Australia Terpilih Jadi Anggota Komite HAM PBB

Tempat penampungan pengungsi di Pulau Manus

CB, MELBOURNE --Australia akhirnya menjadi salah satu di antara 15 negara yang terpiliahn untuk duduk di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC).

Setelah dua tahun berkampanye untuk bergabung UNHRC, Australia sekarang akan menjalani masa jabatan tiga tahun di badan yang bertanggung jawab melindungi HAM di seluruh dunia, mulai 1 Januari 2018.
Angola, Kongo, Senegal, Slowakia, Ukraina, Cile, Meksiko, Peru, Afghanistan, Nepal, Pakistan, dan Spanyol juga terpilih dalam pemilihan semalam, sementara Nigeria dan Qatar terpilih untuk periode kedua.
Menjelang pemilihan tersebut, sebuah laporan mengenai catatan HAM Australia mengritik negara ini dalam penanganan pengungsi dan masyarakat Aborigin. "Australia berutang kewajiban kepada orang-orang tersebut," kata Hugh de Krester, direktur eksekutif Human Rights Law Centre.
Namun apa yang selama ini dilihat sebagai persaingan tiga pihak antara Australia, Prancis, dan Spanyol untuk mendapatkan dua kursi yang tersedia, mulai terlihat seperti kepastian bagi Australia setelah Prancis menarik diri awal tahun ini. Sementara meski Kongo terpilih tanpa penentangan ke dewan yang beranggotakan 47 negara tersebut, namun Inggris dan Amerika Serikat menyatakan kritik mereka.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, yang meminta agar suara Dewan HAM kompetitif, mengatakan pemilihan Kongo membahayakan kredibilitas badan tersebut. "Negara yang secara agresif melanggar HAM di dalam negeri seharusnya tidak berada dalam posisi untuk menjaga HAM orang lain," kata Haley dalam sebuah pernyataan.
AS saat ini sedang meninjau keanggotaannya di dewan tersebut. Posisi AS berada di tahun pertama periode kedua, namun Pemerintahan Presiden Trump telah meminta reformasi untuk menghapus apa yang disebutnya sebagai "bias anti-Israel yang kronis".

Credit  REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

Reputasi HAM Australia Dipertanyakan

Ada lebih dari 200 pengungsi Tamil di Nauru dan Manus Island.

CB, MELBOURNE -- Koalisi kelompok masyarakat dan hak asasi manusia (HAM) dijadwalkan untuk menyampaikan gambaran mengerikan tentang apa yang disebut 'sisi kelam Australia' di bidang HAM ketika mereka menyampaikan laporan ke sebuah panel ahli dari Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (16/10).

Australia menghadapi tinjauan rutin oleh komite tersebut, dengan beberapa perwakilan Pemerintah Federal Australia dijadwalkan hadir pada pertengahan minggu ini di Jenewa, Swiss.
Kelompok organisasi non-pemerintah (NGO) -yang dipimpin oleh Pusat Hukum HAM Australia -akan berpendapat kebijakan Australia untuk terus melanjutkan penahanan terhadap 2.000 pencari suaka di pusat penahanan lepas pantai tanpa batas waktu bersama dengan tren penurunan tingkat kesehatan, pendidikan serta lapangan kerja bagi warga Aborigin dan Selat Torres, berarti reputasi terpuji Australia akan tercoreng.
Direktur Eksekutif dari Pusat Hukum HAM Hugh de Kretser mengatakan lembaganya mengkoordinasikan 56 NGO yang merupakan bagian dari koalisi itu, termasuk Kongres Nasional Warga Australia Pertama dan Dewan Pengungsi Australia. De Kretser mengatakan bahwa, mayoritas pencari suaka di pusat penahanan telah dinyatakan sebagai pengungsi.
"Australia berutang kewajiban terhadap orang-orang itu.Kami telah berjanji menyediakan keselamatan bagi orang-orang yang lari dari penyiksaan sebagai bagian dari konvensi PBB, tapi ternyata kami masih menahan mereka di kamp-kamp terpencil di kepulauan Pasifik. Ditambah lagi, kebijakan pemulangan kapal masih berlangsung secara rahasia di lautan," katanya.
Salah satu pimpinan Kongres Nasional Warga Pertama Australia, Jackie Huggins mengatakan pemotongan anggaran negara bagian dan federal telah menyebabkan sejumlah target di bawah kebijakan 'Closing the Gap' (mempersempit kesenjangan) milik Pemerintah Australia tak terpenuhi.
Dr Huggins mengatakan, tingginya tingkat penahanan warga Aborijin dan Selat Torres, khususnya perempuan, adalah kekhawatiran utama. "Kami mengalami tingkat penahanan warga asli (pribumi) tertinggi di dunia. Perempuan Aborigin adalah populasi penjara yang paling cepat tumbuh," ujarnya.

Australia akan duduki kursi di dewan HAM

Laporan NGO di Jenewa tersebut muncul menjelang pemilihan Australia sebagai salah satu anggota Komite HAM PBB untuk pertama kalinya di New York, pada Selasa (17/10). Apa yang tadinya sempat menjadi persaingan antara Australia, Prancis dan Spanyol untuk dua kursi yang kosong, kini tampaknya posisi itu semakin aman bagi Australia menyusul pengunduran diri Prancis, awal tahun ini.
De Kretser mengatakan, terpilihnya Australia untuk duduk dalam dewan tersebut adalah kesempatan bagi negara ini untuk memperbaiki reputasinya sebagai penegak HAM dan memberi contoh kepada negara-negara lain. "Untuk mendapatkan kredibilitas itu secara internasional, kami harus memperbaiki masalah kami sendiri," sebutnya.
"Terkadang, Australia telah mengkompromikan prinsip-prinsipnya terhadap pengungsi dan sejumlah kebijakan lain dikarenakan kebutuhan politik domestik."
"Australia sudah terlalu lama berdiam diri menanggapi pelanggaran HAM di Nauru, Papua Nugini, Myanmar, Kamboja dan Sri Lanka."

Credit  REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

Lonceng Kematian Pabrikan Mobil Australia

Pabrik Holden Australia (Foto: Reuters/Mick Tsikas)


Sydney - Negeri Kanguru Australia mengakhiri masa produksi mobil pekan ini. Tak ada lagi mobil yang diproduksi di Australia setelah General Motors menutup pabrik Holden Commodore usai satu dekade beroperasi. Holden tak sepenuhnya menghentikan produksi mobil, hanya di Australia saja.

Selanjutnya Holden bakalan memproduksi mobil di Jerman dan beberapa negara lain untuk diekspor ke Australia. Secara tidak langsung ini menuju penurunan dan kematian pabrikan mobil di Australia sendiri.

Apa yang membuat Australia tiba-tiba menghentikan produksi mobil padahal populasi dan permintaan di negara itu sedang tumbuh?

Melansir Autoweek, Selasa (17/10/2017), jawabannya terkait dengan kondisi makroekonomi dan politik bukan soal suplai dan permintaan. Faktor lain yang digarisbawahi oleh para pelaku industri otomotif disana adalah tarif impor, beberapa pabrikan mobil besar mengekspor mobil mereka ke Australia tanpa dikenakan biaya.




