Presiden Duterte diadukan atas tindakannya dalam memerangi narkoba di Filipina
CB,
MANILA -- Para pembela dan keluarga delapan korban 'perang terhadap
narkoba' Filipina pada Selasa (28/8) menyampaikan pengaduan kepada
Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pengaduan ini merupakan petisi
kedua yang menuduh Presiden Rodrigo Duterte melakukan pembunuhan dan
kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dokumen pengaduan setebal 50 halaman itu berisi permintaan agar
Duterte dikenai dakwaan atas dugaan pembunuhan, tanpa proses pengadilan,
ribuan orang dalam gerakan penumpasan narkoba yang dijalankan Duterte.
Para pembela dan keluarga mengatakan tindakan penumpasan itu termasuk
berupa hukuman mati semena-mena oleh polisi, yang bertindak bagaikan
kebal hukum.
Mereka mengatakan para pengkritik gerakan
'dianiaya' dan kasus-kasus yang diajukan oleh keluarga para korban
menguap entah ke mana. Pengajuan petisi terbaru itu dipimpin oleh
jaringan pegiat, pendeta, masyarat miskin dan masyarakat kota, yang
telah menanggung beban gerakan selama dua tahun yang berlangsung keras.
Dalam
kurun waktu itu, polisi telah menewaskan sekitar 4.400 orang hingga
menakutkan dunia internasional. "Duterte juga secara pribadi bertanggung
jawab memerintahkan kepolisian untuk melancarkan pembunuhan massal,"
kata Neri Colmenares, pengacara yang mewakili kelompok pembela dan
keluarga korban, kepada para wartawan.
Duterte bersikeras
bahwa ia mengatakan kepada kepolisian untuk boleh membunuh hanya dalam
keadaan mempertahankan diri. Saat menyampaikan pidato nasional bulan
lalu, ia mengatakan perang terhadap narkoba tetap akan dijalankan tanpa
belas kasihan dan mengerikan.
Menurut juru bicara
kepolisian nasional, Benigno Durana, satu-satunya perintah yang
diberikan Duterte kepada kepolisian adalah agar memerangi narkoba dan
kejahatan dengan mengikuti aturan hukum.
Petisi ICC
(International Criminal Court) itu, yang disebut dengan komunikasi,
disampaikan setelah aduan serupa diajukan pada April 2017 oleh seorang
pengacara Filipina dan didukung oleh dua anggota parlemen oposisi. ICC
mulai melakukan pemeriksaan awal atas aduan itu pada Februari.
Kelompok-kelompok
pembela hak asasi manusia meyakini bahwa jumlah keseluruhan korban
tewas bisa lebih besar dibandingkan dengan data yang diberikan
kepolisian.
Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan
petisi terbaru itu 'mendapat kutukan' karena Filipina sudah tidak
menjadi pihak Statuta Roma ICC.
Duterte pada Maret menarik
diri secara sepihak dari perjanjian pembentukan ICC. Ia mengatakan
perjanjian antarbangsa itu melampaui penanganan tindak pidana dan asas
praduga tak bersalah atas dirinya dan berupaya menggambarkan dirinya
sebagai "pelanggar hak asasi manusia yang kejam dan tak berperasaan".
Duterte
bahkan pernah mengancam akan menangkap jaksa ICC Fatou Bensouda kalau
ia datang ke Filipina untuk menyelidikinya. Ia juga mengatakan akan
meyakinkan negara-negara lain untuk mengikuti langkahnya, keluar dari
ICC.
Raja Salman dari Arab Saudi tiba di Mina pada Senin, 20 Agustus 2018 untuk awasi jalannya pelayanan ibadah haji 2018. SPA
CB, Riyadh – Raja
Salman dari Arab Saudi membatalkan rencana penawaran saham perdana atau
Initial Public Offering perusahaan minyak terbesar dunia Saudi Aramco.
Penawaran
saham sekitar 5 persen ini ditaksir bisa menghasilkan dana cukup besar
dengan valuasi perusahaan itu sekitar US$2 triliun atau sekitar Rp29,200
triliun.
“Pada akhir Juni, raja mengirim pesan kepada pejabat pemerintahan atau Diwan untuk menghentikan proses IPO,” begitu dilansir Reuters pada Senin, 27 Agustus 2018 waktu setempat.
Seorang
pejabat Saudi yang enggan disebut namanya mengatakan keputusan raja
bersifat final. “Ketika dia bilang tidak maka tidak ada bantahan,” kata
pejabat ini.
Namun
seorang pejabat lainnya mengatakan proses IPO tetap berlangsung namun
akan dilakukan pada waktu yang belum dipastikan. “Waktu IPO akan
ditentukan oleh komite yang kemudian dimintakan persetujuan kepada
pemerintah,” kata pejabat ini.
Awalnya, dana hasil penjualan ini
akan digunakan untuk membiayai pembangunan Visi 2030 yang digagas Putra
Mahkota Mohammed Bin Salman.
Kilang minyak Aramco di dekat Khurais, Riyadh, Saudi Arabia REUTERS/Ali Jarekji
Konsep
pembangunan ini adalah Saudi tidak lagi mengandalkan pertumbuhan
ekonomi dari penjualan minyak saja melainkan memiliki sumber-sumber
ekonomi baru.
Karena
IPO Saudi Aramco dihentikan maka pemerintah membutuhkan sumber dana
baru. Caranya, Saudi Aramco akan membeli kepemilikan saham perusahaan
investasi PIF, yang juga milik pemerintah, di SABIC, yang merupakan
perusahaan petrokimia pelat merah Saudi.
Mohammed bin Salman dan Putin
Dana yang didapat PIF dari Saudi Aramco ini bakal digunakan untuk membiayai sejumlah proyek investasi baru sesuai Visi 2030.
“Arab
Saudi tetap dapat mendapatkan uang tunai dengan cara alternatif ini dan
melanjutkan rencana reformasi ekonominya,” begitu dilansir Reuters.
Media Arab News
melansir kebutuhan dana dari IPO menjadi kurang mendesak setelah harga
minyak bumi naik ke level 70 dolar per barel. Ini terjadi setelah OPEC
dan Rusia bersepakat mengurangi produksi untuk mengangkat harga jual
minyak.
Selain itu, sumber pendanaan untuk pembangunan sesuai Visi
2030 Saudi bisa diperoleh dengan penerbitan obligasi, privatisasi
hingga mengundang investor selain dari IPO Saudi Aramco.
Sistem pertahanan rudal S-400 milik Rusia. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), James Mattis, memperingatkan
Turki untuk tidak membeli sistem pertahanan udara Rusia. Ia
memperingatkan Turki bahwa AS tidak merekomendasikan pembelian tersebut.
“Turki
punya pilihan untuk dibuat, keputusan berdaulat untuk dibuat. Tapi
jelas Turki membawa sistem anti-pesawat, anti-rudal Rusia ke negara
NATO, kita tidak bisa mengintegrasikannya ke NATO,” kata Mattis.
"Ya, itu menyangkut kami dan kami tidak merekomendasikan itu," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (29/8/2018).
AS
memblokir penjualan pesawat tempur F-35 buatannya ke Turki awal bulan
ini sebagai tanggapan atas keputusan Ankara untuk membeli sistem
pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Namun, Turki bermaksud untuk terus
maju dengan rencana pembelian tersebut, dan sudah melakukan pembayaran
pertama untuk sistem tersebut tahun lalu.
Eksportir senjata Rusia, Rosoboronexport mengatakan, batch pertama sistem S-400 akan dikirimkan ke Turki tahun depan.
Presiden
Turki Recep Tayyip Erdogan membela keputusannya untuk membeli sistem
pertahanan itu dari Rusia. Erdogan beralasan bahwa AS telah menolak
permintaannya untuk memberikan lebih banyak perangkat keras selama
bertahun-tahun.
"Apakah kita akan bergantung pada AS lagi?" kata orang kuat Turki itu pada bulan Juni.
“Ketika
kami telah menuntut dari mereka selama bertahun-tahun, jawaban yang
telah diberikan kepada kami adalah: Kongres (AS) tidak memungkinkan,”
ujarnya.
Pada saat itu, Erdogan menambahkan bahwa ia sepenuhnya bermaksud untuk menggunakan sistem pertahanan baru.
“Kami tidak akan membeli S-400 dan menempatkannya di gudang. Kami akan menggunakannya jika perlu,” cetusnya.
“Ini adalah sistem pertahanan. Apa yang akan kita lakukan jika tidak menggunakan sistem pertahanan ini?” tanyanya.
Keretakan hubungan yang semakin dalam antara AS dan Turki atas S-400
telah diperparah oleh penahanan terus menerus pendeta Amerika, Andrew
Brunson. Brunson telah ditahan di Turki sejak 2016 atas dugaan
keterlibatan dalam upaya kudeta yang gagal melawan pemerintah Erdogan,
dan terancam hukuman 35 tahun penjara.
Ketika perang kata-kata
atas Brunson meningkat, Presiden AS Donald Trump menggandakan tarif baja
dan aluminium pada impor Turki hingga 50 dan 20 persen masing-masing
awal bulan ini. Ankara membalas dengan menaikkan tarif pada 22 produk
buatan Amerika, mulai dari mobil hingga tembakau dan juga mengajukan
keluhan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap langkah AS.
Jakarta, CB -- Rusia dikabarkan mengirim armada kapal perang terbesar ke Suriah. Surat kabar Izvestiya
melaporkan Rusia telah mengirim 10 kapal perang. Sebagian besar kapal
perang dilengkapi dengan rudal jelajah Kalibr dan dua kapal selam ke
wilayah timur Laut Mediterania.
Dilansir Newsweek, Kommersant memberitakan bahwa Moskow telah memobilisasi dua sistem pertahanan rudal Tor-M2 di Suriah.
