Menteri Keuangan Amerika Serikat Steve Mnuchin (Reuters)
Jakarta (CB) - Menteri Keuangan Amerika Serikat Steve
Mnuchin menghadapi kritik keras dari para menteri keuangan negara-negara
anggota G7 lainnya akibat pengenaan tarif baru kepada produk impor baja
dan aluminium.
Saking marahnya negara-negara G7 yang lain, Menteri Keuangan Prancis
Bruno Le Maire sampai memperingkatkan bahwa perang dagang akan segera
terjadi dalam beberapa hari ke depan.
Sementara itu Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross bertemu dengan Wakil
Perdana Menteri Tiongkok Liu He di Beijing demi meredakan ketegangan
perdagangan di antara kedua negara.
Presiden AS Donald Trump vis Twitter menegaskan bahwa perdagangan AS telah diremukkan negara-negara lain selama bertahun-tahun.
Dia menyebutkan bahwa tarif baja akan melindungi produsen baja AS yang
dia sebut vital bagi keamanan nasional AS. Saat bersamaan Trump
mengeluhkan hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan-perusahaan AS di
Eropa dan di bagian dunia lainnya, demikian BBC.
Menteri Pertahanan Jepang Hisunori
Onodera (kiri) dan Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel) Song
Young-moo (kanan) dalam pertemuan di Singapura, Sabtu (2/6/2018).
(yonhap)
Jika Anda terus meragukan motif Kim Jong-un, maka itu hanya akan menjadi hambatan untuk pembicaraan dan kemajuan."
Singapura (CB) - Menteri Pertahanan Jepang Hisunori Onodera
dan timpalannya dari Korea Selatan (Korsel) Song Young-moo berbeda
pandangan soal perlu atau tidaknya melibatkan pemimpin Korea Utara
(Korut) Kim Jong-Un dalam pembicaraan internasional terkait isu
pertahanan.
Onodera menyampaikan pentingnya tidak memberi penghargaan kepada Korut
karena sejauh ini hanya menyetujui pembicaraan, dan harus mengambil
tindakan nyata untuk membongkar semua program peluru kendali balistik
dan nuklirnya.
Adapun Song Young-moo mendesak dukungan pada pembicaraan untuk membantu
Korut bergabung dengan masyarakat dunia, dengan mengatakan bahwa Kim
Jong-un harus mendapat manfaat dari segala keraguan yang selama ini ada.
Perbedaan pandangan dari para sekutu Amerika Serikat (AS) terkait Korut
itu terjadi justru menjelang temu puncak antara Presiden AS Donald Trump
dan Kim Jong-un, yang direncanakan berlangsung pada 12 Juni 2018 di
Singapura, untuk membahas penghentian program senjata nuklir Korut dan
sejumlah isu aktual.
Saat berbicara di forum keamanan Dialog Shangri-la di Singapura pada
Sabtu (2/6), Onodera mengatakan bahwa penandatangan perjanjian Korut
untuk mengakhiri program nuklirnya pada masa lalu adalah upaya untuk
melakukan lebih banyak kegiatan pengembangan senjata mereka.
"Mengingat bagaimana Korut berperilaku pada masa lalu, penting untuk
tidak memujinya karena setuju untuk berdialog," kata Onodera, layaknya
dikutip Reuters.
Satu-satunya cara untuk membawa perdamaian adalah memastikan Korut
mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri semua program nuklir dan
pengembangan rudal balistiknya, katanya.
Korut pada 1994 dan 2005 menandatangani perjanjian untuk mengakhiri
program senjata nuklir dengan imbalan diplomatik dan ekonomi, tetapi
tetap melanjutkan dengan melakukan uji coba yang pertama dari enam uji
coba nuklir pada 2006, yang menghasilkan serangkaian sanksi Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB).
Presiden Korsel Moon Jae-in berprioritas melibatkan Korut dalam dialog
untuk menyelesaikan permusuhan selama puluhan tahun dan membawa
perdamaian yang langgeng, serta berjanji secara terbuka bahwa tidak akan
menuntut kehancuran negara tetangganya.
Menhan Korsel Song Young-moo mengakui ada perdebatan tentang sejauh mana
pelaksanaan pembongkaran lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat
diubah (CVID) atau perlucutan senjata nuklir yang harus dilakukan Kim
Jong-Un, tetapi jika fokusnya adalah pada perselisihan dan bukan
melangkah ke masa depan, maka dialog tidak akan pernah membuat kemajuan.
"Tetapi, harus ada CVID, dan itu harus ditegakkan, dan saya yakin Kim
Jong-un akan menerimanya. Jika Anda terus meragukan motif Kim Jong-un,
maka itu hanya akan menjadi hambatan untuk pembicaraan dan kemajuan,"
katanya menambahkan.
Delegasi TNI (Paspampres RI) yang dipimpin
oleh Paban VII / Latma Sops TNI, Kol. Inf. Achmad Budi Handoyo
berkunjung ke Kamboja (Dok. KBRI Phnom Penh)
Jakarta, CB -- Indonesia dan Kamboja
kembali melaksanakan kerja sama antar pasukan pengamanan presiden
(Paspampres). Delegasi TNI (Paspampres RI) yang dipimpin oleh Paban VII /
Latma Sops TNI, Kol. Inf. Achmad Budi Handoyo berkunjung ke Kamboja
pada 29 Mei - 1 Juni 2018.
Kunjungan bertujuan untuk menyepakati
Minutes antara Paspampres RI - Paspam PM Kamboja demi melanjutkan
kembali kerja sama kedua satuan yang sempat terhenti sejak tahun 2015
dan saat ini telah memasuki angkatan ke-22.
Kunjungan ini juga
dimanfaatkan dalam rangka menindaklanjuti hasil kunjungan Komandan
Pusdik Persahabatan RI - Kamboja Krang Chek, Letjen Nuon Narin ke
Indonesia pada Desember 2017 lalu.
'Saya mengapresiasi kunjungan Paban VII demi merajut
kembali kerja sama Paspampres RI-Paspam Kamboja yang sempat terhenti
pada tahun 2015. Saya yakin kerja sama pelatihan Paspampres RI sebagai
salah satu wujud bantuan RI kepada Kamboja di bidang militer dapat lebih
meningkatkan hubungan diplomasi RI - Kamboja'," kata Duta Besar RI
untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng pada saat menerima delegasi TNI
di Wisma Duta hari, Rabu (30/5).
Selama
kunjungan, delegasi juga melaksanakan pertemuan pembahasan Minutes
dengan para pejabat Paspam PM di Pusdik Krang Chek. Pertemuan dipimpin
oleh Danpusdik Krang Chek, Letjen Nuon Narin. Athan RI, Kol. Inf.
Sunaryo, S.Sos. turut mendampingi kunjungan delegasi TNI selama di
Kamboja.
