Ilustrasi roket Iran. (Tasnim News Agency/Handout via Reuters)
Wakil Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Ghasem Taghizadeh menyatakan rencana pelucnuran roket antariksa itu akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang. Negara itu menyatakan melihat potensi ekonomi dalam program satelit, yang bisa menjadi pemasukan negara dan juga digunakan untuk kepentingan intelijen.
"Seluruh satelit ini dibuat dengan kemampuan kami sendiri, dan akan ditempatkan di ketinggian yang berbeda," kata Taghizadeh kepada kantor berita Iran, ISNA, seperti dikutip AFP, Jumat (4/1).
Walau demikian, AS mempunyai pandangan berbeda. Mereka menganggap roket Iran itu bisa dengan mudah diubah untuk pengembangan rudal jarak jauh.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan teknologi yang digunakan Iran dalam membuat roket antariksa sama dengan yang dipakai dalam rudal balistik. Mereka khawatir jika roket itu berhasil maka Iran bisa membuat rudal yang mencapai AS.
"AS tidak akan diam saja melihat kebijakan rezim Iran yang merusak membuat stabilitas dan keamanan dunia dalam bahaya," kata Pompeo.
Pompeo menyatakan jika Iran nekat meluncurkan roket antariksa itu, mereka melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang diputuskan pada 2015 lalu. Isi keputusan itu adalah meminta Iran menghentikan program nuklir serta tidak melakukan kegiatan apapun yang terkait dengan pengembangan rudal balistik yang bisa membawa senjata nuklir.
"Kami mengimbau Iran untuk mempertimbangkan peluncuran dan menghentikan seluruh aktivitas yang terkait dengan rudal balistik, untuk menghindari isolasi diplomatik dan ekonomi yang lebih dalam," ujar Pompeo.
Meski begitu, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyangkal semua argumen Pompeo. Menurut dia seluruh program ruang angkasa atau uji rudal yang menurut mereka sangat penting melanggar resolusi PBB.
"AS juga melakukan pelanggaran yang sama dan mereka tidak dalam posisi untuk mengajari siapapun," cuit Zarif melalui akun Twitternya.
Pernyataan Zarif merujuk pada kesepakatan penghentian program pengayaan uranium yang diteken Iran dengan mantan Presiden Barack Obama. Namun, perjanjian itu dibatalkan oleh Presiden Donald Trump pada 2018.
Credit cnnindonesia.com