Pengerahan
kekuatan Rusia di Suriah terjadi di tengah kabar bahwa Amerika Serikat
akan menyerang negeri pimpinan Presiden Bashar Al Assad tersebut.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat John Bolton mengklaim bahwa militer AS mendapat indikasi bahwa Assad, sekutu Rusiadan
Iran, berencana menggunakan senjata kimia dalam rangka mengambil alih
provinsi Idlib, yang dikuasai ekstremis Islam. Bolton menyatakan AS akan
memberikan respons keras jika itu benar.
Juru bicara Kementerian
Pertahanan Rusia Igor Konashenkov baru-baru ini menyatakan Amerika
Serikat telah membangun kekuatan angkatan laut di Mediterania.
Konashenkov menuduh AS, "Sekali lagi mempersiapkan provokasi di Suriah
menggunakan substansi beracun untuk mendestabilisasi situasi dan
mengganggu proses perdamaian yang berlangsung," kata Konashenkov seperti
dilansir Business Insider, Selasa (28/8).
Pentagon
membantah hal tersebut dan menyebut klaim Rusia sebagai propaganda.
Pentagon memperingatkan bahwa militer AS bukannya "tidak siap merespons
aksi itu." Berdasarkan pantauan Business Insider terhadap lalu lintas
maritim Mediterania, hanya ada satu kapal perang Angkatan Laut AS di
wilayah tersebut.
Pemantauan yang sama menunjukkan Rusiamemiliki lebih dari 13 kapal perang di kawasan dan kapal-kapal selam sedang dalam perjalanan menuju Laut Mediterania.
Jakarta, CB -- Rusia berencana menggelar
latihan perang terbesar sejak tahun 1980-an, ketika Perang Dingin masih
berlangsung.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan
latihan militer yang dikenal The Vostok-2018 itu akan berlangsung pada
11-15 September dengan melibatkan setidaknya 300.000 personel dan 1.000
pesawat.
"Ini akan menjadi suatu pengulangan latihan Zapad-81,
tetapi dalam beberapa hal bahkan lebih besar dari itu," ucap Shoigu
merujuk pada latihan perang 1981 lalu di Eropa Timur.
"Bayangkan sebanyak 36.000 peralatan militer bergerak
bersama--tank-tank, kendaraan lapis baja, dan kendaraan tempur
infanteri. Dan semua itu, tentu saja, dilakukan semirip mungkin dengan
perang," katanya seperti dikutip kantor berita Rusia yang dilansir AFP, Selasa (28/8).
Shoigu juga mengatakan China dan Mongolia akan berpartisipasi dalam latihan itu.
Moskow
menyebut latihan militer Zapad yang dilakukan 2017 lalu melibatkan
sedikitnya 12.700 personel. Latihan tersebut dilakukan di wilayah Rusia
dan sekutunya, Belarus.
Namun, NATO memperkirakan setidaknya 100.000 personel dilibatkan Kremlin dalam latihan tersebut.
Latihan
militer ini digelar ketika relasi Rusia dan negara barat terutama
Amerika Serikat dan Inggris mencapai titik terendah sejak Perang Dingin.
Relasi antara Rusia dan negara barat memanas karena Kremlin menolak
menarik diri dari konflik sipil Suriah. Rusia berkeras mendukung
pemerintahan Presiden Bashar Al-Assad dalam melancarkan serangannya
memberangus pemberontak.
Relasi Kremlin dengan Barat sebenarnya sudah mulai tegang sejak Rusia mencaplok Krimea pada 2014 lalu.
Sementara
itu, hubungan bilateral Rusia-AS memanas setelah komunitas intelijen
Negeri Paman Sam menyimpulkan bahwa Kremlin mengintervensi pemilihan
presiden 2016 lalu.
Moskow disebut berada di belakang para
peretas yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu AS dan membantu Presiden
Donald Trump untuk menang.
Di sisi lain, Rusia dan Inggris masih
terlibat cekcok diplomatik setelah kasus peracunan eks mata-mata Rusia,
Sergei Skripal, di Salisbury, London, awal Maret lalu. London menuding
Moskow berada dibalik insiden tersebut.
Pelatihan akan diikuti oleh 300 ribu prajuri dan 1.000 pesawat militer.
CB,
MOSKOW -- Rusia akan menggelar pelatihan perang terbesar dalam hampir
empat puluh tahun terakhir pada bulan depan. Demikian disampaikan
Menteri Pertahanan Sergei Shoigu kepada sejumlah kantor berita Rusia,
Selasa (28/8).
Pelatihan militer besar-besaran itu juga akan melibatkan tentara Cina
dan Mongolia. Pelatihan perang tersebut dinamakan Vostok-2018
(Timur-2018) dan akan dilangsungkan di wilayah-wilayah militer tengah
dan timur Rusia.
"Pelatihan akan diikuti hampir 300 ribu
prajurit, lebih dari 1.000 pesawat militer, dua armada Angkatan Laut
Rusia serta seluruh unit Angkatan Udara," kata laporan kantor-kantor
berita yang mengutip pernyataan Shoigu.
Pelatihan perang
tersebut akan berlangsung di tengah ketegangan yang meningkat antara
negara-negara Barat dan Rusia. Moskow khawatir soal pengembangan
persekutuan militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di sisi
barat. Rusia menilai hal tersebut tidak bisa dibenarkan.
NATO
telah meningkatkan kekuatan di wilayah Eropa Tmur untuk mencegah
kemungkinan Rusia melancarkan aksi militer setelah Moskow mencaplok
Krimea dari Ukraina pada 2014 serta mendukung pemberontakan pro-Rusia di
Ukraina Timur.
Pelatihan perang yang akan berlangsung dari
11 September hingga 15 September itu mungkin menjengkelkan Jepang.
Jepang sudah menyampaikan keluhan mengenai keadaan tersebut yang
dikatakannya sebagai pembangunan militer Rusia di kawasan Timur Jauh.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dijadwalkan menghadiri sebuah forum ekonomi di Vladivostok pada saat yang sama.
Shoigu
mengatakan kepada kantor-kantor berita, pelatihan perang tersebut
merupakan yang terbesar sejak eras Soviet yang dinamakan Zapad-81
(Barat-81), pada 1981.
"Dalam beberapa hal, pelatihan
perang (Vostok-2018, red) akan mengulang aspek-aspek Zapad-81, tapi
dengan skala yang lebih besar," kata Shoigu kepada para wartawan ketika
ia mengunjungi Kabupaten Khakassia, Rusia.
Kementerian
Pertahanan Rusia telah mengatakan bahwa kesatuan-kesatuan militer China
dan Mongolia juga akan ambil bagian dalam pelatihan perang tersebut.
Juru
bicara NATO Dylan White mengatakan Rusia pada Mei telah mengabarkan
persekutuan itu soal rencana pelatihan perang itu dan NATO berencana
memantaunya.
Sebelumnya latihan dihentikan untuk menghormati proses denuklirisasi.
CB,
WASHINGTON -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis,
mengatakan pihaknya tidak berencana melanjutkan penghentian latihan
militer di Semenanjung Korea. Hal ini menunjukkan proses diplomasi Korea
Utara dan AS memiliki gangguan karena sebelumnya latihan dihentikan
untuk menghormati proses denuklirisasi.
"Kami
sebelumnya mengambil langkah untuk menunda beberapa latihan militer
besar karena diskusi yang baik terjadi usai pertemuan di Singapura.
Namun, saat ini kami tidak berencana menunda pelatihan militer lagi,"
kata Mattis, dikutip dari laman The New York Times, Rabu (29/8).
Ia menambahkan, sebenarnya ada latihan militer yang akan
dilakukan di Semenanjung Korea. Namun, ia juga mengatakan seharusnya
Korea Utara tidak salah menginterpretasikan hal ini sebagai perusak
kepercayaan hasil negosiasi terkait denuklirisasi. "Jadi, pelatihan
militer ini dilanjutkan," kata Mattis menegaskan.
Pada
Juni lalu, Trump memutuskan untuk menunda latihan militer tahunan yang
telah lama direncanakan di Korea Selatan. Hal ini bahkan mengejutkan
sejumlah petinggi militer AS. Namun, kini AS memutuskan untuk tidak lagi
menunda latihan militer tersebut dan menunjukkan ada tensi antara AS,
Korsel, serta Korut.
Sebelumnya, media negara Korea
Utara mengkritisi AS atas aksi yang dinilai provokatif dan langkah
militer yang berbahaya di Laut Pasifik. Akhir pekan lalu, Trump juga
mengumumkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo batal mengunjungi Pyongyang.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu
dengan peserta Konferensi Nasional Veteran Perang ke-5 dalam foto tidak
bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA),
Jumat (27/7/2018). (KCNA via REUTERS)
Washington, (CB) - Pejabat-pejabat Korea Utara telah
memperingatkan Amerika Serikat melalui surat bahwa pembicaraan soal
penghapusan senjata nuklir (denuklirisasi) "kembali dipertaruhkan dan
mungkin berantakan", menurut laporan CNN, Selasa, yang mengutip sejumlah
sumber.
Surat itu disampaikan secara langsung kepada Menteri Luar Negeri AS Mike
Pompeo dan menyatakan bahwa pemerintahan pemimpin Korea Utara Kim Jong
Un merasa proses itu tidak bisa maju.
"AS masih belum siap memenuhi harapan-harapan (Korea Utara) dalam hal
mengambil langkah maju untuk menandatangani suatu perjanjian
perdamaian," lapor CNN.
Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan
perjanjian perdamaian. Dengan demikian, pasukan Perserikatan
Bangsa-bangsa pimpinan AS secara teknis masih berperang dengan Korea
Utara.
Korea Utara telah sekian lama menjelaskan bahwa pihaknya menganggap
mengakhiri secara resmi status perang sama pentingnya dengan menurunkan
ketegangan di semenanjung Korea.
Amerika Serikat selama ini enggan menyatakan bahwa Perang Korea berakhir
sampai Korea Utara menghentikan program senjata nuklirnya.
Surat kabar Washington Post melaporkan pada Senin bahwa Presiden AS
Donald Trump telah membatalkan rencana kunjungan Menlu Pompeo ke Korea
Utara.
