Sanksi Barat dan Harga Minyak Menerjang Perekonomian Rusia

 
DMITRY SEREBRYAKOV / AFP Nilai tukar mata uang Rusia, rubel, rontok di tengah penurunan harga minyak dunia, konflik Ukraina, dan ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan bank sentralnya yang menaikkan tinggi suku bunga acuan. Gambar diunggah pada Selasa (16/12/2014), memperlihatkan seorang perempuan berlatarkan papan kurs di depan bank terbesar di Rusia.


JAKARTA, CB – Masalah politik Rusia dengan Ukraina ditengarai menjadi akar permasalahan kolapsnya ekonomi negari Beruang Merah itu. Ditambah lagi, membanjirnya pasokan minyak mentah dari negara-negara penghasil minyak (OPEC) telah memperparah kondisi Rusia yang juga adalah produsen minyak.

“Sejak menyerang Ukraina, Rusia mendapat sanksi yang terus berjalan sampai sekarang. Jadi ada pertempuran senjata, dan pertempuran ekonomi saat ini. Ekonomi Rusia kolaps, terpuruk, dan membuat sentimen di emerging market menjadi jelek sekarang ini,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Sejak dikenai sanksi itu pula, rubel Rusia terus melemah. Bank Sentral Rusia tercatat sepanjang tahun ini sudah enam kali menaikkan suku bunga acuan. Mereka pun melakukan intervensi ke pasar valas untuk mengerem pelemahan. Hasilnya cadangan devisa tergerus hingga tinggal 400 miliar dollar AS.

Terakhir, Bank Sentral Rusia menaikkan 650 basis poin suku bunga acuannya menjadi di level 17 persen. Padahal, belum ada sepekan sebelumnya, suku bunga acuan juga sudah naik 100 basis poin. Namun, rubel Rusia justru semakin terteken.

Harga minyak
Mirza juga menyampaikan, selain sanksi dari Barat--Eropa dan Amerika--, Rusia juga berhadapan dengan merosotnya harga minyak dunia. Negara-negara anggota OPEC, ujar dia, dengan senjaga pula tetap membanjiri pasar dengan pasokan minyak agar penjualan minyak menjadi tidak ekonomis.

“Harga minyak dunia turun drastis membuat prospek ekonomi Rusia terkontraksi negatif pada tahun depan. Ini juga yang menyebabkan mata uang rubel Rusia turun dan Bank Sentral-nya mencoba bertahan dengan menaikkan suku bunga,” papar Mirza.

Mirza mengatakan, Rusia selama ini sama-sama dipandang sebagai emerging market seperti Indonesia. Namun begitu, dia yakin investor akan melihat perbedaan di antara dua negara dan memberikan ekspektasi yang berbeda terhadap Indonesia.

Pelaku pasar, sebut Mirza, akan melihat fundamental Indonesia, dan kebijakan investasi yang akan diambil pemerintah baru. “Joko Widodo terbuka untuk asing investasi, PTSP, peningkatan ekspor perikanan. Kalau ini terealisasi baik, orang akan melihat lagi Indonesia, dan rupiah bisa stabil,” tegas Mirza.


Credit KOMPAS.com

Faisal Basri: Kritis, Bukan Berarti Kami Harus Berkelahi Terus Sama Pertamina

Menteri ESDM Sudirman Said (kanan), Menteri BUMN Rini M Soemarno (kiri), dan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, bersalaman usai memberikan keterangan kepada wartawan tentang pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Gedung ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2014). Tim Reformasi Tata Kelola Migas resmi dibentuk oleh Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN untuk meninjau kebijakan pemerintah di sektor energi dari hulu sampai hilir, serta mengkaji ulang keberadaan SKK Migas dan BP Migas.


JAKARTA, CB – Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri menegaskan bahwa pembentukan timnya antara lain bertujuan menghilangkan celah yang memberi ruang bagi mafia migas. Namun, bukan berarti tim ini juga harus selalu berseberangan sikap dengan Pertamina.

“Insya Allah (kami) kritis terus. Kritis itu tidak berarti kami berkelahi sama Pertamina terus kan?” kata Faisal, dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (17/12/2014). Dia mengatakan, tim ini akan terus berupaya menemukan akar permasalahan dan penghambat solusinya.

Faisal mengatakan, dalam pertemuannya dengan Pertamina dan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) pada Rabu siang, data-data yang dipaparkan perusahaan tersebut sangat membantu kerja timnya.

Pertemuan tersebut berlangsung cukup lama, yakni sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Menurut Faisal, sejumlah pertanyaan yang diajukan ke Pertamina dan Petral mencakup proses pengadaan minyak mentah, kondisi kilang Pertamina, dan peran Petral.

Namun, Faisal menegaskan, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan otoritas Pertamina, pun tim anti-mafia migas. “Misalnya terkait dengan persoalan aturan. Ada aturan dari Ditjen Migas terkait spek. Nanti kami sama-sama setelah ini duduk dengan Ditjen Migas, Pertamina," kata dia.

Rencana pertemuan itu, lanjut Faisal, bertujuan membenahi spesifikasi soal bahan bakar minyak ini. "Reform spek atau upgrade spek minyak bagi kebaikan masyarakat. Masa kita punya kesempatan dapat spek bagus tapi malah dapat yang di bawahnya?” sebut dia.

Oleh karenanya, meski mengaku mendapat banyak masukan untuk menyusun rekomendasi, Faisal dan tim menegaskan belum ada kesimpulan yang bisa diambil dari pertemuan lima jam pada Rabu siang.

Duduk berdampingan dengan Faisal, VP Corporate Communication Ali Mundakir mengatakan, pertemuan pada siang itu merupakan langkah baik untuk menciptakan iklim tata kelola industri migas yang baik.

“Prinsipnya Pertamina sangat mendukung data yang dibutuhkan tim. Termasuk jika ada hal yang ingin didalami atau dilihat langsung oleh tim reformasi," janji Ali. "Saya pikir iklim ini sangat bagus. Kami senang semoga data yang kami sampaikan berguna bagi tim, khususnya untuk menjalankan tugasnya, membangun tata kelola migas yang lebih baik untuk Indonesia.”


Credit KOMPAS.com

TNI akan tambah 17 pos baru di perbatasan

Wilayah Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia (istimewa)

Tujuannya untuk menyatakan kehadiran negara dan memberi rasa aman kepada rakyat kita yang tinggal di dekat perbatasan dengan negara tetangga,"

Balikpapan (CB) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berencana menambah 17 pos baru di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

"Tujuannya untuk menyatakan kehadiran negara dan memberi rasa aman kepada rakyat kita yang tinggal di dekat perbatasan dengan negara tetangga," kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Benny Indra Pujihastono di Balikpapan, Rabu.

Kodam VI Mulawarman bertanggung jawab mengawasi perbatasan sepanjang 1.038 kilometer dari timur laut ke barat daya perbatasan dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, dua negara federasi Malaysia.

TNI AD sudah memiliki 33 pos saat ini. Dengan tambahan 17 pos lagi tahun depan maka akan ada 50 pos yang memantau wilayah utara NKRI.

"Selain itu juga ada dua batalyon dari kesatuan-kesatuan dari Kodam lain yang turut berjaga di perbatasan," kata Panglima.

Saat ini dua batalyon dari Kostrad, yaitu Batalyon Infanteri Lintas Udara 433 dan Batalyon Infanteri 413 tengah bertugas mengawal patok-patok sempadan dan mencegah semua yang ilegal.

Ditambah kekuatan organik Kodam VI Mulawarman sendiri, ada 892 personel yang terlibat dalam pengamanan perbatasan.

Pada jarak sepanjang itu ada 33 pos. Setiap pos rata-rata berkekuatan 15-20 prajurit yang siaga 24 jam. Biaya pembangunan seluruhnya berasal dari anggaran untuk Kementerian Pertahanan dari APBN 2015.

Saat ini TNI AD sudah mengawasi perbatasan dengan 33 pos yang tersebar mulai dari pesisir Kabupaten Nunukan di timur laut Kalimantan Utara, hingga bagian hulu Sungai Boh di Pegunungan Schwanner di barat laut, di bagian barat Kabupaten Malinau, dan ujung barat laut Kabupaten Mahakam Ulu.

Nunukan dan Malinau sekarang bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, provinsi yang baru setahun ini dilepaskan Kalimantan Timur untuk mempercepat pembangunan perbatasan. Mahakam Ulu juga dari otonomi baru, pecahan dari Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.


Credit ANTARA News

Obama umumkan `babak baru` hubungan AS-Kuba

Kamis, 18 Desember 2014 03:16 WIB | 3.974 Views

Presiden Amerika Serikat Barack Obama (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/pras)

 

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengatakan, Rabu, "babak baru" hubungan Washington dengan Kuba sudah dibuka, dengan mengatakan sudah saatnya "pendekatan kuno", yang gagal membawa hubungan melangkah maju, diakhiri.

"Melalui perubahan-perubahan ini, kita berniat untuk menciptakan lebih banyak kesempatan bagi rakyat Amerika dan Kuba serta memulai babak yang baru," kata Obama.

  Credit ANTARA News

Raul Castro: Kuba akan `jalin kembali hubungan diplomatik` dengan AS

Fidel Castro (kanan) dan Raul Castro (kiri) (FOTO ANTARA/REUTERS)

Kami telah sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik setelah lebih dari setengah abad."

Havana (CB) - Presiden Kuba Raul Castro mengatakan, Rabu, Kuba telah setuju untuk menjalin kembali hubungan diplomatiknya dengan musuh Perang Dingin negara itu, Amerika Serikat, setelah pertukaran tahanan yang dilakukan kedua negara membuka jalan bagi terobosan bersejarah.

"Kami telah sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik setelah lebih dari setengah abad," katanya saat menyampaikan pidato yang disiarkan secara nasional, lapor AFP.