Kerja sama Paspampres RI dengan Paspam PM Kamboja
merupakan salah satu bentuk kerja sama militer antara Indonesia dengan
Kamboja yang telah terjalin sejak 2005.
Foto: Dok. KBRI Phnom Penh Diubes RI untuk Kamboja Sudirman Haseng menerima Delegasi Paspampres RI
Kerja
sama tersebut meliputi pengiriman Tim Asistensi Paspampres RI ke
Kamboja dan pengiriman siswa Paspam PM Kamboja ke Indonesia. Total
sekitar 5.605 orang prajurit Paspam Perdana Menteri termasuk lebih dari
40 pelatih Kamboja dilatih oleh Paspampres RI.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte membalas
kritikan pakar PBB soal HAM karena menggertak hakim agung yang
mengkritik kebijakan 'perang' anti-narkoba. (REUTERS/Erik De Castro)
Jakarta, CB-- Presiden Filipina Rodrigo Duterte
membalas kritikan yang sempat diberikan oleh pakar hak asasi manusia
PBB, Diego Garcia-Sayan. Kritikan itu dialamatkan ke Duterte karena
sempat menggertak hakim agung negara tersebut.
Diego Garcia-Sayan
yang merupakan pelapor khusus tentang independensi hakim dan pengacara
sebelumnya mengatakan penyataan Presiden Filipina kepada mantan hakim
agung Maria Lourdes dinilai sebagai "serangan ganas" di peradilan.
Rekan-rekan
Sereno memutuskan untuk mengeluarkannya pada bulan lalu, tak lama usai
Duterte secara terbuka menyebut wanita itu "musuh" dan menuntut
pemecatannya dengan cepat.
"Beri
tahu dia [Garcia-Sayan] jangan ikut campur atas urusan di negara saya.
Dia pergi saja ke neraka," kata Duterte di hadapan awak media di Manila.
"Dia [Garcia-Sayan] bukan orang penting dan saya tidak kenal jabatan khusus yang ia sandang," lanjut Duterte.
Duterte juga bersikeras tidak memiliki keterkaitan dengan pemecatan Sereno.
Presiden
73 tahun tersebut telah menjalankan 'perang' secara terbuka terhadap
para bandar narkoba di seluruh penjuru negeri itu sejak 2016.
Sejumlah penentang kebijakan Duterte pun telah dipecat, dihukum, atau diancam.
Polisi mengatakan pihaknya telah membunuh 4.279 pelaku pengedaran narkoba dalam kampanye anti-narkoba yang mereka jalankan.
Namun
pihak aktivis hak asasi manusia menilai angka yang sesungguhnya terjadi
adalah tiga kali lipat lebih besar dari yang dilaporkan pemerintah.
Sereno
adalah salah satu hakim yang mendukung hak asasi manusia dan pengkritik
terhadap kebijakan Duterte 'membantai' para pelaku yang terlibat
narkoba. Kritikan tersebut membuat Duterte geram dan melontarkan
'ancaman'.
Pakar
PBB soal HAM, Diego Garcia-Sayan mengatakan pada Jumat (1/6) lalu bahwa
ancaman terbuka Presiden Rodrigo Duterte kepada Sereno menimbulkan
'dampak menakutkan' pada kolega hakim tersebut di peradilan.
"Penggunaan
bahasa yang menghina seperti itu, mengirimkan pesan jelas kepada
seluruh hakim di Filipina: dalam perang narkoba ini, pilihanmu adalah di
sisi saya atau jadi musuh saya." kata Garcia-Sayan.
Perdana Menteri Malaysia Baru Mahathir Mohamad ditemani istri
Anwar Ibrahim Wan Azizah menggelar konferensi pers usai dilantik
sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 di Kuala Lumpur, Malaysia, 10
Mei 2018. Mahathir Mohamad, resmi menjadi PM Malaysia ke-7 menggantikan
Najib Razak. REUTERS/Lai Seng Sin
CB, Jakarta - Pemerintah Malaysia membuka rekening Tabung Harapan Malaysia atau Hope Fund
untuk memberi kesempatan kepada publik membantu pemerintah melunasi
utang negara, yang telah mencapai sekitar RM 1 triliun atau sekitar Rp
3.500 triliun.
Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan
jumlah dana terkumpul mencapai RM 27 juta atau sekitar Rp 93,9 miliar
pada Ahad pagi, 3 Juni 2018.
“Tabung Harapan mendapat tambahan RM3 juta dari tiga pihak di Pulau Pinang,”
kata Lim lewat akun Twitter @guanenglim, Ahad, 3 Juni. Ketiga pihak ini
menyumbang, masing-masing, RM 1 juta. Mereka adalah Ewein, Magni-Tech
Industries, dan konglomerat Tan Kok Ping. “Tabung Harapan mendapat
tambahan energi,” kata Lim.
Menteri Besar Penang Chow Kon Yeow mengatakan sejumlah pihak di negara bagian ini telah mendonasikan uang untuk pemerintah.
“Dua hari lalu kami menerima RM 50 ribu dari sebuah asosiasi dan pada hari ini menerima RM 3 juta,” kata Chow seperti dilansir Channel News Asia dengan mengutip Bernama.
Pemerintah negara bagian Penang juga telah memotong 10 persen gaji dari menteri besar, dan 10 anggota executive committee. Dana hasil pemotongan disalurkan ke rekening Tabungan Harapan.
Pemerintah
Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang baru saja memenangi pemilu
2018, membuka rekening ini pada 30 Mei 2018. Hal ini dilakukan agar
warga Malaysia yang merasa patriotik bisa menyumbangkan sebagian
hartanya kepada negara untuk mencicil pembayaran utang.
“Banyak
orang Malaysia, setelah mengetahui buruknya keadaan keuangan negara,
bersedia berdonasi untuk pemerintah. Kami menghargai semangat
patriotisme mereka dan berterima kasih,” kata Mahathir beberapa waktu
lalu.
Bekas Perdana Menteri Najib Razak mengkritik penyebutan utang Malaysia
sebesar itu, menurut dia, karena jumlahnya hanya sekitar RM 686,8
miliar atau sekitar Rp 2,400 triliun. "Menteri keuangan telah menyebut
angka utang yang berubah-ubah belakangan ini. Ini menunjukkan ada motif
politik," kata Najib seperti dilansir Straits Times.
Presiden AS, Donald Trump, menerima kunjungan dari bekas
kepala intelijen Korea Utara, Kim Yong Chol, yang menyerahkan surat
pribadi pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, di Gedung Putih pada Jumat, 1
Juni 2018. The Conservative Treehouse
CB, Singapura – Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, mengatakan pemerintah Korea Utara bakal mendapatkan pelonggaran sanksi ekonomi setelah mengambil langkah nyata untuk mengakhiri program senjata nuklir.