Langkah itu diambil Trump setelah Pompeo menerima surat bernada perang
dari seorang pejabat tinggi Korea Utara, hanya beberapa jam setelah
rencana kunjungan itu diumumkan pekan lalu.
CNN melaporkan bahwa surat itu dikirim mantan kepala badan intelijen
Korea Utara, Kim Yong Chol, namun tidak diketahui dengan cara apa surat
itu dikirimkan.
Washington Post mengatakan Korea Utara telah meningkatkan komunikasi
melalui kantor perwakilannya untuk PBB, demikian laporan Reuters.
Laporan CNN menyebutkan surat dari Korut juga berbunyi bahwa, jika
kompromi tidak bisa dicapai dan pembicaraan buyar, Korea Utara akan
melanjutkan "kegiatan-kegiatan nuklir dan peluru kendali".
Pada Minggu, media Korea Utara kelolaan negara menuduh Amerika Serikat
"berkhianat" dan "menelurkan rencana jahat" namun tidak menyebut-nyebut
soal kunjungan Pompeo yang dibatalkan.
Saat mengumumkan pembatalan kunjungan Pompeo, Trump secara terbuka untuk
pertama kalinya mengakui bahwa upayanya untuk membuat Korea Utara
menghapuskan senjata nuklir macet sejak ia melakukan pertemuan dengan
pemimpin Korut Kim Jong Un pada 12 Juni.
WASHINGTON
- Korea Utara (Korut) memperingatkan Amerika Serikat (AS) dalam sebuah
surat bahwa pembicaraan denuklirisasi lagi-lagi dipertaruhkan dan
mungkin berantakan.
Dikutip dari CNN, Rabu (29/8/2018),
surat itu dikirim ke Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Pompeo secara
tiba-tiba membatalkan kunjungan keempatnya ke Pyongyang, beberapa jam
sebelum ia dijadwalkan untuk berangkat dengan utusan khusus barunya
Stephen Biegun pada Jumat.
Tiga sumber yang mengetahui terkait
posisi Korut tentang denuklirisasi mengatakan surat itu menyatakan bahwa
rezim Kim Jong-un merasa bahwa proses itu tidak dapat bergerak maju
karena AS masih belum siap untuk memenuhi harapa Korut dalam hal
mengambil langkah maju untuk menandatangani perjanjian damai.
AS
sejauh ini tidak mau mengganti perjanjian gencatan senjata yang
mengakhiri Perang Korea dengan perjanjian perdamaian permanen yang
mengikat secara hukum, yang akan memerlukan persetujuan dua pertiga
Senat.
"Jika
kompromi tidak dapat dicapai dan perundingan yang baru lahir runtuh,
Pyongyang bisa melanjutkan kegiatan nuklir dan rudal," kata
sumber-sumber itu.
Keberadaan surat itu, dikirim ke Pompeo oleh
Kim Yong-chol, mantan agen mata-mata Korut, pertama kali dilaporkan oleh
Washington Post.
Washington Post, yang menyebut surat itu
sebagai komunikasi "rahasia", mengatakan tidak jelas bagaimana Kim
mengirimkan surat itu ke Pompeo. Namun diduga surat itu mungkin telah
dikirim melalui misi PBB Korut.
Namun, sebuah sumber mengatakan,
Pompeo mengandalkan dukungan yang dimilikinya untuk berhubungan langsung
dengan rekan diplomatiknya asal Korut Menteri Luar Negeri Korea Utara
Ri Yong-ho.
"Sebelum dan sesudah Pompeo menjadi Menteri Luar
Negeri, ia tampaknya lebih tertarik untuk mempertahankan dan melibatkan
Kim Yong-chol melalui saluran belakang pintu, daripada dengan rekan
resminya Ri Yong-ho," kata sumber itu.
Korut menuduh AS merancang plot kriminal untuk meletuskan perang
Washington
Post melaporkan bahwa surat itu, yang ditunjukkan kepada Presiden
Donald Trump oleh Pompeo, menghasilkan keputusan pemimpin AS untuk
membatalkan perjalanan yang dijadwalkan Pompeo ke Pyongyang, Jumat.
Pompeo
dan Andrew Kim, kepala Pusat Misi Korea CIA, terlihat memasuki Sayap
Barat Gedung Putih pada Jumat sore hanya beberapa jam sebelum Trump
memposting serangkaian tweet yang menguraikan alasannya untuk
membatalkan kunjungan.
"Saya telah meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk tidak pergi ke
Korea Utara, pada saat ini, karena saya merasa kami tidak membuat
kemajuan yang cukup sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea,"
kata Trump pada hari Jumat.
"Menteri Pompeo berharap untuk pergi
ke Korea Utara dalam waktu dekat, kemungkinan besar setelah hubungan
Perdagangan kita dengan China teratasi."
Pompeo berada di ruangan
ketika Trump mengirim tweetnya membatalkan perjalanan, sekretaris pers
Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan kepada CNN.
Sumber
diplomatik senior mengatakan kepada CNN bahwa para pejabat Departemen
Luar Negeri "mendampingi sekutu" kedutaan tentang tujuan mereka untuk
perjalanan seperti 10 menit sebelum "perjalanan dibatalkan, dan Pompeo
sendiri telah mengumumkan kunjungan Pyongyang hanya sehari sebelumnya.
Sebuah surat dari Korea Utara menyebutkan AS tidak siap akan kesepakatan denuklirisasi dan mengancam perundingan itu bisa saja
Jakarta, CB -- Pejabat tinggi Korea Utara
disebut memberikan Amerika Serikat sebuah peringatan dalam surat yang
menyatakan bahwa perbincangan denuklirisasi kini "dipertaruhkan dan
mungkin akan hancur".
Seorang sumber yang kerap terlibat dalam proses tersebut mengatakan kepada CNN
bahwa surat itu ditujukan untuk Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang
perjalanannya ke Pyongyang mendadak dibatalkan oleh Presiden Donald Trump.
Tiga
sumber yang mengetahui posisi Korea Utara dalam perundingan ini
menyebut rezim Kim Jong Un merasa upaya yang telah berjalan selama
beberapa waktu terakhir tidak akan bergerak maju.
Pemerintahan Kim disebut merasa "Amerika Serikat masih
belum siap untuk memenuhi harapan Korea Utara dalam hal mengambil
langkah maju untuk menandatangani perjanjian damai."
Di sisi lain, AS sejauh ini belum berkeinginan mengganti perjanjian
gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea secara permanen, atau
mengikat secara hukum.
Sumber CNN mengatakan
bila kompromi antara Korea Utara dan AS tak tercapai, maka Pyongyang
bakal mengaktifkan kembali program rudal dan nuklir mereka.
Surat 'peringatan' yang pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post tersebut diketahui dikirim kepada Pompeo oleh Kim Yong Choi, mantan kepala badan intelijen Korea Utara.
The Washington Post
menyebut surat tersebut sebagai komunikasi rahasia dan melaporkan masih
belum diketahui cara Kim menyampaikan surat tersebut ke Pompeo, namun
disinyalir surat itu dikirim melalui misi PBB yang ia jalankan.
Di sisi lain, sumber lain mengatakan bahwa Pompeo telah menggunakan
'saluran belakang' untuk mengadakan negosiasi diplomatik alih-alih
menghubungi langsung Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong Ho.
"Sebelum
dan sesudah Pompeo menjadi Menteri Luar Negeri, dia tampaknya lebih
tertarik untuk mempertahankan dan melibatkan Kim Yong Chol melalui
saluran belakang, ketimbang dengan rekan formalnya, Ri Yong Ho," kata
sumber tersebut.
Keberadaan surat tersebut menjadi pertanyaan
lantaran mampu membuat Trump membatalkan keberangkatan Pompeo usai
menerima surat itu.
Pompeo diketahui mestinya berangkat ke Pyongyang bersama utusan khusus yang baru Stephen Biegun pada Jumat lalu.
Sebelum kabar pembatalan itu mengemuka di publik melalui kicauan
Donald Trump, Pompeo dan Kepala Pusat Misi Korea CIA, Andrew Kim,
terlihat memasuki Sayap Barat Gedung Putih pada Jumat sore.
"Saya
telah meminta Menteri Luar Negeri Mike Pompeo untuk tidak pergi ke
Korea Utara, pada saat ini, karena saya merasa kami tidak membuat
kemajuan yang cukup sehubungan dengan denuklirisasi Semenanjung Korea,"
kata Trump, Jumat lalu.
"Menteri Pompeo bakal bertolak ke Korea
Utara dalam waktu dekat, kemungkinan besar setelah hubungan dagang kita
dengan China teratasi," lanjut Trump.
Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengatakan
mahkamah internasional (ICJ) tak memiliki kewenangan menanggapi
permintaan Iran untuk menangguhkan sanksi yang dijatuhkan Washington
terhadap negaranya.
"Pengadilan tidak memiliki kaidah dasar atau
prima facie yurisdiksi untuk merespons permintaan Iran," ucap pengacara
Kementerian Luar Negeri AS, Jennifer Newstead, dalam sidang di Den Haag,
Selasa (28/8).
Newstead berdalih bahwa sanksi yang dijatuhkan AS
kepada Iran merupakan hak untuk melindungi kepentingan keamanan
nasional Negeri Paman Sam.
Dikutip AFP, dia menganggap Perjanjian Persahabatan 1955 antara
AS-Iran selama ini "tidak dapat dijadikan dasar bagi yurisdiksi
pengadilan" dalam kasus ini.
Pernyataan itu diutarakan Newstead menanggapi gugatan Iran
yang meminta ICJ memerintahkan AS mencabut sanksi yang kembali
dijatuhkan kepada negaranya.
Sanksi unilateral itu diterapkan
kembali terhadap Iran setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar
dari perjanjian nuklir 2015.
Dalam gugatan itu, Iran menyatakan
bahwa sanksi AS sangat merusak perekonomian yang sudah lemah, dan
melanggar ketentuan Perjanjian Persahabatan 1955 antara Iran dan Amerika
Serikat.
