Theresa May menghadapi tekanan setelah Inggris keluar Brexit.
CB,
LONDON -- Sekitar 50 anggota parlemen pada pemerintahan Perdana Menteri
Inggris Theresa May bertemu untuk membahas bagaimana dan kapan mereka
bisa memaksa May turun dari jabatannya
Dilansir
BBC,
Rabu (12/9), kelompok anggota parlemen tersebut adalah penentang usulan
PM May menyangkut kesepakatan pasca-Brexit dengan Uni Eropa. Mereka
tergabung dalam Kelompok Penelitian Eropa (ERG) anti-Eropa dalam partai
Konservatif pimpinan May, melakukan pertemuan pada Selasa malam. Mereka
secara terbuka membicarakan masa depan May sebagai pemimpin, kata
BBC dengan mengutip sumber tidak disebutkan namanya.
Dalam pertemuan itu, beberapa anggota mengatakan menyampaikan
mosi tidak percaya terhadap May. Berdasarkan atas aturan Partai
Konservatif, pemilihan pemimpin bisa dilakukan jika 15 persen anggota
parlemen Konservatif, yang saat ini berjumlah 48 dari 315 anggota
parlemennya, menuntut pemungutan suara untuk menentukan mosi tidak
percaya.
ERG mengecam rencana May untuk membuat Inggris
tetap berada di zona perdagangan bebas barang dengan Uni Eropa setelah
Inggris meninggalkan kelompok negara Eropa itu pada Maret tahun depan.
Namun, ERG sendiri juga mendapat kecaman karena tidak berhasil
memberikan suatu alternatif yang lebih rinci.
Pemimpin ERG,
Jacob Rees-Mogg, mengatakan pada Selasa bahwa kelompoknya akan
mengungkapkan proposalnya pada Rabu. Proposal itu menyangkut bagaimana
Inggris dapat meninggalkan Uni Eropa tanpa membangun perbatasan dengan
pengawasan sangat ketat antara Irlandia Utara dan Irlandia. Topik itu
merupakan salah satu masalah yang tetap mencuat dalam mengamankan
kesepakatan
Brexit.
BBC mengatakan para
anggota parlemen yang berkumpul dalam pertemuan Selasa malam telah
membahas kemungkinan sejumlah rencana. Hal itu akan tergantung pada
apakah May bisa mengamankan kesepakatan dengan Uni Eropa berdasarkan
proposalnya sendiri. Pertemuan Selasa tidak diikuti oleh para tokoh
senior
ERG.
BBC melaporkan bahwa ERG
tampaknya tidak akan memaksakan penyelenggaraan pemilihan pemimpin
kecuali yakin bahwa mereka memiliki kandidat yang bisa menang. Keretakan
dalam partai May telah memburuk minggu ini. Mantan menteri luar negeri
yang mundur dari kepemimpinannya, Boris Johnson, membanding-bandingkan
rencana May dalam sebuah kolom surat kabar dengan mengenakan "rompi
bunuh diri" terhadap undang-undang dasar Inggris.
Kalangan
yang meragukan rencana May mengeluh bahwa menerima kesepakatan
perdagangan barang bebas dengan Uni Eropa akan berarti bahwa Inggris
harus mengikuti aturan Uni Eropa, bahkan setelah Inggris keluar dari
kelompok itu.