Pernyataan
Mattis ini menanggapi kekhawatiran AS terkesan terburu-buru
mengupayakan terobosan dengan menggelar pertemuan puncak antara Presiden
AS, Donald Trump, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.
“Kita bisa antisipasi ini bakal menjadi perjalanan yang tak mulus (bumpy road)
menuju negosiasi,” kata Mattis pada awal pertemuan dia dengan mitranya
dari Korea Selatan dan Jepang di sela-sela acara Dialog Shangri-la di
Singapura, Ahad, 3 Juni 2018 seperti dilansir Reuters.
Mattis melanjutkan AS bertekad mengimplementasikan resolusi Dewan
Keamanan PBB mengenai Korea Utara. “Korea Utara baru akan mendapatkan
kelonggaran sanksi jika telah menunjukkan langkah-langkah denuklirisasi
yang terverifikasi dan tidak bisa dibatalkan,” kata Mattis.
Seperti diberitakan Korea Herald dan Yonhap,
AS dan Korea Utara sedang bersiap menggelar pertemuan puncak pada 12
Juni 2018 di Singapura. Ini pertemuan puncak pertama antara Trump dan
Kim Jong Un untuk membahas denuklirisasi Semenanjung Korea.
Pada
Jumat, 1 Juni 2018, Trump telah menyatakan pertemuan kedua negara bakal
digelar pada waktu dan lokasi yang sama. Dia menegaskan ini setelah
menerima bekas kepala intelijen Korea Utara, Kim Yong Chol di Gedung
Putih. Kim datang menyampaikan surat pribadi Kim Jong Un kepada Trump.
“Dia berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi,” kata Trump mengenai Kim
Jong Un setelah berbicara dengan Kim Yong Chol.
Trump sempat membatalkan rencana pertemuan puncak dengan Kim Jong Un secara mendadak pada sembilan hari lalu. Dia beralasan Korea Utara menunjukkan sikap bermusuhan yang terbuka sehingga tidak tepat untuk mengadakan pertemuan dalam waktu dekat.
Pemerintah
Turki melemparkan kecaman keras atas keputusan AS untuk memveto
resolusi mengenai perlindungan internasional terhadap warga Palestina.
Foto/Reuters
ANKARA
- Pemerintah Turki melemparkan kecaman keras atas keputusan Amerika
Serikat (AS) untuk memveto sebuah resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB
mengenai perlindungan internasional terhadap warga Palestina.
Juru
bicara Presiden Turki, Ibrahim Kalin menyatakan, pihaknya sudah
memprediksi keputusan AS ini. Veto ini, lanjut Kalin, sekali lagi
menunjukan kalau AS tidak pernah berpihak pada kebenaran.
"Tidak
mengherankan bahwa pemerintah AS memveto resolusi yang didedikasikan
untuk melindungi Palestina. Langkah ini membuktikan lagi bahwa mereka
berpihak pada kekuatan, bukan dengan kebenaran," ucap Kalin, seperti
dilansir Sputnik pada Minggu (3/6).
Sebelumnya, Menteri Luar
Negeri Palestina, Riyad al-Malki menyebut apa yang dilakukan AS adalah
blunder moral dan pengabaian terhadap seruan dunia internasional.
"Veto
AS adalah kesalahan moral lain dan kebutaan politik. Ini mengabaikan
konsensus internasional tentang kejahatan dan praktik yang dilakukan
oleh Israel dan sepenuhnya bias," ucap Malki, seperti dilansir Anadolu
Agency pada Minggu (3/6).
Malki kemudian menekankan bahwa
Palestina, melalu jalur diplomasi akan melakukan yang terbaik untuk
memastikan akuntabilitas bagi para penjahat perang Israel dan
mendapatkan keadilan bagi rakyat Palestina.
Seperti diketahui,
dalam pemungutan suara di DK, kemarin, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki
Haley memveto resolusi yang diajukan oleh Kuwait tersebut. Dalam
pidatonya, Haley mengkritik proposal Kuwait tersebut, dengan
menggambarkannya sebagai pandangan yang sangat sepihak.
Dubes AS untuk PBB Nikki Haley memveto resolusi DK PBB soal perlindungan internasional untuk warga Palestina. Foto/Istimewa
KAIRO
- Liga Arab mengecam veto Amerika Serikat (AS) atas resolusi Dewan
Keamanan (DK) PBB yang menyerukan perlindungan internasional untuk warga
Palestina. Resolusi tersebut diajukan oleh Kuwait.
Dalam sebuah
pernyataan, organisasi yang bermarkas di Kairo mengatakan, pendekatan AS
saat ini untuk menghalangi setiap resolusi yang berusaha untuk
menghentikan pertumpahan darah warga Palestina yang tidak bersalah akan
mendorong pihak Israel untuk melanjutkan praktiknya.
"Ini tidak
akan menciptakan suasana yang cocok bagi kedua belah pihak, Palestina
dan Israel, untuk kembali ke negosiasi guna mencapai penyelesaian yang
adil dari Palestina," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (3/6/2018).
Liga
Arab juga menyesali kegagalan DK PBB mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk menghentikan pelanggaran Israel terhadap rakyat
Palestina.
Pada 18 Mei, Kuwait menyerahkan rancangan resolusi
kepada DK PBB yang mengutuk kekerasan Israel dan menyerukan perlindungan
terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Tetapi AS pada
hari Jumat memveto resolusi tersebut. Sepuluh negara memberikan suara
mendukung, sementara Inggris, Polandia, Belanda dan Ethiopia memilih
abstain.
Resolusi, yang direvisi tiga kali dan dikatakan telah
"diperas", sebelumnya menyerukan perlunya perlindungan internasional
untuk rakyat Palestina.
Draf akhir menyerukan pertimbangan
langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan penduduk
sipil Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk di Jalur Gaza.
Sejak
Maret, setidaknya 118 warga Palestina telah menjadi martir dan ribuan
lainnya terluka oleh tembakan tentara Israel selama protes
anti-pendudukan di dekat pagar keamanan Gaza-Israel.
Dubes
Kuwait untuk PBB, Mansour al-Otaibi, bersumpah akan membawa resolusi
perlindungan internasional untuk warga Palestina ke Majelis Umum PBB.
Foto/Istimewa
NEW YORK
- Duta Besar Kuwait untuk PBB bersumpah untuk membawa perlindungan
internasional bagi warga Palestina ke Majelis Umum PBB. Sebelumnya,
rancangan resolusi perlindungan internasional untuk warga Palestina
telah diveto oleh Amerika Serikat (AS) di Dewan Keamanan (DK) PBB.
"Kami
akan mempertimbangkan pergi ke Majelis Umum, pergi ke badan PBB lainnya
untuk mencoba menemukan cara untuk memberikan perlindungan
internasional bagi warga sipil Palestina," kata duta besar Kuwait
Mansour Ayyad al-Otaibi seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (2/6/2018).