Saat persidangan pertama pada Senin (27/8), pengacara Iran mengatakan sanksi AS mengancam kesejahteraan warganya.
Selain
itu, tekanan tersebut juga merugikan bisnis Iran hingga miliaran dolar
karena para pengusaha lebih memilih kehilangan bisnis di Iran, ketimbang
dilarang membuka usaha di AS.
Mahkamah Internasional adalah
badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ICJ dibentuk
guna menyelesaikan perselisihan internasional.
Keputusan ICJ
mengikat secara hukum, tapi tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan.
Dalam beberapa kasus, keputusan ICJ bahkan diabaikan banyak negara,
termasuk AS.
Menteri Luar Negeri AS Mike Richard Pompeo tiba di
Gedung Pancasila untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri
Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu (4/8).
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Iran menggugat AS ke pengadilan internasional.
CB,
WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) bersumpah untuk melawan Iran di
hadapan Mahkamah Internasional (ICJ). Seperti dilansir Aljazirah, Selasa (28/8), Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo geram dengan upaya Iran tersebut.
"Pengajuan Iran ke ICJ adalah upaya untuk mengganggu hak kedaulatan
AS untuk mengambil tindakan yang sah, termasuk reimposisi sanksi yang
diperlukan untuk melindungi keamanan nasional kita. Proses yang
dilembagakan oleh Iran adalah penyalahgunaan pengadilan," kata Pompeo.
Iran
meminta pengadilan internasional untuk memerintahkan AS mencabut sanksi
terhadap Teheran setelah Washington secara sepihak menarik diri dari
kesepakatan nuklir 2015.
Di Belanda pada Senin (27/8),
Mohsen Mohebi, pengacara yang mewakili Iran, mengecam AS karena agresi
ekonomi yang dilakukan. "Langkah-langkah itu telah merusak konsekuensi
pada Iran dan rakyat Iran," kata Mohebi.
Iran mengatakan,
sanksi AS melanggar ketentuan perjanjian persahabatan 1955 antara kedua
negara. Teheran mengajukan kasusnya ke ICJ pada akhir Juli.
Iran
menyerukan kepada hakim pengadilan tingkat tinggi PBB untuk
memerintahkan pencabutan sanksi dengan segera. Menurut Iran sanksi itu
akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.
Pompeo
mengatakan pengacara AS akan membela AS dalam gugatan itu. AS akan
terus bekerja dengan sekutu untuk melawan upaya destabilisasi rezim Iran
di kawasan, memblokir pendanaan teror mereka, dan mengatasi
pengembangan rudal balistik Iran. AS juga akan mencegah sistem senjata
canggih lainnya yang mengancam perdamaian dan stabilitas internasional.
"Kami juga akan memastikan Iran tidak memiliki jalan menuju senjata nuklir - tidak sekarang dan tidak pernah," katanya.
Penolakan
AS terhadap kesepakatan nuklir tidak didukung oleh beberapa sekutu
kunci. Pekan lalu, Uni Eropa mengumumkan paket dukungan keuangan
pertamanya untuk membantu meningkatkan ekonomi Iran. Ini merupakan
bagian dari komitmen UE untuk memastikan kesepakatan nuklir Iran tetap
terlaksana.
AS akan secara resmi menanggapi dalam
pernyataan tertulis pada Selasa waktu setempat. Pengacara Amerika
diyakini akan mengatakan, pengadilan PBB tidak memiliki yurisdiksi dalam
perselisihan.
ICJ adalah pengadilan PBB untuk
menyelesaikan perselisihan internasional. Putusannya mengikat tetapi
tidak memiliki kekuatan hukum untuk menegakkannya. Putusan sebelumnya
telah diabaikan oleh beberapa negara, termasuk AS.
Dalam
sebuah wawancara dengan Al Jazirah, Maya Lester, seorang pengacara
sanksi internasional, mengatakan perjanjian 1955 antara Iran dan AS
tetap berlaku. Perjanjian itu sebelumnya telah digunakan oleh kedua
negara di hadapan pengadilan internasional.
ABU DHABI
- Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan bahwa laporan PBB yang merinci
kekejaman Houthi dan kriminalitas mereka terhadap warga sipil layak
mendapat tanggapan dan tinjauan.
"Setiap krisis memiliki
tantangan politik dan kemanusiaan sendiri, tetapi tetap menjadi dasar
krisis Yaman bahwa koalisi, pada gilirannya, bertujuan untuk memulihkan
negara Yaman dan melestarikan masa depan wilayah tersebut dari
pelanggaran Iran dan merusak keamanan kita selama beberapa generasi
untuk datang," cuit Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash
seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (29/8/2018).
Dalam
laporan terbaru kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, para penyelidik
mengatakan bahwa pemerintah Yaman, Arab Saudi, dan UEA mungkin telah
bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dalam perang.
Mereka juga menunjukkan kemungkinan kejahatan yang dilakukan oleh
pemberontak Houthi dalam memerangi koalisi pimpinan Saudi.
UAE
adalah bagian dari koalisi militer Arab Saudi yang telah memerangi
Houthi sejak Maret 2015 untuk mendukung pemerintah yang diakui dunia
internasional yang dipimpin oleh Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Koalisi
telah meluncurkan serangan udara terus menerus terhadap target
pemberontak Houthi yang didukung Iran yang telah merebut Ibu Kota Sanaa
dan sebagian besar provinsi Yaman utara.
Koalisi mengatakan
Selasa bahwa mereka telah merujuk laporan PBB ke tim hukumnya untuk
ditinjau dan akan mengambil tindakan yang tepat setelah peninjauan
selesai.
Perang di Yaman telah menyebabkan lebih dari 10.000
orang terbunuh, kebanyakan warga sipil, dan juga menelantarkan 3 juta
orang lainnya.
Koalisi menyalahkan Iran karena mendukung pemberontak Syiah Houthi dan mendestabilisasi semenanjung Arab.
Pada
hari Senin, UAE menolak klaim pemberontak Houthi yang menyerang Bandar
Udara Internasional Dubai oleh sebuah pesawat tak berawak militer.
Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan
Amerika Serikat dilaporkan melayangkan peringatan kepada Arab Saudi
bahwa mereka bersiap mengurangi bantuan militer dan intelijen dalam
operasi Riyadh di Yaman.
Dua pejabat mengatakan kepada CNN
bahwa jajaran Pentagon sedang frustrasi melihat laporan kematian warga
sipil saat Saudi menggempur kelompok pemberontak al-Houthi di Yaman.
Kekhawatiran kian parah setelah sebuah serangan menghantam satu bus sekolah, menewaskan 40 anak di dalamnya pada 9 Agustus lalu.
Pentagon dan Kementerian Luar Negeri AS pun melayangkan pesan langsung
kepada Saudi mengenai upaya untuk menghindari korban sipil.
"Pada titik ada kata cukup?" ucap sumber tersebut kepada CNN.
Hingga
kini, belum diketahui tanggapan Donald Trump mengenai wacana
pengurangan dukungan terhadap negara yang dianggap sebagai sekutu oleh
sang presiden ini.
Sementara itu, Menteri Pertahanan AS, James Mattis, sendiri sudah
mengirimkan seorang perwakilan tinggi untuk membahas masalah korban
sipil ini dengan Saudi.
Letnan Jenderal Michael Garret akhirnya
bertemu dengan sejumlah pemimpin Saudi pada 12 Agustus, di mana ia
menyampaikan pesan kuat.
"Letjen Garrett menyampaikan sebuah
pesan kekhawatiran mengenai insiden dengan korban sipil belakangan ini,
dan mewakili pemerintah AS untuk mendesak investigasi menyeluruh dan
terus menekankan agar tak ada korban warga sipil lagi dalam kampanye
Yaman," ucap juru bicara Kemhan AS, Rebecca Rebarich.
Pesan
tersebut meningkatkan kemungkinan pemangkasan bantuan AS. Namun,
sejumlah pejabat Kemhan khawatir jika AS menarik diri, mereka justru
tidak bisa lagi menekan Saudi untuk menghindari korban sipil.
Selama ini, AS memberikan dukungan berupa pengisian bahan bakar udara
untuk jet-jet Saudi dan beberapa bantuan intelijen. Namun, tak pernah
ada kepastian mengenai bantuan untuk menyasar target.
Mantan
Presiden Barack Obama sempat melarang penjualan teknologi amunisi yang
dapat menembak target dengan tepat karena "kekhawatiran masalah HAM."
Namun, aturan itu ditangguhkan oleh Trump pada Maret 2017.
CNNbelum
mendapatkan pernyataan resmi dari Saudi. Namun sebelumnya, juru bicara
koalisi Saudi, Turki al-Maliki mengatakan bahwa posisi Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang mengecam serangan pasukannya sebenarnya sangat bias.
"Koalisi
sangat terkejut dengan sejumlah pernyataan oleh pejabat PBB di Yaman
maupun di markas PBB yang mengambil posisi bias terkait laporan
kesalahan target," katanya.
Pesawat-pesawat jet tempur Koalisi Arab pimpinan Arab Saudi yang digunakan untuk agresi di Yaman. Foto/REUTERS
JENEWA
- Laporan Dewan HAM PBB menyatakan, beberapa serangan udara Koalisi
Arab yang dipimpin Arab Saudi di Yaman mungkin termasuk kategori
kejahatan perang. Beberapa serangan udara koalisi itu telah menyebabkan
banyak korban sipil di pasar, acara pernikahan dan kapal-kapal nelayan.
Laporan yang disusun para ahli independen itu dirilis Dewan HAM PBB pada hari Selasa (28/8/2018) di Jenewa.
Arab
Saudi memimpin aliansi Arab yang didukung Barat meluncurkan agresi di
Yaman mulai tahun 2015. Agresi atas permintaan presiden sah Yaman, Abd
Rabbo Mansour Hadi, untuk memerangi kelompok pemberontak Houthi yang
dianggap sebagai sekutu Iran.
