AS mencabut visa anggota Majelis Konstituen
Venezuela, badan yang didirikan Nicolas Maduro untuk mengambil alih
peran parlemen di bawah Majelis Nasional. (Miraflores Palace/Handout via
Reuters)
"Dewan itu merebut kekuatan konstitusional Majelis Nasional yang sah dan menggambarkan kehancuran lembaga-lembaga demokratis akibat ulah Maduro," ujar utusan baru AS untuk krisis Venezuela, Elliot Abrams, sebagaimana dikutip AFP, Kamis (7/2).
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengecam pertemuan para menteri dari belasan negara Eropa dan Amerika Latin di Montevideo, Uruguay, untuk mencari jalan tengah demi mengakhiri krisis politik di Venezuela.
Pembicaraan itu dipelopori oleh Meksiko dan Uruguay, dua dari segelintir negara Amerika Latin yang mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Abrams mengatakan bahwa negara-negara hanya boleh berurusan dengan Guaido, pemimpin Majelis Nasional yang sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim di tengah demonstrasi anti-Maduro besar-besaran di Venezuela.
AS diikuti sejumlah negara lainnya langsung memberikan dukungan kepada Guaido karena dianggap mewakili satu-satunya badan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu, Majelis Nasional.
"Alih-alih mencoba untuk mengakomodasi Maduro melalui contact group atau dialog, kami mendesak negara-negara untuk mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara dan bergabung dengan kami dalam menanggapi permintaan Guaido untuk memberikan bantuan kemanusiaan internasional sesegera mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyat Venezuela," kata Abrams.
Abrams pun memperingatkan negara-negara Eropa dan Amerika Latin itu berhati-hati karena Maduro dikenal kerap berbuat curang.
"Maduro pasti akan memanipulasi setiap panggilan negosiasi demi keuntungannya dan dia sering menggunakan dialog sebagai cara untuk mengulur waktu. Waktu untuk berdialog dengan Maduro sudah lama berlalu," katanya.
Credit cnnindonesia.com