Dengan begitu para produsen mobil tak perlu repot-repot memproduksi mobilnya di Australia untuk memasarkan mobil mereka disana. Karena apabila memproduksi mobilnya disana, si pabrikan juga harus mengeluarkan biaya untuk membayar gaji buruh pabrik yang cukup tinggi.

Gaji buruh yang tinggi itu diperkirakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan dari produksi mobil lokal. Yang berbeda dari sekarang dan 20 tahun lalu adalah negara-negara di Asia seperti Malaysia dan Thailand mulai mengalihkan produksinya dari pasar lokal menjadi untuk di ekspor ke beberapa negara lebih menguntungkan.

Penurunan jumlah penjualan mobil juga rupanya berpengaruh terhadap hal tersebut. Perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani 20 tahun lalu membuat banyak mobil dengan harga murah beredar disana sehingga pangsa pasar mobil buatan lokal berkurang.



Selain itu, selera orang Australia yang mulai berubah akan mobil juga cukup mempengaruhi. 20 tahun lalu misalnya, mobil sedan bermesin V6 menjadi standar mobil keluarga di sana namun karena harga BBM yang terus naik penjualannya cenderung berkurang.

Para produsen mobil disana bisa dibilang telat untuk menyesuaikan selera mobil orang Australia. Pikap truk dari berbagai negara kemudian mulai meramaikan pasar mobil di Australia yang turut berkontribusi terhadap penjualan mobil disana dimana pikap belum banyak.



Penutupan pabrik Holden ini mengikuti penghentian produksi Toyota Camry di sana setelah 54 tahun eksis di Australia. Holden dan Toyota merupakan dua pabrikan terakhir yang memproduksi mobil di Australia setelah Ford keluar setahun lalu.




Credit  oto.detik.com

Jepang Ingin Bangun Pusat Logistik dan Galangan Kapal di Lampung

Foto: Dok. Kemenperin



Jakarta - Perusahaan asal Jepang, Fujitrans Corporation, berniat membangun industri galangan kapal, kawasan recycle kapal, industri terkait kapal lainnya, serta perusahaan logistik di KIM Tanggamus.

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jepang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation Tatsuo Keii beserta jajaran direksinya di Tokyo, Senin malam waktu setempat.

Kedua belah pihak membahas mengenai pengembangan kawasan industri maritim, industri galangan kapal, dan efisiensi sistem logistik.

Pada pertemuan tersebut, Airlangga didampingi Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Harjanto, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Imam Haryono, Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono, serta Atase Perindustrian di Tokyo Andi Rizaldi.

"Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah mendorong percepatan pembangunan kawasan industri maritim (KIM) terintegrasi, yaitu Repindo International Maritime Industrial Park di Tanggamus, Teluk Semangka, Lampung," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2017).

Menurut Airlangga, pembangunan KIM berperan penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karenanya, Kemenperin berharap agar Fujitrans Corporation, sebagai salah satu investor di KIM Tenggamus agar dapat segera merealisasikan penanaman modalnya.

"Mereka ingin membangun industri galangan kapal, kawasan recycle kapal, industri terkait kapal lainnya, serta perusahaan logistik di KIM Tanggamus," sebutnya.

Kawasan dengan luas lahan sekitar 3.500 hektare ini digadang akan menjadi tempat produksi kapal terbesar di Asia Tenggara.

Selain itu, Airlangga menyampaikan, Fujitrans sempat memberikan masukan mengenai sistem logistik yang lebih efisien dengan penggunaan kapal RORO vessel, di mana moda transportasi laut ini dapat dimanfaatkan pelaku industri di Indonesia guna mendistribusikan produknya tanpa banyak memakan waktu.

Sebab, di dalam kapal tersebut tidak hanya mengangkut kontainer muatan barang, tetapi juga sekaligus truk kontainernya.

"Kalau sistem konvensional kan pakai kontainer dari pabrik ke pelabuhan, dan itu harus dua hari menunggu untuk bongkar muatnya. Dengan sistem ini, truk kontainer dimasukkan ke kapal, sehingga point to point, tidak perlu lagi loading dan unloading. Di Indonesia sekarang sudah mulai, pelabuhannya tidak perlu pakai crane," ungkapnya.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan, pihaknya juga mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Proyek strategis ini diyakini mampu menurunkan biaya dan mempermudah akses logistik bagi manufaktur-manufaktur khususnya yang berlokasi di kawasan industri Jawa Barat.

"Kami memberikan apresiasi terhadap kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam pembanguan Pelabuhan Patimban ini. Industri akan berkembang kalau segera diselesaikan. Apalagi akan dibangun port khusus industri otomotif," tuturnya.




Credit  finance.detik.com

RI, Malaysia, dan Thailand 'Bersatu', Tak Lagi Tergantung Dolar

Foto: Rengga Sancaya



Jakarta - Bank Indonesia (BI) bersama bank sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia dan bank sentral Thailand, Bank of Thailand, menyepakati transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal. Kesepakatan tersebut berakibat secara langsung terhadap ketergantungan atas mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

BI baru saja menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal (local currency settlement) melalui bank, yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/11/PBI/2017.

"Pengaturan Local Currency Settlement (LCS) bertujuan untuk mendukung kestabilan nilai tukar rupiah, dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara mitra," demikian keterangan resmi BI, seperti dikutip detikFinance, Senin (16/10/2017).

Melalui peraturan ini, juga diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi valas terhadap rupiah dengan terjadinya kuotasi harga secara langsung (direct quotation), antara rupiah dengan beberapa mata uang negara mitra, sehingga dapat mengembangkan pasar mata uang regional dan memperluas akses pelaku usaha untuk membayar kewajibannya dalam mata uang lokal.

Penerbitan PBI ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Memorandum of Understanding antara Bank Indonesia dengan Bank of Thailand dan Bank Negara Malaysia pada 23 Desember 2016 lalu, yang menyepakati kerja sama LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam penyelesaian perdagangan internasional antara ketiga negara tersebut dengan menggunakan mata uang lokal (rupiah, ringgit, dan baht).

PBI No.19/11/PBI/2017 antara lain mengatur mengenai kewenangan BI bersama dengan bank sentral negara mitra untuk menunjuk bank di Indonesia untuk melakukan kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan LCS, atau disebut juga sebagai Bank Appointed Cross Currency Dealer (Bank ACCD).

Dalam kaitannya dengan transaksi, importir Indonesia yang melakukan impor barang dari Malaysia atau Thailand dapat membayar menggunakan mata uang ringgit (MYR) atau baht (THB), melalui Bank ACCD yang ditunjuk, tanpa perlu membayar dalam mata uang dolar AS. Sebaliknya, dalam hal terdapat eksportir Indonesia hendak menggunakan mekanisme LCS, maka eksportir Indonesia juga dapat dibayar dalam mata uang rupiah, MYR, atau THB melalui Bank ACCD yang ditunjuk.