Namun, ia menambahkan bahwa masalah pemecah belah, yakni embargo perdagangan yang diterapkan AS dan disebut Castro sebagai "pemblokiran", itu masih belum dapat selesaikan.

 Credit ANTARA News

Uni Eropa Dukung Pembentukan Negara Palestina

 

 Swedia, Inggris, Perancis dan Irlandia telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. (Reuters/Ammar Awad)

 

 

Brussels, CB -- Mengikuti beberapa negara Eropa yang telah mengakui secara negara Palestina, parlemen Uni Eropa juga menyatakan mendukung resolusi pembentukan negara Palestina.

Meskipun begitu, Uni Eropa menyatakan dukungan ini hanya bersifat prinsip, dan bukan dukungan secara langsung.

Dukungan ini terlihat dalam pemungutan suara anggota parlemen, di mana 498 anggota memilih mendukung pengakuan Palestina sebagai negara, sementara hanya 88 anggota yang memilih sebaliknya.

"Parlemen Eropa mendukung pengakuan prinsip negara Palestina dan solusi dua negara. Parlemen percaya keputusan ini akan berjalan seiring dengan perkembangan pembicaraan damai, yang harus terus dilakukan," begitu bunyi pernyataan Uni Eropa, dilansir dari Reuters, Rabu (17/12).

Anggota parlemen sayap kiri awalnya mendesak 28 negara anggota Uni Eropa untuk mengakui negara Palestina tanpa syarat.

Desakan ini menyusul keputusan Swedia pada Oktober lalu untuk mendukung pembentukan negara Palestina tanpa syarat. Tindakan serupa juga telah dilakukan Inggris, Perancis dan Irlandia.

Dukungan dari tiga negara Eropa ini menunjukkan ketidaksabaran Eropa atas resolusi damai Palestina dengan Israel yang tak juga memperlihatkan kemajuan.

Sejak perundingan damai kedua negara yang dipimpin Amerika Serikat pada April lalu tidak berjalan, Israel terus menekan Palestina dengan melebarkan pembangunan permukiman di sejumlah wilayah yang termasuk dalam teritori negara Palestina.



Namun, anggota parlemen Uni Eropa sayap kanan dan tengah mengatakan dukungan untuk pengakuan Palestina sebagai sebuah negara seharusnya hanya merupakan bagian dari perjanjian yang dinegosiasikan dengan Israel.

"Meskipun mendukung, Parlemen Eropa jelas menolak pengakuan negara Palestina tanpa syarat yang terpisah dari perundingan damai," kata Elmar Brok, pemimpin komite urusan luar negeri parlemen Uni Eropa asal Jerman.

Sebelumnya, Pengadilan Uni Eropa memutuskan kelompok Islam Palestina Hamas harus dihapus dari daftar teroris yang dirilis oleh blok itu pada 2001.

Uni Eropa menilai keputusan sebelumnya untuk menempatkan Hamas dalam daftar teroris merupakan keputusan yang berdasarkan laporan media, bukan berdasarkan analisis.



Credit CNN Indonesia

Indonesia Ikut Tender Alutsista Militer Filipina

 

 Indonesia menangkan tender untuk dua kapal angkut militer Filipina. (Ilustrasi/Antara Photo/Suryanto)

 

 

 

Manila, CB -- Filipina akan membeli dua fregat, dua helikopter dan tiga kapal perang untuk ditempatkan di Laut China Selatan yang menjadi sengketa dengan Tiongkok.

Indonesia dan Italia mengajukan tender untuk dua helikopter anti-kapal selam, sementara Korea Selatan, Spanyol dan Perancis telah mengajukan penawaran untuk dua pesawat siluman dan fregat, kata Laksamana Caesar Taccad, kepala sistem senjata Angkatan Laut Filipina kepada wartawan, seperti dikutip dari Reuters.

Indonesia telah memenangkan kontrak untuk dua kapal angkut militer dan akan memberikan kapal pertama pada awal 2016. Taiwan dan lima galangan kapal lainnya bersaing untuk tiga kapal penyerang multi-fungsi yang dilengkapi rudal.

Sementara itu, Amerika Serikat akan memasok radar pesisir.

Filipina telah memulai program modernisasi untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan perbatasan maritimnya dalam waktu 15 tahun dan dengan anggaran sebesar US$2 miliar.

Daftar pengadaan yang diumumkan pada Rabu (17/12) akan dibeli dengan dana dari anggaran itu.

Tiongkok mengklaim sekitar 90 persen dari seluruh Laut China Selatan termasuk wilayah yang berada dalam kedaulatan Filipina , Brunei , Malaysia, Vietnam dan Taiwan.

Konfrontasi antara Filipina dan Tiongkok terus meningkat sejak Juni 2012 ketika Tiongkok merebut wilayah yang dikenal dengan Scarborough Shoal yang diyakini kaya akan minyak dan gas bumi serta sumber daya perikanan.

"Peristiwa di barat Laut Filipina memunculkan beberapa urgensi akuisisi," kata Taccad.

Tiongkok telah melakukan reklamasi lahan di berbagai bagian dari pulau-pulau Spratly dan tampaknya sedang membangun lapangan terbang dan pelabuhan di lima titik mengontrol Spratly.

Filipina, yang merupakan sekutu dekat AS, telah membawa kasus arbitrase internasional terhadap Tiongkok, mencari klarifikasi mengenai hak mereka di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Namun Tiongkok menolak untuk ambil bagian dalam arbitrase tersebut. Putusan terkait arbitrase tersebut diharapkan akan keluar tahun depan.

Vietnam baru-baru ini mengajukan posisinya ke pengadilan arbitrase, memancing kemarahan Tiongkok.


 Credit CNN Indonesia

Anggaran Siap, Pembebasan Lahan di Situs Gunung Padang Akan Dilakukan Awal 2015

KOMPAS IMAGES/ANDREAN KRISTIANTO Batu situs Megalitikum Gunung Padang yang dikelilingi keindahan alam pegunungan di kawasan Cianjur, Jawa Barat, Jumat (15/3/2013). Gunung padang merupakan situs pra-sejarah peninggalan Megalitikum yang berupa punden berundak yang terdiri dari susunan batuan andesit yang umurnya diperkirakan jauh lebih tua daripada piramida mesir sekitar 10.000 tahun sebelum masehi.

CIANJUR, CB - Pemerintah pusat dan propinsi telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk pembebasan lahan di Situs Gunung Padang, Cianjur, Jabar.
Pembebasan lahan akan dilaksanakan awal 2015, kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Cianjur, Tedy Artiawan, di Cianjur, Selasa (16/12/2014).
Dia mengatakan, pemerintah pusat dan provinsi menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan di sekitar situs, dengan rincian Rp7 miliar dari pusat dan Rp3 miliar dari pemerintah provinsi.
"Total keseluruhan anggaran pembebasan lahan ini Rp10 miliar. Tahun depan pembebasan lahan akan segera dilakukan," katanya.
Pihaknya belum mengetahui berapa jumlah rumah yang akan direlokasi karena saat ini masih dilakukan pendataan, sedangkan zona utama Situs Gunung Padang telah ditambah menjadi 29 hektare yang sebelumnya hanya 4,5 hektare.
"Diharapkan pembebasan lahan tidak ada polemik, tapi warga sekitar memang sudah setuju dan bersedia untuk direlokasi," katanya.
Saat ini, tambah dia, kawasan situs baru dilakukan penataan dengan membuat drainase dan tembok penahan tebing dengan anggaran dari provinsi senilai Rp3 miliar. Penataan tersebut diharapkan selesai sesuai jadwal yang ditentukan akhir Desember.
"Jalan sepanjang 22 kilometer dari mulai pertigaan Warungkondang hingga Desa Karyamukti telah diperbaiki pemerintah pusat. Sebab Kemendikdub telah menginstruksikan bahwa jalur itu menjadi jalan strategis pemerintah propinsi," katanya.
Pihaknya berharap ekskavasi dan penelitian segera dilanjutkan mengingat pembebasan lahan dan penataan akan segera dilakukan, meskipun hasil penelitian awal yang dilakukan Tim Nasional Penelitian Gunung Padang mengalami perbedaan pendapat.
"Perbedaan pendapat itu hal yang sudah biasa dan akan menciptakan hal yang baru. Tidak apa-apa sekarang masih ada perbedaan pendapat yang penting penelitian segera dilanjutkan dan kami sangat mendukung," katanya.

Credit KOMPAS.com

Pembangkit Energi Terbarukan Pasok 21 Persen Listrik Nasional

 

 Pekerja melakukan instalasi turbin di Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Segara di Desa Bentek, Gondang, Lombok Utara, NTB, Senin (8/12). PLTMH Segara ini memiliki tiga unit turbin pembangkit yang telah beroperasi dan satu unit dalam proses pembangunan dengan kapasitas terpasang total sebesar tujuh MW untuk mendukung ketahanan listrik PLN di wilayah NTB. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

 

 

Jakarta, CB -- Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mencatat sampai akhir 2014 ini, kontribusi pembangkit listrik bertenaga energi terbarukan menyumbang 10.744,16 megawatt (MW) dari total kapasitas terpasang listrik nasional.

Angka tersebut menurut Rida setara dengan 21 persen dari total kapasitas listrik yang dimiliki Indonesia saat ini sebesar 51.981 MW. "Walaupun masih sedikit kapasitasnya, tapi capaian ini tidak terlalu buruk," ujar Rida dikutip dari situs resmi Kementerian, Rabu (17/12).

Rida optimistis pengembangan pembangkit listrik dengan tenaga energi terbarukan akan lebih masif ke depan. Sebab ketersediaan energi berbasis sumberdaya fosil semakin hari cadangannya semakin menipis dan langka. Kondisi tersebut membuat harga minyak dan batubara cenderung meningkat. Hal ini menurut Rida harus dicermati oleh PT PLN (Persero) maupun perusahaan pembangkit listrik swasta (independent power producer/IPP).

