Soal Stasiun Antariksa, Rusia Ingin 'Cerai' dengan ISS

Rusia berambisi bikin stasiun antariksa sendiri.

Stasiun luar angkasa yang digadang pengganti ISS (USS)

CB – Rusia dikabarkan ingin memisahkan diri dengan Stasiun Antariksa Internasional (ISS). Rusia akan membangun stasiun antariksa tersendiri yang dinamakan Russian Orbital Station (ROS).
Rencana 'perceraian' Rusia dengan negara-negara lain yang menggunakan ISS secara bersamaan, karena negara Eropa Timur itu memiliki target besar dengan misi menjelajah Bulan pada 2030.
Menurut pakar luar angkasa Rusia, Anatoly Zak, rencana Rusia dalam membangun stasiun antariksa sendiri sudah terungkap. Sebelumnya, Rusia memiliki rencana pembangunan stasiun tersebut bernama Orbital Piloted Assembly and Experiment Complex (OPSEK).
Sebagaimana dikabarkan Daily Mail, Kamis 30 Juni 2016, stasiun luar angkasa Rusia itu akan mulai dibentuk dengan pemisahan modul di ISS, yakni Nauka. Dijadwalkan pembentukan tersebut akan dimulai pada Desember 2017, sebelum dipisahkan nantinya.
"Berdasarkan RKK Eneria, kontraktor Rusia di ISS, pos (stasiun) baru itu akan mulai pemisahan Nauka pada pertengahan 2020-an," ucapnya.
Usai pemisahan itu, Nauka harus memiliki dua modul bahkan lebih di belakangnya. Salah satu dari dua modul itu bernama Node Module, yang bentuknya seperti mainan anak-anaknya yang bisa terhubung keenam modul lainnya untuk kapal awak, kargo, dan elemen pendukung lainnya.
"Kru (ROS) bisa dikirim dengan menggunakan pesawat luar angkasa Soyuz model lama ataupun generasi terbaru yang saat ini dalam tahap pengembangan," sebut Zak.
Terbentuknya ROS akan memudahkan Rusia untuk menjalankan misi eksplorasi Bulan. Mereka ingin menciptakan koloni manusia di satelit alami Bumi tersebut. Roscosmos, badan antariksa Rusia, mengatakan dasar Bulan akan digunakan penelitian dan penambangan mineral berharga. Namun, isu yang beredar, bahan Bulan itu untuk keperluan militer Rusia.
"Pada tahap awal, dasar Bulan akan diawaki oleh tidak lebih dari 2-4 orang dengan jumlah kenaikan menjadi10-12 orang nantinya," ucap Ola Zharoca dari Central Research Institute of Machine Building.

Credit  VIVA.co.id

Duterte Dilantik Jadi Presiden Filipina, Ini Programnya

Ia dikenal sangat keras menghadapi kejahatan.

Rodrigo Duterte (kanan) dilantik jadi Presiden Filipina, Kamis, 30 Juni 2016. (Reuters)

CB – Rodrigo Duterte hari ini resmi dilantik sebagai presiden ke-16 Republik Filipina. Gaya kepemimpinannya yang eksentrik diharapkan dapat memberikan energi baru dan kemajuan bagi rakyat Filipina.
Mantan jaksa berusia 71 tahun itu, yang juga pernah menjabat sebagai wali kota Davao, meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan umum bulan Mei lalu. Melalui kampanyenya yang keras terhadap aksi kejahatan dan peredaran narkoba, kehadiran Duterte menimbulkan pro dan kontra bagi masyarkat Filipina, juga merebut perhatian dunia.
Beberapa program kerja Duterte yang akan dilaksanakan selama enam tahun masa jabatannya diantaranya mengambil tindakan ekstrim untuk menghentikan tindak kejahatan di Filipina, dengan memberikan perintah kepada pasukan keamanan untuk menembak mati pelaku kejahatan, memberikan bonus bagi siapapun yang bisa menangkap pengedar narkoba dan mengembalikan hukuman gantung.
Selain itu, seperti dilansir dari laman Manila Bulletin, Kamis, 30 Juni 2016, Duterte juga mempunya program untuk memperlambat pertumbuhan populasi Filipina, di mana baru-baru ini melonjak melampaui 100 juta jiwa. Untuk mewujudkan program tersebut, Duterte meminta instansi pemerintah untuk memasok kondom gratis dan pil KB kepada warga miskin.
Mengingat aksi kejahatan yang cukup marak di Filipina, Duterte berencana untuk memberlakukan pembatasan jam nasional bagi anak-anak, melarang penjualan alkohol pada waktu tertentu, dan melarang orang-orang untuk berkaraoke juga di waktu tertentu.
Untuk kemajuan investasi, Duterte rencananya akan mendukung perubahan konstitusi yang mendukung masuknya investasi asing dan peningkatan koneksi internet di negara itu untuk menghadapi kompetisi dari pemain asing.
Pasca memburuknya hubungan Filipina - China atas sengketa teritorial Laut China Selatan, Duterte mengatakan ia ingin bersikap "ramah" dengan Beijing. Meski presiden sebelumnya bersikap menolak mengadakan perundingan langsung dengan China atas sengketa maritim, namun Duterte berjanji akan bersikap terbuka dan akan membuka peluang investasi China di bidang infrastruktur.


Credit  VIVA.co.id

Jepang: Aktivitas Militer China di Laut Sengketa Meningkat

 

 

Selama ini, Jepang terlibat sengketa dengan China atas Kepulauan Senkaku atau Diaoyu di Laut China Selatan yang membentang sekitar 220 kilometer di timur laut Taiwan. (Reuters/Kyodo/File Photo)

 

Jakarta, CB -- Kepala Pasukan Pertahanan Jepang Katsutoshi Kawano mengatakan bahwa aktivitas militer China di Laut China Selatan terus meningkat.

"Tampaknya aktivitas China meningkat di laut dan udara," ujar Katsutoshi dalam jumpa pers di Tokyo, seperti dikutip Reuters, Kamis (30/6).

Akibat meningkatnya aktivitas militer China ini, jet Angkatan Udara Jepang pun menambah patrolinya hingga sekitar 200 kali selama tiga bulan ini, terpaut jauh dari periode yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai 114.

Selama ini, Jepang terlibat sengketa dengan China atas Kepulauan Senkaku atau Diaoyu di Laut China Selatan yang membentang sekitar 220 kilometer di timur laut Taiwan.

Sementara itu, Jepang terus menunjukkan dukungannya terhadap negara-negara Asia Tenggara yang juga bersengketa dengan China di Laut China Selatan, seperti Filipina dan Vietnam.

Jepang khawatir, China meningkatkan aktivitasnya di Laut China Selatan sebagai tanggapan atas dukungan tersebut.

Katsutoshi kemudian mengungkapkan kekhawatiran terhadap reaksi China nantinya atas hasil Pengadilan Arbitrase yang diajukan oleh Filipina. Keputusan itu akan diumumkan pada 12 Juli mendatang.

Filipina mengajukan tuntutan hukum atas klaim China terhadap 90 persen perairan Laut China Selatan. Menurut Filipina, hal itu melanggar Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNCLOS, dan membatasi hak mereka untuk mengeksploitasi sumber daya di zona ekonomi eksklusif.



Credit  CNN Indonesia

'China Langgar Hukum Jika Tolak Putusan soal Laut Sengketa'

 

 

 China sendiri menilai bahwa pengadilan arbitrase yang berbasis di Den Haag, Belanda, itu tidak memiliki yurisdiksi yang relevan dalam sengketa Laut China Selatan. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative)

 

Jakarta, CB -- Kepala pengacara Filipina Paul Reichler menyatakan bahwa jika China tidak menghormati keputusan pengadilan arbitrase internasional soal sengketa Laut China Selatan bulan depan, maka China bisa disebut sebagai "negara pelanggar hukum."

Dalam wawancara dengan Reuters pada Rabu (30/6), veteran pengacara Washington itu mengaku yakin bahwa Pengadilan Arbitrase Permanen, yang berbasis di Den Haag, Belanda, akan mengeluarkan keputusan yang mendukung klaim Manila melawan Beijing pada 12 Juli mendatang.

Reichler, yang mengepalai tim hukum Manila dalam kasus yang sudah berumur 3,5 tahun itu mengaku ia belum mengetahui hasil keputusan pengadilan dan memperkirakan tidak akan mengetahuinya hingga saat terakhir menjelang pengumuman.

Namun, ia tak sedikit pun ragu bahwa Manila akan memenangkan argumen hukum terhadap kasus ini, sesuai dengan berbagai perkiraan para pakar internasional.

"Kami yakin kami akan berhasil," kata Reichler, sembari menyebut bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus yang memiliki jangkauan hukum terjauh oleh pengadilan itu.

Kasus ini diajukan oleh Filipina untuk menantang klaim China, yang mencapai hampir 90 persen, di Laut China Selatan dengan sembilan garis putus-putus, atau 'nine-dashed line.' Garis ini meliputi ratusan pulau, terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang-tindih dengan Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Indonesia di Natuna.