Dalam hal ini, aktivitas perbankan dan transaksi keuangan tersebut harus dilakukan dengan didasari underlying berupa kegiatan perdagangan barang dan jasa.

"Peraturan ini diharapkan dapat mendorong penggunaan penyelesaian perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal, mengembangkan penggunaan mata uang regional dalam perdagangan bilateral di kawasan, dan perluasan akses pelaku ekonomi di masing-masing negara," tutup BI dalam keterangannya yang disampaikan Direktur Departemen Komunikasi, Arbonas Hutabarat.





Credit  finance.detik.com

Niger Tertarik Gandeng WIKA Bangun Perumahan, Ini Alasannya

Foto: Danang Sugianto/detikFinance



Jakarta - Presiden Republik Niger Mahamadou Issoufou tertarik menggandeng PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menggarap proyek perumahan di negaranya. BUM konstruksi it menyambut antusias dengan bersiap menjajaki kerja sama.

Direktur Utama WIKA, Bintang Perbowo, mengatakan salah satu alasan Niger tertarik menggunakan jasa WIKA lantaran perseroan sudah cukup banyak pengalaman dalam menggarap proyek-proyek di luar negeri, khususnya kawasan Afrika.

"WIKA sudah lama masuk ke Afrika Utara. Kita sudah pernah di Aljazair sudah, di Libya juga, Tunisia, Dubai, Maroko juga. Jadi perjalan WIKA di Afrika Utara mereka tahu. Mereka menanyakan kepada dubes-dubesnya, siapa di Asia sudah punya pekerjaan dan pengalaman di Afrika Utara," tuturnya di Kantor Pusat WIKA, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Bintang menambahkan, sang Presiden Niger memang menyatakan ingin membangun perumahan yang layak bagi rakyatnya yang berpenghasilan rendah. Sementara WIKA sudah berpengalaman membangun perumahan di Aljazair yang nilainya sekitar Rp 500 miliar.


"Pengalaman di Aljazair kurang lebih 6 bulan proses internal maupun eksternal. Misalnya kita sudah sanggupi nilai di sana, lalu eksternalnya di sana ya kira-kira butuh 4 bulan sampai dengan kontrak," terang Destiawan.
Selain itu, Presiden Niger juga memberikan sinyal tertarik menggunakan jasa WIKA membangun bandara. Menurut Bintang, dalam pertemuan itu ada delegasi yang terus menayakan proyek pembangunan Bandara di Timor Leste yang dibangun WIKA.

"Selain perumahan, tadi bolak-balik tanya di Timor Leste itu bagaimana, nilai investasinya berapa dan lain-lain," tambah Direktur Operasi WIKA, Destiawan Soewardjono.

Destiawan belum bisa memastikan kapan kerja sama itu bisa terwujud, tapi biasanya akan ada pembahasan sekitar 6 bulan sebelum sepakat memulai proyek.



WIKA sendiri berencana menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), jika Niger meminta untuk ditalangi terlebih dahulu proyek yang dinginkan.

"Memang biasanya mereka ingin beli proyeknya setelah sudah jadi. Kita tidak bisa seperti itu, makanya kita gandeng Eximbank. Tapi nanti dilihat dulu Niger masuk mereka atau tidak," pungkasnya.



Credit  finance.detik.com

Jokowi: WIKA akan Cek Potensi Proyek Perumahan di Niger

Foto: Danu Damarjati/detikcom





Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Niger Mahamadou Issoufou mengadakan pertemuan bilateral. Salah satu hasilnya yakni tinjauan potensi proyek di Niger yang bisa dikerjakan BUMN Indonesia.

Hal ini dinyatakan Jokowi dalam jumpa pers usai pertemuan bilateral dengan Issoufou di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Jokowi senang dengan pertemuan bersejarah ini, yakni kunjungan pertama Presiden Niger setelah pembukaaan hubungan diplomatik enam tahun lalu.

"Pertemuan ini penting dalam kita mendorong Islam yang rahmatan lil alamin, Islam dengan nilai moderasi dan toleransi, dan kerja sama memajukan Umat Islam," kata Jokowi.

Indonesia mempunyai prioritas politik luar negeri, salah satunya ditujukan ke Afrika. Niger adalah salah satu negara di Afrika Barat.

Pertemuan bilateral barusan membahas peningkatan kerja sama berbasis ekonomi, infrastruktur, dan industri strategis. Kerja sama di bidang infrastruktur yang disebutkan Jokowi yakni penjajakan proyek pembangunan perumahan di Niger.

"Di bidang infrastruktur, saya mendukung rencana pembangunan perumahan rakyat bagi masyarakat di Niger. Dalam hal ini, PT Wika akan melihat langsung potensi proyek yang ada di Niger," kata Jokowi.

PT Wika atau PT Wijaya Karya Tbk adalah salah satu BUMN yang bergerak di sektor konstruksi. Ada pula kerja sama di bidang teknis. Dengan senang hati, kata Jokowi, Indonesia menawarkan kerja sama teknis pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana.

Di bidang perdagangan, Indonesia dan Niger sepakat mengurangi hambatan tarif dan nontarif. Indonesia juga meminta dukungan ke Niger untuk bisa membangun relasi yang lebih baik dengan Economic Community of Western African States (ECOWAS).

Indonesia juga mengundang Republik Niger hadir di acara Indonesia-African Forum pada April 2018 nanti.

Dalam acara ini, ditandatangani nota kesepahan, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi.

Nota kesepahaman itu berupa pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, serta pembentukan sidang komisi bersama.




Credit  finance.detik.com

Bertemu Presiden Niger, Dirut WIKA Pamer Terminal 3 Soekarno Hatta

Foto: Danang Sugianto/detikFinance



Jakarta - Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Presiden Republik Niger, Mahamadou Issoufou langsung menyambangi kantor PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur.

Rombongan Presiden Niger dengan kawalan ketat tiba sekitar pukul 16.00 WIB. Seluruh jajaran direksi WIKA pun turut menyambut langsung kedatangannya.

Mahamadou Issoufou beserta seluruh delegasi Niger pun digiring untuk menempati sebuah ruang guna membahas penjajakan rencana kerja sama.

Di depan Presiden Niger, Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo memamerkan hasil karya perseroan yang telah dibangun, seperti Terminal 3 Ultimate, Bandara Soekarno-Hatta, di Tangerang, Banten.

"Wika sudah bisa berhasil membangun Terminal 3 Ultimate. Terminal ini menjadi salah satu kebanggan," tuturnya di Gedung WIKA, Jakarta, Senin (16/10/2017).

Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta memang dibangun oleh Konsorsium yang terdiri dari WIKA, PT Waskita Karya Tbk, PT Hyundai Engineering Co. Ltd, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Jaya Teknik Indonesia dan PT Indulexco. Adapun nilai proyeknya mencapai Rp 4,7 triliun.


Dengan melihat langsung hasil karya WIKA tersebut, Bintang berharap pihaknya bisa menjalin kerja sama dengan Niger.

"Saya percaya pertemuan kita hari ini adalah langkah bisnis yang baik bagi kita dan semua masyarakat Indonesia," tukasnya.

