MANILA - Pemerintah Filipina enggan mengecam pendaratan beberapa pesawat pembom (bomber)
China, termasuk H-6K, di kawasan Laut China Selatan. Terkait manuver
Beijing itu, Presiden Duterte justru meratapi nasib Filipina jika perang
besar pecah, karena pesawat pembom Beijing dapat menjangkau Manila
dalam tujuh menit.
“Dan dengan (pembom) hipersonik mereka, mereka dapat mencapai Manila dalam 7 hingga 10 menit. Jika kita akan pergi ke perang besar, kemana Filipina akan berakhir?," kata Duterte.
Presiden Filipina ini menegaskan sikap pemerintahannya yang tidak ingin konfrontasi dengan China. Dia membuka tawaran untuk eksplorasi dan pengembangan bersama di perairan sengketa di Laut China Selatan yang diyakini kaya akan minyak dan gas alam.
"Anda tahu mereka memiliki pesawat, tidak ditempatkan di Spratly tapi dekat provinsi China yang menghadap Spratly," ujar Duterte, dalam sebuah pidato akhir pekan lalu, yang dilansir Reuters, Senin (21/5/2018).
Angkatan Udara Beijing sendiri telah mengakui beberapa pesawat pembom seperti H-6K telah mendarat dan lepas landas dari pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan pada minggu lalu.
"Sebuah divisi dari Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) baru-baru ini mengerahkan beberapa pembom seperti H-6K untuk melakukan pelatihan lepas landas dan mendarat di pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan untuk meningkatkan kemampuan kita guna mencapai semua wilayah, melakukan serangan kapan saja dan menyerang ke segala arah," kata PLAAF dalam sebuah pernyataan.
Meski demikian, PLAAF merahasiakan lokasi pendaratan pesawat-pesawat pembom China tersebut.
Sikap "tunduk" pemerintah Duterte atas manuver militer China itu memicu kemarahan para anggota parlemen kubu oposisi di Filipina. Para senator mengecam militerisasi China dan menyalahkan kelambanan pemerintah Duterte.
Senator Risa Hontiveros menilai pemerintah Filipina "bersikap tunduk" pada Beijing. Politisi oposisi lainnya, Gary Alejano, mengatakan masalah militerisasi China di Laut China Selatan adalah keprihatinan global.
"Dengan menempatkan negara kita dalam jarak mencolok dari pembom berkemampuan nuklir, China telah hampir mengancam kami dengan perang nuklir di Laut Filipina Barat,” kata Hontiveros dalam sebuah pernyataan yang menggunakan nama lokal untuk Laut China Selatan.
"Dengan keheningan dan kepatuhan pemerintah Filipina ke China, kami menempatkan bahaya besar bukan hanya negara kami, tetapi juga negara tetangga kami," kata Alejano.
“Dan dengan (pembom) hipersonik mereka, mereka dapat mencapai Manila dalam 7 hingga 10 menit. Jika kita akan pergi ke perang besar, kemana Filipina akan berakhir?," kata Duterte.
Presiden Filipina ini menegaskan sikap pemerintahannya yang tidak ingin konfrontasi dengan China. Dia membuka tawaran untuk eksplorasi dan pengembangan bersama di perairan sengketa di Laut China Selatan yang diyakini kaya akan minyak dan gas alam.
"Anda tahu mereka memiliki pesawat, tidak ditempatkan di Spratly tapi dekat provinsi China yang menghadap Spratly," ujar Duterte, dalam sebuah pidato akhir pekan lalu, yang dilansir Reuters, Senin (21/5/2018).
Angkatan Udara Beijing sendiri telah mengakui beberapa pesawat pembom seperti H-6K telah mendarat dan lepas landas dari pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan pada minggu lalu.
"Sebuah divisi dari Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) baru-baru ini mengerahkan beberapa pembom seperti H-6K untuk melakukan pelatihan lepas landas dan mendarat di pulau-pulau dan terumbu karang di Laut China Selatan untuk meningkatkan kemampuan kita guna mencapai semua wilayah, melakukan serangan kapan saja dan menyerang ke segala arah," kata PLAAF dalam sebuah pernyataan.
Meski demikian, PLAAF merahasiakan lokasi pendaratan pesawat-pesawat pembom China tersebut.
Sikap "tunduk" pemerintah Duterte atas manuver militer China itu memicu kemarahan para anggota parlemen kubu oposisi di Filipina. Para senator mengecam militerisasi China dan menyalahkan kelambanan pemerintah Duterte.
Senator Risa Hontiveros menilai pemerintah Filipina "bersikap tunduk" pada Beijing. Politisi oposisi lainnya, Gary Alejano, mengatakan masalah militerisasi China di Laut China Selatan adalah keprihatinan global.
"Dengan menempatkan negara kita dalam jarak mencolok dari pembom berkemampuan nuklir, China telah hampir mengancam kami dengan perang nuklir di Laut Filipina Barat,” kata Hontiveros dalam sebuah pernyataan yang menggunakan nama lokal untuk Laut China Selatan.
"Dengan keheningan dan kepatuhan pemerintah Filipina ke China, kami menempatkan bahaya besar bukan hanya negara kami, tetapi juga negara tetangga kami," kata Alejano.
Credit sindonews.com