Bahkan International Renewable Energy Agency (IRENA) memperkirakan pada 2030 nanti bauran total energi meningkat dua kali lipat dengan semakin banyaknya sumber daya energi terbarukan. Prediksi IRENA lainnya pada tahun yang sama bauran energi baru terbarukan meningkat tiga kali lipat berdasarkan total konsumsi energi global.

Butuh Insentif

Untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan pada masa mendatang, Rida menyebut pemerintah telah menyusun sejumlah rencana diantaranya meningkatkan kerjasama antar stakeholder yang terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, kemudian mendorong keterlibatan industri lokal, lalu mendorong kontribusi perbankan nasional dalam pengembangan energi baru terbarukan dan upaya konservasi energi.

"Kami juga melakukan diseminasi program efisiensi energi kepada masyarakat,"tambahnya.

Upaya lain yang juga dilakukan adalah pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dan terakhir memberikan insentif untuk pengembangan energi baru terbarukan dan upaya konservasi energi. "Insentif berupa dukungan kebijakan fiskal, subsidi, feed in tariff, penciptaan pasar melalui kebijakan mandatori serta kebijakan investasi," pungkasnya.


Credit CNN Indonesia

Indonesia Butuh Minimal 40 PLTN pada 2050

 

Inti nuklir di dalam kolam reaktor riset nuklir di reaktor serba guna G. A Siwabessy milik Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten. (Ilustrasi: Antara/BNPT) 

 

 

CB, Jakarta: Indonesia idealnya memiliki setidaknya 40 PLTN pada 2050 mendatang. Jumlah ini diperlukan untuk memenuhi pasokan kebutuhan listrik nasional.

Satu reaktor PLTN setidaknya harus dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 1000 megawatt jika ingin memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot Wisnubroto mengatakan pembangunan satu PLTN membutuhkan setidaknya delapan hingga sepuluh tahun lamanya. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu PLTN sangat tergantung kepada besaran daya yang dihasilkan.

Untuk membangun PLTN yang mampu menghasilkan 150 megawatt dibutuhkan dana setidaknya Rp10 triliun. Sementara itu untuk membangun PLTN yang mampu menghasilkan daya sebesar 1.000 megawatt dibutuhkan dana Rp30 triliun sampai Rp40 triliun.

Indonesia membutuhkan energi listrik sebesar 115 gigawatt pada 2025 mendatang. Pada saat ini energi listrik yang dihasilkan baru mencapai 36 gigawatt.

"Untuk memenuhi kekurangan pasokan energi listrik maka perlu dibangun PLTN sebagai alternatif dari penggunaan energi baru dan dapat diperbaharui," ujarnya.

Berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dibutuhkan setidaknya empat PLTN di Indonesia pada 2025 mendatang. Kalaupun keempat PLTN sudah dibangun sebelum 2025, mereka baru dapat memasok 2% kebutuhan listrik nasional.

Djarot menegaskan pemerintah tidak pernah menomorsatukan suatu jenis sumber energi tertentu. Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2006, nuklir masih menjadi pilihan sumber energi yang dapat digunakan.

"Walaupun menjadi pilihan terakhir tapi bukan berarti nuklir baru dipakai saat sumber energi lain sudah habis. Jalan yang sudah dibangun kearah sana sudah jauh dimulai sebelum nuklir digunakan," tandasnya.

Sosialisasi nuklir yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 14 tahun 2011 mengenai percepatan pembangunan nasional menunjukkan pemerintah mengakui nuklir sebagai salah satu bentuk kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan nasional.

Djarot mengatakan semuanya tergantung kepada kesiapan semua lini pemerintahan dan sejauh mana masyarakat memahami dan menerima nuklir. BATAN hanya berpikir soal pengembangan teknologi nuklir dan keselamatannya.

Program nuklir, baik energi maupun non energi, adalah kebijakan pemerintah. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berkomitmen mengurang emisi karbon menjadi 26% pada 2020. Karena itu, penggunaan PLTN menjadi tidak terhindarkan.

Investasi awal pembangunan PLTN, kata Djarot, memang terbilang mahal. Namun saat bicara mengenai operasional maka akan menjadi lebih murah. Kelemahan lainnya adalah kebijakan ini sangat tergantung lintas parpol atau politisi.


Credit Metrotvnews.com

Mendesak, Pembangunan PLTN untuk Atasi Krisis Energi Listrik

JAKARTA (CB)- Pemerintah hingga kini belum memberikan sinyal terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Padahal krisis energi listrik didaerah terus meluas dan mulai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) Djarot  Sulistio Wisnusubroto mengatakan bahwa membangun PLTN situasinya sudah sangat mendesak. “Kebutuhan listrik setiap saat terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Sementara bahan bakar fosil makin hari persediaannya makin habis,” jelas Djarot kemarin.
Karena itu membangun PLTN harus segera dilakukan oleh pemerintah. Jangan menunggu krisis energi listrik tersebut memadamkan semua aliran listrik di Indonesia secara keseluruhan.
Diakui Djarot, hal yang selama ini menghambat pembangunan PLTN adalah infrastruktur dan sikap penolakan masyarakat terhadap nuklir. Tetapi jajak pendapat yang terus dilakukan oleh BATAN sejak 2010-2014 menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Secara nasional, masyarakat sudah mau menerima PLTN dengan catatan harus diawasi dengan ketat.
“Krisis energi listrik telah mendorong masyarakat untuk menyetujui dibangunnya PLTN,” tambahnya.
Untuk membangun PLTN itu sendiri dikatakan Djarot prosesnya tidak mudah. Setelah dilakukan studi tapak, lalu keluar kepres, pembangunan baru bisa dimulai.
“Dan hasilnya baru bisa dinikmati 8 hingga 10 tahun yang akan datang,” tukas Djarot.
Itu sebabnya, BATAN terus mendorong agar pemerintah segera membangun PLTN. Dengan kurun waktu pembangunan yang cukup lama tersebut, masih memungkinkan Indonesia terhindar dari krisis energi listrik yang sangat parah.
“Hasil jajak pendapat terbaru dimana masyarakat sudah menginginkan adanya PLTN akan kami sampaikan kepada Presiden dan Menteri ESDM. Kami berharap pemerintah tidak terlambat memutuskan,” pungkas Djarot.
Dalam studi yang melibatkan 5000 responden secara acak tersebut ditemukan fakta bahwa meningkatnya penerimaan nuklir didasari atas keinginan masyarakat untuk tidak lagi ada pemadaman listrik, harga listrik jadi murah, mencptakan lapangan kerja, tidak mengeluarkan polusi dan alih teknologi.
Adapun hasil rekapitulasi jajak pendapat iptek nuklir 2014 terlihat 72 persen responden tingkat nasional setuju PLTN, 57 persen masyarakat Bangka Belitung setuju PLTN dibangun di Babel dan 74 persen responden di Jawa-Sumatera-Bali setuju dibangun PLTN.


Credit Pos Kota

Menkeu: Rupiah Lemah Momentum Kebangkitan Industri Manufaktur

 

 Produksi motor di pabrik Astra Honda Motor, Karawang, Jawa barat, Kamis (11/12) (CNN Indonesia/Noor Aspasia Hasibuan)

 

 

Jakarta, CB -- Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menekankan pentingnya membangkitkan industri manufaktur Indonesia.

“Harusnya ketika kita mengalami pelemahan rupiah, inilah saatnya manufaktur kita untuk dihidupkan kembali, paling tidak didorong,” ujar Bambang, dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, Rabu (17/12).

Bambang menilai korelasi antara pertumbuhan industri manufaktur dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sangat kuat. Oleh karena itu, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk membangkitkan kembali industri manufaktur Indonesia.

Dia menambahkan meskipun kontribusinya mengalami penurunan jika dibandingkan era 1990-an, namun sampai saat ini sektor manufaktur masih merupakan kontributor terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. “Manufaktur itu sangat critical bagi perekonomian kita, karena dia adalah kontributor terbesar dalam PDB kita,” jelas Menkeu.

Terlebih melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dan penurunan harga minyak dipercaya akan berimbas pada kinerja ekspor Indonesia, yang saat ini masih didominasi oleh ekspor komoditas.

“Dengan harga minyak yang rendah, semua komoditas harganya akan rendah, padahal kita ekspornya mayoritas masih komoditas,” kata Bambang.

Namun permintaan Menteri Bambang tersebut tidak bisa direalisasikan industri manufaktur tanpa bantuan pemerintah. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) meminta insentif keringanan pajak ekspor dari pemerintah guna mendongkrak kinerja ekspor produk yang dihasilkannya. Tanpa dukungan fiskal tersebut, AISI pesimistis ekspor motor bisa meningkat 50 persen pada 2015 seperti yang diharapkan pemerintah.

“Insentif contohnya menelaah pajak ekspor. Harus ditelaah satu persatu untuk tipe apa. Itu saja cukup kok. Kalau tidak, terkait komponen dan bahan baku yang masih impor. Banyak yang dari luar negeri dan dirakit di dalam negeri,” ujar Ketua Bidang Komersil AISI Sigit Kumala di Karawang, beberapa waktu lalu.

“Terutama adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015, harus kita lihat lagi dong, disiapkan dengan matang,” ujarnya.


Credit CNN Indonesia

Menperin serahkan kewenangan perizinan bidang industri ke BKPM

Menperin Saleh Husin menyerahkan kewenangan perizinan bidang industri kepada Kepala BKPM Franky Sibarani untuk menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Jakarta, Selasa. (Sella Panduarsa Gareta)

kecuali izin untuk industri strategis, yang berkaitan dengan lingkungan dan beberapa bidang lain...

