Jumat, 09 November 2018

Trump Ancam Balas Dendam Jika Demokrat Selidiki Pemerintah


Trump Ancam Balas Dendam Jika Demokrat Selidiki Pemerintah
Usai kubu oposisi merebut mayoritas Dewan Perwakilan AS, Donald Trump mengancam akan balas dendam jika Demokrat meluncurkan penyelidikan atas pemerintahannya. (Reuters/Leah Millis)


Jakarta, CB -- Setelah oposisi merebut mayoritas Dewan Perwakilan Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengancam akan membalas dendam jika kubu Partai Demokrat itu meluncurkan penyelidikan atas pemerintahannya.

"Jika Demokrat berpikir mereka akan menghabiskan uang pembayar pajak untuk menyelidiki kami di level Dewan Perwakilan, kami akan melakukan hal serupa untuk menyelidiki mereka semua atas pembocoran informasi rahasia, dan banyak lagi, di level Senat," kata Trump.

Pernyataan ini dilontarkan Trump setelah hasil hitung cepat pemilihan umum sela pada Selasa (6/11) lalu menunjukkan bahwa Partai Demokrat selaku oposisi berhasil meraup mayoritas kursi di Dewan Perwakilan.


Sementara itu, partai tempat Trump bernaung, Partai Republik, menguasai Senat AS. Dewan Perwakilan dan Senat adalah dua komponen pembentuk Kongres AS.


Kekuasaan parlemen di tangan dua kubu ini dikhawatirkan dapat memicu polarisasi politik yang semakin tinggi di AS. Namun, Trump berjanji akan bekerja sama dengan semua pihak.

Orang yang digadang menjadi pemimpin Dewan Perwakilan, Nancy Pelosi, juga mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan baik, tapi mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keseimbangan konstitusi terhadap pemerintahan Trump.

Tak lama setelah hasil ini keluar, Partai Demokrat langsung dikejutkan dengan keputusan Trump untuk memecat Jaksa Agung AS, Jeff Sessions.

Sejumlah pejabat top dari Partai Demokrat pun memperingatkan Trump agar tak menghalangi penyelidikan intervensi Rusia dalam pemilu 2016.

Peringatan ini muncul karena Matthew Whitaker ditunjuk sebagai pengganti Sessions. Selama menjabat sebagai kepala staf Sessions, Whitaker terus berupaya untuk membatasi penyelidikan intervensi Rusia yang dipimpin oleh Robert Mueller itu.

"Kongres harus mengambil langkah menyeluruh untuk memastikan integritas penyelidikan Penyelidik Khusus Mueller," ujar seorang anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat, Steny Hower, sebagaimana dikutip Reuters.

Hower kemudian mengatakan bahwa jika pemecatan Sessions ini adalah bagian dari upaya Trump untuk mencampuri penyelidikan Mueller, "presiden harus bertanggung jawab."

Langkah Trump ini sebenarnya sudah diprediksi sejak tahun lalu, ketika Sessions menolak mengawasi langsung proses penyelidikan tersebut, diduga karena ia pun memiliki kaitan dengan Rusia saat membantu kampanye sang presiden.

Sessions lantas memberikan kuasa kepada wakilnya, Rod Rosenstein, untuk mengawasi penyelidikan tersebut, membuat Trump kehilangan kendali.

Kini, Partai Demokrat pun meminta Whittaker untuk mengambil langkah serupa dengan Sessions.

"Melihat komentar dia sebelumnya yang berusaha membatasi penyelidikan Mueller, Whittaker harus melepaskan diri dari pengawasan selama menjabat sebagai jaksa agung," kata pemimpin Partai Demokrat dalam Senat, Chuck Schumer.



Credit  cnnindonesia.com