Reichler mengatakan jika keputusan pengadilan memenangkan gugatan yang dilayangkan Filipina, maka akan "membuat China tak dapat meluncurkan klaim seperti itu" terhadap Laut China Selatan di mata hukum. Keputusan pengadilan akan diambil dengan mempertimbangkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS.

China sendiri menilai bahwa pengadilan arbitrase itu tidak memiliki yurisdiksi yang relevan dalam sengketa Laut China Selatan dan tidak harus menghasilkan keputusan apapun.

Terkait hal ini, Reichler menyatakan jika China menolak keputusan pengadilan berarti negara itu "pada dasarnya menyatakan diri sebagai negara pelanggar hukum," yang tidak menghormati aturan hukum.

Reichler memiliki reputasi sebagai pengacara internasional yang mewakili negara-negara kecil melawan kekuatan besar. Salah satu kasus yang pernah ditanganinya adalah ketika Nikaragua menuduh Amerika Serikat mendanai kelompok pemberontak sayap kanan Cobra melawan pemerintahan sayap kiri pada dekade 1980-an silam.

Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada Juli mendatang akan menentukan klaim China terhadap perairan Laut China Selatan, LCS, yang diperkirakan kaya minyak. (Reuters/U.S. Navy)

Di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, Reichler menyatakan bahwa "tak seorang pun ingin, atau bahkan mempertimbangkan, penggunaan kekuatan."

Reichler memperkirakan China akan menghadapi tekanan kuat untuk mematuhi keputusan pengadilan internasional dari berbagai negara yang bersengketa dengannya di Laut China Selatan.

"Mungkin ada saatnya nanti China akan menyadari bahwa mereka akan lebih merugi, ketimbang mendapatkan manfaat, dari upanya yang menciptakan situasi yang kacau tanpa hukum," katanya.

Filipina berpendapat bahwa klaim China di perairan dengan nilai perdagangan mencapai US$5 triliun itu melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan membatasi hak untuk mengeksploitasi sumber daya dan daerah penangkapan ikan dalam zona ekonomi eksklusifnya.

Sekutu Filipina, Amerika Serikat, menyatakan mendukung pengadilan itu dan mendesak adanya resolusi yang damai atas sengketa itu. "Kami mendukung resolusi damai sengketa di Laut China Selatan, termasuk penggunaan mekanisme hukum internasional seperti arbitrase," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Anna Richey-Allen.

Sebelumnya, AS sudah memperingatkan China agar tidak mengambil tindakan provokatif tambahan menjelang keputusan pengadilan. AS juga telah memperingatkan China untuk tidak mendeklarasikan zona pertahanan udara di Laut China Selatan, seperti yang dilakukannya di Laut China Timur pada 2013 lalu.


Credit  CNN Indonesia

Rusia cabut pembatasan perjalanan ke Turki

Presiden Rusia Vladimir Putin. (REUTERS/Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin)

Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (29/6) mencabut pembatasan perjalanan warganya ke Turki dan memerintahkan normalisasi perdagangan setelah dia memperbaiki hubungan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan lewat percakapan telepon pertama mereka sejak Ankara menembak jatuh pesawat militer Rusia.

Setelah insiden November tahun lalu itu, Moskow menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Ankara, termasuk embargo terhadap beberapa produk makanan Turki, serta larangan penerbangan sewaan dan penjualan paket tur ke sana serta pemberlakuan kembali visa untuk pengunjung asal Turki.

"Saya ingin memulai dengan masalah pariwisata... kita mencabut pembatasan administratif di area ini," kata Putin kepada para menteri dalam pernyataan yang disiarkan di televisi.

"Saya meminta pemerintah Rusia memulai proses normalisasi perdagangan umum dan hubungan ekonomi dengan Turki," kata dia seperti dikutip kantor berita AFP.

Langkah tersebut dilakukan beberapa jam setelah tiga bom bunuh diri meledak di bandara internasional Ataturk di Istanbul, Turki, dan menewaskan 41 orang, termasuk 13 warga asing. Serangan itu terjadi pada awal musim wisata penting di Turki.

Terobosan diplomatik penting dengan Rusia dihasilkan dalam pembicaraan telepon Putin dengan Erdogan.

Kantor Kepresidenan Turki menyatakan bahwa Erdogan dan Putin "menyoroti pentingnja normalisasi hubungan bilateral antara Turki dan Rusia."

Erdogan diperkirakan bertemu dengan Putin pada September di sela pertemuan G20 di China menurut pejabat Turki yang namanya tak mau disebut kepada kantor berita AFP.


Credit  ANTARA News

Militer NATO Dua Kali Lipat di Pintu Rusia, Moskow Dipaksa Membalas

 

Tank-tank tempur M1 Abrams Amerika Serikat dikerahkan di Latvia saat manuver bersama NATO. | (Reuters/Ints Kalnins)

 

MOSKOW - Pengerahan kekuatan militer NATO di depan pintu Rusia kini mencapai dua kali lipat dari sebelumnya dan memaksa Moskow untuk mengambil langkah-langkah pembalasan. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu, pada Rabu petang.

”Sekarang NATO dan Amerika Serikat (AS) telah mengerahkan sekitar 1.200 buah peralatan militer, termasuk 30 jet tempur, serta lebih dari 1.000 tentara di wilayah negara-negara Eropa Timur secara rotasi,” kata Shoigu dalam sebuah pernyataan yang dirilis Departemen Pertahanan Rusia.

“Kapal-kapal Angkatan Laut AS serta kapal militer dari anggota NATO lainnya secara teratur memasuki Baltik dan Laut Hitam,” lanjut Shoigu, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (30/6/2016).

Dia menambahkan bahwa NATO juga terus memodernisasi dan meningkatkan berbagai fasilitas militer di Polandia, Rumania, Bulgaria dan Baltik untuk membawa negara-negara itu ke standar NATO.

Menurut Shoigu, penyebaran sistem pertahanan anti-rudal (ABM) AS di Eropa Timur merupakan sumber perhatian khusus bagi militer Rusia.

”Pada tanggal 12 Mei, sistem anti-rudal Aegis di kompleks pertahanan darat mulai beroperasi di Rumania,” ujarnya. Dengan sistem itu, kompleks pertahanan darat Rumania dapat digunakan untuk meluncurkan rudal Tomahawk. AS juga bersiap membangun sistem serupa di Polandia.

Menhan Rusia ini juga memperingatkan bahwa setelah pertemuan puncak Warsawa yang akan diselenggarakan pada 8-9 Juli, NATO dapat secara signifikan meningkatkan kehadirannya dan aktivitasnya dekat perbatasan Rusia.

”Langkah-langkah dari rekan-rekan Barat kami tersebut mengakibatkan erosi dari stabilitas strategis di Eropa dan memaksa kita untuk mengambil langkah-langkah pembalasan, terutama dalam operasi teater Barat,” imbuh Shoigu. Menurutnya, Rusia dipastikan mengambil tindakan untuk menetralisir ancaman potensial.




Credit  Sindonews

China Kembali Protes Rencana Penyebaran Rudal AS di Korsel

 

China meminta Korsel untuk berhati-hati dalam memutuskan untuk menyebar sistem rudal THAAD buatan AS di Semenanjung Korea. | (Istimewa)

BEIJING - Presiden China, Xi Jinping mendesak Korea Selatan (Korsel) untuk memperhatikan kekhawatiran China mengenai penyebaran sistem pertahanan rudal Amerika Serikat (AS), THAAD, di negara itu. China juga meminta Korsel untuk berhati-hati atas rencana tersebut.

"Korsel harus mementingkan keprihatinan yang sah China pada keamanan dan hati-hati, serta harus tepat mengatasi rencana AS untuk menyebarkan THAAD di Korsel," kata Jinping kepada Perdana Menteri Korsel Hwang Kyo-ahn, seperti disitat Reuters dari kantor berita Xinhua, Rabu (29/6/2016).

Jinping menambahkan, China dan Korsel harus terus bekerja untuk denuklirisasi Semenanjung Korea, bekerjasama untuk memelihara perdamaian dan stabilitas serta memecahkan masalah melalui dialog dan konsultasi.

AS dan Korsel telah memulai pembicaraan tentang kemungkinan penyebaran sistem rudal THAAD, setelah Korea Utara (Korut) menguji coba bom nuklir ke empat kalinya pada Januari dan melakukan uji coba rudal. Rencana ini ditentang oleh China dan Rusia, karena dinilai akan mempengaruhi keamanan kedua negara.

Keputusan Korut untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir juga telah membangkitkan amarah China, satu-satunya sekutu diplomatik dan ekonomi Pyongyang. Namun begitu, China juga menyimpan ketakutan terhadap THAAD dan radarnya karena memiliki jarak tembak yang luas hingga ke China.

Credit  Sindonews

Benarkah Militer RI Boleh Masuk Filipina? Ini Klarifikasi Menhan Gazmin

 

Tentara Nasional Indonesia. | (Ilustrasi/Sindonews)

 

MANILA - Menteri Pertahanan (Menhan) demisioner Filipina Voltaire Gazmin mengklarifikasi informasi yang menyebut militer Indonesia diizinkan masuk Filipina untuk membebaskan tujuh sandera Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf.

