Mantan kandidat Presiden Mesir ini diduga terkait dengan Ikhwanul Muslimin.
CB,
KAIRO -- Pasukan keamanan Mesir menahan mantan kandidat presiden Muslim
Mesir Abdel Moneim Abol Fotouh. Aboul Fotouh diduga memiliki kontak
dengan organisasi Ikhwanul Muslimin yang dilarang.
Seperti dilaporkan kantor berita negara MENA, Rabu(14/2) waktu
setempat, penegak keamanan negara tersebut memerintahkan penangkapan
Aboul Fotouh dan beberapa pemimpin kuat partai Mesir yang terkait dengan
kelompok tersebut. Dia adalah salah satu kandidat presiden tingkat
tinggi dalam pemilihan negara itu setelah pemberontakan 2011, yang
mendapatkan 18 persen suara di putaran pertama.
Penangkapan
tersebut beberapa pekan sebelum pemilihan presiden di mana Presiden
Abdel Fatah al-Sisi mencalonkan lagi dalam sebuah pertarungan melawan
seorang politisi yang belum terlalu dikenal. Ini juga terjadi dua hari
setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson
menyerukan pemilihan yang bebas dan adil selama kunjungan pertamanya ke
negara tersebut.
Keponakan Aboul Fotouh, Sanaa Ahmed,
mengatakan kepada Reuters bahwa puluhan polisi berpakaian sipil datang
ke rumah tersebut dengan surat perintah penangkapan dan membawanya pegi
pada Rabu (14/2) malam waktu setempat.
Mesir melarang
Ikhwanul Muslimin sejak 2013 setelah tentara yang dipimpin oleh presiden
yang diangkat secara umum Al-Sisi menggulingkan Presiden Mohammed
Mursi, seorang anggota senior Ikhwan di Mesir.
Sementara
Aboul Fotouh keluar dari Ikhwanul Muslimin pada 2011 untuk mencalonkan
diri sebagaipresiden secara independen dan telah menjauhkan diri dari
gerakan Islam sejak saat itu. Wakil partai Aboul Fotouh, Mohamed
al-Qassas, ditahan pekan lalu dan ditahan sambil menunggu penyelidikan,
menurut laman Facebook partai tersebut. Partai tersebut mengecam
penangkapan itu dan mengkritik apa yang mereka sebut penargetan
sistematis para politisi oposisi pada awal pekan ini.
Pada
Selasa (13/2), 13 kelompok hak asasi lokal dan internasional mengecam
pemilihan presiden Maret nanti dengan mengatakan bahwa pemilihan
tersebut tidak akan bebas dan adil. Pemerintah Mesir mengklaim berada
dalam transisi demokrasi namun bergerak lebih jauh dengansetiap
pemilihan, kata pernyataan kelompok tersebut.
Meskipun
Komisi pemilihan negara telahberjanji untuk menjalankan pemungutan suara
sesuai dnegan prinsip independensi,transparansi dan objektivitas.