Sebelumnya, usai melakukan pertemuan bilateral, Jokowi mengatakan ketadagangan Presiden Niger tersebut salah satunya untuk melihat potensi proyek di Niger yang bisa dikerjakan BUMN Indonesia.

Pertemuan bilateral itu membahas peningkatan kerja sama berbasis ekonomi, infrastruktur, dan industri strategis. Kerja sama di bidang infrastruktur yang disebutkan Jokowi yakni penjajakan proyek pembangunan perumahan di Niger.

"Di bidang infrastruktur, saya mendukung rencana pembangunan perumahan rakyat bagi masyarakat di Niger. Dalam hal ini, PT Wika akan melihat langsung potensi proyek yang ada di Niger," kata Jokowi.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) adalah salah satu BUMN yang bergerak di sektor konstruksi. Ada pula kerja sama di bidang teknis. Dengan senang hati, kata Jokowi, Indonesia menawarkan kerja sama teknis pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana.

Di bidang perdagangan, Indonesia dan Niger sepakat mengurangi hambatan tarif dan non tarif. Indonesia juga meminta dukungan ke Niger untuk bisa membangun relasi yang lebih baik dengan Economic Community of Western African States (ECOWAS).




Credit  finance.detik.com

Survei: 90% warga Filipina dukung perang narkoba Duterte

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (REUTERS/Czar Dancel)

Mereka selalu menyebut soal pembunuhan ekstra judisial untuk mempengaruhi pendapat warga."

Manila (CB) - Hampir 90 persen warga Filipina mendukung perang anti-narkoba dari Presiden Rodrigo Duterte, meski dua pertiga di antara mereka meyakini adanya pembunuhan di luar jalur hukum dalam kebijakan tersebut, demikian sebuah jajak pendapat menunjukkan pada Senin.

Ribuan warga Filipina tewas dalam kebijakan perang anti-narkoba Duterte sehingga memicu kecaman keras dari komunitas internasional. Para aktivis hak asasi manusia (HAM) menuding kepolisian telah membunuh orang-orang yang diduga menggunakan dan mengedarkan narkoba tanpa proses pengadilan.

Kepolisian menolak tudingan itu dan mengatakan bahwa lebih dari 3.900 korban dalam operasi anti-narkoba yang mereka jalankan terbunuh karena melakukan perlawanan bersenjata saat hendak ditangkap, demikian laporan kantor berita Reuters.

Sebanyak 88 persen dari 1.200 responden jajak pendapat yang digelar bulan lalu oleh Pulse Asia mengatakan bahwa mereka mendukung kebijakan keras Duterte, dan hanya dua persen yang dengan tegas menolak. Sementara sembilan persen sisanya mengaku belum bisa memutuskan.

Namun, sejumlah 73 persen responden juga meyakini adanya pembunuhan ekstra judisial, atau naik dari 67 persen dari jajak pendapat yang sama pada Juni lalu.

Sekitar seperlima responden yakin semua pembunuhan sudah dijalankan sesuai prosedur hukum, atau turun dari 29 persen dari bulan Juni.

Pembunuhan ekstra judisial adalah persoalan politik yang diperdebatkan dengan hangat di Filipina. Banyak pihak mendefinisikan konsep tersebut berbeda dengan yang sering digunakan oleh organisasi internasional ataupun kelompok pembela hak asasi manusia.

Pulse Asia dalam surveinya mendefinisikan konsep tersebut sebagai "pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang punya otoritas, seperti polisi atau tentara, yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku."

Kepala kepolisian nasional Ronald dela Rosa mengatakan bahwa para pengkritik itu terlalu fokus pada tudingan pembunuhan di luar jalur hukum sehingga mempengaruhi persepsi publik Filipina terhadap kebijakan presiden.

"Mereka selalu menyebut soal pembunuhan ekstra judisial untuk mempengaruhi pendapat warga," katanya.

Juru bicara presiden Ernesto Abella mengatakan bahwa jajak pendapat Pulse Asia menunjukkan bahwa warga Filipina sangat mengapresiasi upaya pemerintah untuk menghancurkan jaringan narkoba di negara tersebut.

Dia mengatakan bahwa Duterte sudah bersikap tegas terhadap pembunuhan yang tidak sesuai dengan hukum, dan sudah "menjelaskan bahwa mencabut nyawa para terduga yang tidak bersenjata dan tidak melawan penangkapan tidak akan dibiarkan dan akan mendapatkan hukuman."

Sementara itu, pengamat politik Ramon Casiple mengatakan bahwa jajak pendapat itu menunjukkan dukungan dari warga yang merasa tingkat kriminalitas menurun. Namun hal yang berbeda ditunjukkan oleh pihak yang terdampak oleh perang anti-narkoba.

"Masyarakat yang anggotanya tewas, yang biasanya berasal dari komunitas miskin kota, semakin memprotes pembunuhan ini," ujarnya menambahkan.

Credit  antaranews.com

Propaganda Korut Ditemukan di Kompleks Kepresidenan Korsel

Ilustrasi Gedung Biru. (Steve46814 via Wikimedia (CC-BY-SA-3.0)

Jakarta, CB -- Sejumlah selebaran berisikan propaganda Korea Utara ditemukan di kompleks Gedung Biru, istana kepresidenan Korea Selatan, Senin (16/10).

Selebaran tersebut berisikan pujian terhadap rezim Kim Jong-un hingga perintah untuk menyerang kantor presiden tersebut.

Salah satu selebaran tersebut berbunyi, "Pemimpin besar Kim Jong-un dengan tegas menyatakan akan menjinakkan orang tua Amerika Serikat dengan api."

Beberapa tulisan lainnya berisikan belas kasihan terhadap Seoul karena terlalu mengandalkan pertahanan negaranya pada AS.



Salah satu pamflet juga mengklaim Washington takut terhadap Pyongyang, seperti dikutip kantor berita Yonhap.

Insiden ini muncul ketika ketegangan antara Korsel dan Korut memuncak dalam beberapa waktu terakhir lantaran Pyongyang berkeras mengembangkan senjata nuklirnya.

Permusuhan antara AS-Korut juga terus memanas hingga Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump saling melontarkan hinaan dan ancaman perang.

Temuan pamflet propaganda Korut di kompleks kepresidenan ini sendiri dianggap sebagai hal yang janggal dan tidak pernah terjadi sebelumnya.


Juru bicara Gedung Biru mengatakan brosur-brosur itu sudah dikumpulkan dan diamankan petugas untuk diselidiki oleh pihak berwenang. Hingga kini, pejabat Gedung Biru belum mengetahui asal propaganda tersebut.

"Kadang-kadang selebaran propaganda diterbangkan Korut dengan balon udara, tapi belum jelas apakah kali ini menggunakan cara yang berbeda," ucap juru bicara tersebut seperti dikutip AFP.

Selama ini, Otoritas Korut kerap menggunakan balon untuk menyebarkan pamflet propagandanya ke wilayah Korsel. Tak jarang, selebaran itu ditemukan di Seoul yang hanya berjarak 56 kilometer dari zona demilitarisasi (DMZ) yang memisahkan kedua negara.