Pasukan Koalisi Arab telah
memberlakukan blokade ketat pada pelabuhan Laut Merah dan bandara Sanaa,
yang merampas pasokan bantuan penting bagi rakyat Yaman. Menurut Dewan
HAM PBB, tindakan itu mungkin masuk kategori kejahatan internasional.
"Prosedur
pemeriksaan tambahan koalisi di pelabuhan Hodeidah telah memiliki efek
mengerikan pada pelayaran komersial," bunyi laporan tersebut.
Pemeriksaan ketat itu sebagai upaya pencarian senjata asing yang
diselundupkan ke Yaman untuk pemberontak Houthi.
"Serangan udara
koalisi telah menyebabkan sebagian besar korban sipil yang
terdokumentasi. Dalam tiga tahun terakhir, serangan udara tersebut telah
menghantam daerah pemukiman, pasar, pemakaman, pernikahan, fasilitas
penahanan, perahu sipil dan bahkan fasilitas medis," lanjut laporan
panel Dewan HAM PBB, seperti dikutip Reuters.
Penyelidikan
terhadap 11 insiden serangan udara menimbulkan keprihatinan serius
tentang proses penargetan yang diterapkan oleh Koalisi Arab. Serangan
yang gagal menyelamatkan orang atau struktur yang dilindungi oleh hukum
humaniter internasional akan dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.
"Individu
di dalam pemerintah (Yaman) dan Koalisi Arab, termasuk Arab Saudi dan
Uni Emirat Arab, mungkin telah melakukan serangan yang melanggar
prinsip-prinsip pembedaan, proporsionalitas dan tindakan pencegahan yang
mungkin termasuk kejahatan perang," kata para ahli di panel itu.
Panel Dewan HAM PBB mengaku telah menyusun daftar tersangka, namun rinciannya masih dirahasiakan.
Kendati
demikian, Dewan HAM PBB juga menyalahkan kelompok Houthi yang
menembakkan rudal ke Arab Saudi, memblokir pengiriman pasokan bantuan ke
Taiz dan menembaki kota strategis dari dataran tinggi. Laporan itu
turut menyebut pemberontak Houthi melakukan penyiksaan.
Hingga saat ini, belum ada reaksi dari pemerintah-pemerintah Koalisi Arab meski mereka telah menerima salinan laporan dari PBB.
Menurut
laporan setebal 41 halaman itu, semua pihak telah mewajibkan anak-anak
berusia antara 11 hingga 17 tahun dalam konflik dan menggunakan mereka
untuk berpartisipasi dalam permusuhan. Tindakan itu pun akan masuk
kategori kejahatan perang.
Rusia menuding White Helmets memasok bahan kimia berbahaya ke militan Suriah. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian
MOSKOW
- Pasokan besar bahan kimia telah dikirimkan ke militan di Idlib,
Suriah, dengan bantuan kelompok White Helmets. Bahan kimia ini nantinya
akan digunakan dalam aksi provokasi dan menyalahkan pemerintah Suriah
atas serangan senjata kimia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.
"Militer
Rusia telah menerima informasi dari beberapa sumber di Provinsi Idlib
bahwa pasokan besar zat beracun telah dibawa ke kota Saraqib oleh dua
truk dari desa Afs," Mayor Jenderal Aleksey Tsygankov, kepala Pusat
Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
"Bahan-bahan
kimia itu dikirim ke depot senjata, yang digunakan oleh kelompok
militan Ahrar al-Sham, ditemani oleh delapan anggota organisasi White
Helmets," ungkap Tsygankov, menambahkan bahwa kargo itu dipenuhi oleh
dua komandan Ahrar al-Sham.
"Kemudian,
sebagian dari muatan itu dimasukkan ke dalam tong plastik tanpa label
dan diangkut ke markas militan lain di Idlib selatan untuk tahap
penggunaan senjata kimia dan kemudian menyalahkan pasukan pemerintah
yang menggunakan zat beracun terhadap warga sipil,” bunyi pernyataan itu
seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (29/8/2018).
Sebelumnya,
Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS)
telah merencanakan untuk mengatur serangan kimia palsu di Suriah. Itu
dilakukan sebagai dalih untuk serangan terhadap pasukan pemerintah
Suriah.
"Pengerahan USS Ross dengan 28 rudal jelajah Tomahawk di
atas kapal ke Mediterania serta kedatangan kapal perang AS lainnya ke
Teluk Persia dan Qatar adalah bagian dari persiapan serangan itu," kata
Kementeriuan Luar Negeri Rusia.
Washington sebelumnya
memperingatkan bahwa akan menanggapi senjata senjata kimia yang
digunakan oleh pemerintah Suriah dengan serangan balasan. Serangan ini
akan lebih kuat daripada yang dilakukan terhadap negara itu oleh AS,
Inggris dan Perancis pada bulan April lalu.
Serangan itu
dilakukan setelah laporan serangan kimia yang datang dari White Helmets,
sebuah kelompok bantuan yang didukung Barat.
Damaskus menolak tawaran AS menarik pasukannya dengan imbalan mundurnya pasukan Iran dari Suriah. Foto/Istimewa
DAMASKUS
- Suriah menolak tawaran dari Amerika Serikat (AS) untuk menarik
pasukan mereka dari al Tanf, sebuah pangkalan di tenggara dan zona
Eufrat Timur, dengan imbalan tiga konsesi dari pemerintah Assad.
Demikian laporan yang diturunkan media Lebanon al-Akhbar.
Sejumlah
pejabat dari badan intelijen dan keamanan AS dilaporkan mendarat dengan
pesawat swasta UEA di Bandara Internasional Damaskus pada akhir Juni.
Mereka kemudian berangkat dengan konvoi menuju pusat Damaskus untuk
bertemu dengan kepala kantor keamanan nasional Suriah, Mayor Jenderal
Ali Mamlouk.
Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung selama
empat jam. Kedua belah pihak membahas berbagai aspek dari perang tujuh
tahun di negara itu sebelum Amerika membuat tawaran mereka: penarikan
pasukannya dari Al Tanf dan Timur Eufrat pada tiga kondisi, termasuk
penarikan lengkap Iran, bagian dalam rampasan minyak Suriah, dan
intelijen tentang teroris.
Bagian dalam rampasan minyak Suriah
yang diminta AS adalah bagian sektor minyak di Suriah timur. Wilayah
tersebut hingga saat ini masih diduduki oleh militan ISIS dengan kubu
pertahanan di Deir el-Zor.
Selain
itu, para pejabat AS juga dilaporkan mencari data intelijen Suriah
terhadap teroris yang bisa menghadirkan ancaman ke negara-negara Barat
di masa depan.
Menurut al-Akhbar, Mamlouk menanggapi setiap
permintaan AS. Mengenai para teroris, dia mengatakan bahwa Suriah
memiliki struktur informasi besar pada mereka, tetapi pengungkapannya
terkait dengan evolusi posisi politik AS di Suriah. Ia menambahkan bahwa
informasi tersebut telah dibagikan kepada Uni Emirat Arab (UEA) dan
Yordania.
Ketika datang ke cadangan minyak Suriah, Mamlouk dilaporkan menyuruh orang Amerika untuk mengantre.
"Perusahaan-perusahaan
AS kemudian dapat memasuki sektor energi Suriah melalui
perusahaan-perusahaan Barat atau Rusia," kata Mamlouk seperti dikutip
dari Sputnik, Rabu (29/8/2018).
Ia menambahkan bahwa Suriah tidak
tertarik melakukan bisnis dengan negara-negara yang berusaha
menggulingkan pemerintah mereka, menggambarkan perusahaan-perusahaan
Barat dan Rusia lainnya yang berbasis di negara-negara yang memiliki
niat tidak bersekongkol melawan rakyat Suriah.
"Kami tidak akan
memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan milik negara-negara
yang telah memerangi kami," tegas Mamlouk.
Ketika datang soal
penarikan Iran, pejabat Suriah itu menggarisbawahi kedaulatan negaranya
dan posisi bahwa AS adalah kekuatan pendudukan.
"Anda memasuki wilayah kami secara paksa, tanpa izin, dan Anda bisa keluar dari tempat dengan cara yang sama," ujar Mamlouk.
"Suriah bukan sebuah negara yang terputus dari pohon; itu adalah bagian
dari poros yang luas," cetus Mamlouk, menyoroti aliansi Presiden Suriah
Bashar Assad dengan Teheran dan Hizbullah.
Pada hari Senin, Al
Akhbar melaporkan bahwa Hizbullah telah menerima permintaan resmi dari
pemerintah Suriah untuk tinggal di Suriah setelah pembebasan provinsi
Idlib dari para jihadis untuk membantu rekonsiliasi pasca-konflik.
Hizbullah telah dituduh sebagai wakil Iran oleh Barat, meskipun operasi
utamanya di Libanon.
Rial Iran. Teheran menggunakan rial sebagai transaksi langsung antarnegara untuk menyiasati sanksi AS
Foto: AP
Ketegangan hubungan dengan Prancis dapat berdampak luas bagi Iran.
CB,
PARIS -- Prancis meminta diplomat dan pejabat kementerian luar
negerinya menunda, untuk waktu tidak terbatas, semua perjalanan tak
terlalu penting ke Iran. Dalam memo internal yang dilihat Reuters,
Selasa (28/8), pembatasan itu diberlakukan dengan mengutip
persekongkolan pengeboman yang digagalkan dan kerasnya sikap Iran kepada
Prancis.
Ketegangan hubungan dengan Prancis dapat berdampak luas bagi Iran.
Prancis adalah salah satu kekuatan, yang berusaha menyelamatkan
perjanjian nuklir pada 2015 antara Iran dan kekuatan dunia. Presiden
Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu pada Mei.
Ekonomi
Iran terkena dampak setelah AS memberlakukan kembali sanksi, yang telah
dicabut berdasarkan atas perjanjian itu. Negara Eropa, termasuk
Prancis, berjanji berusaha memperlunak pukulan ekonomi, tetapi sejauh
ini tidak dapat membujuk perusahaan mereka, yang mengikuti Washington
dan tetap berada di Iran.