Jakarta (CB) - Kementerian Perindustrian menyerahkan kewenangan perizinan bidang industri ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bisa menjadi bagian dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Kami mengimplementasikan arahan presiden untuk mewujudkan PTSP, agar investor lebih mudah melaksanakan perizinan," ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin saat melakukan tinjauan PTSP di Jakarta, Selasa.

Menperin mengatakan, Kemenperin menjadi pionir Kementerian/ Lembaga yang menyerahkan kewenangan perizinan tersebut ke BKPM, yang diharapkan akan diikuti oleh instansi lain, baik di provinsi maupun daerah.

"Memang seluruh perizinan kami limpahkan ke BKPM, kecuali izin untuk industri strategis, yang berkaitan dengan lingkungan dan beberapa bidang lain, selebihnya semua kami harapkan menjadi satu atap," ujar Menperin.

Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari menambahkan, terkait perizinan industri strategis tersebut, BKPM masih memiki kewajiban untuk minta pertimbangan teknis kepada menperin.

"Seluruh izin di pusat sudah diserahkan ke BKPM. Tapi, untuk beberapa industri prioritas, ada kewajiban dari BKPM untuk minta pertimbangan teknis menperin, misalnya soal lingkungan dan kapasitas terpasang industri yang sudah ada," ujar Ansari.

Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, penyerahan kewenangan perizinan oleh Kemenperin merupakan dukungan yang sangat kuat untuk mensukseskan PTSP.

Menurutnya, dari 1.249 bidang usaha pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), 436 di antaranya adalah bidang usaha terkait industri, mulai dari industri makanan minuman, alas kaki hingga padat karya.

Franky belum bisa memastikan, seberapa singkat PTSP bisa memangkas proses perizinan usaha di Indonesia, namun ia mencontohkan pada industri makanan minuman, dibutuhkan 27 izin usaha terkait dalam waktu 730 hari sebelum adanya PTSP.

"Untuk industri makanan minuman, ada 27 izin terkait. Prosesnya menurut Prosedur Operasional Standar resmi itu 730 hari berdasarkan SOP resmi. Untuk satu industri saja, itu melibatkan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan POM, Kementerian Kesehatan dan belum lagi Standar Nasional Indonesia (SNI)," kata Franky.

Franky berharap, dengan bergabungnya kementerian dan lembaga terkait pada program PTSP, proses perizinan tersebut bisa dipangkas lebih singkat.

"Tapi kami pastikan akan lebih cepat, mudah-mudahan dari 730 hari, bisa menjadi 73 hari," ujarnya.


Credit ANTARA News

6 Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2015

 

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memaparkan mengenai kebijakan pertahanan negara tahun 2015 dalam rapat pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan tahun 2015. (Sindophoto)

 

JAKARTA (CB) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memaparkan mengenai kebijakan pertahanan negara tahun 2015 dalam rapat pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan tahun 2015.

Pertama, pembangunan pertahanan negara diselenggarakan agar negara dapat mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Kemudian, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan yang diarahkan pada pembangunan postur pertahanan negara, pengintegrasian sistem pertahanan negara, pembangunan, pembangunan kelembagaan, pembangunan industri pertahanan, pembangunaan berbasis teknologi, kerja sama internasional, pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan wilayah pertahanan.

"Kedua, pemberdayaan pertahanan negara dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasionl daan seluruh wilayah negara yang dalam rangka menghadapi ancaman," ujar Ryamizard di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Ketiga, pengerahan kekuatan pertahanan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundanng-undangan, terutama yang menyangkut tataran kewenangan dan tanggung jawab pengerahan.

"Keempat, pembangunan legislasi melalui percepatan proses pelaksanaan program legislasi nasional bidang pertahanan," tuturnya.

Kelima, pelaksanaa anggaran pertahanan negara secara tepat dan komprehensif terhadap semua kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan kemampuan pertahanan negara.

Keenam, pengawasan sebagai fungsi manajemen diberdayakan secara sinergis dalam bentuk pengawasann internal dan eksternal yang sudah melembaga sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Credit SINDOnews

Jaga Udara Natuna, Empat Pesawat Hawk Disiagakan di Ranai

NATUNA (CB) – Hingga pekan depan, rutinitas lalu lalang pesawat tempur di wilayah udara Natuna akan ditingkatkan. Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) TNI AU Ranai, Letkol (pnb) Mohamad Nurdin mengatakan empat pesawat tempur hawk 100 dan 200 dari skuadron satu Lanud Supadio Pontianak, mulai Senin (15/12) menggelar operasi Rajawali Arnawa -14.
Kegiatan satuan tugas angkatan udara (Satgasud) ini, dilaksanakan selama satu minggu dengan melibatkan satu flight skuadron satu dan  pendukung pesawat heli serta tim SAR dan pasukan khas (Paskhas).
Danlanud Ranai sekaligus sebagai Dansatgasud mengatakan, tujuan Satgasud ini untuk mengamankan alur laut kepulauan dan termasuk unsur kehadiran juga dalam upaya merintis Lanud Ranai ditempati pesawat tempur. ”Kegiatan patroli ini sudah rutin dilaksanakan sesuai operasi yang telah direncanakan panglima komando operasi,” kata Danlanud di hanggar Barat, Senin (15/12).
Dalam operasi Satgasud ini, kata Danlanud, skuadron satu melakukan patroli khusus pergerakan di perairan dan darat  di wilayah Natuna. Seperti pergerakan kapal asing, pembalakan liar, dan pencurian ikan. ”Operasi Rajawali Arnawa bisa memberikan dukungan pengintaian dan pendeteksian keberadaan kapal nelayan asing, jika diminta TNI AL,” ujar Nurdin.
Dari kegiatan ini kata Danlanud,  akan dilaksanakan penggalan skenario dengan latihan penerjunan personel Paskhas dan heli tim SAR yang akan dilaksanakan di Pulau Subi.
Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pembinaan potensi dirgantara dengan mengundang masyarakat umum khususnya para siswa sekolah untuk mengunjungi Lanud Ranai. ”Dengan melihat secara langsung static show pesawat ini, diharapkan masyarakat Natuna akan lebih mencintai dirgantara,” ujar Danlanud.


Credit BatamPos

Menteri Pertahanan: Pesawat Nirawak akan Awasi Patok Perbatasan

"Bertahun-tahun patok perbatasan itu selalu bergeser."

PUNA Wulung, pesawat nirawak buatan PT Dirgantara Indonesia.

 

 

  CB - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan pesawat nirawak untuk memantau patok-patok perbatasan di seluruh wilayah Indonesia.

"Akan dilengkapi dengan pesawat tanpa awak yang akan mendeteksi keberadaan patok-patok itu untuk tetap diposisi," ujar Ryamizard dalam konferensi pers saat Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu, 17 Desember 2014.

Menurut Ryamizard, selama bertahun-tahun patok-patok perbatasan di wilayah Indonesia kerap kali bergeser. Hal itu yang membuat Kementerian Pertahanan langsung mengambil tindakan untuk mematenkan letak patok pada 2015.

"Bertahun-tahun patok perbatasan itu selalu bergeser. Ke depan hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kita akan memasang patok yang benar," ujarnya.

Rapat Pimpinan itu dihadiri kepala pimpinan seluruh angkatan dan panglima Komando Daerah Militer. 


Credit VIVAnews

Silang Pendapat Pemimpin Eropa Soal Imigrasi

 

 Dalam kurun waktu kurang dari tiga pekan, Perdana Menteri Inggris, Presiden Perancis, dan Kanselir Jerman melontarkan pendapat berbeda soal imigrasi di Eropa. (Ilustrasi/Reuters/Pascal Rossignol)

 

 

Paris,CB -- Dalam kurun waktu kurang dari tiga pekan, Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan Presiden Perancis Francois Hollande telah menyatakan pendapat berbeda soal imigrasi. Sementara Kanselir Jerman, Angela Merkel telah mengecam xenofobia yang dikampanyekan oleh partai sayap kanan.

Perbedaan pendapat dari ketiga pemimpin Eropa ini betapa sulitnya negara-negara Uni Eropa mencapai kesepakatan soal reformasi kebijakan Uni Eropa terkait imigran.

Seperti dilaporkan Reuters, Cameron meminta Uni Eropa mengubah perjanjian yang mengutamakan prinsip pergerakan bebas bagi migran, barang dan modal.

Cameron menyatakan perjanjian Uni Eropa harus diubah agar lebih mudah untuk menindak imigran yang tak memiliki pekerjaan dan melakukan tindak kejahatan.

"Saya akan bernegosiasi soal imigrasi dengan Uni Eropa, dan mengupayakan reformasi kesejahteraan," kata Cameron dalam pidatonya, akhir November silam, dikutip dari Reuters, Selasa (16/12).

Cameron telah gagal mencapai target pemotongan jumlah imigran, yaitu di bawah 100 ribu per tahun. Hingga Juni 2014 saja, imigran di Inggris telah mencapai 260 ribu orang.

Pengamat menilai, Cameron menjadikan masalah imigrasi sebagai upaya agar Inggris keluar dari Uni Eropa, sekaligus sebagai upaya untuk melemahkan dukungan yang meningkat terhadap UKIP sebelum pemilihan umum pada Mei mendatang.

Padahal, sebuah studi menunjukkan imigran yang berasal dari negara non Uni Eropa merupakan kontributor besar untuk sistem kesejahteraan di Inggris.

Sementara, Presiden Perancis Francois Hollande menghimbau rakyatnya untuk merangkul imigran, yang tahun ini mencapai 230 ribu orang, sebagai bagian dari peningkatan ekonomi dan budaya mereka.

Hollande menampik anggapan bahwa Perancis kehilangan identitas sekuler karena penyebaran Islam di negara itu.

"Selalu ada pihak yang menyebutkan sejumlah tragedi sebagai alasan untuk membenarkan penolakan imigrasi," kata Hollande, pada minggu ini, dikutip dari Reuters, Selasa (16/12).

