Jumat, 30 November 2018

KTT G20 Digelar, Pemerintah Bersiap Siasati Efek Perang Dagang




Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana
Sekretaris Menteri Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi pada Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana

CB, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah sedang berancang-ancang untuk memanfaatkan efek dari perang dagang usai Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Argentina.

Menurut Susiwijono, pemerintah memperhitungkan, bahwa para investor saat ini sedang menunggu hasil KTT G20, di mana trade war akan berlanjut atau tidak. "Kami hari-hari ini memikirkan respons dari efek trade war. Kami ingin selain memperdebatkan trade war juga hitung kemungkinan ada dampak positifnya," kata Susiwijono di kantornya, Jakarta, Kamis, 29 November 2018. "Kami menyebutnya second round effect dari trade war itu."
Susiwijono mengatakan, kalau industri-industri di sana tidak bisa mengekspor ke Amerika Serikat, mereka pasti memikirkan untuk memindahkan industri dan investasinya di negara lain atau melakukan relokasi industri. "Kalau G20 ini nanti tetap saja berlanjut, keributan polemik mengenai trade war ini, mereka harus memutuskan. Nah kami mengantisipasi," ujar dia. "Kalau mereka betul-betul memutuskan untuk merelokasi industri, kita harus siap menarik investasi itu, kita bersaing dengan banyak negara."
Menurut Susiwijono, persaingan ketat akan terjadi, terutama beberapa negara seperti Vietnam dan Thailand yang sangat agresif. "Kalau investasi itu bisa kita tarik, itu bisa luar biasa membantu menyelesaikan CAD (defisit transaksi berjalan)," ujarnya.
Lebih jauh, Susiwijono mengatakan pemerintah melihat tolak ukur dari negara lain. Contohnya, tax holiday di beberapa negara sudah sampai menawarkan 15 - 30 tahun. Kemudian DNI, negara lain jauh lebih membuka investasi asing di berbagai bidang usaha.
"Kemudian dari sisi kemudahan perizinan berusaha, EODB (ease of doing business) kemarin memberikan sinyal bahwa reform yang sudah kami berikan masih belum cukup mengejar ketertinggalan dengan negara lain," ujar Susiwijono.

Oleh karena itu, menurut Susiwijono, saat ini pemerintah betul-betul mendorong pembaruan perizinan, salah satunya dengan paket kebijakan ekonomi ke-16. "Berbagai effort kebijakan tadi masih dalam rangka menarik investasi," ujar Susiwijono. "Mumpung momentumnya seperti ini, kami akan menarik kembali investasi."






Credit  tempo.co