Otaibi mengatakan ia kecewa dengan veto AS atas rancangan resolusi delegasinya.
"Sepuluh
dari 15 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung rancangan
Kuwait, dan hanya Amerika Serikat yang menentangnya," katanya.
Pengamat
tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, juga mengatakan hal yang
sama bahwa keputusan tersebut akan dibuat dalam hitungan hari.
"Kami
bertekad untuk melanjutkan proses ini karena kami bertekad untuk
memiliki perlindungan internasional bagi penduduk sipil kami di bawah
pendudukan, sampai akhir pendudukan," kata Mansour.
Rancangan
resolusi Kuwait tidak diadopsi karena AS, sebagai anggota tetap DK PBB,
menggunakan hak vetonya. Sementara keempat anggota dewan lainnya memilih
untuk abstain.
Rancangan resolusi Kuwait disebarkan setelah
berminggu-minggu kekerasan di Gaza antara Palestina dan pasukan keamanan
Israel. Resolusi ini menyesalkan penggunaan kekuatan yang berlebihan,
tidak proporsional dan tidak pandang bulu oleh pasukan Israel terhadap
warga sipil Palestina. Resolusi ini menyerukan pertimbangan
langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan orang-orang
Palestina.
Draf resolusi Kuwait lebih lanjut meminta langkah
secepatnya mengakhiri penutupan dan pembatasan yang diberlakukan oleh
Israel pada pergerakan dan akses masuk serta keluar Jalur Gaza.
AS
sendiri mengajukan rancangan resolusi tandingan dan dilakukan
pemungutan suara. Rancangan resolusi AS itu menyalahkan Hamas atas
eskalasi kekerasan baru-baru ini di Gaza.
Saat pemungutan suara,
resolusi tersebut hanya didukung oleh AS sendiri. Sementara Kuwait,
Rusia, dan Bolivia menentang resolusi tersebut. Sedangkan 11 anggota
lainnya memilih abstain.
Resolusi DK PBB membutuhkan setidaknya
sembilan suara setuju untuk diadopsi, dengan syarat bahwa tidak ada dari
lima anggota tetap dewan - Inggris, Cina, Perancis, Rusia, Amerika
Serikat - yang menentangnya.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, memveto
setelah Duta Besar Bolivia untuk PBB mendukung resolusi perlindungan
warga Palestina dalam rapat Dewan Keamanan PBB di Manhattan, New York,
Amerika Serikat, 1 Juni 2018.[REUTERS/Shannon Stapleton]
CB, Jakarta
- Amerika Serikat melalui Duta Besar untuk PBB, Nikki Haley, memveto
resolusi DK PBB yang menuntut perlindungan internasional terhadap rakyat
Palestina
dan mengecam tindakan Israel atas warga sipil di Gaza. Resolusi yang
diajukan Kuwait ke Dewan Keamanan PBB untuk menanggulangi kekerasan yang
terus meningkat antara Palestina dan Israel, terutama di Jalur Gaza.
Kemudian resolusi kedua yang diajukan Amerika Serikat untuk menyalahkan
Hamas atas kekerasan dan menjunjung tinggi hak Israel untuk membela diri
gagal mendapat dukungan 15 negara anggota DK PBB.
Nikki Haley menyebut resolusi ini berat sebelah dan gagal menyalahkan Hamas karena memprovokasi demonstrasi maut di Gaza.
"Resolusi
seperti ini menjatuhkan kredibilitas PBB untuk menangani konflik
Israel-Palestina," ujar Haley seperti dilansir United Press
International, 3 Juni 2018, "Karena resolusi ini tidak tepat sasaran dan
mengkarakterisasi peristiwa di Gaza, dan karena ini akan menodai usaha
menuju perdamaian, Amerika Serikat akan menentang ini dan akan memveto
jika diperlukan," lanjut Haley yang menyebut resolusi ini anti-Israel.
AP/Jason DeCrow
Dilansir
dari Reuters, 3 Juni 2018, Perancis, Rusia, Cina, Pantai Gading,
Kazakhstan, Bolivia, Peru, Swedia, dan Papua Nugini mendukung resolusi
yang diajukan Kuwait dalam pemungutan suara mendukung resolusi pertama.
Sementara Inggris, Belanda, Polandia dan Ethiopia abstain, dan Hanya
Amerika Serikat yang menentang resolusi pertama ini.
Resolusi
Dewan Keamanan perlu memperoleh sembilan suara mendukung dan tidak ada
veto oleh salah satu anggota tetap DK PBB: Amerika Serikat, Inggris,
Perancis, Rusia dan Cina.
Sementara hanya Amerika Serikat yang mendukung rancangan resolusi kedua, dengan tiga suara menolak dan 11 abstain.
Sedikitnya
116 orang Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel dalam protes di
perbatasan Gaza sejak 30 Maret. Jumlah pembunuhan terbanyak terjadi pada
tanggal 14 Mei, hari ketika Amerika Serikat memindahkan kedutaannya di
Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv.
Di tengah kecaman
internasional atas penggunaan kekuatan militer, Israel mengatakan banyak
dari mereka yang tewas adalah militan dan tentara Israel memukul mundur
serangan di pagar perbatasan antara Israel dan Gaza.
Sementara
Palestina dan pendukungnya mengatakan sebagian besar pengunjuk rasa
adalah warga sipil tak bersenjata dan Israel menggunakan kekerasan
berlebihan terhadap mereka.
Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah memveto sejumlah resolusi Dewan Keamanan yang mengecam Israel dalam konflik Israel-Palestina.
Pada Desember, Amerika Serikat memveto resolusi rancangan Mesir yang
menyerukan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membatalkan
keputusan mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Hampir 500 warga sipil tewas dalam operasi militer AS selama tahun 2017. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Hampir 500 warga sipil meregang nyawa akibat operasi militer Amerika
Serikat (AS) selama tahun 2017. Departemen Pertahanan AS (DOD)
mengatakan bahwa korban warga sipil terkadang tidak dapat dihindari.
"DOD
menilai ada laporan yang dapat dipercaya tentang sekitar 499 warga
sipil yang tewas dan sekitar 169 warga sipil cedera selama 2017,"
menurut laporan tahunan setebal 13 halaman itu seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu (2/6/2018).
Menurut
laporan itu, warga sipil yang tewas itu adalah korban operasi militer
AS di Irak, Suriah, Afghanistan dan Yaman. Laporan itu menambahkan bahwa
korban bernasib tragis, tetapi terkadang merupakan konsekuensi yang
tidak dapat dihindari dari operasi tempur.
Laporan itu mengatakan
tidak ada korban yang diidentifikasi sebagai akibat operasi AS di
Somalia dan Libya. Meski begitu, jumlah tersebut dapat berubah karena
penilaian yang sedang berlangsung terhadap 450 laporan kematian warga
sipil.