Hollande menyatakan imigran di Perancis, yang sebagian besar adalah pencari suaka, serta pasangan dan anak hasil keturunan warga negara Perancis dengan negara asing, berhak tinggal Perancis .

Pernyataan Hollande tersebut menempatkan dirinya bersebrangan dengan mantan presiden Perancis, Nicolas Sarkozy dan pemimpin Front Nasional Marine Le Pen, yang menggambarkan Perancis kini dibanjiri oleh imigran Muslim, jilbab dan daging halal.

Sementara di tengah demonstrasi menolak imigran di Jerman, Kanselir Jerman Angela Merkel menolak rasisme dan menekankan bahwa Jerman membutuhkan imigran untuk membantu mengatasi populasi penduduk asli yang mulai berkurang.

"Kami menjungjung tinggi kebebasan di Jerman. Namun, tak ada tempat bagi mereka yang menghina imigran, " kata Merkel, Senin (15/12).

Protes imigran terjadi di timur kota Dresden, danv dipimpin oleh kelompok Patriotik Eropa Melawan Islamisasi Barat, atau PEGIDA.

Sekitar 15 ribu warga melambaikan bendera Jerman, dan mengibarkan slogan, "Kami adalah orang-orang yang membantu untuk menggulingkan pemerintahan komunis di Jerman Timur pada tahun 1989".


Credit  CNN Indonesia

Menhan Ryamizard: Waspada, Teror di Australia Bisa Berulang

 

  Ryamizard Ryacudu (Liputan6.com/Herman Zakharia)

 

 

CB, Jakarta - Ancaman keamanan memang tidak melulu soal antisipasi perang. Munculnya kelompok-kelompok radikal dengan aksi-aksi yang membahayakan keamanan negara, seperti penyanderaan di Sydney, Australia, juga bisa muncul kapan saja.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, teror yang terjadi di Ausralia juga harus segera diantisipasi. Sebab hal serupa bisa terjadi dan berulang, termasuk di Tanah Air.

"Ini akan berulang, harus waspada," ujar Ryamizard usai Rapim Kemenhan di Kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Menurut Ryamizard, ancaman keamanan negara memang tidak harus selalu dari aksi teror. Peristiwa bencana alam seperti tanha longsor di Kecamatan Karangkobar, Banjanegara, Jawa Tengah, pencurian ikan, hingga perompakan kapal juga harus diwaspadai.

"2 Sudah terbukti, Australia dan Banjarnegara. Ini juga harus diantisipasi," kata dia.

Bicara ancaman keamanan, lanjut Ryamizard, tentu terkait pengadaan alutsista yang dibutuhkan. Maka itu jangan sampai alutsista yang tersedia justru tidak dapat menanggulangi ancaman keamanan yang ada.

"Apa pun alutsista, kita lihat ancamannya. Jangan sampai kita latihan ngawur. Kita akan beli peralatan Zeni (Kesatuan di TNI AD yang memiliki kemampuan melaksanakan fungsi teknis militer), agar bencana itu bisa cepat tertangani, sehingga tidak pakai cangkul seperti sekarang, kasian," tandas Ryamizard.

2 Hari lalu, seorang keturuanan Iran bernama Man Haron Monis menyandera puluhan orang di Kafe Lindt, Sydney, Australia. Penyanderaan belasan jam ini menyebabkan 3 orang tewas, yakni manajer kafe Tori Johnson dan seorang wanita, termasuk si penyandera.

Jumat 12 Desember lalu juga terjadi tanah longsor di Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibat longsor ini, lebih dari seratus orang diperkirakan meninggal dunia karena tertimbun longsor. Bahkan pencarian korban hingga saat ini masih dalam pencarian.


Credit Liputan6.com

Australia Kemungkinan Alami Resesi di Tahun 2015

 
Perekonomian Australia terus melambat.

CB - Gerard Minack, salah satu ahli strategi pasar terkemuka dunia, mengatakan Australia akan mengalami resiko terjadinya resesi di tahun 2015. Salah satu penyebabnya adalah komoditas Australia yang sempat 'booming' justru akan berbalik arah.

Menurut Minack, kemungkinan Australia mengalami resesi adalah 40 persen, dengan catatan adanya indikator soal lapangan kerja yang memburuk.
"Dalam hampir semua skenario, kemungkinannya adalah nilai dolar Australia yang menurun, suku bunga lebih rendah, dan dibawah performa ekuitas," tegas Minack.
"Jika ada resesi maka bersiap dengan penurunan ekuitas yang tajam, terutama sektor perbankan dan harga rumah yang turun signifikan," tambah Minack yang memiliki jejak rekam yang cukup mengesankan dalam membuat analisa ekonomi.
Di tiga pekan terakhir tahun 2013, pasar saham Australia sedang menikmati masa yang bergairah. Misalnya saja sejumlah saham mengalami peningkatan hingga 6 persen.
Tahun ini justru sebaliknya, harga saham terpukul dengan kecemasan akibat penurunan harga komoditas, sentimen konsumen yang kurang baik, dan adanya pandangan suram dalam hal pemulihan global.
Perekonomian Australia terus melambat.
Secara global, di tahun 2014 pasar Australia bisa dikatakan melambat, dengan nilai yang berkurang hingga sekitar 4 persen.

Penurunan harga komoditas pada semester kedua tahun 2014 menjadi alasan penting dari menurunnya harga saham-saham sumber alam.
Sementara itu pengamat ekonomi, yang juga kepala investasi di Escala Partners, Giselle Roux, mengatakan telah ada keraguan bahwa kekuatan belanja konsumen yang akan datang bisa menyelamatkan pasar.

"... selama beberapa tahun terakhir, mereka yang memiliki pandangan positif soal ekonomi mengatakan akan ada peningkatan belanja konsumen ... tingkat tabungan relatif tinggi, nilai properti yang lebih tinggi dan saldo yang baik serta pengangguran tidak tinggi, "katanya.
Tetapi menurut Minack, sudah ada beberapa tanda-tanda mengkhawatirkan yang berkembang.
Misalnya, permintaan dalam negeri yang melemah dan penjualan korporasi yang masih lamban. Kemudian investasi di sektor pertambangan yang menurun dan sektor manufaktur yang masih dalam tekanan, dengan sudah adanya pengumuman lapangan kerja yang hilang di tiga perusahaan produsen mobil di Australia, dan pelayanan publik yang menyusut, tidak menjadi jaminan bahwa pengangguran tidak akan berlanjut.
Sementara dari sisi global, ancaman yang akan beresiko bagi Australia adalah pasar kredit yang mulai memburuk; kekuataan dolar Amerika Serikat yang akan menekan pasar finansial secara signifikan, terutama di pasar berkembang; serta krisis ekonomi yang menerjang Eropa.


Credit Radio Australia

Pemerintah Lacak Pengemplang Pajak Sampai ke Singapura

 

 Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro (tengah) menghadiri serah terima jabatan Direktur Jenderal Pajak dari Fuad Rahmany kepada pejabat sementara Mardiasmo di kantor Ditjen Pajak, Jakarta Pusat. Senin (1/12). (CNNIndonesia/Agust Supriadi)

 

 

Jakarta, CB -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mempersiapkan begitu banyak strategi guna memastikan target penerimaan pajak tahun depan sebesar Rp 1.201,7 triliun tercapai. Salah satu caranya adalah dengan membuat lebih banyak perjanjian trax treaty dengan negara lain.

Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antar negara yang dibuat untuk meminimalisir pemajakan berganda serta untuk mengendus upaya penghindaran pajak oleh perusahaan maupun perorangan.

"Kita punya tax treaty, seperti contohnya perjanjian dengan Singapura yang mengatur pertukaran informasi. Jadi dalam membuat tax treaty berikutnya kita lebih tekankan agar negara lain bisa memberikan informasi berdasarkan peraturan yang ada,” kata Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak John Hutagaol di Jakarta, Rabu (17/12).

John mengatakan kerjasama tax treaty sangat diperlukan untuk menggali potensi wajib pajak Indonesia yang melakukan bisnis di negara lain namun tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Ditjen Pajak.

“Contohnya kalau ada pemeriksaan terhadap perusahaan di Indonesia yang melakukan aktivitas di negara lain seperti Singapura, nanti kita bisa minta kantor pajak Singapura untuk beberkan data-data transaksinya supaya tidak ada ruang gerak bagi wajib pajak untuk menghindari kewajibannya,” kata John.

Dia menegaskan kerjasama tax treaty akan semakin ditingkatkan setelah Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memberi instruksi untuk meninjau kembali efektivitas tax treaty Indonesia. Terutama terkait Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang jumlahnya cukup banyak. P3B selama ini dijadikan alasan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya di Indonesia, karena pajak penghasilan (PPh) badan di luar negeri, lebih rendah dibanding Indonesia.

Selain akan mengoptimalkan kerjasama tax treaty, pemerintah menurutnya juga sedang mempertimbangkan cara untuk bisa masuk memeriksa rekening wajib pajak.

"Jadi, untuk tahu kewajiban pajak yang harus dibayarkan perlu dilihat juga rekeningnya. Namun selama ini untuk melihat rekening orang kan prosesnya berbelit-belit (bank). Jadi dibutuhkan juga penyederhanaan proses proses pembukaan rekening tersebut. Inginnya sih Ditjen Pajak bisa langsung minta ke OJK tanpa harus pakai proses berlapis-lapis,” tambah John.