Perusahaan
minyak dan gas Total dan pembuat mobilnya PSA dan Renault telah
memimpin eksodus perusahaan-perusahaan Eropa dari Iran, takut akan
dampak dari sanksi Washington yang juga berlaku bagi mereka. Memo
tersebut menyebut satu persekongkolan yang digagalkan untuk mengebom
sebuah pawai yang diadakan oleh kelompok oposisi Iran yang berada di
pengasingan dekat Paris. Pertemuan itu dihadiri oleh pengacara Trump,
Rudy Giuliani, sebagai isyarat sikap lebih agresif Teheran terhadap
Prancis.
"Sikap
penguasa Iran memperlihatkan pengerasan posisi mereka terhadap negeri
kami, dan juga beberapa sekutu kami. Karena risiko keamanan, semua
pejabat departemen, apakah dari pusat atau pos-pos (di luar negeri),
diminta menunda hingga pemberitahuan lebih lanjut, kecuali tugas
mendesak, melakukan perjalanan di Iran," kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Luar Negeri Maurice Gourdault-Montagne, dalam nota
tertanggal 20 Agustus.
Instruksi tersebut juga ditembuskan
ke pejabat-pejabat di departemen-departemen pemerintah di luar
kementerian luar negeri untuk diteruskan ke staf yang bermaksud pergi ke
Iran. Kementerian Luar Negeri Prancis menolak berkomentar mengenai memo
tersebut atau mengatakan apakah staf kedutaan telah diminta memulangkan
keluarga mereka. Pejabat Iran di kedutaan di Paris tidak menanggapi
permintaan berkomentar.
Polisi Afghanistan berdiri di sebuah bangunan yang hancur akibat serangan Taliban di Provinsi Farah pada Kamis (4/4).
Foto: Reuters
Afghanistan akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu untuk perundingan damai.
CB,
MOSKOW -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Presiden
Afghanistan Ashraf Ghani sepakat untuk menunda konferensi perdamaian
dengan kelompok Taliban. Perundingan damai antara pemerintah Afghanistan
dan Taliban sedianya akan dihelat pada September nanti dengan Rusia
berlaku sebagai mediator.
Seperti diwartakan Anadolu Agency,
Selasa (28/8), permintaan penundaan perundingan damai disampaikan
Presiden Ghani melalui sambungan telepon kepada Lavrov. Dia mengatakan,
penundaan dilakukan menyusul kebutuhan Afghanistan untuk mengembangkan
posisi konsolidasi terkait masalah tersebut.
"Presiden Afghanistan, mendukung
konsep dasar dari pertemuan di Moskow, menyampaikan penundaan pertemuan
itu mengingat dibutuhkannya pengembangan konsolidasi Afghanistan dalam
isu terkait, dengan mempertimbangkan perubahan personel yang sedang
berlangsung dalam kepemimpinan blok penguasa Afghanistan," kata
pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia.
Menlu
Lavrov dan Presiden Ghani kemudian sepakat untuk menentukan waktu baru
untuk memulai kembali pertemuan melalui jalur diplomasi tersebut. Meski
demikian, belum diketahui lebih lanjut waktu pasti dari rencana
perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban.
Meski
demikian, Presiden Ashraf Ghani mengapresiasi upaya Rusia serta mitra
regional dan internasional negara untuk menciptakan perdamaian abadi di
Afghanistan. Namun, mereka menekankan jika setiap perundingan harus
menjadi proses yang dimotori dan dipimpin oleh Afghanistan.
Pemerintah
Afghanistan mengatakan, rencana perdamaian telah dipresentasikan pada
Proses Konferensi Kabul kedua dan telah didiskusikan dengan berbagai
lapisan masyarakat. Mereka mengatakan, dengan dukungan masyarakat
internasional, rencana permaian telah mendefinisikan semua prinsip dasar
untuk perdamaian yang berkelanjutan di Afghanistan.
"Kedua
negara memutuskan untuk menunda konferensi Moskow sehingga kedua negara
dapat berkoordinasi pada persiapan dan efektivitas lebih lanjut,"
katanya.
Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Foto: EPA
Jepang siapkan dana 5,4 juta dolar AS untuk pengungsi Palestina.
CB,
TOKYO -- Pemerintah Jepang mengecam Israel karena menyetujui rencana
pembangunan ribuan unit rumah di wilayah yang diduduki di Tepi Barat dan
Yerusalem Timur. Jepang mengatakan, proyek permukiman tersebut
melanggar hukum internasional.
“Kegiatan permukiman melanggar hukum internasional dan Jepang telah
berulang kali meminta Pemerintah Israel untuk sepenuhnya membekukan
kegiatan permukiman,” kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah
pernyataan pada Senin (27/8), dikutip laman i24News.
Jepang
merupakan salah satu negara yang cukup vokal menyuarakan kecaman
terhadap proyek permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem.
Jepang juga secara konsisten memberikan bantuan untuk mendanai berbagai
proyek vital di Gaza dan Tepi Barat.
Sebuah laporan NHK World
mengatakan Pemerintah Jepang sedang menyiapkan dana sebesar 5,4 juta
dolar AS untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Dana
tersebut diharapkan akan dirilis pada akhir pekan ini.
Menurut laporan media Palestina Ma’an News Agency,
UNRWA telah mengonfirmasi janji bantuan dana dari Pemerintah Jepang.
Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan bantuan mekanan bagi
warga Palestina di Jalur Gaza.
Saat ini UNRWA sedang
mengalami krisis pendanaan. Hal itu terjadi setelah Amerika Serikat
menangguhkan dana bantuannya pada Januari lalu. Dari total 125 juta
dolar AS yang disiapkan untuk UNRWA, hanya 65 juta dolar AS saja yang
dikucurkan. UNRWA mengalami krisis karena merupakan pendonor terbesar
bagi organisasi tersebut.
Pada Mei lalu, Jepang telah
mengumumkan paket bantuan sebesar 10 juta dolar AS untuk UNRWA. Dana
tersebut diprioritaskan untuk pengungsi Palestina di Suriah yang tengah
dilanda krisis kemanusiaan akibat konflik selama tujuh tahun terakhir.
Pada 2017, Jepang menyumbangkan total sekitar 43,5 juta dolar AS kepada badan bantuan Palestina.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden China Xi Jinping. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Jakarta, CB -- Jepangmenyatakan Korea Utaradan China
masih menjadi ancaman serius terdekat. Anggapan tersebut tercatat dalam
buku putih berisi kajian pertahanan tahunan yang dirilis Selasa (28/8).
"Pyongyang
terus memberikan ancaman serius yang belum pernah terjadi sebelumnya
dan secara signifikan merusak keamanan serta perdamaian di kawasan,
bahkan komunitas internasional secara lebih luas," bunyi buku putih
Jepang 2018 itu.
Tokyo berkeras bahwa "tidak ada perubahan dalam pengakuan dasar mengenai ancaman senjata nuklir dan rudal Korea Utara".
Padahal, sejak awal tahun ini, ketegangan Korea Utara terus
mereda, terutama setelah pertemuan tinggi inter-Korea pada April lalu,
dan KTT Amerika Serikat-Korea Utara pada Juni lalu.
Korea Utara juga sudah tak lagi menguji coba senjara rudal maupun nuklirnya dalam setahun terakhir.
Menteri
Pertahanan Jepang Itsunori Onodera mengatakan pemerintahnya mengetahui
bahwa Korea Utara sudah memulai "dialog dengan Korea Selatan dan Amerika
Serikat.
Meski begitu, banyak pihak menganggap perjanjian
denuklirisasi yang disepakati Presiden Donald Trump bersama Pemimpin
Tertinggi Kim Jong-un di Singapura tak berbuah hasil yang signifikan
hingga saat ini.
"Tetapi kami tidak dapat mengabaikan fakta
bahwa, bahkan sampai hari ini, Korea Utara memiliki dan sepenuhnya
menyebarkan beberapa ratus rudal yang bisa menjangkau hampir seluruh
wilayah Jepang," kata Onodera seperti dikutip AFP.
Dalam
buku putih itu, Jepang mengatakan akan terus meningkatkan kapasitasnya
untuk melindungi negara dari "senjata Korea Utara", dengan salah satunya
memasang sistem radar Amerika Serikat senilai US$4,2 miliar untuk tiga
dekade ke depan.
Selain Korea Utara, buku putih Jepang juga menyinggung China sebagai salah satu ancaman negara.
Dengan
modernisasi militernya yang terus menguat, China dianggap memicu
"kekhawatiran keamanan yang kuat di kawasan dan komunitas internasional,
termasuk Jepang."
Dalam laporan itu, Tokyo menegaskan
kekhawatirannya terkait peningkatan bujet pertahanan dan militer China
dan ambisi angkatan laut Negeri Tirai Bambu itu di kawasan.
Jepang
mengeluh bahwa China berusaha "mengubah status quo dengan paksaan,"
merujuk pada agresivitas Beijing di Laut China Selatan dan Laut China
Timur. Beijing-Tokyo hingga kini masih memiliki sengketa wilayah di Laut
China Timur yang belum terselesaikan.
Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan negaranya tengah mengembangkan teknologi peluru kendali yang mampu menjangkau seluruh target di kawasan Timur Tengah.
Menurut
Lieberman, industri militer Israel (Israel Military Industries/IMI)
bakal merampungkan teknologi rudal tersebut dalam beberapa tahun
mendatang.
Sistem rudal tersebut, menurut Lieberman,
terintegrasi secara canggih sehingga dapat menghantam target dengan
tepat meski diluncurkan dari jarak jauh.
"Kami sedang mengembangkan sistem rudal presisi yang
memungkinkan Pasukan Pertahanan Israel menjangkau setiap titik di
kawasan ini dalam beberapa tahun ke depan," kata Lieberman seperti
dikutip AFP.