Menurutnya, militer Indonesia hanya boleh masuk Filipina dalam kasus pengejaran kelompok penjahat yang lari dari wilayah Indonesia ke Filipina.

Menhan Gazmin menegaskan selama insiden terjadi di wilayah Filipina, maka itu menjadi tanggung jawab aparat keamanan Filipina untuk menyelamatkan para sandera.

”Mereka (militer Indonesia) hanya bisa melakukan operasi untuk mengejar di dalam wilayah kita jika insiden itu terjadi dalam perairan mereka, berdasarkan pada prinsip pengejaran,” kata Gazmin, pada Rabu (29/6/2016).

Hal ini konsisten dengan “1975 Border Crossing Agreement” antara Filipina dan Indonesia. Dalam perjanjian itu, pasukan keamanan Indonesia diperbolehkan masuk zona maritim Filipina di bawah konsep pengejaran. Dalam kasus yang sama, pasukan Filipina juga diperbolehkan masuk zona maritim Indonesia di bawah konsep pengejaran.

Ketika operasi pengejaran terjadi, kata Gazmin, pasukan Indonesia hanya diperbolehkan untuk melakukan operasi terbatas. Contoh, berbagi informasi dengan pihak berwenang Filipina, bukan operasi menggunakan senjata.

Gazmin membuat pernyataan ini untuk menanggapi laporan bahwa Filipina telah mengizinkan pasukan Indonesia untuk melakukan operasi penyelamatan tujuh sandera Indonesia di wilayah mereka.

Dia, seperti dikutip Philstar, menambahkan bahwa militer Indonesia dan Filipina sedang membahas opsi penyebaran "marsekal” yang akan mengawal warga sipil memasuki negara masing-masing.




Credit  Sindonews

Pertahanan dan Keamanan Jadi Fokus Belanja K/L APBN-P 2016

 

 

 Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro merinci, alokasi anggaran Kemenhan dalam APBNP 2016 mencapai Rp108,7 triliun atau naik Rp9,3 triliun dari alokasinya pada APBN 2016, yaitu Rp9,3 triliun. Kemudian, anggaran Polri melonjak Rp6,3 triliun menjadi Rp79,3 triliun. Sektor pertahanan dan keamanan mendapatkan prioritas belanja mendesak sebagai upaya untuk melawan kejahatan terorisme dan peredaran narkoba. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).

 

Jakarta, CB -- Pemerintah menyasar pembangunan pertahanan dan keamanan pada alokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 (APBNP 2016). Hal itu terlihat dari adanya tambahan pagu anggaran yang diberikan pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Kalau kami lihat Belanja K/L dalam APBNP 2016 maka akan terlihat fokusnya pada pembangunan pertahanan dan keamanan, terutama untuk memperkuat stabilitas keamanan,” tutur Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (29/6).

Bambang merinci, alokasi anggaran Kemenhan dalam APBNP 2016 mencapai Rp108,7 triliun atau naik Rp9,3 triliun dari alokasinya pada APBN 2016, yaitu Rp9,3 triliun. Kemudian, anggaran Polri melonjak Rp6,3 triliun menjadi Rp79,3 triliun. Sektor pertahanan dan keamanan mendapatkan prioritas belanja mendesak sebagai upaya untuk melawan kejahatan terorisme dan peredaran narkoba.

"Selain ke Kemenhan dan Polri, anggaran juga langsung dialokasikan ke BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), BNN (Badan Narkotika Nasional), BIN (Badan Intelijen Negara), dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan isu terorisme dan narkoba," ucapnya.

Askolani, Direktur Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu menambahkan, penggunaan tambahan anggaran pertahanan dan keamanannya utamanya untuk membeli alat utama sistem senjata. "Selain itu juga untuk meningkatkan wibawa pertahanan kita,” terang dia.

Sementara, sejumlah anggaran K/L dipangkas. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan pemangkasan terbesar dari Rp104,1 triliun menjadi Rp97,1 triliun. Diikuti oleh, Kementerian Pendidikan dan Budaya dan Kementerian Perhubungan yang anggarannya masing-masing dipangkas sebesar Rp5,6 triliun.

Secara keseluruhan, total anggaran K/L dalam APBNP 2016 mencapai Rp767,8 triliun atau turun Rp 16,3 triliun dari pagu APBN 2016,Rp784,1 triliun.




Credit  CNN Indonesia

Sengketa Filipina-China di LCS Akan Diputuskan 12 Juli

 

 

Keputusan ini akan menentukan klaim China terhadap perairan Laut China Selatan, LCS, yang diperkirakan kaya minyak. (Reuters//U.S. Navy)

 

Jakarta, CB -- Pengadilan arbitrase internasional akan mengumumkan keputusannya soal sengketa teritorial yang diajukan Filipina atas China pada 12 Juli mendatang. Keputusan ini akan menentukan klaim China terhadap perairan Laut China Selatan, LCS, yang diperkirakan kaya minyak.

Dalam pernyataan resmi Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag, Belanda, disebutkan bahwa pengumuman keputusan sengketa teritorial itu akan diumumkan pada tanggal 12 Juli pukul 11 siang waktu Den Haag. Pihak yang bersengketa dan negara-negara pengamat akan menerima email keputusan itu terlebih dahulu sebelum disiarkan ke publik.

Keputusan itu akan diambil dengan mempertimbangkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, UNCLOS.

Kasus ini diajukan oleh Filipina untuk menantang klaim China, yang mencapai hampir 90 persen, di Laut China Selatan dengan sembilan garis putus-putus, atau 'nine-dashed line.' Garis ini meliputi ratusan pulau, terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang tindih dengan Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei, Vietnam dan Indonesia di Natuna.

Terkait pengumuman keputusan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei menyatakan langkah yang dilakukan Manila melalui pengadilan itu bagaikan mencemooh hukum internasional.

"Saya sekali lagi menekankan bahwa pengadilan arbitrase tidak memiliki yurisdiksi yang relevan dalam kasus ini, dan tidak harus menghasilkan keputusan apapun," katanya, dikutip dari Reuters.

"Upaya unilateral Filipina terkait penyelesaian kasus di Laut China Selatan melalui [pengadilan] arbitrase bertentangan dengan hukum internasional," ujar Hong.

"Soal kasus sengketa wilayah dan perselisihan maritim, China tidak menerima penyelesaian sengketa dari pihak ketiga dan tidak menerima penyelesaian sengketa yang dipaksakan kepada China," ucapnya.

Kantor berita resmi China, Xinhua, melaporkan bahwa pengadilan itu "menyalahgunakan hukum" terhadap "yurisdiksi yang dipersengketakan." Xinhua menyebut bahwa kasus ini hanya akan memperburuk sengketa.

"Manila gagal untuk melihat bahwa [pengadilan] arbitrase tersebut hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah di Laut China Selatan, yang tidak memberikan manfaat sedikit pun pada kepentingan berbagai pihak terkait," bunyi laporan Xinhua.

Kasus ini, menurut laporan Xinhua, "bahkan berisiko untuk lebih mempersulit masalah ini dengan memberikan kesan palsu kepada pihak yang bersengketa bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan sengaja menciptakan kekacauan."

Sementara di Manila, sekretaris komunikasi presiden Herminio Coloma Jr menyatakan Filipina "berharap adanya keputusan yang adil dan berkekuatan hukum untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Filipina berpendapat bahwa klaim China di perairan dengan nilai perdagangan mencapai US$5triliun itu melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan membatasi hak untuk mengeksploitasi sumber daya dan daerah penangkapan ikan dalam zona ekonomi eksklusifnya.

Filipina berpendapat bahwa klaim China melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan membatasi hak untuk mengeksploitasi sumber daya dan daerah penangkapan ikan dalam zona ekonomi eksklusif.

Sekutu Filipina, Amerika Serikat, menyatakan mendukung pengadilan itu dan mendesak adanya resolusi yang damai atas sengketa itu. "Kami mendukung resolusi damai sengketa di Laut China Selatan, termasuk penggunaan mekanisme hukum internasional seperti arbitrase," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Anna Richey-Allen.

Sebelumnya, AS sudah memperingatkan China agar tidak mengambil tindakan provokatif tambahan menjelang keputusan pengadilan. AS juga telah memperingatkan China untuk tidak mendeklarasikan zona pertahanan udara di Laut China Selatan, seperti yang dilakukannya di Laut China Timur pada 2013 lalu.




Cedit CNN Indonesia

Ada "Tax Amnesty," Bagaimana Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?

 

 

HERU SRI KUMORO Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia.