Credit CNN Indonesia

Presiden Jokowi Patroli dengan Pesawat Boeing Intai TNI AU

puspen TNI/wahyu aji

CB, JAKARTA – Presiden Joko Widodo ikut terbang dalam Operasi Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia TNI AU dengan sandi Operasi Lintas Sakti dan Operasi Garda Wibawa 2014 pada Senin (15/12/2014).
Penerbangan patroli pengintaian maritim ini menyapu perairan Selat Makassar hingga wilayah Ambalat dengan menggunakan pesawat Boeing 737 intai strategis Skadron Udara 5 TNI AU dengan nomer ekor AI-7303.
Presiden dan rombongan ikut dalam pesawat dengan captain pilot Letkol Pnb Yoyon Kuscahyono dan Kol Pnb Tamsil Malik sebagai Mission Commander menelusuri perairan selat Makasar hingga wilayah Ambalat. Berangkat dari Banjarmasin dan mendarat di Tarakan selama kurang lebih 2 jam pada ketinggian 23.000 ft.
Selama penerbangan Presiden Jokowi ikut mengamati jalannya operasi dan melihat kemampuan pesawat Boeing 737 intai TNI AU menintai kapal-kapal sepanjang selat Makasar hingga Ambalat.
"Mission Commander menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan operasi mulai dari Perintah Operasi komando atas dengan penerimaan data intelijen awal yang berasal dari berbagai sumber, seperti Mabes TNI, Koopsau I/II, Armada Timur/Barat, Kementerian Kemaritiman, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta data dari instansi terkait lainnya," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, Rabu (17/12/2014).
Menurutnya, selama penerbangan dilaksanakan pengamatan dan pengintaian serta identifikasi target dengan menggunakan mission system yang terpasang di pesawat.
Hasil perekaman target yang dicurigai serta telah teridentifikasi, dapat dikirim secara langsung ke Puskodal Koopsau ataupun kepada unsur laut yang sedang beroperasi dengan menggunakan data link. Hasil operasi yang diterima secara real time dapat dianalisis secara langsung untuk dilakukan tindakan yang diperlukan.
"Presiden sangat terkesan pada kegiatan operasi udara maritim yang diikutinya. Beliau juga mengapresiasi kemampuan TNI AU melaksanakan operasi pengintaian maritim terhadap seluruh wilayah perairan yuridiksi NKRI, dari alur laut kepulauan sampai dengan ZEE serta wilayah-wilayah laut dan udara yang berbatasan dengan negara tetangga," kata Hadi.
Operasi pengintaian maritim TNI AU selain dilakukan untuk pengamanan wilayah yurisdiksi nasional, juga dilaksanakan untuk mendukung pemberantasan tindakan kejahatan dan pencurian di perairan Indonesia. Seperti kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh ribuan kapal asing di wilayah perairan Indonesia secara illegal.
Data Badan Pemeriksa Keuangan (2013) menyebutkan, bahwa potensi pendapatan sektor perikanan laut kita mencapai Rp 365 triliun per tahun. Sementara, menurut hitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), akibat illegal fishing maka pendapatan negara dari sector perikanan laut hanya berkisar Rp 65 triliun per tahun.
Presiden mengetahui bahwa hasil operasi pesawat Boeing 737 Intai Skadron Udara 5 pada tanggal 8 Desember 2014, berhasil membantu mengungkap bukti kegiatan illegal fishing di perairan laut Arafuru.
Ratusan triliun rupiah potensi devisa negara hilang setiap tahunnya, padahal bila dikelola dengan baik nilai tersebut bisa digunakan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk memperkuat upaya pengamanan perairan dan udara dengan melengkapi alutsista baru berupa pesawat intai yang handal, pesawat tanpa awak maupun pesawat penindak pelaku-pelaku kejahatan pencurian ikan, disamping meningkatkan kewibawaan kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam kegiatan operasi tersebut menjadi pendorong semangat bagi Skadron Udara 5 yang bermarkas di Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengintaian udara strategis dan melaksanakan pengawasan/pengamatan ZEE di jalur lintas laut damai di seluruh wilayah perairan Indonesia.
Presiden menunjukkan betapa pemerintah sangat serius dengan doktrin Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagai kekuatan maritime di antara dua samudra. Kehadiran beliau sebagai bukti konkret kepemimpinan yang hadir ditengah anak buah dengan memberi teladan, mengawasi dan memberi semangat.
TNI Angkatan Udara dengan kemampuan kekuatan dirgantara selalu mendukung doktrin Indonesia Poros Maritim Dunia.


Credit TRIBUNNEWS.COM

10 ribu prajurit Rusia di Ukraina

Penyelidik Belanda dan anggota Kementerian Darurat bekerja di lokasi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di dekat desa Hrabove, Donetsk, Ukraina timur, Minggu (16/11/2014). (REUTERS/Maxim Zmeyev)

 

 

Kiev (CB) - Sekitar 10 ribu tentara Rusia dan senjata berat mereka masih berada di kawasan timur Ukraina --yang dikuasai pemberontak-- meskipun berlaku gencatan senjata, kata komandan militer Ukraina, Selasa.

"Jumlah tentara Federasi Rusia antara 6.000 sampai 8.000 orang, meskipun menurut beberapa sumber jumlahnya hingga 10 ribu," kata Komandan Staf Umum Viktor Muzhenko kepada wartawan seperti dikutip AFP.

Hampir 50 ribu tentara Rusia juga ditempatkan di sepanjang perbatasan Ukraina Timur, dengan persenjataan berat terus mengalir sejak gencatan senjata 9 Desember dimulai, kata Muzhenko.

Gencatan senjata dengan pemberontak pro-Rusia dilakukan dengan harapan mengakhiri konflik delapan bulan yang telah menewaskan sedikitnya 4.700 orang dan hampir satu juta orang mengungsi, kata PBB, Senin.

Kiev dan Barat telah berulang kali menuduh Rusia mengirimkan pasukan ke Ukraina untuk mendukung pemberontak lokal. Namun Moskow membantahnya.

Muzhenko juga mengklaim Moskow terus mengapalkan senjata berat dan bala bantuan kepada para pemberontak sejak awal gencatan senjata, termasuk pasukan, kendaraan lapis baja, tank dan artileri.

Meskipun pemboman terisolasi di posisi Ukraina, gencatan senjata telah berjalan, kata Muzhenko.

"Jumlah penembakan dengan senjata berat - dengan peluncur roket, artileri, mortir - telah jauh menurun menjadi dua sampai tiga kali per hari," tambahnya.




Credit ANTARA News

Ini Sejarah Gedung BUMN yang Mau Dijual Rini

TRIBUN NEWS / DANY PERMANA Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno



JAKARTA,CB - Wacana penjualan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencuat, setelah Menteri Rini Soemarno menyatakan Kementerian akan melakukan efisiensi, awal pekan ini. Luasnya gedung dianggap sangat tidak efisien mengingat jumlah karyawan BUMN hanya 250 orang.

Lantas bagaimana sebuah Kementerian dengan sumber daya manusia yang hanya berapa ratus orang itu menghuni gedung setinggi 21 lantai? Bagaimana sejarahnya?

Mantan sekretaris BUMN, Said Didu mengatakan, gedung Kementerian BUMN saat ini merupakan saksi bisu penyelesaian krisis Garuda Indonesia tahun 2006. Said menuturkan, gedung tersebut dibeli oleh pemerintah agar aset Garuda Indonesia yang sangat strategis tersebut tidak jatuh ke tangan swasta.

"Atas dukungan DPR dan Kemenkeu maka disiapkan dana melalui APBN yang dicicil selama 3 tahun," kata Said kepada Kompas.com, Rabu (17/12/2014).

Pemerintah, lanjut Said, saat itu membeli gedung tersebut sedikit memaksa, karena hanya dibeli sedikit di atas Nilai Jual Objek Pajak. "Bahkan tidak melalui lelang, tapi hanya melalui appraisal," imbuh dia.

Perekayasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu menambahkan, pada dasarnya Garuda Indonesia "keberatan" menjual aset tersebut ke Pemerintah. Beberapa kali demo karyawan yang menolak. "Selain karena harganya murah, juga karena mereka tidak mau kehilangan ases strategis," ucap Said.

Perjuangan mendapatkan gedung tersebut, kata dia melibatkan opini dari DPR, BPK, dan penegak hukum. BPK diminta persetujuan karena awalnya Kementerian BUMN sudah membayar uang muka untuk membeli Gedung Danareksa.

Namun, lanjut dia, atas pertimbangan menyelamatkan aset Garuda Indonesia agar tidak jatuh ke tangan swasta, Menteri BUMN saat itu Sofyan Djalil menyetujui pembatalan pembelian Gedung Danareksa dan membeli Gedung Garuda.

Penggantian itu pun mendapatkan persetujuan dari BPK. "Kementerian BUMN dari awal menyadari bahwa kantor tersebut terlalu besar untuk Kementerian BUMN sehinga beberapa instansi lain/lembaga ikut menggunakan kantor tersebut, seperti KPK sejak 2008 menempati 1 lantai, Dewan Perubahan iklim 1 lantai," jelas Said.


Credit  KOMPAS.com

Bangun Pertahanan, Pemerintah Akan Tambah Alutsista Canggih pada 2015

Helikopter milik TNI Angkatan Darat terlihat di Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (2/10/2013). Persiapan pameran Alat Utama Sistem Persenjataan TNI (Alutsista) ini untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-68 TNI pada 3-7 Oktober 2013 mendatang.



JAKARTA, CB - Kementerian Pertahanan pada 2015 akan fokus pada pembangunan industri pertahanan yang kuat untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pembangunan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
"Membangun pertahanan yang kuat memerlukan alutsista yang canggih dan modern," ujar Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam sambutannya pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, di Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Ryamizard mengatakan, untuk mewujudkan pertahanan yang tangguh tersebut, selain pembangunan pertahanan secara fisik, perlu juga dibangun pertahanan secara nonfisik. Aspek nonfisik yang dimaksud adalah membangun kesadaran bela negara bagi para prajurit dan seluruh masyarakat Indonesia.
"Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan unsur pemerintah lainnya menyelenggarakan program peningkatan nasionalisme dan membangkitkan wawasan kebangsaan," ucap Ryamizard.
Adapun sasaran kebijakan pertahanan tahun 2015, antara lain meningkatkan pembangunan alutsista, sarana prasarana, peningkatan industri pertahanan dan penguasaan teknologi, serta peningkatan kerjasama pertahanan dan misi pemeliharaan perdamaian dunia.
Selain itu, pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar juga akan ditingkatkan dengan menyusun konsep sabuk pengamanan (security belt) yang terpadu.
Dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan tersebut, Ryamizard didampingi oleh kepala Staf angkatan dan Kasum TNI yang mewakili Panglima TNI.