"Proyek untuk membuat roket presisi dan sistem rudal sedang berlangsung," kata Lieberman melalui pernyataan, Selasa (28/8).
"Sebagian
dari sistem itu sedang dalam produksi, sementara bagian lainnya berada
di tahap finalisasi penelitian dan pengembangan."
Menurut Lieberman proyek tersebut menghabiskan bujet pertahanan sebanyak "ratusan juta shekel (mata uang Israel)".
Ketua
IMI Yitzhak Aharonovitch mengatakan sistem persenjataan baru ini
"mencerminkan kecanggihan teknologi dengan fokus kemampuan menembak
secara akurat untuk menyerang berbagai target di darat."
Selama ini, Israel telah dianggap sebagai salah satu negara dengan kemampuan militer paling canggih di Timur Tengah.
Israel diyakini satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di kawasan.
Ahli militer mengatakan militer Israel memiliki beberapa rudal balistik Jericho yang dapat membawa hulu ledak nuklir.
Pada
2004 lalu, IMI menyatakan telah mengembangkan rudal Delilah yang
memiliki jarak jelajah hingga 250 kilometer. Delilah juga dilengkapi
dengan sistem roket anti-rudal.
Peningkatan kemampuan militer
Israel terjadi di tengah berbagai tantangan di kawasan. Salah satu musuh
yang paling dianggap berbahaya oleh Israel adalah Iran.
Musuh
bebuyutan Israel lainnya adalah Hamas, salah satu faksi terbesar
Palestina.Tentara Israel kerap melibas warga Palestina di Jalur Gaza
dengan dalih bahwa Hamas telah menembakkan roket ke wilayahnya.
Israel
juga masih harus menghadapi Hizbullah di Libanon dan perseteruannya
dengan Suriah mengenai klaim wilayah Dataran Tinggi Golan.
CB - Jika
tidak ada aral melintang pada tahun 2019 mendatang Pusat Penerbangan TNI
AD (Puspenerbad) akan menerima 12 unit heli transpor H-47 Chinook dari
AS.
Kehadiran heli Chinook untuk memperkuat alat utama sistem senjata
(alutsista) TNI AD memang sangat dibutuhkan mengingat selama ini
helikopter angkut yang dimiliki oleh Puspenerbad jumlahnya masih
terbatas.
Heli Chinook sendiri oleh militer AS telah dioperasikan pada Perang
Vietnam (1955-1975) dan dikenal sebagai ‘pisang terbang’ (flying banana)
karena bentuk bodinya yang seperti pisang.
Penggunaan heli Chinook yang bisa mengangkut pasukan dan logistik dalam jumlah besar itu memang sangat diperlukan TNI AD.
Apalagi kesatuan ini selalu menjadi tulang punggung dalam operasi penanganan bencana alam bersama-sama pasukan TNI lainnya.
Untuk keperluan operasional baik misi tempur maupun non tempur, TNI
AD biasa menggunakan heli transpor jenis Mi-17 buatan Rusia sebanyak 16
unit , 14 unit heli Bell 412 (AS), dan 30 unit heli BO-105 (Jerman).
Sebagai heli transpor, Mi-17 menjadi andalan TNI AD karena bisa
mengangkut pasukan bersenjata lengkap sebanyak 24 personel atau membawa
logistik sebanyak 5000 kg.
Heli Mi-17 TNI AD (A Winardi)
Sementara Bell-412 buatan AS yang proses perakitannya sudah bisa
ditangai oleh PTDI bisa membawa pasukan sebanyak 13 personel atau 3000
kg barang.
Sedangkan heli BO-105 yang merupakan heli buatan Jerman, merupakan
heli transpor dan juga sekaligus heli serang yang bisa mengakut 4 orang
atau barang sebanyak 1000 kg.
Jika dibandingkan dengan heli transpor yang sudah dimiliki TNI AD,
kehadiran heli Chinook yang berbentuk unik karena merupakan ‘heli
tandem’ memang sangat menyolok.
Sebagai helikopter yang memiliki dua
baling-baling utama, Chinook memiliki ukuran panjang 30 meter, tinggi
5,7 meter, dan bisa mengangkut 55 tentara bersenjata lengkap atau
sekitar 11.000 kg barang.
Selain itu sebagai heli transpor sekaligus tempur, Chinook juga
dipersenjatai sejumlah senapan mesin untuk melindungi para tentara yang
sedang keluar atau masuk kedalam helikopter.
Karena bisa mengangkut barang demikian banyak, maka Chinook sebagai
heli transpor sangat diandalkan untuk menangani bencana alam yang
bersifat regional atau nasional.
Ketika terjadi bencana gempa bumi dan tsunami Aceh (2004) Indonesia mendapat pelajaran berharga.
Yakni, terbukti begitu vitalnya peran heli Chinook yang dioperasikan
oleh sejumlah negara dalam penanganan bencana secara tepat dan akurat. Bell-412 TNI AD terbang di atas Jakarta (A Winardi)
Indonesia bahkan sampai menyewa 5 heli Chinook dari AS untuk memperlancar penanganan bencara alam di Aceh.
Didorong oleh pengalaman berharga itu, pada tahun 2016 Kementerian
Pertahanan RI menandatangai pembelian sebanyak 12 unit heli Chinook yang
rencananya dikirim secara bertahap mulai tahun 2019.
Tim Pencari Fakta PBB mendesak panglima
militer Myanmar Min Aung Hlaing mundur karena terbukti berniat melakukan
genosida terhadap Rohingya. (Reuters/Hla Hla Htay)
Jakarta, CB -- Tim Independen Pencari
Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak panglima militer Myanmar
Min Aung Hlaing mundur karena terbukti berniat melakukan genosida
terhadap Rohingya bersama lima jenderal lainnya.
"Ada informasi
cukup untuk membenarkan/menjamin dibukanya penyelidikan dan penuntutan
terhadap para pejabat senior dalam rantai komando Tatmadaw (tentara)
Myanmar, sehingga pengadilan kompeten dapat menentukan tanggung jawab
mereka terkait genosida dengan situasi yang terjadi di Rakhine,"
demikian kutipan laporan tim tersebut.
Tak hanya militer, dalam
laporannya itu tim tersebut juga menyimpulkan pemerintahan di bawah Aung
San Suu Kyi membiarkan ujaran kebencian berkembang dan gagal melindungi
etnis minoritas dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer
negara bagian Rakhine, Kachin, dan Shan.
"Kejahatan di negara bagian Rakhine dan cara mereka
melakukan kejahatan itu memiliki sifat, gravitasi, dan ruang lingkup
serupa dengan pihak-pihak yang mengizinkan genosida berlangsung," bunyi
laporan 20 halaman tersebut seperti dikutip Reuters, Senin (27/8).
Dalam jumpa pers di Jenewa, ketua panel tersebut, Marzuki Darusman,
mengatakan salah satu langkah yang bisa dilakukan dalam waktu dekat
adalah mendesak para petinggi militer Myanmar turun dari jabatannya.
"Satu-satunya
langkah maju saat ini adalah menyerukan pengunduran dirinya [Aung
Hlaing]," kata Marzuki yang merupakan mantan Jaksa Agung RI itu.
Selain
Aung Hlaing dan lima jenderalnya, Marzuki mengatakan pejabat militer
lain termasuk personel tambahan, warga sipil, hingga gerilyawan juga
masuk daftar pelaku yang turut memperburuk krisis kemanusiaan ini.
Dalam
laporan itu, tim pecari fakta mendesak Dewan Keamanan PBB memastikan
semua pelaku dimintai pertanggungjawaban. Tim tersebut menyarankan agar
Myanmar segera diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau
melalui pengadilan ad hoc.
Tim pencari fakta juga mendesak komunitas internasional memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar.
"DK
PBB harus mengadopsi sanksi individu, termasuk larangan perjalanan dan
membekukan aset mereka, terhadap para pelaku yang paling bertanggung
jawab atas kejahatan serius di bawah hukum internasional ini," bunyi
laporan tersebut.
Laporan tersebut dirilis menyusul krisis
kemanusiaan yang kembali memburuk di Rakhine pada Agustus 2017 lalu.
Saat itu, militer melancarkan operasi pembersihan dengan dalih
memberangus "teroris Rohingya" yang sebelumnya sempat menyerang belasan
pos keamanan di Rakhine.
Alih-alih menangkap pelaku penyerangan,
militer diduga mengusir, menyiksa, hingga membunuh etnis minoritas
Rohinya yang tinggal di Rakhine. Dengan bantuan warga lokal, militer
bahkan disebut membakar desa-desa Rohingya di wilayah itu.
Kekerasan itu pun memicu sedikitnya 700 ribu Rohingya untuk melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.
Tim pencari fakta telah membuka penyelidikan sejak akhir tahun lalu dan
berhasil mewawancarai sedikitnya 875 korban dan saksi mata di perbatasan
Bangladesh dan beberapa negara lain.
Tak hanya itu, tim yang
terdiri dari lima panelis independen itu juga ikut menganalisis dokumen,
foto satelit, gambar, hingga rekaman video terkait krisis kemanusiaan
itu.
Dalam laporannya, tim pencari fakta mengatakan tindakan militer, termasuk membakar desa-desa "sangat tidak proporsional."
Dihubungi
melalui telepon oleh Reuters, juru bicara militer Myanmar Mayor
Jenderal Tun Tun Nyu tidak bisa segera mengomentari laporan PBB
tersebut. Juru bicara Suu Kyi, Zaw Htay, juga tak dapat segera dimintai
tanggapan terkait pernyataan PBB itu.
Saudi mengusir Dubes Kanada karena mengkritik penangkapan aktivis HAM.
CB, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland
pada Senin (27/8) menyerukan dukungan Jerman dalam kampanye Ottawa untuk mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia.
Pemerintah Jerman, yang berusaha memperbaiki hubungannya
dengan Riyadh, bersikap diam atas perselisihan Kanada dan Arab Saudi.
Konflik Kanada dan Saudi telah menimbulkan kecaman dari sejumlah
politisi dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Chrystia
Freeland, berbicara pada pertemuan tahunan duta besar Jerman di Berlin.