 

JAKARTA, CB - Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan mendorong dana-dana yang ada di luar negeri "pulang" ke Indonesia.
Banyak pihak menilai repatriasi dana akan mampu mendorong kinerja perekonomian Indonesia. Apa benar demikian?
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, daya dorong ekonomi dari repatriasi dana akan sangat bergantung kepada jenis investasi yang digunakan untuk menampung dana tersebut.
Ia menyebut, ada banyak instrumen yang bisa dimanfaatkan, namun kecenderungannya adalah dana tersebut terlebih dulu masuk ke sektor keuangan.
"Yang jelas awal-awal di sektor keuangan. Mungkin sebagian beli properti, sebagian beli pabrik. Sehingga, dampak terhadap kenaikan investasi kemungkinan baru akan terjadi di kuartal IV 2016 atau tahun depan," ungkap Perry saat acara buka puasa di kantornya.
Perry menyebut, bank sentral masih menggunakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 hingga 5,4 persen pada tahun 2016, dengan tendensi antara 5,1 hingga 5,2 persen.
Meskipun demikian, dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit dipandang bakal melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia.
Perry mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok pada kisaran 5 hingga 5,4 persen sangat bagus dibandingkan negara-negara lainnya. Bahkan, kalaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia nyatanya akan berada pada kisaran 5,1 hingga 5,2 persen, angka itu tetap bagus.
"Sebenarnya yang harus dipikirkan adalah kualitas pertumbuhan. Dalam kondisi ini, semua negara mengalami tekanan seperti ini, kita harus bersyukur bisa di 5,1 sampai 5,2 persen," jelas Perry.
Menurut dia, hal yang penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi 5,1 hingga 5,2 persen tersebut dapat menyediakan lapangan kerja lebih banyak.
Oleh sebab itu, beberapa waktu lalu ia menyampaikan kepada pemerintah untuk bisa mempercepat realisasi pengeluaran program-program sosial.
"Karena program sosial itu yang bisa menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Itu yang perlu dikejar," tutur Perry.

Credit  KOMPAS.com

Irak dapat pinjaman dari AS untuk perangi ISIS

 
 
Perang melawan kelompok yang menamakan diri Negara Islam telah menyedot anggaran Irak. 
 

Amerika Serikat akan memberikan pinjaman senilai US$2,7 miliar atau sekitar Rp35 triliun kepada pemerintah Irak untuk mendanai perang melawan kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS).

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membeli amunisi dan merawat pesawat tempur F-16, tank, helikopter tempur dan dan peralatan militer lain.
Biaya perang melawan kelompok ISIS ini menjadi beban besar bagi pemerintah Irak bersamaan dengan penurunan harga minyak dunia yang menjadi andalan ekspor negara itu.
ISIS diperkirakan menguasai sekitar sepertiga wilayah Irak pada 2014 dan hingga kini operasi militer untuk melumpuhkan kelompok itu masih berlangsung.

 

Armada pesawat tempur Irak memerlukan perawatan untuk melanjutkan operasi melawan ISIS. 
 
Dalam kesepakatan pinjaman yang diteken di Baghdad, Rabu (29/06), pemerintah Irak diberi waktu delapan tahun untuk membayar utang, termasuk masa tenggang selama satu tahun.
Menurut Kedutaan Besar Amerika Serikat di ibu kota Irak, bunga pinjaman ditetapkan 6,45%.
Amerika Serikat, yang sempat menduduki Irak selama delapan tahun, memimpin koalisi dalam melakukan serangan udara untuk membantu Irak melawan ISIS.



Credit  BBC

Korsel, Jepang, dan AS gelar latihan rudal gabungan

Uji coba rudal oleh Korea Utara belakangan ini membuat khawatir negara-negara tetangga. 
 

Latihan gabungan rudal yang pertama antara Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat digelar di perairan Negara Bagian Hawai, Amerika pada Selasa (28/06).

Militer Amerika Serikat mengatakan latihan gabungan yang diberi nama Pacific Dragon itu akan semakin meningkatkan hubungan ketiga negara peserta yang 'selama ini sudah kuat'.
Disebutkan latihan gabungan tidak sampai meluncurkan rudal tetapi setiap negara menguji Sistem Pertahanan Rudal Balistik Aegis dan menguji pengumpulan data serta komunikasi.

Sistem Aegis memungkinkan kapal-kapal perang menembak rudal balistik musuh ketika masih berada di udara, sebelum timbul bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan.



Image caption Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un, menyaksikan salah satu uji coba rudal jarak menengah baru-baru ini. 
 
Latihan gabungan antara Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat digelar setelah Korea Utara melakukan sejumlah uji joba rudal balistik jarak menengah selama beberapa bulan terakhir.
Sebagian uji coba itu dilaporkan gagal, tetapi uji coba yang tampak berhasil dilakukan pekan lalu mengkhawatirkan negara-negara di kawasan Asia.
Menanggapi latihan gabungan rudal antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang ini, Korea Utara menyebutnya sebagai 'provokasi militer'.
Media pemerintah Korea Utara melaporkan Amerika Serikat dan 'kekuatan-kekuatan bermusuhan' merupakan 'ancaman terus-menerus' bagi keamanan Korea Utara. Oleh karena itu, negara tersebut semakin bertekad untuk mengembagkan senjata balistik dan nuklir.





Credit  BBC

Stok gas besar, banyak investor incar Blok Masela

 

JAKARTA. Potensi gas yang besar membuat pengembangan lapangan Abadi, Blok Masela, di Laut Arafuru, Provinsi Maluku menjadi incaran beberapa investor kakap. Pasca Pertamina, kabarnya ada investor asal Timur Tengah yang berminat di blok Masela. 
Santer beredar kabar bahwa investor Timur Tengah yakni Petro Saudi ingin masuk ke Masela dengan dengan mengincar jatah milik pemerintah daerah.  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, saat ini pemerintah masih membahas participating interest 10% untuk Provinsi Maluku di Blok Masela. 
"Pesan penting participating interest agar penghasilan dari kilang 10% mengalir bagi masyarakat daerah tempat produksi," ujar Sudirman. 
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja menambahkan, hingga saat ini tak ada pergantian pemilikan di Blok Masela. Apalagi, pemerintah belum menetapkan PI 10%  bagi pemerintah daerah, sehingga tidak mungkin dijual ke pihak lain. 
Setali tiga uang, Usman Slamet, Senior Manager Communication & Relations Inpex Corporation mengatakan,  Inpex hingga saat ini tak mengetahui minat Petro Saudi. "Setahu saja., enggak ada itu," tegasnya kepada KONTAN, Senin (27/6).
Hingga saat ini, Inpex hanya berpatner dengan Shell. Meski begitu, ia tak menampik bila 15 Juni 2016 lalu, Pertamina memasukan surat penawaran untuk bisa ikut kelola Blok Masela.
"Kami sudah menerima surat Pertamina tentang interest Pertamina masuk ke proyek Lapangan Abadi. Itu sah-sah saja," ujarnya.
Pasalnya, potensi lapangan Abadi memang sangat besar sehingga menarik minat banyak pihak. Menurut Usman, beberapa alasan investor ingin ikut mengelola karena beberapa hal. 
Pertama, terkait cadangan gas yang besar mencapai 10,73 triliun cubic feet (tcf). Kedua, kredibilitas Inpex yang biasa mengelola blok-blok gas blue chip sehingga akan memudahkan patner bisnisnya mengelola minyak dan gas. 
"Selain itu, kami siap transfer teknologi serta memiliki SDM yang kompeten dalam pengelolaan gas," ujar Usman berpromosi.
Ketiga, perubahan investasi di Blok Masela yang membengkak menjadi US$ 19 miliar berpotensi bagi Inpex untuk membuka diri bagi investor lain, selain Shell.
"Estimasi investasi Kilang LNG Darat US$ 5 miliar lebih mahal dari konsep laut," katanya. Adapun dengan FLNG proyeksi investasi hanya US$ 14 miliar.
Meski begitu, Usman juga menilai, Shell juga tidak akan keluar dari proyek Masela lantaran proyek FLNG diubah menjadi proyek Kilang LNG Darat. 
"Joint venture kami dengan Shell tetap. Sebenarnya tidak benar kalau di bilang Shell ahli kapal, karena justru Shell setahu saya adalah perusahaan yg paling banyak membangun LNG Plant di darat," imbuh dia.
Alih-alih sibuk mencari investor, Inpex saat ini memilih berdiskusi secara intensif dengan pemerintah mengenai kondisi yang diperlukan agar konsep Kilang LNG Darat ini feasible dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan secara berkelanjutan dan tentu investable. 
Selain Pertamina, Maryke Pullonggono,  Vice President Petrochina Indonesia pekan lalu mengatakan, bahwa Petro China juga tertarik bila ada kesempatan masuk di Blok Masela. 
Pasalnya, Blok Masela  sangat potensial untuk pertumbuhan bisnis PetroChina. "Bukan tidak mungkin kami masuk, untuk berapa persennya belum diketahui, karena kami masih mengevaluasi blok-blok lain yang potensial," ujarnya. 



Credit  kontan.co.id

Rencana Rp 1.000 Jadi Rp 1, Masih Lanjut atau Tidak?

 

 

Foto: Agung Pambudhy

 

Jakarta -Lama tak terdengar kabarnya, rencana penyederhanaan nilai rupiah atau redenominasi, ternyata masih akan dilanjutkan oleh Bank Indonesia (BI). Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi direncanakan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

"Kami usahakan masuk dalam Prolegnas 2017," kata Deputi Gubernur BI, Ronald Waas, di kantor pusat BI, Jakarta, Selasa malam (28/6/2016).