Credit KOMPAS.com

Menteri Rini: Sebelum Akhir 2014, Ada Penggantian Direksi BUMN Lagi

Kementerian BUMN sudah mengganti beberapa dirut.

 
Menteri BUMN, Rini Soemarno (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)


CB - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan ada pergantian direksi beberapa perusahaan BUMN lagi yang akan rampung pada tahun ini.

"Selama dua bulan terakhir, sudah ada beberapa agenda yang sudah diselesaikan dan belum diselesaikan. Yang sudah selesai itu Dirut Pertamina dan Dirut Garuda. Yang akan datang itu, Telkom, PLN, Pindad, dan Bulog. Itu agenda paling utama yang coba diselesaikan sebelum akhir tahun," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno di Jakarta, Selasa 16 Desember 2014.

Adapun perusahaan pelat merah yang tak ada dirutnya, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Pindad, Bulog, PT PLN, PT KAI, dan PT Semen Indonesia Tbk.

Posisi dirut di sejumlah BUMN tersebut kosong, karena ada dirut yang ditarik menjadi menteri seperti Dirut KAI (Kereta Api Indonesia) Ignasius Jonan, Dirut Telkom Arief Yahya, dan Dirut Pindad Sudirman Said.

Selain itu, Dirut yang mengundurkan diri, antara lain Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan Dirut Garuda Emirsyah Satar.

Lalu, ada juga dirut yang masa jabatanya habis, yaitu Dirut PLN Nur Pamudji (Nur masih menjabat sebagai Dirut PLN) dan Dirut Bulog Sutarto Alimoeso yang kini dijabat oleh Plt. Dirut Budi Purwanto.

Sementara itu, posisi Dirut Semen Indonesia masih kosong dan sekarang diisi oleh pelaksana tugasnya, Suparni yang semula menjabat sebagai Direktur Produksi dan Litbang PT Semen Indonesia. Sebab, Dirut Semen Indonesia, Dwi Soetjipto ditarik menjadi Dirut Pertamina menggantikan Karen.

Rini menjelaskan bahwa penggantian Dirut Semen Indonesia akan dilakukan pada 2015. "Semen Indonesia baru tahun depan. Kami sudah minta RUPSLB," tambahnya.

Credit VIVAnews

Menhub: Anggota TNI AL Perlu Ditambah untuk Amankan Laut RI

Menhub Ignatius Jonan. (Foto:Antara/R. Rekotomo)


CB, Jakarta: Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menilai, TNI AL masih kekurangan personel untuk mengamankan wilayah laut Indonesia. Padahal, total keseluruhan anggota TNI AL menurut Kasal Laksamana TNI Marsetio ada 71 ribu personil.

Dengan jumlah tersebut, Menhub Jonan masih merasa personil TNI yang terlibat masih sedikit untuk pengamanan laut dari pencurian ikan. Apalagi, negara ini memiliki laut yang sangat luas.

"Ini pandangan saya, karena luas laut itu dua per tiga dari total (wilayah) nusantara. Mestinya kalau pengamanan laut itu pengennya bagus ya jumlah angkatan lautnya ditambah, atau personil Bakamla (Badan Keamanan Laut) nya ditambah," kata Jonan dalam Seminar Nasional Maritim di Balai Samudera, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Menurutnya, dalam mengamankan laut berikut potensi yang dimilikinya, TNI AL dan Bakamla tidak bisa berjalan sendiri untuk memperketat pengamanan. Keterlibatan kepolisian, sipil dan koordinasi antara TNI AL dan Bakamla akan menambah lapisan keamanan di laut sehingga bisa bergerak maksimal mengamankan laut dari illegal fishing.


Credit Metrotvnews.com

Jaga Laut, TNI AL Tambah Kapal Selam

Anggota TNI AL patroli-- Antara/Izaac Mulyawan


CB, Jakarta: TNI Angkatan Laut akan menambah kapal selam untuk patroli di bawah laut Indonesia sebanyak tiga unit. Saat ini, TNI AL hanya memiliki dua unit kapal selam.

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio mengatakan, untuk pengamanan laut di seluruh nusantara pihaknya membutuhkan sedikitnya 12 unit kapal selam.

"Sudah dianggarkan, kita membeli tiga kapal selam. Dua kapal selam dibangun penuh di Korea, sementara kapal selam ketiga akan digarap oleh pekerja PT PAL," kata Marsetio di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2014).

Kerja sama PT PAL dan Galangan Daewo di Korea sudah dijajaki dengan harapan pada 2024 mendatang, TNI AL sudah bisa memiliki 12 unit kapal selam.

"Minimal, untuk pengamanan wilayah laut, kita butuh 12 kapal selam. Saat ini kami baru ada dua kapal selam. Sedang dibangun tiga. Kapal selam pertama dibangun di Korea diharapkan bisa berturut-turut," ujarnya.

Direncanakan, pada April 2017, tiga unit kapal baru tersebut sudah siap beroperasi. Marsetio menargetkan pada 2018 mendatang, TNI AL sudah memiliki tujuh unit kapal selam.

"Tahun anggaran kedua 2015-2019 kami menganggarkan pembangun dua kapal selam lagi, sehingga pada 2020 sudah punya tujuh selam," jelasnya.



Credit Metrotvnews.com

72 Persen Masyarakat Dukung Pembangunan Pembangkit Nuklir

 

Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhya di kota Energodar, provinsi Zaporizhzhya, Ukraina. (Dok. www.npp.zp.ua)

 

Jakarta, CB -- Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) memastikan akan melanjutkan program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam waktu dekat. Batan mengaku telah melakukan riset dalam lima tahun terakhir yang menunjukan masyarakat Indonesia telah mendukung program PLTN.

"Dari hasil riset 2014, ada 72 persen masyarakat yang mendukung pembangunan PLTN. Angka ini terus mengalami kenaikan yang signifikan dari 2012," kata Kepala Batan Djarot Sulistio melalui keterangan resmi, dikutip Selasa (16/12).

Djarot menjelaskan sejak 2010 silam, Batan telah melakukan riset di sejumlah wilayah seperti Pulau Jawa, Madura, dan juga Bali mengenai pemanfaatan energi nuklir dalam proyek pembangkit listrik. Dari riset yang dilakukan, lembaga ini mendapati sekitar 59,7 persen masyarakat setuju akan rencana pembangunan PLTN.

Namun, pada 2011 tingkat penerimaan masyarakat terhadap proyek PLTN turun menjadi 49,5 persen lantaran fenomena tsunami yang menghancurkan PLTN di wilayah Fukushima, Jepang.

Akan tetapi persentase dukungan masyarakat kembali bertambah pada 2013 mencapai 60,4 persen dan 2014 di angka 72 persen. "Dengan hasil jajak pendapat ini kita dapat mengetahui bahwa masyarakat sebenarnya sudah tidak mempermasalahkan lagi tentang pembangunan PLTN di Indonesia. Mereka hanya mempermasalahkan apakah kita siap dengan sumber daya manusia dan sumber daya bahan bakar nuklir dan harga listrik yang dijual dari PLTN," kata Djarot.

Jepara dan Bangka Belitung

Untuk itu dia meminta pemerintah segera mengambil keputusan terkait PLTN, agar Indonesia bisa keluar dari krisis listrik yang sudah terjadi.

"Dari studi teknis ketenaganukliran, Kami melihat kawasan Jepara di Jawa Tengah dan Provinsi Bangka Belitung berpotensi untuk proyek PLTN. Dimana kedua kawasan tersebut layak dibangun PLTN kira-kira 12 unit di Jepara dengan kapasitas masing-masing 1.000 Megawatt (MW) dan di Bangka Belitung 10 unit dengan kapasitas masing-masing 1.000 MW," katanya.

Sebelumnya, Perdana Menteri Tiongkok dilaporkan telah menyampaikan minat perusahaan-perusahaan di negaranya untuk membangun PLTN di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tidak tanggung-tanggung, dana sebesar US$ 12,5 miliar telah disiapkan untuk membangun PLTN 5 x 1.000 Megawatt (MW) di Indonesia jika izin dikeluarkan pemerintah.

"Lokasi pembangunan PLTN rencananya di wilayah Bangka Belitung. Perdana Menteri Tiongkok juga sudah membicarakan hal ini dengan Presiden Jokowi di pertemuan APEC bulan lalu,” ujar Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) Yudi Utomo, Selasa (2/12).

Dalam megaproyek tersebut, Yudi mengatakan Inuki akan bertindak sebagai pelaksana atau operator maintenance (OM) di PLTN yang rencananya akan dibangun menggunakan teknologi Tiongkok.

"Saya pastikan kalau 100 persen dana berasal dari Tiongkok. Tapi penggunaan produk dalam negeri (TKDN) lebih dari 70 persen," tuturnya.


Credit CNN Indonesia

Bakteri super ditemukan di perairan Rio

Bakteri super ditemukan di sungai-sungai yang mengalir ke Teluk Guanabara. 

 

 

 

CB - Para peneliti di Brasil telah menemukan bakteri yang tahan akan gempuran antibiotik di perairan Rio de Janeiro.

