CB, Jakarta - Presiden
Amerika Serikat, Donald Trump, memerintahkan Komando Siber Amerika
Serikat (US Cyber Command) untuk menyerang para peretas komputer di
jaringan intelejen militer Korea Utara yaitu di Biro Umum Penyadapan (Reconnaissance General Bureau).
Ini dilakukan dengan menyerang server komputer mereka dengan traffic yang membuat akses internet Korea Utara menjadi macet.
“Instruksi Trump ini termasuk memerintahkan semua diplomat adan pejabat untuk mengangkat isu Korea Utara dalam setiap percakapan mereka dengan rekan dari negara lain. Sekaligus meminta mereka memutus hubungan diplomatik dan semuanya dengan rezim Korea Utara,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS kepada Washington Post, Ahad, 1 Oktober 2017.
Ini adalah bagian dari instruksi Presiden yang menjabarkan secara detil strategi untuk menekan Korea Utara dengan melibatkan semua lemabaga pemerintahan. Dengan menerapkan tekanan massal terhadap Korea Utara ini, AS mulai melihat ada hasilnya. Pejabat ini mencontohkan, tekanan massal ini begitu luas sehingga membuat sejumlah pemerintah pontang-panting.
Ini terjadi dalam kunjungan Wakil Presiden Mike Pence ke sebuah negara baru-baru ini. Pence meminta negara, yang tidak disebutkan namanya itu, untuk menghentika semua kegiatan bisnis dengan Korea Utara.
Negara itu menjawab bahwa mereka tidak memiliki hubungan bisnis apapun. Lalu, Pence menyebutkan bahwa negara itu memiliki hubungan bisnis sekitar $2 juta atau sekitar Rp27 miliar.
Instruksi Presiden yang diteken Trump ini juga mencantumkan sanksi bagi setiap individu dan lembaga baik dari Korea Utara ataupun negara lain yang bekerja sama. Pada Maret lalu, instruksi ini dikaji ulang dan sengaja tidak diungkapkan ke publik.
“Ini sengaja untuk memberikan kesempatan bagi pemerintahan Trump dengan Korea Utara agar bisa duduk dan bernegosiasi dan mencoba jalur solusi baru,” kata pejabat ini.
Menurut pejabat ini, sikap pemerintah AS sejak awal terbuka untuk berdialog dengan rezim Kim Jong Un. Tapi, rezim komunis Korea Utara itu terus menerus meluncurkan rudal, dan menculik warga AS sebagai sandera.
Ini dilakukan dengan menyerang server komputer mereka dengan traffic yang membuat akses internet Korea Utara menjadi macet.
“Instruksi Trump ini termasuk memerintahkan semua diplomat adan pejabat untuk mengangkat isu Korea Utara dalam setiap percakapan mereka dengan rekan dari negara lain. Sekaligus meminta mereka memutus hubungan diplomatik dan semuanya dengan rezim Korea Utara,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS kepada Washington Post, Ahad, 1 Oktober 2017.
Ini adalah bagian dari instruksi Presiden yang menjabarkan secara detil strategi untuk menekan Korea Utara dengan melibatkan semua lemabaga pemerintahan. Dengan menerapkan tekanan massal terhadap Korea Utara ini, AS mulai melihat ada hasilnya. Pejabat ini mencontohkan, tekanan massal ini begitu luas sehingga membuat sejumlah pemerintah pontang-panting.
Ini terjadi dalam kunjungan Wakil Presiden Mike Pence ke sebuah negara baru-baru ini. Pence meminta negara, yang tidak disebutkan namanya itu, untuk menghentika semua kegiatan bisnis dengan Korea Utara.
Negara itu menjawab bahwa mereka tidak memiliki hubungan bisnis apapun. Lalu, Pence menyebutkan bahwa negara itu memiliki hubungan bisnis sekitar $2 juta atau sekitar Rp27 miliar.
Instruksi Presiden yang diteken Trump ini juga mencantumkan sanksi bagi setiap individu dan lembaga baik dari Korea Utara ataupun negara lain yang bekerja sama. Pada Maret lalu, instruksi ini dikaji ulang dan sengaja tidak diungkapkan ke publik.
“Ini sengaja untuk memberikan kesempatan bagi pemerintahan Trump dengan Korea Utara agar bisa duduk dan bernegosiasi dan mencoba jalur solusi baru,” kata pejabat ini.
Menurut pejabat ini, sikap pemerintah AS sejak awal terbuka untuk berdialog dengan rezim Kim Jong Un. Tapi, rezim komunis Korea Utara itu terus menerus meluncurkan rudal, dan menculik warga AS sebagai sandera.
Credit tempo.co