BI telah mempersiapkan semua kajian terkait dengan program redenominasi, termasuk rancangan yang akan diajukan lewat pemerintah kepada DPR. Diharapkan para anggota dewan menilai pentingnya regulasi tersebut.

"Pemerintah tetap yang akan mengajukan," sebutnya.

Sementara itu, untuk pemberlakuan programnya tetap harus mempertimbangkan beberapa hal. Terutama terkait dengan perekonomian dan politik yang berlangsung di tataran global maupun dalam negeri.

"Jadi melihat pertimbangan ekonomi dan politik. Tapi yang penting UU-nya jadi dulu," kata Ronald.

Ronald menilai, pada kondisi sekarang memang sulit untuk merealisasikan redenominasi. Perekonomian dalam negeri memang stabil dan masih terjadi perlambatan.

"Jangan sampai kami bentuk sentimen yang malah jadi negatif," tukasnya.






Credit  detikfinance

Tak Hanya China, Negara Lain Juga Curi Ikan di Natuna

 

 

Foto: Angga Aliya ZRF

 

Jakarta -Bukan hanya China saja, nelayan dari negara-negara tetangga Indonesia seperti Vietnam dan Thailand, juga mencuri ikan di perairan Pulau Natuna.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyatakan kapal dari negara mana pun yang melakukan pencurian ikan di Indonesia harus dihukum, tak peduli asal negaranya, semua harus diperlakukan sama.

"Paling banyak Vietnam sama Thailand. Semua berani, kami tangkap kapal Vietnam saja banyak. Harus dilihat secara holistik IUU Fishing, bukan persoalan negara mana yang mencuri. Sama saja Thailand, China, atau siapa pun yang berbuat kriminal sama saja, semua tidak benar," kata Susi dalam wawancara khusus dengan detikFinance, di Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Tapi pelanggaran kedaulatan yang dilakukan China berbeda dengan negara-negara tetangga Indonesia lain yang juga mencuri ikan. Negara lainnya hanya mengambil ikan, tapi tidak mengklaim wilayah. Sementara China mengklaim laut di sekitar Pulau Natuna sebagai 'wilayah penangkapan tradisional'.

"Vietnam mencuri tapi nggak mengklaim wilayah. Kalau ketangkap ya terima. Apakah traditional fishing zone itu masuk isu kedaulatan?" ucap Susi.

Pemerintah China bahkan menerbitkan izin penangkapan di perairan Natuna untuk para nelayannya. "Keanehannya buat kita, mengapa pemerintah China, dalam hal ini Departemen Perikanan mereka, kok memberikan izin termasuk lokasinya di Natuna menjadi traditional fishing zone mereka?" tanya Susi.

Susi meminta semua negara menghormati kedaulatan Indonesia. Dirinya berharap masalah klaim wilayah ini dapat diselesaikan melalui diplomasi. Kedaulatan Indonesia akan terus ditegakan, semua kapal asing yang masuk ke Natuna harus ditangkap.

"Kalau sudah soal complain diplomatic itu kerjaannya Bu Retno (Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi). Saya yang sifatnya riil saja, yang practical kapalnya saya tahan, saya proses, saya investigasi. Kita kan sudah tahu sekarang kapal asing nggak boleh, jadi kalau ada pasti ilegal," pungkasnya.


Credit  detikfinance

Kapan Wilayah Udara Natuna Yang Dikuasai Singapura Diambil Alih RI?

 

 

 Foto: Baban - detikFinance

 

Jakarta -Pengelolaan navigasi udara di atas Kepulauan Natuna saat ini masih dikuasai Singapura. Sejak 1946, Flight Information Region (FIR) masih dikendalikan Air Traffic Control (ATC) negara tetangga tersebut. Sehingga, meski pesawat Indonesia terbang di atas wilayah tersebut, harus seizin otoritas penerbangan Singapura.

Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, Bambang Tjahjono, mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan pengambilalihan kontrol udara atas Natuna paling lambat 3 tahun mendatang.

"Kalau sesuai UU tahun 2024 (diserahkan), tapi pemerintah maunya dipercepat harapannya 2019. Peralatan dan personel juga sudah disiapkan, tinggal masalah diplomasi dan lobi-lobi luar negeri saja," ucap Bambang, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

"Kami ambil alih, makanya alat diperbaharui semua dulu. Nah kurang lebih 2019 sudah selesai semua," tambahnya.

Dia melanjutkan, AirNav belum melakukan pembicaraan dengan otoritas penerbangan Singapura perilhal pengambilalihan kontrol udara di atas Natuna. Pihaknya juga mulai melakukan otomatisasi pengawasan navigasi atas Natuna dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

"Pembicaraan atau ketemu secara khusus buat itu belum. Tapi yah mereka sudah tahu lambat laun pasti akan kita ambil. Itu kan wilayah kita sendiri. Kami juga sudah siapkan otomatisasi di Tanjung Pinang, di Jakarta juga sudah," ungkap Bambang.

Bambang menjelaskan, selain penting dari aspek kedaulatan, dengan diambilalihya penguasaan wilayah udara Natuna, negara juga bisa mendapat keuntungan dari tarif yang dibayar pesawat-pesawat yang melintas di atas Natuna.

"Kalau revenue sektor A memang buat kami Di Natuna itu sektor B dan sektor C, yang jelas pasti akan menambah (pendapatan). Yang pasti akan menambah (pendapatan) jika kami masuk ke sektor B dan C, karena itu sektor yang cukup sibuk dilintasi," terangnya.



Credit  detikfinance

Dua Kapal Perang Nyaris Senggolan, Rusia dan AS Saling Tuduh

 

Kapal perang perusak AS, USS Gravely. | (US Navy)

 

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Rusia saling menuduh satu sama lain setelah kedua kapal perang mereka nyaris bersenggolan di Laut Mediterania.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kapal perang perusak USS Gravely melintasi jalur kapal Rusia perang Yaroslav Mudry Rusia pada 17 Juni 2016. Kapal perang AS itu, nyaris terlibat pertemuan berbahaya dengan kapal perang Rusia.

“Angkatan Laut AS melakukan sebuah pelanggaran berat terhadap aturan internasional tentang pencegahan tabrakan di laut,” bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Moskow tuding Washington melanggar perjanjian maritim yang ditandatangani kedua pihak pada tahun 1972.

Sementara itu, seorang pejabat pertahanan AS menuduh balik kapal perang Rusia yang melakukan kesalahan. Kapal perang Rusia dianggap sengaja melakukan manuver untuk mendekati kapal perang USS Gravely.

 

Menurut pejabat itu, kapal perang Rusia melakukan manuver dengan memposisikan dirinya sekitar dua mil (tiga kilometer), kemudian mendekati kapal perang AS secara berbahaya.

”Manuver ini menunjukkan bahwa (kapal Yaroslav Mudry) sebenarnya tidak membatasi kemampuannya untuk manuver, dan dengan demikian sengaja menampilkan sinyal internasional palsu,” kata pejabat pertahanan AS yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dikutip Reuters, Rabu (29/6/2016).

Rusia bersikeras bahwa kapal perangnya berada di perairan internasional dan tidak melakukan manuver berbahaya terhadpa kapal perang perusak AS.


Credit  Sindonews

Kapal Perusak AS Pepet Kapal Rusia di Laut Mediterania

 

Kapal perang Rusia didekati kapal perang AS di Laut Mediterania | (Istimewa)

 

MOSKOW - Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia mengatakan, kapal perusak Amerika Serikat (AS) yang diperkuat senjata rudal telah melanggar aturan keselamatan pelayaran internasional. Kapal perusak AS mendekati sebuah kapal Rusia, Yaroslav Mudry, dalam jarak yang berbahaya di Laut Mediterania.

Kemhan Rusia menyatakan, kapal perusak AS mendekati kapal Rusia dengan jarak 180 meter pada 17 Juni lalu. Peristiwa itu terjadi di perairan internasional, Mediterania timur. Kapal Rusia tidak menanggapi manuver kapal AS dan menahan diri untuk tidak terlibat lebih jauh.

Dalam pernyataannya, Kemhan Rusia menyatakan, kapten kapal perang dan kru telah melanggar Peraturan Internasional Pencegahan Tubrukan di Laut (COLREGS), yang mengatur tentang pertemuan dua kapal atau lebih di laut untuk menghindari situasi berbahaya seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (28/6/2016).

"Para pelaut AS, khususnya merujuk pada Pasal 13, yang menyatakan kapal yang menyalip harus menjauh dari jalur kapal yang disalip," kata Kemhan Rusia. Kemhan Rusia juga menambahkan kapal AS telah melanggar Pasal 15 yang menyatakan kapal yang mendapati kapal lain di sisinya harus mengalah dan tidak melintas di depannya.

Kemhan Rusia juga meminta Pentagon untuk mencatat insiden tersebut dan tidak menuduh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Rusia bertindak tidak profesional.