Sejumlah elemen Korut pun dianggap dekat dengan Gedung biru setelah pada 1968 lalu sebuah unit komando 31 menyusup ke Seoul untuk membunuh Presiden Park Chung-hee, meski berhasil digagalkan.



Credit  cnnindonesia.com

USS Theodore Roosevelt Bersiap Sasar Korea Utara

Personel Angkatan Laut Amerika Serikat antre naik bus seteah kapal induk USS Theodore Roosevelt merapat di Pangkalan Angkatan Laut Changi, Singapura, 24 Oktober 2015. REUTERS/Edgar Su

CB, Jakarta - Kapal Induk USS Theodore Roosevelt (CVN 71) bersiap memasuki wilayah Korea Utara berselang ancaman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kepada Korea Utara yang tidak mengindahkan perintah penghentian program nuklir.

USS Theodore Roosevelt di desain dengan kemampuan menembakkan senjata nuklir atau NIMITZ, selain itu kapal induk ini juga memiliki beberapa klasifikasi antara lain:

1. Dibuat pada 25 Oktober 1986
2. Produksi oleh NAS North Island San Diego
3. Biaya: $4,5 miliar dolar
4. Kecepatan : 30 Knots
5. Kapasitas : 90 Pesawat dan helikopter.
6. Operasi : Gulf War pada tahun 1991, Operasi pasukan sekutu 1999, Operasi Pembebasan Irak 2003.
8. Beban : 100.000 ton
9. Julukan : The Big Stick


Pesawat tempur F/A 18 di dek kapal induk USS Theodore Roosevelt di Changi Navy Base, Singapura, 24 Oktober 2015. Kapal Induk Angkatan Laut Armada VII Amerika Serikat ini ditarik dari Teluk Arab setelah tujuh bulan ditempatkan diperaian tersebut. REUTERS/Edgar Su
Dengan kemampuan tersebut Amerika Serikat menempatkan The Big Stick di wilayah maritim pasifik dan Timur Tengah. Namun saat ini Amerika Serikat memindahkan kapal itu menuju Semenanjung Korea bersiap menghadapi Korea Utara bersama tiga kapal lainnya yaitu, USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan dan USS Bunker Hill.

Credit  tempo.co

Spanyol Penjarakan Dua Pemimpin Separatis Catalonia

 

Ilustrasi aksi referendum Catalonia. (Reuters/Albert Gea)

Jakarta, CB -- Spanyol bergerak semakin dekat pada pencabutan otonomi Catalonia untuk menggagalkan upaya kemerdekaannya, sementara Mahkamah Agung Madrid memberi sinyal keras dengan memenjarakan dua pemimpin organisasi separatis terbesar.

Pertama kali memenjarakan tokoh pro-kemerdekaan sejak referendum 1 Oktober lalu, mahkamah memerintahkan kepala Dewan Nasional Catalan (ANC) dan Omnium ditahan tanpa kesempatan penangguhan sementara penyelidikan terkait penghasutan masyarakat berjalan, Senin waktu setempat (16/10).

Jaksa menyatakan Jordi Sanchez dari ANC dan Jordi Cuixart dari Omnium memainkan peran sentral dalam menggerakkan protes pro-kemerdekaan di mana polisi nasional diperangkap di dalam sebuah bangunan dan kendaraannya dihancurkan, bulan lalu.

Sekitar 200 orang berbondong ke kantor utama pemerintah Catalan di Barcelona dalam rangka mendukung kedua laki-laki tersebut. Dalam aksi damai itu, orang-orang menyanyikan kata "kebebasan" dan mengibarkan spanduk "demokrasi."

ANC yang mengorganisir protes ratusan ribu orang di masa lalu kini meminta lebih banyak aksi damai dilakukan di Catalonia Selasa ini.

Presiden Catalonia Carles Puigdemont berkomentar melalui Twitter: "Spanyol memenjarakan pemimpin pergerakan sipil Catalonia karena mengorganisir demonstrasi damai. Sedihnya, kita punya tahanan politik lagi!"--sebuah alusi pada masa kediktatoran Francisco Franco.


Mahkamah Agung juga melarang kepala polisi Catalan, Josep Lluis Trapero, bepergian ke luar negeri dan menyita paspornya karena sedang diselidiki terkait insiden yang sama. Walau demikian, dia tidak ditahan.

Pada Selasa lalu, Puigdemont tidak jadi meminta parlemen Catalan untuk melakukan pemungutan suara soal kemerdekaan. Ia hanya membuat deklarasi simbolis dan meminta negosiasi soal masa depan daerahnya.

Dalam konfrontasi yang dipandang memicu kepanikan pasar Eropa, Puigdemont juga tidak menjawab ultimatum Madrid untuk mengklarifikasi apakah dirinya mendeklarasikan kemerdekaan secara unilateral melalui pidato pekan lalu.

Kini, ia mempunyai waktu hingga Kamis untuk memastikannya.


Dalam surat kepada Perdana Menteri Mariano Rajoy, Puigdemont tidak memberi jawaban langsung mengenai masalah kemerdekaan. Alih-alih, ia menawarkan dialog selama dua bulan ke depan.

Rajoy membalas dengan menyebut sikan Puigdemont membuat Madrid semakin dekat pada pasal 155 konstitusi, di mana kewenangan sebuah daerah otonomi seperti Catalonia bisa dicabut jika melanggar hukum.





Credit  cnnindonesia.com

Wartawan Pembongkar Korupsi Tewas dalam Ledakan Mobil

 

Ilustrasi ledakan. (ThinkStock/Stocktrek Images)

Jakarta, CB -- Daphne Caruana Galizia, salah satu wartawan investigatif paling terkemuka di Malta, dilaporkan tewas setelah ledakan besar menghancurkan mobilnya.

Sementara polisi hanya bisa mengonfirmasi kejadian ledakan tersebut, Perdana Menteri Malta Joseph Muscat mengatakan, berdasarkan bukti awal, diindikasikan bahwa Caruana Galizia tewas dalam ledakan tersebut.

Menurut sejumlah media lokal yang dikutip CNN pada Senin (16/10), Caruana Galizia dilaporkan tewas tak lama setelah meninggalkan kediamannya di Bidnija, dekat Mosta.

Caruana Galizia (53) disorot oleh situs politik Politico sebagai salah satu dari 28 orang yang bisa memberi dampak besar di Eropa pada 2017 setelah mengungkap korupsi di skena politik Malta.

Dia disebut sebagai "seorang perempuan yang bisa berperan seperti WikiLeaks, bertempur sendirian melawan ketidaktransparanan dan korupsi di Malta."

Blognya yang populer, "Running Commentary," adalah salah satu yang paling berpengaruh di dunia politik Malta dan faktor utama yang membuat Muscat memutuskan pemilu sela empat bulan lalu. Wartawan itu menduga Sang Perdana Menteri dan istrinya terkait dengan skandal Panama Papers.



Pasangan itu menampik menggunakan rekening bank di luar negeri untuk menyembunyikan pembayaran dari keluarga berkuasa Azerbaijan.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah ledakan, Muscat menyebut insiden itu "barbar" dan mengatakan tindakan tersebut "bertentangan dengan peradaban dan kehormatan."

