggu waktu setempat (22/10), hampir setengah juta warga menggelar protes di Barcelona, kota terbesar di Catalonia.
Pada demonstran berteriak "Merdeka! Merdeka! Merdeka! dan "Rajoy, Rajoy, asal kau tahu saja kami akan pergi."
Presiden Catalan Carles Puigdemont ada di antara kerumunan orang tersebut. Namun, dia tetap tidak menyatakan kemerdekaan meski telah mengancam akan melontarkan deklarasi kontroversial tersebut.
"Institusi Catalan dan warga Catalonia tidak bisa menerima serangan ini," ujarnya setelah demonstrasi dalam pernyataan yang disiarkan melalui televisi. Ia juga menuding Madrid mencoba untuk "mempermalukan" warga Catalan.
"Apa yang dilakukan terhadap Catalonia adalah serangan langsung terhadap demokrasi yang membuka pintu untuk penindasan serupa di manapun, tidak hanya di Catalonia."
Selain itu, para politikus Catalan lainnya pun sama-sama berkukuh. Pemimpin parlemen Catalan Carme Forcadell menuding Rajoy telah melakukan "ketidakbertanggungjawaban politik besar" yang "melempaui semua batas."
"Dia mengumumkan kudeta de facto yang bertujuan untuk mengambil alih institusi Catalan," kata Forcadell sebagaimana dikutip CNN
."Kami tidak akan mundur. Kami dipilih oleh warga negara ini sebagai perwakilan yang sah, dan sebagai pelayan publik kami berhutang kepada mereka.
Pernyataan itu menanggapi langkah Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk membubarkan parlemen Catalan di bawah pasal konstitusi yang belum pernah digunakan sebelumnya, bersumpah akan memecat pemimpin wilayah tersebut sesegera mungkin dan menggelar pemilihan umum kembali.
Rajoy menyatakan akan menggunakan pasal 155 konstitusi Spanyol yang memungkinkan pemerintah nasional untuk menunda otonomi pemerintah regional Catalan. Langkah itu akan diajukan ke Senat Spanyol pekan ini.
Pemilihan umum kemudian akan digelar dalam waktu enam bulan, kata Rajoy, dan ia menyatakan hal tersebut bakal digelar sesegera mungkin.
Di bawah langkah itu, Puigdemont, wakil presiden dan para menterinya akan diberhentikan dan diganti oleh pemerintahan Madrid saat dibutuhkan.
"Pemerintah mesti memberlakukan pasal 155. Ini bukan keinginan kami, bukan niat kami, tidak pernah," kata Rajoy. "Namun dalam situasi ini, tidak ada pemerintah negara demokratis manapun yang bisa menerima hukumnya dilanggar.
Dalam memberlakukan langkah itu, pemerintah mempunyai empat tujuan, kata Rajoy, yakni kembali kepada legalitas, mengembalikan normalitas dan koeksistensi di Catalonia, melanjutkan pemulihan ekonomi wilayah dan menggelar pemilu dalam kondisi normal.
Ini merupakan ancaman paling serius yang dilontarkan Rajoy sejak Catalonia menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu, memicu krisis politik terburuk Spanyol dalam beberapa dekade terakhir.
Presiden Catalan Carles Puigdemont. (REUTERS/Albert Gea)
|
Pada Minggu, Menteri Luar Negeri Spanyol Alfonso Dastis sedikit memberikan gambaran bagaimana Catalonia di bawah kendali langsung Madrid.
"Kami akan membentuk otoritas yang akan mengatur masalah hari ke hari Catalonia berdasarkan hukum dan norma Catalan," ujarnya.
Dia meminta warga Catalan untuk tidak mengacuhkan otoritas regional yang ada saat ini, termasuk polisi, setelah Madrid mendeklarasikan pengendalian langsung dan menyatakan akan memilih pemimpin baru untuk wilayah tersebut melalui pemilu.
"Mereka tidak akan mempunyai otoritas legal, jadi mereka sama saja dengan sekelompok pemberontak berupaya untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga Catalonia," ujarnya.
Dia mengatakan polisi regional bisa kembali menjalankan tugas setelah ditempatkan di bawah otoritas Madrid atau pemimpin Catalan yang baru.
Dastis menampik Madrid perlu mengirimkan polisi atau militer dalam jumlah besar untuk menerapkan peraturan baru tersebut.
"Kami berharap polisi regional, setelah dikendalikan warga yang menghormati dan menegakkan hukum Catalan dan hukum Spanyol, akan sepenuhnya baik-baik saja."
Credit cnnindonesia.com
Presiden Catalonia Tegas Menolak Dikontrol Pemerintah Spanyol
Presiden Catalonia Carles Puigdemont mendeklarasikan kemerdekaan secara simbolis. (REUTERS/Albert Gea)
Presiden Catalonia Carles Puigdemont mengatakan, pengumuman Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy pada Sabtu (21/10) merupakan “langkah terburuk untuk menyerang masyarakayt Catalonia” selama masa pemerintahan militer di Spanyol.
Sebelumnya, Rajoy mengumumkan bahwa pihaknya akan mengambil kembali kekuasaan otonomi yang diberikan ke Catalonia. Bukan hanya itu, ia juga memaksanakan dilaksanakannya pemilihan umum untuk menangkal gerakan daerah itu menuju merdeka.
Ini merupakan kali pertama pemerintah pusat menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol daerah, sejak Spanyol berdemokrasi. Namun Rajoy menganggap itu diperlukan untuk menghentikan krisis yang sudah memecah-belah negara itu.
Puigdemont sudah membuat deklarasi simbolis untuk kemerdekaan Catalonia 10 Oktober lalu.
Ia kemudian turut ambil bagian dalam aksi damai untuk mengekspresikan penolakannya terhadap permintaan pemerintah Spanyol. Namun ia berhenti mengatakan akan mengancam untuk memaksakan kemerdekaan sebelum aturan dari pemerintah berefek besar.
“Saya minta parlemen Catalonia untuk bertemu di sesi pleno di mana kami, para perwakilan dari kedaulatan rakyat, akan bisa menentukan [keputusan] soal usaha melikuidasi pemerintahan dan demokrasi kami ini, dan bertindak sesuai konsekuensi,” katanya.
Sementara itu, Rajoy masih membutuhkan parlemen tinggi dari Spanyol untuk memberlakukan aturannya. Ia sendiri sudah didukung oleh partai oposisi utama di Madrid dan Raja Felipe dari Spanyol.
“Tujuan kami adalah untuk memulihkan hukum dan keharmonisan hidup di antara masyarakat, yang selama ini sudah sangat memburuk, dilanjutkan dengan pemulihan ekonomi, yang sedang terancam di Catalonia, dan merayakan pemilihan di situasi yang normal,” katanya.
Senat sudah memberikan suara bahwa mereka akan memberi Madrid atau pemerintah pusat Spanyol untuk mengontrol penuh Catalonia, baik dari segi keuangan, keamanan, bahkan media. Sementara itu, kekuasaan pemerintan setempat akan dikontrol.
Keputusan itu, mengutip Reuters, akan diberlakukan pada Jumat (27/10) pekan depan.
Credit cnnindonesia.com/