Menurut laporan media AS, serangan udara yang dilakukan
oleh militer AS di Irak, Suriah, dan Afghanistan memperlihatkan
peningkatan yang signifikan sejak pelantikan Trump. Jumlahnya naik
hingga 28,7 persen di Suriah dan Irak serta 22,6 persen di Afghanistan
dari tahun ke tahun.
Laporan itu, yang satu bulan telah lewat,
menuai kecaman dari kelompok aktivis yang menuduh Pentagon sengaja
mengabaikan laporan korban untuk menyembunyikan jumlah sebenarnya.
Laporan
itu mengatakan "mengakui" perbedaan dalam hasil laporan DOD dan laporan
lainnya. Laporan itu menghubungkan perbedaan itu dengan berbagai faktor
seperti sumber informasi dan metodologi penghitungan.
Ilustrasi latihan militer NATO. (Reuters/Ints Kalnins)
Jakarta, CB -- Latihan militer besar yang
melibatkan 18 ribu tentara dari 19 negara, terutama anggota Pakta
Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dimulai di sisi timur kawasan pada Minggu (3/6).
Latihan
bernama Saber Strike 18 yang dipimpin Amerika Serikat itu akan
berlangsung hingga 15 Juni di Polandia, Latvia, Lithuania dan Estonia.
Pasukan As di Eropa menyatakan latihan tahunan itu merupakan "ajang
utama untuk membangun kesiapan dalam lingkungan terpadu yang kompleks"
dan "merupakan demonstrasi komitmen dan solidaritas di Aliansi."
Latihan
dilakukan di tengah peningkatan ketegangan dengan Rusia yang selalu
memandang buruk kegiatan militer NATO di perbatasannya. Moskow menyebut
langkah itu meningkatkan "rasa saling tak percaya."
"Saber Strike 18 bukan provokasi terhadap Rusia tapi
latihan dengan sekutu kami," kata pasukan AS di Eropa. "Ini merupakan
urusan ketahanan biasa."
Hubungan antara NATO dan Moskow menegang dalam beberapa tahun terakhir.
Pencaplokan Rusia atas Crimea pada 2014 dan pertempuran antara separatis
pro-Rusia dengan pemerintah Ukrainan terus membuat khawatir anggota
NATO di Eropa TImur dan negara-negara Baltik.
KCNA melansir Presiden Suriah Bashar al-Assad
disebut merencanakan untuk berkunjung ke Korea Utara dan menemui
pemimpin negara itu, Kim Jong-un. (REUTERS/SANA)
Jakarta, CB -- Presiden Suriah Bashar
al-Assad disebut merencanakan untuk berkunjung ke Korea Utara dan
menemui pemimpin negara itu, Kim Jong-un.
Demikian dilansir kantor berita Korut, KCNA, seperti dikutip dari AFP.
Jika itu terjadi, Assad akan menjadi pemimpin negara pertama yang
melakukan kunjungan bilateral bertemu KIm di dalam negara Korut.
Sejak
mengambil alih kekuasaan Korut dari mendiang ayahnya, Kim Jong-nam pada
2011 silam, Kim Jong-un belum pernah bertemu pemimpin negara lain di
dalam negeri Korut. Ia pun baru sekali menggelar pertemuan luar negeri
dengan pemimpin negara lain tahun ini, yakni Presiden China Xi Jinping
di negara tirai bambu.
KCNA pun mengutip pernyataan Assad yang menanggapi rencana pertemuan Kim dan Trump.
"Dunia
akan menyambut pertemuan luar biasa di semenanjung Korea yang membawa
tentang kaliber politik yang mengagumkan dan kepemimpinan yang bijak
dari.... Kim Jong-un," demikian kutip KCNA yang merupakan hasil pembicaraan dalam pertemuan Assad dengan Duta Besar Korut, Mun Jong-nam pada Rabu (30/5) lalu.
Pengumuman
rencana pertemuan Assad dan Kim itu pun menjadi menarik, karena terjadi
sekitar sepekan lagi pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin Korut itu
dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Singapura pada 12
Juni mendatang.
Saat dikonfirmasi mengenai rencana Assad di Korut tersebut, Kantor Kepresidenan Suriah belum memberikan komentarnya.
Antara
Korut dan Suriah sendiri dikenal mengenai hubungan yang hangat selama
bertahun-tahun. Dan, disebutkan pula kedua negara itu saling bagi kerja
sama militer, termasuk saat ini di mana Suriah dilanda perang sipil.
Ada
pula kabar yang berhembus bahwa Korut ikut membantu Suriah membangun
reaktor nuklir yang hancur oleh bom Israel pada 2007 silam. Kedekatan
Israel-Korut pun ditandai dengan saling membuka kantor diplomat di
wilayah negara masing-masing pada 1966 dan 1969.
Warga Palestina menghadiri unjuk rasa
kota tenda di sepanjang perbatasan dengan Gaza, menuntut hak mereka
untuk kembali ke tanah air mereka, timur Kota Gaza, Jumat (30/3/2018).
(REUTERS/Mohammad Salem)
Kairo, Mesir, (CB) - Liga Arab pada Ahad (3/6) mengutuk
tindakan Israel baru-baru ini membunuh seorang petugas paramedis
Palestina yang sedang menolong orang yang cedera di Jalur Gaza dan
mencapnya sebagai babak baru terorisme Israel.
Tentara Israel menembak petugas paramedis yang berusia 21 tahun, Razan
An-Najjar, di dekat pagar perbatasan di Jalur Gaza pada Jumat (1/6),
saat wanita itu sedang merawat pemrotes yang cedera di Jalur Gaza.
Ribuan orang Palestina memberi penghormatan terakhir kepada relawan muda
tersebut dalam pemakaman besar pada Sabtu.
"Kejahatan Israel ini serta perbuatan lain adalah rangkaian baru babak
terorisme Israel, yang tidak memberi perlindungan bagi tim medis dan
petugas pertolongan, memburu dan membidik wartawan serta menghukum mati
mereka dengan cara darah dingin," kata badan pan-Arab tersebut di dalam
satu pernyataan, sebagaimana dikutip Xinhua.
Liga Arab menyatakan Israel bertanggung-jawab atas "pemusnahan"
An-Najjar, dan memperingatkan tentara Israel agar tidak melanjutkan
perbuatan brutal semacam itu.
Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza mengatakan di dalam satu pernyataan
bahwa tentara Israel yang ditempatkan di daerah perbatasan pada Jumat
menembakkan gas air mata dan peluru aktif ke arah pemrotes, yang
mengibarkan bendera Palestina dan melemparkan batu ke arah tentara
Yahudi.