"Pelaut AS membiarkan diri mereka mengabaikan dasar-dasar yang menjadi kunci keselamatan navigasi tanpa memikirkan konsekuensi manuver berbahaya di daerah maritim yang mungkin saja digunakan untuk perdagangan," kata Kemhan Rusia.

Credit  Sindonews

Turki Sudah 7 Kali Dihantam Bom Sepanjang Tahun Ini

 

Turki sudah tujuh kali dihantam bom sepanjang tahun ini. | (Sputniknews/AP)

 

ANKARA - Serangan tiga bom bunuh diri di Bandara Istanbul Ataturk, Turki semalam yang menewaskan 36 orang menambah daftar serangan teror yang menghantam Turki. Sepanjang tahun ini, Turki sudah tujuh kali dihantam bom.

12 Januari 2016
Seorang pengebom bunuh diri terkait kelompok Daesh atau ISIS beraksi di Distrik Sultanahmet, Istanbul.  Sepuluh orang tewas. Delapan korban tewas adalah wisatawan Jerman. Sebanyak 15 lainnya terluka.


Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kala itu mengatakan negaranya jadi target utama bagi semua kelompok teroris di wilayah Timur Tengah.

17 Februari 2016
Sebuah kendaraan militer Turki itu yang diparkir di dekat lampu merah pada jam sibuk di Ankara jadi target bom mobil yang meledak di dekatnya. Sebanyk 28 orang tewas dan 61 lainnya terluka.

Meskipun tidak ada organisasi teroris yang mengklaim di balik serangan itu, Pemerintah Turki sangat mencurigai pelakunya dari Partai Pekerja Kurdi (PKK).

”Kami akan melanjutkan perjuangan kami melawan pion yang melakukan serangan tersebut, yang tidak mengenal batas moral atau kemanusiaan, dan kekuatan di belakang mereka dengan tekad lebih setiap hari,” kata Presiden Turki Tayyip Erdogan yang menyebut pelaku pengeboman hanya “pion” dari kelompok teroris.

13 Maret 2016
Sedikitnya 34 orang tewas dan 125 luka-luka ketika sebuah mobil yang penuh dengan bahan peledak meledak di Ankara. Serangan ini hanya berselang beberapa hari setelah para pejabat Kedutaan Besar Amerika Serikat memperingatkan Pemerintah Turki akan adanya serangan  di Ibu Kota Ankara.


Ledakan itu terjadi di Kizilay Square, pusat hiburan dan komersial Turki. ”Serangan-serangan ini, yang mengancam integritas negara, persatuan dan solidaritas bangsa kita, tidak melemahkan tekad kami dalam memerangi terorisme, tapi meningkatkan tekad kami,” kata Presiden Erdogan.

19 Maret 2016
Lima orang tewas dan 36 luka-luka ketika seorang pengebom bunuh diri meledakkan dirinya di Istiklal Street, dekat kantor gubernur di daerah perbelanjaan utama di Istanbul.


Mehmet Muezzinoglu, Menteri Kesehatan Turki, melaporkan bahwa 12 korban luka-luka adalah orang asing. Perdana Menteri Turki saat itu, Ahmet Davutoglu, menyebut serangan tersebut "tidak manusiawi".

27 April 2016
Seorang wanita pengebom bunuh diri berusia 25 tahun meledakkan dirinya di Kota Bursa Turki. Pengeboman itu terjadi di dekat masjis suci. Tiga belas orang terluka dalam ledakan itu, sebagian besar disebabkan oleh pecahan kaca dari jendela dari toko-toko terdekat.


7 Juni 2016
Sebuah bom mobil menewaskan empat warga sipil dan tujuh polisi di pusat Istanbul. Sebanyak 36 orang lainnya terluka. Sebuah bus polisi menjadi target. Bom diledakkan di persimpangan sibuk di dekat Universitas Istanbul.


28 Juni 2016
Sekitar 36 orang tewas dan ratusan lainnya terluka ketika dua hingga tiga bom bunuh diri menghantam Bandara Istanbul Ataturk, Turki semalam.


Menteri Kehakiman Turki, Bekir Bozdag, mengatakan bahwa salah satu penyebab serangan itu adalah pria yang melepaskan tembakan dengan senapan Kalashnikov kemudian meledakkan dirinya sendiri di sebuah pos pemeriksaan keamanan bandara. Pelaku lainnya juga meledakkan diri. Korban tewas kemungkinan bisa bertambah.




Credit  Sindonews

Ban Ki-Moon kecam blokade Israel atas Gaza

 
Ban Ki-moon memulai lawatan di Gaza sebelum menuju Jerusalem dan Ramallah. 
 

Sekjen PBB, Ban Ki-moon, menyebut blokade atas Gaza sebagai 'hukuman kolektif' dan harus ada pertanggungjawaban atas hal tersebut.

Saat berkunjung ke kawasan itu, Selasa (28/06), dia juga mengatakan pemblokiran memicu keputusasaan warga Gaza yang meningkatkan potensi konflik.
"Saat ini, sekitar 70% penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan dan lebih dari setengah kaum muda Gaza memiliki peluang kerja yang kecil atau tidak punya harapan," tegasnya.

Namun Israel mengatakan blokade itu amat penting bagi keamanan mereka karena mencegah milisi Palestina di Gaza mendapat senjata yang mungkin digunakan untuk menyerang warga Israel.

 
Ban Ki-moon meminta Benjamin Netanyahu mengambil 'langkah berani' menuju perdamaian.

Bertemu Netanyahu dan Abbas

Usai berkunjug ke Gaza, Sekjen PBB menuju Jerusalem untuk bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan mendesaknya agar mengambil 'langkah berani' mewujudkan perdamaian.
"Kita tidak bisa mengabaikan penyebab utama dari kekerasan, berkembangnya kemarahan warga Palestina dan lumpuhnya proses perdamaian, dalam pendudukan selama setengah abad."
Ban pada saat bersamaan juga mengecam rangkaian serangan yang dilakukan warga Palestina dengan menyebutnya sebagai aksi terorisme.
Sementara Netanyahu meminta agar Ban Ki-moon mengubah yang disebutnya sebagai perlakuan tidak adil atas negaranya.
Kunjungan Ban ke Israel dan wilayah Palestina -juga ke Ramallah di Tepi Barat untuk bertemu Presiden Otorita Afghanistan, Mahmud Abbas- dilihat sebagai lawatan perpisahan Ban, yan akan habis masa jabatannya pada Desember 2016 mendatang.




Credit  BBC

Roket China Boyong Kapsul Pengangkut Manusia ke Antariksa

 

 

Ilustrasi (REUTERS/Maxim Zmeyev)

 

Jakarta, CB -- Badan antariksa China meluncurkan roket Long March 7 ke antariksa pada Sabtu (25/6). Roket ini menjadi bagian dari rencana China sebagai pemasok ke stasiun luar angkasa miliknya, Tiangong-3.

Long March 7 setinggi 53 meter itu lepas landas dari Wenchang Space Launch Center di Hainan Island, China sekitar pukul 12.00 waktu setempat.

Dilaporkan Space.com, tugas utama Long March 7 adalah memboyong kapsul purwarupa anyarnya yang akan berguna mengangkut awak astronaut.

Jadi, Long March 7 rencananya akan menjadi roket peluncur pembawa pasokan dan kebutuhan ke antariksa. Lebih tepatnya stasiun luar angkasa Tiangong-3 yang akan diperbarui dan diluncurkan pada 2022 mendatang.

China sebelumnya sudah pernah meluncurkan laboratorium tak berhuni pertamanya, Tiangong-1, pada 2011 lalu.

Long March 7 pun diklaim menjadi roket terkuat yang pernah dikembangkan di Negeri Tirai Bambu, terlebih ia mampu membawa 13.607 kilogram pasokan ke orbit.

Hal istimewa lain di samping uji coba memboyong kapsul purwarupa, Long March 7 lepas landas dari pusat peluncuran Wenchang yang paling dekat dengan garis khatulistiwa. Itu artinya, China menghemat US$6 juta karena tidak menggunakan banyak bahan pembakar.

Sekadar diketahui, bahan bakar yang digunakan Long March 7 pun dinilai unggul, yakni kombinasi minyak tanah dan cairan oksigen ketimbang bahan bakar hypergolic beracun yang biasa digunakan oleh roket-roket terdahulunya.

Long March 7 tidak hanya mengangkut kapsul awak manusia ke antariksa, namun ia turut membawa sejumlah satelit kecil ke orbit setinggi 380 kilometer dari permukaan Bumi.



Credit  CNN Indonesia

Operasi TNI buru penyandera ke Filipina masih akan dibahas

TNI diizinkan memasuki wilayah Filipina untuk mengejar kelompok yang diduga menyandera, kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.  
 

Walau secara prinsip TNI dapat melakukan pengejaran terhadap perompak atau kelompok yang diduga melakukan penyanderaan hingga ke wilayah Filipina, standar baku operasinya masih perlu dibicarakan.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Tatang Sulaiman, kepada BBC Indonesia mengatakan Panglima TNI masih harus bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina untuk membahas standar baku operasi.
"Ya dalam waktu dekat inilah. Bisa saja minggu depan," jelas Mayjen Tatang kepada wartawan BBC, Jerome Wirawan.