Mereka mendapati bakteri tersebut dalam sejumlah sampel di Pantai Flamengo dan sejumlah lokasi di sepanjang Sungai Carioca.
Jenis 'bakteri super' ini biasanya ditemukan dalam limbah rumah sakit dan menghasilkan enzim, KPC.
Penyebab bakteri itu bisa berada di perairan Rio terletak pada fakta bahwa hampir 70% limbah di Kota Rio--yang berpenduduk 10 juta orang--dibuang ke sungai hinga ke Teluk Guanabara.
Warga telah diberitahu untuk tidak berenang di Pantai Flamengo yang seringkali dinyatakan tidak layak, namun mereka mengabaikan peringatan resmi ini.

Penyakit

Bakteri super ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti gangguan lambung, kandung kemih, dan infeksi paru-paru.
"Masalahnya jika seseorang terkena infeksi kemungkinan dia harus dirawat di rumah sakit," kata Ana Paula D'Alincourt Carvalho Assef, koordinator peneliti dari Institut Oswaldo Cruz kepada kantor berita Associated Press.



 Cabang olahraga layar dan selancar dalam Olimpiade 2016 akan dipertandingkan di perairan Rio de Janeiro. 

 
"Karena bakteri super ini tahan terhadap obat-obatan yang paling modern, para dokter perlu mengandalkan obat-obatan yang jarang digunakan.
Meski perairan Rio terdapat bakteri super, sejumlah cabang olahraga Olimpiade 2016 bakal bertanding di sana. Sebut saja, cabang olahraga layar dan selancar.
Untuk itu, pemerintah Rio berjanji untuk mengurangi polusi di Teluk Guanabara sebesar 80%.
Tapi pada bulan Juni, Wali Kota Rio, Eduardo Silva, mengakui target tidak akan terpenuhi
"Saya minta maaf bahwa Teluk Guanabara ini tidak sepenuhnya bersih untuk sebuah pertandingan," katanya.
Pemerintah Brasil mengatakan mereka memahami kekhawatiran sejumlah atlet, namun bersikeras bahwa pencemaran laut tidak akan menimbulkan risiko kesehatan.


Credit BBC Indonesia

Sejak Tegang dengan AS, Belanja Militer Rusia Gila-gilaan

Rusia meningkatkan belanja militernya sejak tegang dengan AS. | (Daily Mail)

MOSKOW (CB) - Pemerintah Rusia secara gila-gilaan meningkatkan belanja militernya sejak tegang dengan Amerika Serikat (AS) dan NATO.

Belanja militer Rusia untuk pesawat jet tempur, tank, rudal dan kapal selam nuklir meningkat 85 persen dalam lima tahun terakhir. Lonjakan pengeluaran belanja militer hingga 85 persen itu sudah berlangsung sejak 2012 dan akan terus bertahan hingga 2017. Demikian laporan CNN Money.

Pada musim panas ini, Kremlin mengumumkan akan menghabiskan sekitar US$600 triliun untuk program persenjataan negaranya hingga tahun 2020. Tujuan program ini untuk meng-upgrade dan memodernisasi kemampuan militer Kremlin.

Tak hanya anggaran belanja militer Rusia yang melonjak tajam, Rusia juga gencar meningkatkan penjualan senjatanya. Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pada Selasa (16/12/2014), Rusia saat ini menjadi negara  pedagang senjata terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Inggris.

Kenaikan penjualan senjata Rusia terjadi setelah tahun 2012. SIPRI mencatat, pendapatan dari produsen senjaa Rusia naik 35 persen.

”Peningkatan pendapatan dari produsen senjata Rusia ini terutama disebabkan oleh proyek Moskow yang sedang berlangsung, yakni untuk memperkuat pengadaan senjata lokal,” bunyi laporan SIPRI.

Program modernisasi militer Kremlin muncul justru di saat Rusia dihantam krisis ekonomi dan diperparah dengan sanksi dari negara-negara Barat.

Sanksi yang dijatuhkan secara bertubi-tubi itu dianggap negara-negara Barat sebagai ganjaran untuk Rusia yang melakukan intervensi atas krisis di Ukraina timur. Rusia sendiri membantah tuduhan itu.

Laporan CNN Money menyebut, Kremlin memiliki lapangan udara militer, ratusan jet tempur dan armada baru, tank tempur, serta delapan kapal baru yang semuanya siap beroperasi pada tahun 2020. Bahkan, sebuah kapal selam nuklir canggih terbaru juga sudah dipamerkan Rusia.


Credit SINDOnews

Rini Soemarno Mau Jual Gedung BUMN ke Ahok

Menteri BUMN, Rini M. Soemarno di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti



CB, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berniat menjual gedung kantor kementeriannya di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Rini tengah mempertimbangkan rencana itu untuk memangkas pengeluaran Kementerian BUMN untuk biaya operasional.

“Enggak fair dong kalau saya menekankan bagaimana setiap BUMN harus efisien menekankan cost efficiency, sementara Kementerian enggak melakukan efisiensi. Kan sama saja bohong,” kata dia di kantornya, Senin, 15 Desember 2014.

Rini mengungkapkan bekas kantor pusat PT Garuda Indonesia itu terlalu besar untuk kementeriannya. Gedung setinggi 22 lantai itu hanya ditempati 250 orang karyawan.

Rini mengaku menawarkan gedung itu ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Saya tawarkan ke Pak Ahok,” kata dia. “Gedung ini tidak boleh dilepas ke swasta”.

Dia mengatakan sudah membicarakan rencana penjualan gedung tersebut kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Gagasan penjualan gedung itu disebutnya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk dijual kepada institusi pemerintah.

Rini berencana menggunakan gedung milik perusahaan pelat merah lainnya untuk disewa. “Nanti kami cari saja BUMN mana yang gedungnya banyak. Kalau perlu nebeng di sana,” katanya.


Credit TEMPO.CO

TNI AL hibahkan kapal patroli ke Bakamla

KSAL Laksmana TNI Marsetio.(FOTO ANTARA/Jupiter Weku)

Kita sudah siapkan 10 kapal patroli

Jakarta (CB) - TNI Angkatan Laut akan menghibahkan 10 kapal patroli untuk memperkuat keamanan di laut seiring terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin.

"Kita sudah siapkan 10 kapal patroli kita yang nanti akan bergabung dengan Bakamla," kata Kepala Staf TNI AL, Laksamana Marsetio, di sela-sela Seminar Nasional TNI Angkatan Laut bertema Sinergitas dan Peran Komponen Bangsa dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berwawasan Maritim, di Balai Samudera, Jakarta Utara, Selasa.

KSAL mengatakan, penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing memberikan efek jera bagi kapal-kapal asing yang akan melakukan aksi serupa.

"Begitu kita lihat radar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Laut Aru, Natuna sudah mulai sepi. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memberikan efek jera sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan dalam waktu dekat ini sejumlah instansi keamanan laut akan menghibahkan kapalnya ke Bakamla, termasuk Polri dan Kementerian Perhubungan.

Tedjo yakin keberadaan Bakamla yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Pulau Laut Kalsel akan mengintegrasikan keamanan laut.

"Kehadiran Bakamla (revitalisasi Bakorkamla) diharapkan mempermudah jaringan birokrasi dan koordinasi para penyelenggara penegakan hukum di laut yang selama ini dirasakan sebagai hambatan bagi paea pelaku ekonomi di bidang maritim," katanya.

Ia mengatakan penyederhanaan tata kelola pemerintahan ini akan dapat memberikan angin segar dalam mempercepat terwujudnya konsep poros maritim, tentunya akan dapat mendorong proses pembangunan nasional berwawasan maritim guna kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Bakamla, kata dia, sesuai amanat UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang merupakan pengintegrasian komponen maritim yang memiliki kewenangan dalam keamanan maritim, meliputi berbagai instansi sipil dan militer yang diformulasikan dalam wadah yang solid, seperti TNI AL, kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Imigrasi dan Bea Cukai, dan lainnya.


Credit ANTARA News

Perlu tiga kapal patroli awasi perairan NTT

Ilustrasi- Kapal patroli perbatasan.(FOTO ANTARA/Joko Sulistyo)

karena wilayah perairan NTT lebih luas dari daratan.

Kupang (CB) - Pemerintah memerlukan tiga unit kapal patroli berkekuatan minimal 100 GT untuk mengawasi wilayah perairan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Untuk efektif pengawasan di wilayah perairan, kita memerlukan tiga unit kapal patroli. Tidak bisa hanya satu karena wilayah perairan NTT lebih luas dari daratan," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Abraham Maulaka, di Kupang, Selasa.

Abraham mengatakan tiga kapal ditempatkan di tiga titik, yakni di Kabupaten Ende, Kupang, dan Sumba Timur.

Abraham menjelaskan, untuk Kabupaten Ende, fokus pengawasan di wilayah perairan Flores mulai dari Lembata, Larantuka hingga ke Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores.

Satu unit kapal berikutnya, tambah dia, ditempatkan di Kabupaten Kupang, yang akan bertugas melakukan patroli di walayah perairan Pulau Timor, Alor, Rote Ndao, dan Sabu Raijua.

Kemudian yang berada di Kabupaten Sumba Timur, hanya fokus mengawasi wilayah perairan Pulau Sumba untuk mencegah pencurian ikan, penangkapan ikan dengan bom, dan aktivitas lainnya di wilayah perairan yang merusak biota laut.

Selama ini kata dia, NTT hanya memiliki satu unit kapal patroli dengan kemampuan 15 gross tonase (GT), dengan kecepatan maksimal 26 mil per jam. Kapal ini juga hanya beroperasi empat kali dalam setahun, dengan wilayah operasi sesuai surat tugas dari Dinas Perianan dan Kelautan Provinsi NTT.

Sementara kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan NTT adalah kapal-kapal besar, dengan kecepatan tinggi dan tidak bisa dihalau oleh kapal patroli milik pemerintah.

"Karena itu, pemerintah pusat perlu memikirkan untuk memberikan dukungan kapal patroli yang memadai, agar petugas bisa melaksanakan operasi pengamanan di wilayah perairan secara maksimal," pungkasnya.



Credit ANTARA News