Pada Jumat, ratusan pemrotes Palestina berpawai menuju empat tempat di
bagian timur Jalur Gaza di dekat perbatasan dengan Israel pada Jumat
ke-10 pawai dan protes, yang oleh rakyat Palestina dinamakan "Pawai
Akbar Kepulangan dan Pembangkangan terhadap Blokade Israel".
Pawai itu dimulai pada 30 Maret dan menyerukan hak pengungsi Palestina
untuk pulang serta diakhirinya bloakde Israel --yang telah diberlakukan
atas Jalur sejak musim panas 2007.
Sejak akhir Maret, pasukan Israel menewaskan sedikitnya 120 orang
Palestina dan melukai ribuan orang lagi selama protes yang menyerukan
hak pengungsi Palestina untuk pulang dan diakhirinya blokade Israel yang
diberlakukan atas Jalur Gaza sejak 2007, ketika Gerakan Perlawanan
Islam (HAMAS) merebut kekuasaan atas daerah kantung tersebut.
Foto
Razan al-Najjar, 21, paramedis penolong demonstran yang terluka di
Jalur Gaza. Dia ditembak mati oleh pasukan Israel pada Jumat (1/6/2018).
Foto/CNN
GAZA - Sabreen al-Najjar, ibu dari Razan al-Najjar; perawat Palestina yang ditembak mati sniper militer Israel di perbatasan Gaza, menunjukkan rompi medis dan ID card
putrinya. Sabreen sampaikan curahan hatinya kepada masyarakat dunia
bahwa putrinya memang diincar pasukan Zionis karena dianggap mendukung
"teroris" dalam demo Great March of Return.
"Saya menginginkan keadilan bagi Razan," kata Sabreen sambil menarik gumpalan kain kasa medis dari saku rompi putrinya.
"Ini
senjatanya! Saya ingin dunia tahu ini adalah senjata Razan al-Najjar,
dan apakah ini identitas seorang teroris?," tanya Sabreen sambil
mengangkat ID card putrinya yang dikenakannya pada saat kematiannya.
Relawan
medis berusia 21 tahun itu ditembak mati sniper pasukan Israel pada
hari Jumat. Dia ditembak di bagian dada—laporan lain menyebut di bagian
jantung—saat memberikan pertolongan pertama pada seorang demonstran
Palestina yang terkena hantaman tabung gas air mata. Razan sudah memberi
aba-aba dengan mengangkat tangan.
Foto/CNN
Bagi
Sabreen, Razan adalah seorang putri tercinta. Kematiannya perawat yang
dijuluki "malaikat pelindung" ini membuat ribuan warga Palestina
berduka. Jalan-jalan dan tiang lampu di sekitar kampungynya di Khan
Younis sekarang dihiasi dengan gambar Razan yang tersenyum cantik.
Sabreen
mengatakan bahwa Razan telah menjadi sukarelawan sejak awal protes
massal Great March of Return Maret lalu. Dia bekerja tanpa bayaran.
"Saya
takut akan dirinya, tetapi Razan mengatakan kepada kami bahwa dia tidak
takut, dia merasa berkewajiban membantu dan jelas mengenakan rompi
medis," kata Sabreen, seperti dikutip CNN, Senin (4/6/2018).
"(Razan) mungkin kecil, tapi dia kuat, dan satu-satunya senjatanya adalah rompi medisnya," lanjut Sabreen.
Foto/CNN
Ayah
Razan, Ashraf al-Najjran, duduk di samping istrinya dalam keadaan
berduka. Dia beberapa kali mengangguk atas berbagai komentar istrinya.
Sabreen
menuturkan kata-kata putrinya yang tak bisa dia lupakan. "Saya
dilindungi oleh rompi saya," kata Sabreen menirukan ucapan Razan. "Tuhan
bersama saya, saya tidak takut," lanjut ucapan Razan yang masih diingat
ibunya.
Razan al-Najjran adalah pekerja medis kedua yang dibunuh
pasukan Israel. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sudah 119
warga Palestina tewas ditembak selama protes massal berlangsung. Lebih
dari 200 orang lainnya terluka.
Sementara itu, militer Israel mengaku sedang menyelidiki insiden yang
menewaskan Razan. IDF atau Pasukan Pertahanan Israel tetap menyangkal
menargetkan pekerja medis. "IDF terus bekerja untuk menarik pelajaran
operasional dan mengurangi jumlah korban di wilayah pagar keamanan Jalur
Gaza," bunyi pernyataan militer negara Yahudi tersebut.
Razan
al-Najjar, 21, paramedis penolong demonstran yang terluka di Jalur
Gaza. Dia ditembak mati oleh pasukan Israel pada Jumat (1/6/2018).
Foto/The New York Times
GAZA
- Razan al-Najjar, nama perawat cantik asal Khuzaa, Jalur Gaza,
Palestina. Media internasional menyoroti kiprah perempuan 21 tahun yang
ditembak mati sniper Israel tersebut saat menjalankan tugas kemanusiaan di tengah-tengah demonstran "Great March of Return" di Gaza.
Di saat para perempuan seusianya menikmati hidup dengan pergi ke kelab, shopping,
atau hal-hal remeh lainnya, Najjar memilih menjalani hidup yang
berbeda. Dia bertaruh untuk menyelamatkan para demonstran yang terluka
oleh bidikan senjata sniper-sniper militer Israel.
Publik Gaza menjulukinya "guardian angel"
atau "malaikat pelindung". Julukan itu melekat karena kiprahnya dalam
menyelamatkan para demonstran Palestina yang terluka oleh tembakan
pasukan Israel.
Foto/Anadolu
Protes
massal bertajuk "Great March of Return" adalah gerakan warga Palestina
untuk kembali ke tanah kelahirannya yang diduduki Israel, sejak negara
Yahudi itu berdiri.
Najjar, sang sukarelawan medis Gaza, tersungkur setelah peluru sniper
Israel menembus dadanya pada hari Jumat (1/6/2018). Peluru penembak
runduk rezim Zionis itu dilaporkan menghantam jantung perawat cantik
tersebut.
Jauh hari sebelum kematiannya, dia bercerita sekilas
mengapa memilih menjalani hidup yang sangat berbahaya ini. Najjar ingin
membuktikan bahwa perempuan memiliki peran dalam masyarakat konservatif
Palestina di Gaza.
"Menjadi tenaga medis bukan hanya pekerjaan untuk seorang pria," katanya, saat wawancara dengan The New York Times di kamp demonstran Gaza bulan lalu. "(Profesi) ini untuk wanita juga."
Saksi
mata bernama Ibrahim al-Najjar, 30, mengatakan, satu jam sebelum senja
pada hari Jumat atau minggu ke-10 dari protes massal, perawat dengan
mantel putih itu berlari ke garis depan untuk menyelamatkan seorang
demonstran yang kepalanya dihantam oleh tabung gas air mata Israel.