  
 Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku telah mencapai kesepakatan dengan Menteri Fillipina Voltaire Gazmin. 
 
Ditambahkannya bahwa kesepakatan awal dicapai dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri Indonesia, Filipina, dan Malaysia di Yogyakarta, bulan Mei lalu.
"Tindak lanjutnya kemarin, beberapa hari lalu, Menteri Pertahanan Indonesia dan Filipina melanjutkan pembahasannya. Baru nanti dilanjutkan pada tingkat Panglima Angkatan Bersenjata

Pertemuan di Manila

Sebelumnya Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menjelaskan kepada para wartawan bahwa sudah tercapai kesepakatan dengan Menteri Pertahanan Filipina, Voltaire T Gazmin, dalam pertemuan di Manila, pada Minggu (26/06).
"Pemerintah Filipina mengizinkan pengejaran terhadap perompak dan teroris di Filipina Selatan hingga melintasi perbatasan laut RI-Filipina,” ujar Ryamizard.

  
Perwira militer Filipina beberapa bulan lalu mengatakan keterlibatan Indonesia melalui operasi militer tak dimungkinkan secara hukum. 
 
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menambahkan, RI dan Filipina menggunakan dasar perjanjian bilateral RI-Filipina pada 1975.
"Mereka setuju. Memang sudah ada dasar hukumnya tahun 1975. Kemudian persaudaraan ASEAN," kata Ryamizard.
Pilihan menggelar operasi militer di Filipina pernah menjadi pembahasan pemerintah Indonesia tatkala sejumlah WNI disandera di bagian selatan Filipina beberapa bulan lalu.
Juru bicara Komando Mindanao Barat, Filemon Tan Jr, sempat mengatakan kemungkinan keterlibatan Indonesia melalui operasi militer tak dimungkinkan secara hukum karena mereka tak memiliki pakta kerja sama militer.
Pada 20 Juni 2016, sebanyak enam WNI disandera oleh kelompok bersenjata di Laut Sulu, Filipina selatan.
Insiden itu adalah yang ketiga sepanjang 2016. Sebelumnya, 14 pelaut Indonesia telah dibebaskan dalam dua periode yaitu April dan Mei lalu setelah disandera di wilayah Filipina selatan oleh kelompok Abu Sayyaf.




Credit  CNN

Swedia, Kazakhstan, Ethiopia dan Bolivia terpilih jadi anggota DK PBB

 

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon (AFP PHOTO / David Rowland)

 

PBB (CB) - Swedia, Kazakhstan, Ethiopia dan Bolivia, Selasa, terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2017-2018.

Satu tempat terakhir masih diperebutkan oleh Italia dan Belanda yang dalam pemungutan suara sementara menghasilkan hasil hampir seri.

Setelah tiga putaran pemungutan suara oleh 193 anggota Majelis Umum PBB, Belanda memperoleh 96 suara, sementara Italia memperoleh 94 suara.

Setiap negara membutuhkan lebih dari dua pertiga suara untuk memenangkan kursi dalam Dewan Keamanan.

Majelis Umum memilih Swedia dengan 134 suara mendukung, Etiopia dengan 185 suara dan Bolivia dengan 183 suara di putaran pertama pemungutan suara.

Kazakhstan mengalahkan Thailand dengan 138 suara mendukung di putaran kedua pemungutan suara.

Para anggota baru akan menggantikan Angola, Malaysia, Selandia Baru, Spanyol dan Venezuela di Dewan Keamanan pada 1 Januari 2017.

Dewan ini terdiri atas 10 anggota - lima negara dipilih setiap tahun - dan lima negara permanen pemilik hak veto yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia. Dewan ini satu-satunya badan PBB yang dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, demikian Reuters.

Credit  ANTARA News

Bandara Istanbul diguncang ledakan, 28 tewas

  
 Bandara Ataturk di Istanbul adalah salah satu bandara tersibuk di Eropa. 
 

Serangan senjata api dan bom di bandar udara internasional Ataturk di Istanbul, Turki, pada Selasa (28/06) malam, menewaskan setidaknya 28 orang, banyak lainnya mengalami luka-luka.

Para korban dilaporkan dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan taksi.

Sepertinya pelaku serangan meledakkan bom di pintu masuk terminal internasional, kata kantor berita Reuters.
"Sepuluh orang tewas menurut data awal," kata Bekir Bozdag, menteri kehakiman Turki seperti dikutip Associated Press.

 
 Pelaku dilaporkan mengeluarkan tembakan sebelum meledakkan diri di terminal internasional. 
 
"Berdasarkan informasi yang saya terima, teroris masuk ke terminal internasional, mengeluarkan tembakan dengan senjata Kalashnikov dan kemudian meledakkan diri," kata Bozdag.
Pejabat senior pemerintah Turki mengatakan ada tiga pelaku bom bunuh diri dalam serangan ini.


Tak kurang dari 60 orang mengalami luka-luka dalam serangan di bandara Ataturk. 
 
Penerbangan hingga Rabu (29/06) dini hari waktu setempat dihentikan dan aparat keamanan meminta orang-orang untuk tidak mendekati bandara.
Pada 2015 Ataturk menggeser Frankfurt sebagai bandara tersibuk ketiga di Eropa setelah bandara Heathrow di London dan Charles de Gaulle di Paris.
Wartawan BBC di bandara Ataturk mengatakan ada pemeriksaan sinar X di bandara namun pengecekan kendaraan menuju bandara 'tak begitu ketat'.

Aparat keamanan meminta orang-orang untuk tidak mendekati terminal internasional. 
 
Terjadi serangkaian serangan di Turki sejak gencatan senjata antara pemerintah dan milisi Kurdi gagal dilanjutkan tahun lalu.
Kelompok ISIS juga melancarkan serangan di Turki.
Desember lalu, ledakan di bandara Sabiha Gokcen, juga di Istanbul, menewaskan seorang petugas kebersihan.



Credit  BBC

Menhan paparkan alokasi kenaikan anggaran pertahanan

 

Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Anggaran kita sudah dialokasikan macam-macam, untuk perbaikan dan perawatan alutsista, melengkapi persenjataan yang belum lengkap

Jakarta (CB) - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu memaparkan sejumlah rencana alokasi penggunaan setelah mendapat kenaikan anggaran pertahanan yang mencapai tiga persen dari anggaran sebelumnya.

"Anggaran kita sudah dialokasikan macam-macam, untuk perbaikan dan perawatan alutsista, melengkapi persenjataan yang belum lengkap," tutur Ryamizard saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa.

Ryamizard menjelaskan lebih lanjut, rencananya pemerintah akan membagi dana pertahanan untuk peremajaan alutsista yang belum terlalu lama dimiliki, seperti penggantian mesin atau suku cadang.

Selain itu, pemerintah juga berencana melengkapi persenjataan bagi pesawat tempur (fighter) yang menjadi bagian inventaris TNI AU dengan berbagai jenis rudal dan lain sebagainya.

"Jet tempur sudah ada tapi tidak lengkap, tidak ada rudal atau roketnya ya kita belikan dong. Jangan sampai mereka hanya terbang saja tanpa membawa senjata," tutur Menteri Ryamizard menegaskan.

Kemudian, pemerintah juga berencana melengkapi perangkat komunikasi antaralutsista agar memudahkan koordinasi ketika terjadi situasi yang menuntut ketepatan dan kecepatan penggelaran pasukan di lapangan.

"Kita perbaiki komunikasi antarpesawat dan tank, karena waktu kita beli belum ada sistemnya. Kalau sudah lengkap (sistem) dan sudah berjalan semua, baru kita menambah alutsista. Prioritasnya begitu, sehingga alutsista yang sudah ada tidak jadi besi tua," ujarnya menambahkan.

Selain membagi alokasi untuk keperluan perawatan dan perlengkapan alutsista, Menteri Ryamizard juga menyinggung mengenai rencana pengembangan pangkalan militer di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Dia mengisyaratkan, kenaikan anggaran pertahanan juga menyentuh pada program pengembangan pangkalan militer di wilayah tersebut dengan berencana membangun pelabuhan militer, perbaikan landasan bagi pesawat tempur, hingga sejumlah fasilitas pertahanan pendukung lainnya.

"Saya sudah tentukan ada tiga kapal Fregat, berarti ada pelabuhannya untuk kapal. Kemudian ada satu flight pesawat tempur kita, berarti landasan harus dilebarkan dan dibaguskan. Ditambah ada Marinir, Paskhas (Angkatan Udara), satuan radar dan drone, penangkis serangan udara. Pokoknya lengkap di sana," kata Menter Ryamizard memaparkan.



