CB-Phnom Penh
-- Pemerintah Jerman menyatakan menghentikan penerbitan visa khusus
untuk perjalanan pribadi para anggota kabinet Kamboja, termasuk Perdana
Menteri Hun Sen.
Sikap ini diambil setelah Hun Sen melakukan serangkaian tindakan yang memberangus kelompok oposisi.
“Kantor Urusan Luar Negeri mengkonfirmasi penghentian penerbitan visa khusus untuk perjalanan pribadi pejabat Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Sen, dan keluarganya, pejabat tinggi militer, dan pejabat di lingkungan kepresidenan Kamboja,” kata Susanne Beger-Blum, juru bicara Kantor Urusan Luar Negeri Federal Jerman, kepada Reuters lewat surat elektronik, Kamis, 22 Februari 2018. Berita ini juga dilansir media lokal Kamboja, Khmer Times, yang melansir,"Pemerintah Jerman mendorong mitra di Uni Eropa melakukan langkah serupa."
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. ANTARA FOTO/(Dokumentasi JK)
Ini merupakan langkah terbaru dari pemerintahan negara-negara barat terhadap Hun Sen. Ini menyusul terjadinya pembubaran Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) pada tahun lalu lewat Mahkamah Agung. Partai CNRP merupakan rival utama Hun Sen.
Kelompok Asasi Manusia menyatakan Hun Sen dan sekutunya meningkatkan serangan dan intimidasi terhadap para lawan politik menjelang pemilihan umum pada tahun ini. Para aktivis menuding Hun Sen cs menyalahgunakan sistem peradilan untuk memperkarakan para pengkritik dan memaksa lembaga pers independen tutup.
Uni Eropa juga telah menutup pendanaan bagi pemilu Kamboja pada 2018 karena dinilai bukan sebuah pemilihan setelah absennya kelompok oposisi sebagai partai yang memiliki legitimasi.
Pemimpin CNRP, Kem Sokha, ditangkap pada tahun lalu karena dituding memplot kudeta terhadap pemerintah dengan bantuan AS. Dia dan AS membantah tuduhan itu.
Juru bicara Partai Rakyat Kamboja, Sok Eysan, mengatakan pemerintah belum mendapat pemberitahuan resmi. “Jika kami tidak bisa pergi ke Jerman, kami tidak akan mati,” kata Sok. Baru-baru ini, Hun Sen mengancam akan memukuli demonstran yang membakar foto dan patung mini dirinya di Australia pada saat KTT Asean - Australia nanti.
Sikap ini diambil setelah Hun Sen melakukan serangkaian tindakan yang memberangus kelompok oposisi.
“Kantor Urusan Luar Negeri mengkonfirmasi penghentian penerbitan visa khusus untuk perjalanan pribadi pejabat Kamboja, termasuk Perdana Menteri Hun Sen, dan keluarganya, pejabat tinggi militer, dan pejabat di lingkungan kepresidenan Kamboja,” kata Susanne Beger-Blum, juru bicara Kantor Urusan Luar Negeri Federal Jerman, kepada Reuters lewat surat elektronik, Kamis, 22 Februari 2018. Berita ini juga dilansir media lokal Kamboja, Khmer Times, yang melansir,"Pemerintah Jerman mendorong mitra di Uni Eropa melakukan langkah serupa."
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. ANTARA FOTO/(Dokumentasi JK)
Ini merupakan langkah terbaru dari pemerintahan negara-negara barat terhadap Hun Sen. Ini menyusul terjadinya pembubaran Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) pada tahun lalu lewat Mahkamah Agung. Partai CNRP merupakan rival utama Hun Sen.
Kelompok Asasi Manusia menyatakan Hun Sen dan sekutunya meningkatkan serangan dan intimidasi terhadap para lawan politik menjelang pemilihan umum pada tahun ini. Para aktivis menuding Hun Sen cs menyalahgunakan sistem peradilan untuk memperkarakan para pengkritik dan memaksa lembaga pers independen tutup.
Uni Eropa juga telah menutup pendanaan bagi pemilu Kamboja pada 2018 karena dinilai bukan sebuah pemilihan setelah absennya kelompok oposisi sebagai partai yang memiliki legitimasi.
Pemimpin CNRP, Kem Sokha, ditangkap pada tahun lalu karena dituding memplot kudeta terhadap pemerintah dengan bantuan AS. Dia dan AS membantah tuduhan itu.
Juru bicara Partai Rakyat Kamboja, Sok Eysan, mengatakan pemerintah belum mendapat pemberitahuan resmi. “Jika kami tidak bisa pergi ke Jerman, kami tidak akan mati,” kata Sok. Baru-baru ini, Hun Sen mengancam akan memukuli demonstran yang membakar foto dan patung mini dirinya di Australia pada saat KTT Asean - Australia nanti.
Credit TEMPO.CO
