Sebuah kapal pesiar mewah bernama "Equanimity" terlihat di pelabuhan Benoa di Bali, 28 Februari 2018. Indonesia telah menyita kapal pesiar mewah seluas 92 meter di pulau wisata Bali yang diinginkan oleh otoritas AS. AP
CB, Jakarta - Politikus oposisi Malaysia meminta Perdana Menteri Najib Razak menjelaskan sikap Kejaksaan Agung negara itu yang menyatakan tidak akan memulangkan kapal mewah Equanimity, yang disita otoritas Indonesia pada pekan lalu, terkait Skandal 1MDB.
Politikus
Partai Keadilan Rakyat, Gooi Hsiao Leung, menyampaikan permintaan resmi
ini dalam pembukaan rapat parlemen Malaysia pada pekan lalu. Namun,
anggota parlemen dari Barisan Nasional mencoba mengganggunya dengan
menyoraki saat surat itu dibacakan.
Anggota parlemen pro-pemerintah berupaya mengganggu," kata Gooi, 45 tahun, kepada Tempo pada Jumat pekan lalu. Kapal Equanimity itu merupakan milik pengusaha Low Taek Jho dari Malaysia.
Kapal itu diduga dibeli dengan uang korupsi dari penggelapan dana
1MDB, yang kasusnya menyita perhatian publik terakhir. Nilai kapal itu
diperkirakan mencapai US$250 juta atau Rp3,4 triliun.
Bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang sekarang menjadi oposisi, ikut bersuara soal skandal 1MDB ini. Najib, sebagai orang yang bertanggung jawab atas 1MDB, harus melaporkan kepada polisi untuk meminta bantuan Interpol guna mengembalikan dana 1MDB sebesar 1 miliar ringgit atau setara Rp 3,5 triliun.
"Jika klaim DOJ bahwa Low telah mencuci uang 1MDB untuk membeli kapal pesiar itu tidak benar, maka Najib harus mengajukan protes (diplomatik) terhadap DOJ.
DOJ adalah Departemen of Justice dari Amerika Serikat, yang menaungi Biro Investigasi Federal (FBI). Pada pekan lalu FBI meminta otoritas Indonesia untuk menyita kapal itu saat sedang berlabuh di Bali.
Bagaimana kelanjutan penanganan kasus Skandal 1MDB ini? Silahkan baca selengkapnya di Majalah Tempo edisi 18 Maret 2018 dengan judul "Pesiar Rasuah 1MDB".
Bekas Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, yang sekarang menjadi oposisi, ikut bersuara soal skandal 1MDB ini. Najib, sebagai orang yang bertanggung jawab atas 1MDB, harus melaporkan kepada polisi untuk meminta bantuan Interpol guna mengembalikan dana 1MDB sebesar 1 miliar ringgit atau setara Rp 3,5 triliun.
"Jika klaim DOJ bahwa Low telah mencuci uang 1MDB untuk membeli kapal pesiar itu tidak benar, maka Najib harus mengajukan protes (diplomatik) terhadap DOJ.
DOJ adalah Departemen of Justice dari Amerika Serikat, yang menaungi Biro Investigasi Federal (FBI). Pada pekan lalu FBI meminta otoritas Indonesia untuk menyita kapal itu saat sedang berlabuh di Bali.
Bagaimana kelanjutan penanganan kasus Skandal 1MDB ini? Silahkan baca selengkapnya di Majalah Tempo edisi 18 Maret 2018 dengan judul "Pesiar Rasuah 1MDB".
Credit TEMPO.CO