Foto/Anadolu
Namun,
siapa sangka aksi penyelamatan itu menjadi misi terakhir bagi Najjar.
Sebab, saat menolong demonstran yang terluka tersebut, sniper Israel
menembakkan dua hingga tiga peluru dari seberang pagar perbatasan.
Tembakan itu menghantam tubuh Najjar bagian atas. Dia dinyatakan
meninggal tak lama kemudian.
Perawat cantik ini tercatat sebagai orang Palestina ke-119 yang tewas sejak protes massal dimulai bulan Maret lalu.
Militer Israel pada hari Sabtu (2/6/2018) mengatakan bahwa kasus kematian Najjar akan diselidiki.
"Militer
telah berulang kali memperingatkan warga sipil agar tidak mendekati
pagar dan mengambil bagian dalam insiden kekerasan dan serangan teroris
dan akan terus bertindak secara profesional dan bertekad untuk
melindungi warga sipil Israel dan infrastruktur keamanan Israel," bunyi
pernyataan militer rezim Zionis tersebut.
Saksi lain dan
Kementerian Kesehatan Gaza memberikan laporan dengan versi yang sedikit
berbeda. Menurut mereka, Najjar dan paramedis lain berjalan menuju pagar
dengan kondisi mengangkat tangan. Aksi angkat tangan itu berlangsung
selama upaya mengevakuasi para pengunjuk rasa yang terluka, tapi Najjar
ditembak di dada.
Foto/Haaretz
Najjar
dikenal sebagai perawat asal Khuzaa, sebuah desa pertanian yang dekat
perbatasan Israel. Alamat persisnya di sebelah timur Khan Younis di
Jalur Gaza selatan. Ayahnya, Ashraf al-Najjar, pernah memiliki sebuah
toko suku cadang sepeda motor. Namun, toko itu hancur akibat serangan
udara Israel selama perang Israel dengan Hamas tahun 2014. Sejak tokonya
hancur, ayah Najjar menganggur.
Sebagai anak tertua dari enam
bersaudara, Najjar tidak cukup beruntung dalam ujian sekolah menengah
untuk melanjutkan studi di universitas. Menurut ayahnya, dia dilatih
selama dua tahun sebagai paramedis di rumah sakit Nasser di Khan Younis
dan menjadi sukarelawan dari Lembaga Bantuan Medis Palestina, sebuah
organisasi kesehatan nonpemerintah.
Ashraf al-Najjar, 44,
mengatakan bahwa putrinya bangun sebelum fajar pada hari Jumat untuk
makan sahur dan berdoa sebelum memulai puasa Ramadhan. Itu adalah momen
terakhir kali dia melihat putrinya.
Bulan lalu, Ashraf menemui
putrinya di sebuah kamp protes di Khan Younis. Dia bilang kepada
putrinya bahwa dia bangga atas kiprahnya.
"Kami memiliki satu
tujuan," kata perawat muda itu."Untuk menyelamatkan nyawa dan
mengevakuasi orang. Dan mengirim pesan ke dunia: 'Tanpa senjata, kita
bisa melakukan apa saja'," kata Najjar kala itu.
Kematian perawat
itu menjadi duka bagi ribuan warga Palestina. Proses pemakamannya pada
hari Sabtu diiringi ribuan pelayat di negaranya.
Razan
al-Najjar, 21, paramedis penolong demonstran yang terluka di Jalur
Gaza. Dia ditembak mati oleh pasukan Israel pada Jumat (1/6/2018).
Foto/Haaretz
GAZA
- Seorang paramedis perempuan Palestina ditembak mati oleh pasukan
Israel di Jalur Gaza pada hari Jumat. Paramedis berparas cantik penolong
demonstran yang terluka ini ditembak di Khan Yunis.
Paramedis
bernama Razan al-Najjar, 21, telah muncul beberapa kali di tengah-tengah
para demonstran Palestina yang terluka oleh tembakan pasukan Israel.
Najjar ditembak mati di tengah-tengah para demonstran yang menggelar aksi Great March Return.
Demo
besar-besaran selama beberapa minggu ini menyerukan hak pengembalian
para pengungsi Palestina yang terusir dari kota-kota dan desa-desa
mereka di tempat yang sekarang menjadi wilayah Israel.
Para pejabat Kementerian Kesehatan Gaza, seperti dikutip Haaretz,
Sabtu (2/6/2018), menegaskan bahwa setidaknya 100 warga Palestina
terluka selama protes hari Jumat. Mereka terkena tembakan pasukan
Israel, termasuk 40 orang di antaranya terkena tembakan peluru tajam.
Angka
kematian dan korban luka terus meningkat sejak demo dimulai 30 Maret
lalu. Situasi ini tercatat yang terburuk sejak Perang Gaza 2014. Hari
terburuk terjadi pada tanggal 14 Mei lalu, ketika 61 orang Palestina
tewas dalam bentrokan dengan pasukan Israel. Pada hari itu, para
demonstran juga memprotes pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Sebelumnya,
situasi di Gaza juga memanas setelah kelompok militan dan militer
Israel saling serang. Kelompok militan menembakkan puluhan roket dan
mortir ke wilayah Israel selatan. Serangan itu melukai sekitar lima
orang, termasuk tiga tentara Israel.
Serangan itu dibalas militer
Israel dengan membombardir wilayah Gaza. Tel Aviv menyatakan, ada 35
target yang dihancurkan oleh jet-jet tempur.
NATO menyatakan jaminan keamanan tidak berlaku bagi Israel jika pecah perang antara negara Zionis itu dengan Iran. Foto/Istimewa
BRUSSELS
- NATO tidak berkewajiban untuk datang menyelamatkan jika seandainya
terjadi perang antara Iran dengan Israel. Hal itu katakan oleh
Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Jens Stoltenberg.
“Israel
adalah mitra kami, tetapi bukan anggota NATO. Jaminan keamanan Pasal 5
tidak berlaku untuk Israel,” terang Stoltenberg kepada majalah Jerman
Der Spigel.
Pasal 5 dari perjanjian NATO yang dimaksud
Stoltenberg menyatakan bahwa serangan terhadap satu sekutu dianggap
sebagai serangan terhadap semua sekutu, tetapi itu tidak berlaku bagi
mereka yang ditunjuk hanya sebagai "mitra" aliansi.
Stoltenberg
menambahkan bahwa aliansi tidak terlibat dalam upaya perdamaian Timur
Tengah, atau dalam konflik di wilayah tersebut.
"Ini bukan tugas kami," ia menekankan seperti dinukil dari Russia Today, Minggu (3/6/2018)..
Meski
begitu, tahun lalu, NATO secara resmi bergabung dengan koalisi pimpinan
AS melawan teroris IS (Islam Negara, sebelumnya ISIS) di Irak dan
Suriah.
