![Pangkalan militer Al Udeid di Qatar.[www.gulf-insider.com]](https://statik.tempo.co/data/2018/11/30/id_800537/800537_720.jpg)
CB, Jakarta - Qatar
akan melipatgandakan pasukan angkatan lautnya pada 2025 setelah
pangkalan militer laut baru beroperasi dan memperluas program wajib
militer di tengah perselisihan berlarut dengan negara tetangga untuk
membuat militernya lebih mandiri.
Seperti tetangganya yang lebih besar, negara kecil tapi kaya gas itu telah menggunakan kekayaannya yang sangat besar untuk modernisasi militernya dengan mengucurkan puluhan miliar dolar untuk sistem senjata paling canggih di dunia.
Pejabat pertahanan Qatar mengatakan modernisasi telah direncanakan selama beberapa tahun terakhir sebelum boikot politik dan ekonomi yang dipimpin Arab Saudi yang diberlakukan sejak Juni 2017.
Pesawat C-17 yang digunakan untuk operasi transportasi terlihat di hanggar di pangkalan udara Al-Udeid di Doha, Qatar 26 November 2018.[REUTERS / Stringer]
Pejabat pertahanan juga mengatakan ketegangan diplomatik juga menyadarkan Qatar untuk meningkatkan kemampuan domestik militernya, sambil menunggu akhir perselisihan yang telah memecah blok Negara-negara Teluk yang dibentuk pada 1981 untuk kerja sama dalam masalah politik, ekonomi dan pertahanan.
"Anda tidak ingin meletakkan semua beban di bahu teman dan sekutu Anda. Pada tahap tertentu Anda harus membela diri sendiri," kata Menteri Pertahanan Qatar, Khalid al-Attiyah.
Pengamat mengatakan tantangan Qatar adalah untuk menyediakan sumber daya besar dan sistem yang berbeda, yang dimaksudkan untuk menopang aliansi strategis, akan mempersulit pelatihan.
"Mereka harus benar-benar membangun angkatan udara dan angkatan laut dari awal dengan sangat sedikit warga Qatar, di mana mereka akan mencari SDM untuk melakukan ini?" Kata Pieter Wezeman, peneliti senior di Stockholm International Peace Research Institute.
US Air Force KC-135 Stratotankers di landasan 379th Air Expeditionary Wing di pangkalan militer Al Udeid, Qatar, pada 19 Agustus 2017.(Foto National Air Guard AS oleh Master Sgt. Andrew J. Moseley via Washington Times)
"Jika Anda membandingkan ini dengan Belgia atau Swedia yang memiliki sekitar 10 juta orang untuk dipilih dan memiliki angkatan bersenjata yang lebih kecil dalam hal peralatan versus Qatar, ini akan menjadi tugas yang sangat besar."
Qatar memiliki lebih dari 300.000 warga dan bergantung pada ekspatriat dari negara-negara seperti Pakistan dan Sudan untuk mengisi militernya.
Para pejabat pertahanan mengatakan mereka bekerja untuk mendapatkan sebanyak mungkin pasukan dari orang Qatar ke dalam angkatan bersenjata tetapi menolak untuk mengungkapkan jumlah warga negara Qatar saat ini atau orang asing yang masuk militer.
Program wajib militer diperluas tahun ini menjadi 12 bulan dari tiga bulan dan akan mulai menerima perempuan Qatar secara sukarela untuk pertama kalinya pada tahun depan.
"Kami tidak akan menerima pilot asing untuk menerbangkan pesawat kami atau mengemudikan tank kami atau berlayar dengan kapal perang kami," kata Menteri Pertahanan Qatar, Attiyah.
Gelombang pertama dari enam F-15 akan tiba pada awal 2021 dan menggunakan minimal dua awak US Air Force dan 10 kru sewaan sampai pilot Qatar terlatih, kata Brigadir Jenderal Issa al-Mahannadi, yang mengawasi program F-15 untuk militer Qatar.
Seperti tetangganya yang lebih besar, negara kecil tapi kaya gas itu telah menggunakan kekayaannya yang sangat besar untuk modernisasi militernya dengan mengucurkan puluhan miliar dolar untuk sistem senjata paling canggih di dunia.
Pejabat pertahanan Qatar mengatakan modernisasi telah direncanakan selama beberapa tahun terakhir sebelum boikot politik dan ekonomi yang dipimpin Arab Saudi yang diberlakukan sejak Juni 2017.
Pesawat C-17 yang digunakan untuk operasi transportasi terlihat di hanggar di pangkalan udara Al-Udeid di Doha, Qatar 26 November 2018.[REUTERS / Stringer]
Pejabat pertahanan juga mengatakan ketegangan diplomatik juga menyadarkan Qatar untuk meningkatkan kemampuan domestik militernya, sambil menunggu akhir perselisihan yang telah memecah blok Negara-negara Teluk yang dibentuk pada 1981 untuk kerja sama dalam masalah politik, ekonomi dan pertahanan.
"Anda tidak ingin meletakkan semua beban di bahu teman dan sekutu Anda. Pada tahap tertentu Anda harus membela diri sendiri," kata Menteri Pertahanan Qatar, Khalid al-Attiyah.
Pengamat mengatakan tantangan Qatar adalah untuk menyediakan sumber daya besar dan sistem yang berbeda, yang dimaksudkan untuk menopang aliansi strategis, akan mempersulit pelatihan.
"Mereka harus benar-benar membangun angkatan udara dan angkatan laut dari awal dengan sangat sedikit warga Qatar, di mana mereka akan mencari SDM untuk melakukan ini?" Kata Pieter Wezeman, peneliti senior di Stockholm International Peace Research Institute.
US Air Force KC-135 Stratotankers di landasan 379th Air Expeditionary Wing di pangkalan militer Al Udeid, Qatar, pada 19 Agustus 2017.(Foto National Air Guard AS oleh Master Sgt. Andrew J. Moseley via Washington Times)
"Jika Anda membandingkan ini dengan Belgia atau Swedia yang memiliki sekitar 10 juta orang untuk dipilih dan memiliki angkatan bersenjata yang lebih kecil dalam hal peralatan versus Qatar, ini akan menjadi tugas yang sangat besar."
Qatar memiliki lebih dari 300.000 warga dan bergantung pada ekspatriat dari negara-negara seperti Pakistan dan Sudan untuk mengisi militernya.
Para pejabat pertahanan mengatakan mereka bekerja untuk mendapatkan sebanyak mungkin pasukan dari orang Qatar ke dalam angkatan bersenjata tetapi menolak untuk mengungkapkan jumlah warga negara Qatar saat ini atau orang asing yang masuk militer.
Program wajib militer diperluas tahun ini menjadi 12 bulan dari tiga bulan dan akan mulai menerima perempuan Qatar secara sukarela untuk pertama kalinya pada tahun depan.
"Kami tidak akan menerima pilot asing untuk menerbangkan pesawat kami atau mengemudikan tank kami atau berlayar dengan kapal perang kami," kata Menteri Pertahanan Qatar, Attiyah.
Gelombang pertama dari enam F-15 akan tiba pada awal 2021 dan menggunakan minimal dua awak US Air Force dan 10 kru sewaan sampai pilot Qatar terlatih, kata Brigadir Jenderal Issa al-Mahannadi, yang mengawasi program F-15 untuk militer Qatar.
Credit tempo.co