"Saya mengecam dengan keras serangan barbar terhadap orang ini dan terhadap kebebasan berekspresi di negara kita," ujarnya dalam pernyataan.

"Semua orang menyadari bahwa Caruana Galizia adalah salah satu pengkritik terbesar bagi saya, secara politik dan pribadi, sebagaimana ia pada politikus lain.


"Walau demikian, saya tidak akan pernah menggunakan fakta itu untuk membenarkan aksi barbar ini."

Tulisan Caruana Galizia terkait dugaan korupsi membuat Muscat menggelar pemilu sela pada Juni lalu. Ia menang dengan mudah.

Caruana Galizia menduga istri Muscat, Michelle, adalah seorang pemilik perusahaan di Panama dan uang dalam jumlah besar telah ditransfer antara perusahaan dan rekening bank di Azerbaijan.

Baik Muscat maupun istrinya sama-sama menampik tudingan itu.

Dalam unggahan blog terakhirnya, 30 menit sebelum ledakan, Caruana Galizia menyoroti anggota legislatif dari oposisi dan menyebut situasi politik saat ini dalam keadaan "putus asa."




Credit  cnnindonesia.com

Korban Tewas Bom Truk di Somalia Tembus 300 Jiwa

Sebelumnya dilaporkan jumlah korban tewas akibat ledakan bom tersebut berjumlah 275 orang, saat ini jumlah koban tewas dilaporkan telah menembus 300 orang. Foto/Reuters

MOGHADISU - Korban tewas akibat ledakan bom di ibukota Somalia, Moghadisu terus meningkat. Sebelumnya dilaporkan jumlah korban tewas akibat ledakan bom tersebut berjumlah 275 orang, saat ini jumlah koban tewas dilaporkan telah menembus angka 300 orang.

"Kami telah mengkonfirmasi 300 orang tewas dalam ledakan tersebut. Jumlah korban tewas masih akan meningkat karena beberapa orang masih hilang," kata pejabat kesehahan setempat, Abdikadir Abdirahman, seperti dilansir Reuters pada Senin (16/10).

Sementara itu, menurut seorang dokter di Rumah Sakit Madina, Aden Nur mengatakan sekitar 160 mayat tidak bisa dikenali. "Mereka dikuburkan oleh pemerintah kemarin, yang lainnya dikuburkan oleh keluarga mereka, lebih dari seratus orang terluka dibawa ke sini," ucapnya.

Presiden Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed mengumumkan tiga hari berkabung dan bergabung dengan ribuan orang yang menanggapi permohonan putus asa oleh rumah sakit untuk menyumbangkan darah bagi korban luka-luka. "Saya meminta semua orang Somalia untuk maju dan menyumbangkan darah," katanya.

Pemerintah Somalia telah menyalahkan kelompok ekstremis al-Shabab yang terkait al-Qaida atas serangan yang disebutnya sebagai "bencana nasional". Namun, al-Shabab, yang sering menargetkan area dengan profil tinggi di ibukota dengan pemboman, belum memberikan komentar.

Menteri informasi Somalia, Abdirahman Omar, mengatakan ledakan itu merupakan ledakan terbesar yang pernah ada. "Ini hari yang menyedihkan, betapa tidak berdaya dan brutalnya mereka, dan kita harus bersatu melawan mereka," katanya. 

Credit  sindonews.com

Jet Israel Tembaki Basis Militer Suriah

Militer Israel menyatakan mereka telah melakukan serangan terhadap basis pemeirntah Suriah dan menghancurkan senjata anti-pesawat milik Damaskus. Foto/Istimewa

TEL AVIV - Militer Israel menyatakan mereka telah melakukan serangan terhadap basis pemeirntah Suriah dan menghancurkan senjata anti-pesawat milik Damaskus. Tel Aviv menyebut ini adalah respon atas penembakan yang dilakukan militer Suriah terhadap jet Israel.

Dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (16/10), militer Israel menyatakan jet tempur mereka ditembaki saat melakukan patroli rutin di wilayah udara Libanon.

"Angkatan Udara Israel telah menghancurkan sebuah senjata anti-pesawat terbang di sebelah timur ibukota Suriah, Damaskus, setelah melakukan penembakan dari wilayah negara tersebut," kata militer Israel.

"Langkah tersebut dilakukan setelah jet-jet Israel dijadikan target dengan sebuah rudal dari wilayah Suriah, sementara jet tempur tersebut berada dalam misi pengintaian rutin di Libanon. Tidak ada orang yang terluka dalam insiden tersebut, pesawat tersebut kembali dengan selamat," sambungnya.

Militer Israel dengan tegas menyebut pemerintah Suriah bertanggung jawab atas kejadian tersebut, meski mereka tidak bisa memberikan bukti kongkrit untuk mendukung klaim tersebut.

"Militer Israel mempertahankan kemampuannya untuk menggagalkan setiap ancaman terhadap warga sipil Israel," ungkapnya.

Menurut salah satu kepala layanan pers militer Israel, pihaknya memberi tahu Rusia tentang serangan udara terhadap senjata anti pesawat milik militer Suriah. "Rusia diberitahu secara "real time", atau mungkin sesaat sebelum [serangan]," kata pejabat militer tersebut. Pejabat itu menambahkan pihaknya tidak bermaksud untuk mengacaukan situasi di Suriah. 

Credit  sindonews.com

Bahrain Berencana Beli S-400 Rusia

Pemerintah Bahrain menyatakan, mereka memiliki rencana untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Foto/Istimewa

MANAMA - Pemerintah Bahrain menyatakan, mereka memiliki rencana untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Manama menuturkan, negosiasi mengenai pembelian sistem pertahanan udara itu saat ini sudah berlangsung.

"Kami saat ini dalam tahap negosiasi, tapi dengan bantuan Tuhan kami akan menyelesaikan proses ini," kata Komandan Garda Kerajaan Bahrain, Nasser bin Hamad Al Khalifa, seperti dilansir Sputnik pada Senin (16/10).

"Bahrain dan Rusia telah menjalin kerja sama yang luas di sektor militer. Pertemuan sudah dilakukan, dan negosiasi sedang berlangsung, hubungan juga telah terjalin antara pemimpin dua negara. Kami ingin memperkuat hubungan kita, dan meningkatkan jumlah senjata Rusia di militer Bahrain," sambungnya.

Pernyataan tersebut muncul tidak lama setelah Rusia dan Arab Saudi telah menyepakati pembelian S-400. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada tanggal 9 Oktober bahwa kesepakatan untuk memasok Arab Saudi dengan S-400 SAM memiliki prospek bagus.

Sementara itu, Vladimir Kozhin, pembantu presiden Rusia yang bertugas dengan kerja sama teknis militer, mengatakan bahwa kesepakatan S-400 dengan Saudi akan berlangsung dalam waktu dekat, dan menambahkan bahwa negosiasi terus berjalan.