Credit  ANTARA News

Saab Swedia resmi tawarkan JAS39 Gripen kepada Indonesia

 

Sosok JAS39 Gripen NG saat diluncurkan secara perdana kepada publik undangan, di Lingkoping, Swedia, Rabu waktu setempat. Walau sepintas sama dengan JAS39 Gripen C/D, namun banyak inovasi teknologi terkini disematkan di dalamnya, termasuk teknologi "supercruise" yang memungkinkan dia meningkatkan kecepatan tanpa after burner. Teknologi ini sebetulnya lebih banyak diterapkan pada pesawat tempur mesin ganda, semisal Eurofighter Typhoon. (www.antaranews.com/Ade P Marboen)

... bisa katakan, 85 persen dari jumlah itu akan berupa alih teknologi dan kerja sama industri pertahanan yang produknya bisa dipergunakan untuk kepentingan lain, sesuai keperluan Indonesia...

Jakarta (CB) - Pesawat tempur multi peran buatan Saab Swedia, JAS39 Gripen, secara resmi telah ditawarkan kepada pemerintah Indonesia.

“Kami telah mengajukan proposal resmi kepada Kementerian Indonesia pada Februari lalu. Di dalam proposal resmi itu juga tercantum berbagai pola kerja sama industri pertahanan dan transfer teknologi yang baik,” kata Kepala Saab Indonesia, Peter Carlqvist, di Jakarta, Senin malam. 

Sejauh ini JAS39 Gripen telah dibuat hingga versi JAS39 Gripen A/B, JAS39 Gripen C/D, dan JAS39 Gripen NG (E/F) yang teknologinya melongkapi pesawat tempur di kelasnya. Sebagai misal, jarak tempuhnya1.680 kilometer alias berdiameter 3.360 kilometer, atau lebih dari setengah panjang wilayah Indonesia. 

Untuk Indonesia, katanya, Saab membuka seluas-luasnya pilihan varian yang diinginkan, apakah JAS39 Gripen C/D atau JAS39 Gripen NG (E/F), yang baru diluncurkan pada 18 Mei 2016 lalu di Linkoping, Swedia. 

Saab dari kantor pusatnya di Stockholm, kata dia, menawarkan pola pembelian dan kerja sama serta pengembangan dan teknologi untuk satu skuadron pesawat tempur. Jumlah normatif pesawat tempur dalam satu skuadron adalah 16 unit walau bisa lebih banyak atau lebih sedikit dari angka itu. 

“Yang menarik, enam di antara jumlah yang dibeli Indonesia itu nanti akan dirakit di Indonesia. Ini proses penting untuk penguasaan teknologinya,” kata Carlqvist. 

Pelibatan perguruan tinggi dan institusi penelitian-pengembangan dan industri pertahanan nasional yang terletak di Indonesia juga masuk dalam pasal tawaran proposal itu. 

Dia katakan, paling tidak 1.000 tenaga kerja ahli Indonesia bisa turut dalam proyek pengembangan berbasis pembelian JAS39 Gripen dari Saab itu. 

Swedia sangat dikenal dengan konsep Triple Helix-nya, di mana pemerintah, institusi pendidikan tinggi-penelitian dan pengembangan, dan industri pertahanan berada dalam visi dan derap langkah yang sama. 

“Kami bukan negara super power dan kami sangat sadar itu. Inilah yang membuat kami mengembangkan semuanya secara cerdas dan terpadu dalam sistem yang telah teruji dan kami menaruh perhatian sangat besar pada kualitas SDM,” kata dia. 

Sisa dari unit JAS39 Gripen yang dipesan Indonesia, katanya, dibangun di hanggar produksinya di Linkoping, Swedia. “Akan dikerjakan bersama dengan para teknisi dan ahli dari Indonesia dalam proses pembuatan dari awal hingga akhir di hanggar produksinya di Linkoping,” kata Carlqvist. 

“Semuanya nanti akan menyesuaikan dengan keperluan Indonesia dan kami terbuka untuk berdialog tentang itu,” kata dia. 

Dia mengungkap nilai kontrak yang bisa diajukan, yaitu 1,14 miliar dolar Amerika Serikat untuk paket pembelian satu skuadron JAS39 Gripen itu. 

“Saya bisa katakan, 85 persen dari jumlah itu akan berupa alih teknologi dan kerja sama industri pertahanan yang produknya bisa dipergunakan untuk kepentingan lain, sesuai keperluan Indonesia,” kata dia. 

Jika Indonesia menunjukkan komitmennya, kata dia, salah satu hal penting yang juga Saab ajukan adalah investasi dari sisi Indonesia pada aspek peningkatan kualitas SDM Indonesia untuk bidang teknik dan rekayasa teknologi.

Dia menyatakan, ada beberapa skema dan tahapan yang dirancang dalam pola kerja sama pada proposal itu. 

Operator —dalam hal ini TNI AU— di antaranya akan bisa memperbaiki dan mereparasi pada tahap tertentu sehingga menghemat pengeluaran untuk pemeliharaan dan perawatan karena bisa dilaksanakan di Indonesia.

Indonesia berniat mengganti armada F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara 14 TNI AU yang telah berdinas lebih dari 30 tahun dan teknologinya dianggap sudah jauh ketinggalan. Semula disebut-sebut akan ada beberapa pesawat tempur yang digadang-gadang akan beradu peruntungan. 

Mereka adalah F-16 Viper (alias F-16 Block 60 Fighting Falcon) buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat, Sukhoi Su-35 (Knaapo, Rusia), Eurofighter Typhoon (Airbus Military, konsorsium Airbus), dan JAS39 Gripen C/D dan kini JAS39 Gripen NG (E/F) (Saab, Swedia). 

Berbeda dengan yang lain-lain, Saab menjamin unit pesawat tempur bermesin tunggal multi peran (interseptor, serang darat, dan pengamatan-pengendalian tempur) ini bisa mendarat di Bumi Pertiwi hanya 12 bulan setelah kontrak pasti ditandatangani. 

Umumnya pesawat tempur baru benar-benar hadir unitnya di negara pemesan antara tiga hingga lima tahun setelah kontrak pasti ditandatangani. 

Ekskalasi pertahanan dan politik di Laut China Selatan serta zone ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Kepulauan Natuna semakin tinggi. 

Gesekan yang melibatkan langsung Indonesia makin kerap terjadi sebagaimana penangkapan kapal-kapal ikan ilegal China yang dikawal kapal Penjaga Pantai China dalam tiga bulan terakhir. Tidak mustahil ekskalasi gesekan ini mengarah pada pelibatan unsur-unsur militer.

Patroli maritim udara untuk mendeteksi ini sebetulnya bisa dilakukan pesawat tempur dengan catatan dia memiliki teknologi pengamatan jauh di balik cakrawala dan presisi, serta sistem datalink yang prima. 

Sehingga komunikasi data antara armada pesawat tempur di udara, laut, dan darat serta pusat komando bisa dilaksanakan seketika dan presisi.

Bermula dari dua tahun lalu, TNI kerap mengeluhkan betapa mahal biaya operasional dan perawatan pesawat tempur buatan negara Eropa Timur --yang dikatakan memiliki daya gentar sangat tinggi-- sementara denda tindak pidana pelanggaran wilayah udara nasional oleh pesawat asing liar cuma di angka puluhan juta rupiah saja. 

Dengan begitu Indonesia perlu pesawat tempur multi peran yang bisa digelar bahkan dari pangkalan aju dengan dukungan paling minim sekalipun. Juga dengan biaya operasional yang rendah sementara unjuk kerja dan kepaduan sistemnya tinggi. 

Sampai saat ini, JAS39 Gripen NG dan keluarga Gripen unggul pula pada sistem tautan data (datalink system), dari serangkaian keunggulan teknologi dan pengembangan teknologi terus-menerus dan sinambung, yang dinyatakan pabrikannya, Saab dari Swedia. 

Secara keseluruhan JAS39 Gripen merupakan “pendatang baru” dalam khasanah pesawat tempur canggih dunia. 

JAS39 Gripen baru resmi mengudara dan masuk jajaran operasional Angkatan Udara Kerajaan Swedia sebagai operator perdana, pada pertengahan dasawarsa '90-an. Bandingkan dengan F-16 Fighting Falcon yang telah mengangkasa sejak 1970-an atau Sukhoi Su-27 Flanker yang diproduksi tidak terlalu lama setelah itu. 

Di antara fakta yang diajukan, JAS39 Gripen yang berukuran fisik paling kompak di antara pesawat tempur dunia, diketahui --berdasarkan data teknis dan pengalaman empirik pengguna-- bisa lepas landas dan mendarat pada angka ratusan meter saja di jalan raya selebar 15 meter. 

Selain itu, untuk mendukung operasionalisasi dan perawatan/pemeliharaan lapangan satu skuadron penuh JAS39 Gripen, cukup diladeni belasan teknisi saja. 

Adapun peralatan serta suku cadang untuk keperluan perawatan-pemeliharaan lapangan satu skuadron JAS39 Gripen itu cukup dibawa dalam satu C-130 Hercules saja.

JAS39 Gripen serie berhadapan dengan keluarga Sukhoi Su-27, Su-30, dan Su-35, juga dengan keluarga F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, dan Dassault Rafale (Prancis).

Credit  ANTARA News