Walaupun tidak secara khusus menyebutkan Arab Saudi tetapi dia sempat
menyinggung tweet-nya yang menuntut pembebasan aktivis hak asasi manusia yang dipenjarakan di Arab Saudi.
Sebagai
tanggapan, Riyadh telah membekukan perdagangan baru dengan Kanada,
mengusir duta besar Kanada, dan mengakhiri program pendidikan dan medis.
Freeland mengatakan Kanada akan selalu membela hak asasi manusia
walaupun memiliki konsekuensi. "Kami mengandalkan dan berharap untuk
dukungan Jerman," katanya.
Hubungan antara Berlin
dan Riyadh telah tegang sejak mantan menteri luar negeri Sigmar Gabriel
mengecam kebijakan luar negeri Saudi di Timur Tengah pada November tahun
lalu. Komentar itu dinilai sebagai kritik atas tindakan Riyadh di
wilayah tersebut.
Arab Saudi menarik duta besarnya untuk
Berlin dan, sejak awal 2018, telah mengecualikan perusahaan perawatan
kesehatan Jerman dari tender umum. Riyadh berselisih dengan banyak
negara Eropa yang mengkritik intervensinya dalam perang saudara Yaman
dan mendukung dialog dengan Iran.
Sementara itu, Menteri
Luar Negeri Jerman Heiko Maas menekankan pada konferensi Eropa dan
Kanada terkait langkah menghadapi tindakan sepihak Presiden AS Donald
Trump.
"Ini memukul Eropa dan Jerman ketika Amerika
Serikat, tiba-tiba dan tanpa konsultasi, memperkenalkan sanksi acak
terhadap Rusia, Cina, Turki dan di masa depan mungkin lebih banyak mitra
dagang penting kami," katanya.
Menurutnya Eropa perlu lebih otonom untuk mempertahankan kepentingan perdagangannya. "Walaupun Itu tidak akan mudah," ujarnya.
Medium Tank buatan PT Pindad saat melakukan uji
coba di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) TNI AD Cipatat, Bandung
Barat, Senin (27/8/2018)
CB, CIPATAT - PT Pindad (persero) melakukan uji daya gempur medium tank dengan firing test, Senin (27/8/2018) di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) TNI AD Cipatat, Bandung Barat. Firing test ini sebagai bagian dari sertifikasi oleh
Dislitbangad guna mengetahui kemampuan daya gempur medium tank dalam
kondisi baik dan memenuhi persyaratan, serta spesifikasi desain.
Firing test
ini dihadiri Dankodiklat TNI AD, Mayjen TNI AM Putranto; Direktur
Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan,
Bondan Tiara Sofyan; Perwira Tinggi TNI; serta pejabat Kementerian BUMN.
Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, mengatakan bahwa firing test ini menguji fungsi penembakan turret 105 mm yang merupakan senjata utama dari medium tank dan memiliki data hancur besar.
"Jarak tembaknya itu 3000 meter atau 3 kilometer. Turret
medium tank dipersenjatai juga dengan canon kaliber 105 mm. Pengujian
ini juga dilakukan secara statis dan kondisi bergerak," kata Abraham.
Berdasarkan pantauan, firing test ini dilakukan dalam empat sesi.
Pertama, menembak sasaran jaring pada titik tertentu dengan tipe
munisi TPCSDS-T. Kedua, menembak sasaran plat dengan tipe munisi HEP-T
untuk simulasi kemampuan menggempur rantis. Ketiga, menembak moving
target dengan tipe munisi TPCSDS tanpa jeda.
"Keempatnya, penembakan salvo atau beruntun dengan tipe munisi HE4
TP2 dengan membidik sasaran perkubuan dan plat. Medium tank ini juga
sempat diuji ketahanan atas ledak ranjau dengan hasil yang memuaskan,"
ujarnya.
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian
Pertahanan, Bondan Tiara Sofyan, mengaku sangat puas atas hasil uji coba
medium tank hari ini.
"Alhamdulillah memuaskan seperti yang tadi bisa dilihat semua sasaran
terkena. Selanjutnya kami akan produksi masal. Kami berharap medium
tank ini segera bisa diadakan untuk TNI AD," ucap Bondan
Medium Tank kaliber 105 MM buatan PT Pindad (Foto: Ist)
JAKARTA - PT Pindad melakukan uji tembak Medium Tank
Kaliber 105MM, sebuah senjata darat jenis tank buatan anak negeri, di
Pusdik Pussenif Ciputat, Jawa Barat, Senin (27/8/2018). Uji Tembak
sendiri dihadiri oleh pejabata Kementerian Keamanan (Kemhan) dan Tentara
Nasional Indonesia (TNI).
Diketahui, Medium Tank 105 MM adalah tank buatan anak negeri yang
merupakan satu dari tujuh program nasional yang dibiayai pemerintah
untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan sebagaimana amanah UU
16/2012.
Uji tembak yang dilakukan dengan meriah tersebut, rupanya menjadi
babak akhir serangkaian uji coba Medium Tank 105MM, setelah sukses
jalani uji ledak dengan TNT 10 kilogram dan 8 kilogram, uji jelajah
dengan medan lebih dari 2.000 kilometer dan uji ketahanan mesin.
Dalam pantauan, Medium Tank 105MM sukses menembakan beberapa misil.
Dengan dentuman keras, suara dari tank yang dipersembahkan untuk
menyambut hari kemerdekaan ke-73 RI tersebut bahkan sanggup membuat
alarm mobil yang terparkir jauh berbunyi.
Dentuman misil dari Medium Tank 105MM tersebut langsung disambut
gemuruh dan tepuk tangan penonton yang hadir. Medium Tank 105MM ini
adalah hasil Joint Development antara PT Pindad dan produsen kendaraan
tempur FNSS dari Turki
Medium
tank PT Pindad berhasil menghancurkan target sejauh 1,5 km pada uji
tembak di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) TNI AD Cipatat,
Kabupaten Bandung Barat, Senin (27/8/2018). SINDOnews/Arif
BANDUNG
- PT Pindad (Persero) melaksanakan uji tembak atau firing test medium
tank pada rangkaian uji akhir di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif)
TNI AD Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Senin (27/8/2018).
Medium
tank produksi bersama Pindad dan FNSS Turki melakukan uji tembak pada
target sejauh 1,2 hingga 1,5 km di atas bukit. Uji tembak berhasil
meluluhlantakkan bunker, plat baja, kendaraan tempur, dan tiga target
diam.
Uji daya gempur atau firing test ini dilakukan untuk
menguji fungsi penembakan dari turret 105 mm yang merupakan senjata
utama medium tank yang memiliki daya hancur besar. Uji daya gempur
dilakukan pada saat tank statis dan saat kondisi bergerak. Uji ini juga
bertujuan untuk menunjukan kemampuan lock on pada satu titik sementara
tank bergerak.
"Melihat hasilnya kami cukup puas. Semua target
sejauh 1,5 kilometer mampu dikenai. Ini sudah sesuai dengan spesifikasi
internasional untuk kendaraan tempur tank," ujar Direktur Utama PT
Pindad Abraham Mose.
Uji tembak dilakukan dalam beberapa sesi.
Sesi tembak pertama untuk menembak sasaran jaring pada titik-titik
tertentu dengan tipe munisi TPCSDS-T. Sesi kedua menembak sasaran plat
dengan tipe munisi HEP-T untuk simulasi kemampuan menggempur rantis.
Sesi ketiga menembak moving target dengan tipe munisi TPCSDS tanpa jeda.
Sementara sesi tembak keempat yaitu penembakan salvo atau
beruntun dengan tipe munisi HE4 TP2 membidik sasaran perkubuan dan plat.
Rangkaian uji ini merupakan kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh
Dislitbangad.
Rusia
dilaporkan tengah mengujicoba sebuah exoskeleton bertenaga aktif dengan
motor listrik terintegrasi dan baterai penyimpanan. Foto/Tass
MOSKOW
- Rusia dilaporkan tengah mengujicoba sebuah exoskeleton bertenaga
aktif dengan motor listrik terintegrasi dan baterai penyimpanan. Zirah
generasi baru ini akan memungkinkan tentara untuk secara akurat mencapai
target dengan senapan mesin yang dipegang dengan satu tangan.
"Kami
telah mengadakan uji coba untuk prototipe dari exoskeleton aktif. Ini
benar-benar meningkatkan kemampuan fisik seorang tentara. Sebagai
contoh, tentara mampu menembak dari senapan mesin hanya dengan satu
tangan dan secara akurat mencapai target," kata Kepala Desainer untuk
Sistem Dukungan Kehidupan Pakaian Tempur di TsniiTochMash, sebuah
kontraktor pertahanan Rusia, Oleg Faustov.
"Dalam waktu dekat,
exosuit aktif akan memungkinkan tentara untuk membawa lebih banyak
peralatan tempur dan persenjataan, bergerak lebih cepat dan mencapai
tujuan tempur dengan lebih efektif," sambungnya, seperti dilansir Tass
pada Senin (27/8).
Dia lalu menuturkan, tidak adanya baterai
penyimpanan dengan karakteristik yang dibutuhkan masih tetap menjadi
masalah utama dalam menciptakan exoskeleton yang bertenaga. Namun,
Faustov menyebut pihaknya berusaha untuk memecahkan masalah ini.
Sementara
itu, Ketua Komite Militer dan Ilmiah Angkatan Darat Rusia, Alexander
Romanyuta menyatakan zirah itu akan mulai ditambahkan dalam peralatan
tempur Ratnik-3 'Soldier of the Future' pada tahun 2025.
Saat
ini, peralatan tempur Ratnik generasi kedua yang dipasok ke tentara
Rusia menggunakan exosuit mekanis pasif tanpa motor listrik. Meskipun
tidak meningkatkan kemampuan fisik seorang tentara, zirah yang saat ini
dipakai memudahkan tentara saat membawa barang-barang berat.