Selain Saudi, negara lain di kawasan Timur Tengah yang turut membeli S-400 buatan Rusia adalan Turki. Ankara diketahui telah menyelesaikan pembyaran, dan akan menerima sistem pertahanan udara itu paling cepat dua tahun mendatang. 

Credit  sindonews.com

Korut Tebar Ancaman: Tidak Bergabung dengan AS, Anda Selamat

Korut mengancam akan menyerang negara-negara yang ikut bergabung dengan AS dalam aksi militer. Foto/Ilustrasi/Istimewa

NEW YORK - Korea Utara (Korut) memperingatkan negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ancaman itu berbunyi: jangan bergabung dengan Amerika Serikat dalam tindakan militer melawan negara Asia dan Anda akan selamat dari pembalasan.

Peringatan itu dimuat dalam salinan ucapan Wakil Deputi Duta Besar Korut untuk PBB, Kim In-ryong, dalam sebuah diskusi tentang senjata nuklir oleh panitia Majelis Umum PBB. Namun, Kim tidak membacanya dengan keras.

"Selama seseorang tidak ambil bagian dalam tindakan militer AS melawan DPRK (Korea Utara), kami tidak berniat menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir melawan negara lain," bunyi pernyataan Kim seperti dilansir dari Reuters, Selasa (17/10/2017).

"Seluruh daratan AS berada dalam jangkauan tembak kami dan jika AS berani menyerang wilayah suci kami bahkan satu inci pun tidak akan lolos dari hukuman berat kami di bagian dunia manapun," sambung pernyataan tersebut.

Ketegangan melonjak antara AS dan Korut menyusul serangkaian tes senjata oleh Pyongyang. Situasi semakin memanas akibat perang kata-kata yang semakin sengit antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut atas program rudal nuklir dan balistik sejak tahun 2006.

Wakil Duta Besar Korut di PBB, Kim mengatakan kepada komite Majelis Umum PBB: "Jika kebijakan permusuhan dan ancaman nuklir AS benar-benar diberantas, kita tidak akan pernah menempatkan senjata nuklir dan roket balistik kita di meja perundingan dalam situasi apapun." 

Credit  sindonews.com

Korut: Tak Ada Diplomasi Sebelum Rudal Kami Hantam AS

 

Pemerintahan Kim Jong-un tidak akan berdiplomasi hingga bisa menghantam AS dengan ICBM. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Korea Utara menegaskan komitmennya mengembangkan peluru kendali balistik antarbenua (ICBM) yang bisa mencapai pesisir timur Amerika Serikat dan menyatakan tidak akan berdiplomasi hingga tujuan itu tercapai.

Korea Utara tidak menepikan kemungkinan berdiplomasi, kata seorang pejabat yang diwawancarai CNN, Senin (17/10). Hanya saja, hal itu mesti dilakukan setelah AS menyaksikan kemampuan militer Korut terlebih dahulu.

"Sebelum kami bisa terlibat dalam proses diplomasi dengan pemerintahan Trump, kami ingin mengirim pesan tegas bahwa Korea Utara mempunyai kemampuan pertahanan dan penyerangan yang dapat diandalkan untuk membalas agresi apapun dari Amerika Serikat."

Komentar itu menunjukkan tantangan besar bagi AS dan pemerintahan Trump yang selama ini mengirim pesan campur aduk terkait upaya diplomatik dengan Korut.

Kepala Staf Gedung Putih John Kelly pada pekan lalu mengatakan warga Amerika mesti khawatir soal kemampuan Korut mencapai Amerika Serikat dengan ICBM. Kepada wartawan, ia mengatakan bahwa jika ancaman itu berkembang "melebihi batas yang ada sekarang, kita hanya bisa berharap diplomasi bisa berjalan."

Secara signifikan, Kelly menggarisbawahi bahwa Pyongyang "sedang mengembangkan pembawa nuklir lintas atmosfer yang cukup baik." Untuk bisa menghantam sasaran, rudal balistik mesti terbang keluar dan kembali memasuki atmosfer bumi dalam keadaan utuh.

Komentar Kelly mengindikasikan bahwa AS meyakini Korea Utara nyaris mencapai sebuah pencapaian besar dalam program rudalnya.


Pejabat Korea Utara yang diwawancara CNN mengatakan bahwak dua langkah tambahan saat ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan membangun ICBM yang bisa diandalkan.

Tahap pertama adalah detonasi nuklir di atas tanah, seperti dalam bom hidrogen yang sempat disebutkan Menteri Luar Negeri Ri Yong-ho saat mengancam AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan lalu.

Dia menyebut Kim Jong-un mempertimbangkan untuk meledakkan "bom hidrogen dengan skala terbesar" di Pasifik setelah Trump mengancam untuk menghancurkan Korut.

Sementara tahap lainnya adalah "uji coba ICBM jarak jauh yang bisa mencapai Guam--dan lebih jauh lagi," kata pejabat tersebut.





Credit  cnnindonesia.com

Militer AS Bersiap Latihan Evakuasi Warga Amerika dari Korsel

Para tentara Amerika Serikat yang ditugaskan di Korea Selatan. Militer AS bersiap untuk latihan evakuasi warga Amerika dari Korea Selatan. Foto/REUTERS

SEOUL - Militer Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (16/10/2017) mengumumkan bahwa mereka akan mengevakuasi orang-orang Amerika yang tak berkepentingan keluar dari Korea Selatan (Korsel) jika terjadi perang dan keadaan darurat lainnya. Latihan evakuasi mulai dijalankan pekan depan.

Pengumuman itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara (Korut). Latihan yang dikenal sebagai “Courageous Channel” dijadwalkan digelar pada 23-27 Oktober.

“Latihan ditujukan untuk mempersiapkan anggota layanan AS dan keluarganya untuk menanggapi berbagai macam tindakan manajemen krisis seperti evakuasi noncombatant dan atau bencana baik alam maupun buatan manusia,” bunyi pernyataan militer Amerika Serikat.

Latihan evakusi seperti itu diklaim sebagai latihan tahunan yang sudah berjalan selama beberapa dekade, bersamaan dengan latihan militer gabungan Washington dan Seoul.

Meski dianggap latihan tahunan, kegiatan tersebut menarik perhatian sekaligus memicu ketakutan bagi warga Korsel karena terjadi saat perseteruan Washington dan Pyongyang sedang memanas. Publik Seoul menganggap kegiatan militer Washington itu sebagai tahapan untuk melakukan tindakan militer terhadap Pyongyang.



Presiden Korsel Moon Jae-in telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka menentang solusi militer terhadap krisis nuklir Korea Utara. Alasannya, solusi seperti itu dapat dengan cepat meningkat menjadi perang yang melanda Korea Selatan.

Pemerintah Presiden Donald Trump juga masih berharap untuk mengakhiri krisis nuklir Korut secara diplomatik, namun tidak mengesampingkan opsi militer.

Militer Washington melanjutkan, peserta dalam latihan evakuasi akan menerima briefing mengenai prosedur evakuasi dan latihan terbatas. Tidak dirinci berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam latihan evakuasi nanti.