Seandainya terjadi perang hipotetis seperti itu, itu juga
tetap menjadi pertanyaan terbuka jika Amerika Serikat (AS)
mempertahankan sekutu terdekatnya di kawasan itu. Pasalnya Washington
dan Tel Aviv tidak memiliki perjanjian pertahanan resmi bersama, meski
ada tonggak baru dalam hubungan bilateral yang dicapai ketika AS
mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memindahkan kedutaannya
di sana.
"Kita semua sama-sama prihatin dengan program rudal Iran
dan kegiatannya yang mengarah ke ketidakstabilan di kawasan itu,
misalnya dukungan kelompok teroris," tambah Stoltenberg, mengulangi
tuduhan umum yang secara teratur ditujukan kepada Iran, dan atas dasar
apa Washington terus memperkenalkan putaran sanksi di Teheran.
Sementara
saingan eksistensial Israel dan Iran tidak pernah terlibat dalam
konflik militer langsung, mereka terkunci dalam perjuangan politik yang
kejam dan dalam konfrontasi proksi. Menjadi kritikus paling vokal dari
kesepakatan nuklir internasional 2015 dengan Iran, Perdana Menteri
Israel Benjamin Netanyahu sangat berpengaruh dalam meyakinkan Presiden
AS Donald Trump untuk secara sepihak mundur dari Rencana Aksi
Komprehensif Gabungan (JCPOA).
"Kesepakatan Iran terus
berlanjut," Stoltenberg mengungkapkan dukungannya, mengingat fakta bahwa
AS hanyalah salah satu pihak dalam perjanjian kompleks yang didukung
PBB - yang melibatkan Inggris, Rusia, Perancis, China, Jerman dan Uni
Eropa - tidak ada yang mendukung gerakan nekat Washington itu.
“Pertanyaannya
adalah, bisakah itu bekerja tanpa AS? Dampak dari sanksi AS terhadap
perusahaan-perusahaan Eropa akan sangat besar dalam hal apapun,” tanya
Stoltenberg.
Putra Mahkota, Mohammed Bin Salman bertemu dengan Presiden Yaman Abdrabbo Mansour Hadi. dailymail.co.uk
CB, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi merilis video yang menunjukkan Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman sedang menghadiri sebuah pertemuan puncak untuk menanggapi kabar pangeran telah meninggal.
Cuplikan
video berdurasi 29 detik itu menunjukkan Pangeran Mohammed sedang
menerima Presiden Yaman, Abdrabbo Mansour Hadi di Jeddah untuk membahas
krisis Yaman, yang sedang dilanda perang.
Media Daily Mail mengutip Al-Arabiya memberitakan pertemuan Mohammed dan Abdrabbo berlangsung pada Rabu, 30 Mei 2018.
Putra Mahkota, Mohammed Bin Salman bertemu dengan Presiden Yaman Abdrabbo Mansour Hadi. dailymail.co.uk
“Pangeran
Mohammed terlihat menyalami Presiden Abdrabbo sambil menepuk-nepuk
tangan tamunya itu dengan tangan kirinya,” begitu terlihat pada tayangan
video singkat yang dipublikasikan Daily Mail, Kamis, 31 Mei 2018.
Penayangan
video ini sekaligus menjawab kabar bahwa Pangeran Mohammed telah
meninggal ditembak saat terjadi upaya kudeta pada 21 April 2018. Kabar
kudeta ini disebut-sebut terkait dengan penolakan kelompok konservatif
atas upaya reformasi yang digelar putra mahkota dan Raja Salman.
Saat ini, seperti dilansir Reuters,
Pangeran Mohammed sedang menggelar reformasi besar-besaran di Arab
Saudi meliputi politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Dengan
dukungan raja, Mohammed menggulirkan rencana diversifikasi ekonomi
selain minyak bumi, yang selama ini menjadi andalan pendapatan negara.
Dia akan membangun kota baru di tepi Laut Merah.
Mohammed juga
memimpin upaya antikorupsi dengan menangkap puluhan tokoh politik,
bangsawan dan pengusaha konglomerat, yang diduga terlibat dalam praktek
korupsi. Mereka diminta menyerahkan 30 aset kekayaannya agar bisa
dilepaskan.
Dia juga memelopori industri hiburan dengan menjalin
kerja sama dengan perusahaan Disney dari AS untuk memasok film untuk
ditonton publik Saudi. Pangeran Saudi, Mohammed, juga mendorong dibukanya bioskop-bioskop baru bekerja sama dengan sejumlah perusahaan bioskop raksasa asal Barat.
Ini adalah sistem pertahanan udara rudal anti-rudal S-400 buatan Rusia. Sputnik / Igor Zarembo
CB, Kremlin – Pemerintah Rusia
bakal tetap menjual sistem pertahanan anti-rudal serangan udara S-400
kepada pemerintah Qatar meskipun pemerintah Arab Saudi berkeberatan.
Wakil
Ketua Komite Senat bidang Pertahanan dan Keamanan Rusia, Aleksei
Kondratyev, mengatakan Rusia memiliki tujuan sendiri dengan penjualan
sistem pertahanan rudal darat ke udara itu.
“Rusia
akan melanjutkan sesuai kepentingannya menyuplai S-400 kepada Qatar dan
mendapat uang untuk anggaran negara. Posisi pemerintah Arab Saudi tidak
ada kaitannya. Rencana Rusia tidak berubah,” kata Kondratyev seperti
dilansir media Sputnik dan dikutip Al Jazeera, Ahad, 3 Juni 2018.
Menurut Kondratyev, Arab Saudi memiliki peran dominan di kawasan
Timur Tengah. “Namun, Qatar mendapat keuntungan dengan
meningkatkan kemampuan militer-nya lewat pembelian system anti-rudal
S-400. Sehingga, keberatan Saudi bisa dimaklumi,” kata dia.
Menurut
Kondratyev, pemerintah AS juga berkepentingan mencegah penjualan S-400
ini kepada Qatar karena bisa kehilangan pasar senjata regional yang
menguntungkan.
Pernyataan politikus Rusia ini muncul setelah
sehari sebelumnya, Raja Salman dari Arab Saudi dikabarkan berkirim surat
kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Dalam surat itu, Salman
mengatakan akan melakukan serangan militer jika Doha melanjutkan
pembelian ini. Dia meminta Prancis mendesak Doha agar membatalkan
rencana pembelian ini.
Seperti dilansir media Le Monde, Raja Salman merasa khawatir dengan keamanan Saudi jika Doha melanjutkan pembelian senjata ini.
Rencana pembelian S-400 ini, seperti dijelaskan duta besar Qatar untuk Rusia,
sudah berada dalam tahapan maju. Ini didului penandatanganan kerja sama
pelatihan teknis dan militer antara kedua negara pada Oktober 2017.