Menurut militer, skala dan fokus dalam kegiatan tahun ini tidak akan berbeda dari versi masa lalu. ”Peserta non-partisipan di semenanjung (Korea) hanya bisa sedikit mengharapkan adanya gangguan pada aktivitas sehari-hari di sekitar instalasi militer,” imbuh pernyataan militer Washington, seperti dikutip The New York Times.

”Meskipun tidak secara langsung terkait dengan peristiwa geopolitik saat ini, pasukan kita harus siap di semua wilayah,” papar Jenderal Vincent K. Brooks, komandan Pasukan AS-Korea. ”Pelatihan ini sama pentingnya dengan kesiapan acara rutin kami lainnya seperti latihan tembakan tank.” 

Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari ini, kapal induk Pentagon; USS Ronald Reagan, dan Angkatan Laut Korea Selatan memulai latihan gabungan selama 10 hari ke depan di perairan timur dan barat Semenanjung Korea. Sedikitnya, 40 kapal perang kedua negara dilibatkan dalam manuver gabungan ini.





Credit  sindonews.com

USS Ronald Reagan Bersiap Serang Korea Utara, seperti Apa?

USS Ronald Reagan, supercarrier bertenaga nuklir. Kyodo/via REUTERS

CB, Jakarta - Kapal induk Amerika Serikat, USS Ronald Reagan, saat ini telah bersiap memasuki semenanjung Korea, menjelang persiapan serangan militer Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

Kapal ini didatangkan setelah Korea Utara menolak untuk menghentikan program nuklir, yang telah dilarang Perserikatan Bangsa Bangsa. AS juga telah mengultimatum penghentian program senjata pemusnah massal itu termasuk menjatuhi sanksi ekonomi dan embargo.

Dibuat pada 12 Juli 2003, kapal ini memiliki kualifikasi Nimitz-class dengan kemampuan nuklir.

::: Adapun spesifikasi dari kapal itu sebagai berikut:
Panjang : 1092 M
Kapasitas : 90 pesawat tempur dan helikopter
Buatan : Yokosuka Naval Base, Yokosuka, Jepang
Kecepatan : 30 Knots
Biaya Pembuatan : $4,5 Miliar
Julukan : The Gippper
::: Kapal yang dibuat sebagai penghormatan kepada Presiden Amerika Serikat ini telah berlayar ke berbagai wilayah laut. Salah satunya dalam misi pembebasan di wilayah Afganistan pada 28 Agustus 2008. Kapal itu memiliki kemampuan mengangkat beban seberat 101.000 ton.
::: Saat ini USS Ronald Reagan bersama tiga kapal lainnya, USS Theodore Roosevelt, USS Carl Vinson, dan USS Bunker Hill telah bersiap menjelang ancaman Korea Utara, yang mengancam akan menembakkan rudal antarbenua miliknya ke Pulau Guam di kawasan Pasifik, Amerika Serikat.

Credit  TEMPO.CO

Kapal Induk USS Roosevelt Posisi Siap Tempur, Perang Dunia III?

Kapal induk Amerika Serikat, USS Theodore Roosevelt meluncurkan rudal RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile). Rudal ini dikembangkan oleh General Dynemics pada 1976, hasil merupakan perjanjian Denmark dengan Jerman Barat. Denmark kemudian keluar dari proyek ini dan digantikan oleh Amerika Serikat. U.S. Navy photo/Released

CB, Jakarta - Kekhawatiran perang dunia III yang dipicu oleh perang antara Amerika Serikat dan Korea Utara semakin besar dengan kesiapan militer kedua negara seperti laporan terbaru, kapal induknya, USS Theodore Roosevelt telah mendekati Semenanjung Korea untuk siap menjalankan perintah.
Kapal induk kelas Nimitz, yakni kelas 10 kapal induk bertenaga nuklir meninggalkan markasnya di San Diego pekan lalu. Sekitar 7.500 marinir Amerika Serikat ikut serta.
"Siap perang," kata Admiral Steve Koehler, komandan grup penyerang kapal induk USS Theodore Roosevelt seperti dikutip dari Express.co.uk, 13 Oktober 2017.

"Setelah hampir setahun melakukan pelatihan dan integrasi, keseluruhan tim siap untuk melakukan perang dan siap menjalankan tugas negara," ujar Koehler.
USS Theodore Roosevelt yang harganya mencapai US$ 4,5 miliar itu akan bergabung dengan USS Bunker Hill, USS Halsey, USS Sampson dan USS Trebel yang selama ini ditempatkan di Asia Timur dan Timur Tengah. Kapal-kapal ini diperintahkan berlayar ke arah Pasifik Barat guna menghadapi ancaman Korea Utara.
Kapten Carlos Sardiello menyambut kedatangan ribuan marinir yang bertugas di wilayah ini.

"Kami bersyukur atas bantuan tulus yang diberikan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga, melatih dan melengkapi tim sayap kapal dan udara, serta dukungan dan pengorban keluarga dan sahabat kami di San Diego dan sekitarnya," ujar Sardiello.

Kehadiran kapal induk USS Theodore Roosevelt terjadi setelah memanasnya situasi di Semenanjung Korea setelah saling ancam antara presiden Donald Trump dan Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara. Saling ancam ini dikhawatirkan memicu terjadinya perang dunia III. 

Credit  TEMPO.CO

Menlu AS Bantah Pernah Sebut Trump Bodoh

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson membantah laporan NCB, yang menyatakan dia pernah menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai orang bodoh. Foto/Reuters

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson membantah laporan NCB, yang menyatakan dia pernah menyebut Presiden AS Donald Trump sebagai orang bodoh. Tillerson menuturkan, rumor tersebut sempat membuat hubungan dia dan Trump sedikit memburuk.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan CNN, Tillerson menggambarkan hubungan dia dan Trump sangat terbuka dan cair. Meski demikian, dia mengaku rumor yang beredar dalam beberapa pekan terakhir cukup "merusak".

"Rumor semacam itu benar-benar merusak. Saya tidak bekerja seperti itu, saya tidak merasa seperti itu, dan saya tidak akan mengajukan pertanyaan. Saya tidak akan berurusan dengan hal-hal kecil seperti itu," ucap Tillerson, seperti dilansir Sputnik pada Senin (16/10).

Trump sendiri saat melakukan wawancara dengan Forbes, beberapa lalu Trump menyatakan, dia yakin berita yang dibuat oleh NBC tersebut adalah berita bohong. Namun, jika Tillerson benar-benar menaggap Trump sebagai orang bodoh, pemimpin AS itu mengatakan, dia dan Tillerson harus membandingkan kecerdasan melalui tes IQ.

"Dan saya dapat memberitahu Anda siapa yang akan menang," ungkapnya dalam wawancara tersebut, merujuk pada dirinya sendiri.

Dalam wawancara itu dia juga membantah adanya ketegangan antara dia dan Tillerson. Trump menyatakan, dia dan Tillerson memiliki hubungan yang sangat baik. "Kami tidak setuju dengan beberapa hal, terkadang saya ingin dia menjadi sedikit lebih tangguh. Tapi selain itu kami memiliki hubungan yang sangat baik," ujar Trump. 

Credit  sindonews.com